SANCAnews.id

SANCAnews – Kivlan Zen menyebut vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus kepemilikan senjata api ilegal merupakan dendam politik mantan Menko Polhukam Wiranto kepada dirinya. Dia yakin Wiranto-lah yang membuatnya terjerat kasus tersebut.

Awalnya, Kivlan Zen menyatakan sikap banding. Dia mengajukan banding karena menilai putusan hakim tak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihaknya. Namun tiba-tiba dia menyatakan proses hukum yang terjadi pada dirinya adalah dendam politiknya Wiranto.

"Ini karena dendam politik saja. Dendam politik Wiranto. Ini sudah jelas itulah Wiranto," kata Kivlan seusai sidang di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Jumat (24/9/2021).

"Dan dendam politik mereka karena saya banyak mengkritik pemerintah. Saya membela Prabowo di dalam waktu kejadian 21-22 Mei itu, saya demo di Lapangan Banteng, minta ke Bawaslu bahwa itu tidak sah menangnya Jokowi," sambung Kivlan.

Kivlan menyampaikan Wiranto pernah mengatakan akan menangkap dia. "Dia (Wiranto) kan pernah ngomong, tanggal 2 Maret ulang tahun dia, dia ngomong, 'Oh kamu saya tangkap', ini saja terbukti, kan," ucap Kivlan.

Meski begitu, Kivlan mengaku tidak marah dan dendam kepada siapa pun. Dia juga mengaku sudah memaafkan Wiranto.

"Wiranto ya saya maafkan saja dia," tutur Kivlan.

Vonis Hakim 

Kivlan Zen divonis 4 bulan dan 15 hari penjara. Kivlan dinyatakan majelis hakim bersalah memiliki senjata api dan peluru tajam ilegal, yakni tanpa memiliki surat-surat resmi kepemilikan senjata.

"Mengadili, menyatakan Terdakwa Kivlan Zen telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara tanpa hak menerima, menguasai dan menyimpan amunisi sebagaimana di dakwaan kesatu," kata hakim ketua Agung Suhendro di Pengadilan Negeri Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, hari ini.

Kivlan dinyatakan bersalah karena menguasai dan menyimpan senjata tanpa memiliki hak kepemilikan senjata.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 bulan dan 15 hari. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan," lanjut hakim.

Dalam pertimbangannya, hakim mengesampingkan pernyataan Kivlan yang mengaku tidak pernah memerintahkan Helmi Kurniawan alias Iwan untuk membeli senjata. Hakim menyebut Kivlan justru memerintahkan anak buahnya untuk membeli senjata api ilegal.

Kivlan Zen disebut membeli senjata dan peluru secara ilegal melalui Helmi Kurniawan (Iwan), Tajudin (Udin), Azwarmi, Irfansyah (Irfan) pada Mei 2018-Juni 2019. Hakim mengatakan Kivlan membeli senpi senilai Rp 145 juta. (dtk)

SANCAnews – Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo blak-blakan meminta tolong kepada pemuda atau mahasiswa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Gatot Nurmantyo dalam orasi ilmiah pada sidang senat Universitas Cokroaminoto Jakarta di Hotel Sahid.

Awalnya, menurut Gatot Nurmantyo, Indonesia merdeka dengan nilai-nilai budaya yang kental. Begitu juga nilai-nilai luhur yang diwariskan sejak zaman dulu.

“Konsep negara Indonesia merdeka, penuh dengan aspek nilai-nilai budaya yang sangat tinggi dengan nilai luhur yang sangat mulia,” jelas Gatot Nurmantyo dikutip GenPI.co, Rabu (22/9).

Gatot Nurmantyo mengungkapkan, salah satu nilai luhur itu adalah warisan konstitusi UUD 1945.

Menurut Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu, desain UUD 1945 sejatinya adalah harapan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak mengulang kisah di masa terjajah.

“Bahwa yang mendesain, yang merumuskan UUD 1945 termasuk pembukaannya, nuansanya bahwa saya ini mengalami bangsa terjajah, bangsa yang susah bahkan mengorbankan jiwa dan raga dengan niat anak cucu saya tidak mengalami seperti saya,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Gatot Nurmantyo mengingatkan segenap pemuda untuk bisa menjaga Indonesia.

“Pemuda harus dapat tetap menjaga bahkan harus segera bangkit mengembalikan ikatan kebangsaan dan nasionalisme Indonesia,” ujarnya.

Menurut Gatot Nurmantyo, hal tersebut harus dilakukan para pemuda ketika kondisi Indonesia terancam tercabik-cabik.

“Silakan analisis sendiri apakah Indonesia terancam atau tidak?” tegas Gatot Nurmantyo.

“Ketika bangsa terancam, saatnya mahasiswa bangkit,” sambungnya.

Gatot Nurmantyo menilai, bahwa tatanan berbangsa dan bernegara di masa kini dan ke depan sepenuhnya kembali pada diri kita semua, seluruh kekuatan bangsa Indonesia, khususnya berada di pundak generasi muda, penerus masa depan bangsa.

“Wahai pemuda, jangan abai terhadap situasi bangsa. Saya ulangi, pemuda jangan abai terhadap situasi bangsa,” jelasnya.

“Dan Tolong selamatkan masa depan Indonesia! Bangkit atau punah!” pungkasnya. (fajar)

SANCAnews – Sejumlah tokoh nasional datang ke kediaman pakar filsafat Rocky Gerung yang sedang menghadapi ancaman digusur oleh Sentul City pada hari ini, Jumat (24/9).

Mereka yang datang antara lain mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais, dan mantan Presiden PKS Sohibul Iman.

Selain itu ada juga aktivis seperti Akbar Faisal, Poempida Hidayat, Adhie M. Massardi, Mustafa Nahrawardaya, Adamsyah Wahab, Rahma Sarita dan Lieus Sungkharisma.

Gatot Nurmantyo memiliki alasan khusus mengapa ikut hadir ke kediaman Rocky Gerung.

Dalam yang diunggah di akun Lieus Sungkharisma Official, Gatot menjelaskan bahwa dirinya datang karena pada beberapa hari lalu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) telah berkunjung. Hanya saja, dia sebagai Presidium KAMI belum sempat ikut.

“Sehingga saya baru datang hari ini,” sambungnya.

Lebih lanjut, Gatot mengaku bangga karena di saat bersamaan datang pula para tokoh nasional yang sama-sama memberi dukungan kepada Rocky Gerung.

Dia juga memuji kondisi rumah Rocky Gerung yang asri, “Tempat yang sangat indah, yang hijau dan ini sangat luar biasa, terima kasih,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews – Dukungan kepada pakar filsafat Rocky Gerung yang sedang terancam digusur oleh Sentul City terus berdatangan. Pada hari ini, Jumat (24/9), sejumlah tokoh berkumpul di kediaman Rocky Gerung di Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor.

Mereka antara lain mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais, dan mantan Presiden PKS Sohibul Iman.

Selain itu ada juga aktivis seperti Akbar Faisal, Poempida Hidayat, Adhie M. Massardi, Mustafa Nahrawardaya, Adamsyah Wahab, Rahma Sarita dan Lieus Sungkharisma.

Dalam sebuah video yang diunggah Lieus Sungkharisma Official sesaat lalu, Amien Rais menjelaskan bahwa orang bisa saja berjauh-jauhan dan berbeda-beda.

“Tetapi karena gelombang pemikirannya, insipirasinya sama mesti bertemu di rumah Rocky Gerung,” ujarnya.

Sementara itu, Lieus Sungkharisma mengaku bangga dengan kehadiran para tokoh di kediaman Rocky Gerung. Pasalnya, selama ini ada stereotype bahwa hanya orang Islam yang bisa mengumpulkan banyak orang.

“Rocky saya cari-cari dia bukan Islam. Tapi bisa ngumpulin banyak orang dari berbagai ragam. Artinya Pancasila dan kebhinnekaan sudah beres,” tegasnya. (rmol)

SANCAnews – Hari Tani Nasional jangan hanya menjadi seremonial tahunan bagi masyarakat petani. Tetapi, harus menjadi pijakan perjuangan dalam mengentaskan konflik-konflik pertanahan atau agraria di Indonesia.

Begitu ditegaskan begawan ekonomi Rizal Ramli dalam pidato Peringatan Hari Tani Nasional di Villa Bukit Sentul, Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/9).

"Kita harus bertekad agar tahun depan persoalan pertanahan, konflik-konflik agraria secara nasional harus turun," tegas Rizal Ramli.

Untuk itu, dikatakan Rizal, dari tempat yang bersejarah tempat kegiatan digelar, dia menyampaikan tiga tuntutan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pertama, memaklumatkan moratorium nasional penggusuran rakyat dari tanah yang dikelolanya, baik di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, infrastruktur maupun properti.

Kedua, mengevaluasi, memeriksa dan mengaudit terhadap semua izin peruntukan penggunaan tanah baik itu SIPPT, HGU, HGB, dll yang telah diberikan, baik masa berlakukanya maupun cara mendapatkan izin-izin tersebut.

Ketiga, mewajibkan semua pemilik SIPPT, HGU, HGB, dan lainnya untuk mengumumkan a) jenis dan nomer surat izin, b) luas wilayah yang diberikan izin, c) peta atau denah lokasi lahan yang diizinkan dikelola, dan memasangnya di atas plang (billboard) atau yang sejenisnya di tempat strategis agar diketahui masyarakat, khususnya penduduk/pengelola lahan yang menjadi obyek surat izin tersebut.

Dengan cara ini, diharapkan mantan Menko Ekuin era Presiden Abdurrachman Wahid atau Gus Dur ini, persoalan pertanahan menjadi lebih transparan. Lanjutnya, jika masyarakat setuju, dengan izin-izin tersebut bisa mempersiapkan diri secara lebih seksama.

Dengan cara itu, menurut Rizal, masyarakat tidak menjadi korban mafia tanah atau persekongkolan jahat antara pemilik modal dan para preman atau penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk membela para pemilik modal, "Setuju?" tanya Rizal Ramli dijawab kompak setuju oleh masyarakat yang hadir. (rmol)