SANCAnews.id

SANCAnews – Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengomentari pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis, 23 September 2021. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyinggung soal ketimpangan distribusi vaksin, isu intolenrasi, hingga marginalisasi perempuan.

Jokowi juga menyampaikan kesiapan Indonesia menjadi Presidensi G20 pada 2022 dengan menjanjikan kepemimpinan yang inklusif dan memperjuangkan hak-hak kelompok-kelompok terpinggirkan.

Menurut Wahyu, pidato Jokowi itu seharusnya juga bisa menjadi cermin bagi realitas Indonesia. "Keprihatinan global Jokowi juga terjadi di Indonesia. Seharusnya masalah-masalah yang ada di Indonesia juga menjadi konsen Jokowi," ujar Wahyu saat dihubungi Tempo pada Kamis, 23 September 2021.

Kata Wahyu, angka kasus Covid-19 memang melandai, tapi ketimpangan atas akses vaksinasi masih jomplang. "Tantangan atas kebijakan-kebijakan yang intoleransi dan memarginalisasi perempuan di Indonesia juga masih terjadi. Bencana alam akibat krisis ekologi juga datang bertubi-tubi," ujarnya. "Pekerja migran termasuk yang terdampak signifikan dalam kondisi pandemi ini".

Dalam Sidang Majelis Umum ke-76 PBB, Jokowi menyebut kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani pandemi Covid-19, termasuk vaksinasi, sangat timpang. Padahal, kata dia, tidak akan ada negara yang aman sampai semua negara aman dari Covid-19.

“Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata,” tuturnya.

Selain kondisi pandemi Covid-19, Jokowi juga menyerukan agar dunia tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme dan perang. Menurut  Jokowi, perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus ditegakkan.

Lebih jauh, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa potensi praktik kekerasan dan marjinalisasi perempuan di Afganistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar, harus menjadi agenda semua negara. Pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta dan menghasilkan Five Points Consensus, yang implementasinya membutuhkan komitmen militer Myanmar.

“Harapan besar masyarakat dunia tersebut, harus kita jawab dengan langkah nyata dengan hasil yang jelas. Itulah kewajiban yang ada di pundak kita, yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberikan harapan masa depan dunia,” tuturnya.

Presiden menyerukan agar dunia tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme dan perang. Menurut Jokowi, perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus ditegakkan.

Lebih jauh, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa potensi praktik kekerasan dan marjinalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar, harus menjadi agenda semua negara. Pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta dan menghasilkan Five Points Consensus, yang implementasinya membutuhkan komitmen militer Myanmar.

“Harapan besar masyarakat dunia tersebut, harus kita jawab dengan langkah nyata dengan hasil yang jelas. Itulah kewajiban yang ada di pundak kita, yang ditunggu masyarakat dunia,” katanya. (tempo)

SANCAnews – Polda Kepulauan Riau masih menyelidiki kasus penyerangan kepada seorang ustad saat sedang ceramah. Hasil penyelidikan awal, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt mengatakan, dugaan itu muncul berdasarkan keterangan sejumlah saksi, termasuk pihak keluarga. Dalam keseharianya, pelaku memang menunjukan tanda-tanda gangguan jiwa.

“Penyidik juga telah melakukan komunikasi dengan dua kakak kandung pelaku yang berada di Aceh yang membenarkan bahwa pelaku mengidap gangguan jiwa,” kata Harry saat dihubungi jawapos.com, Rabu (22/9).

Berdasarkan keterangan para saksi, pelaku mengalami gangguan jiwa sejak 3 tahun lalu. Pihak keluarga bahkan sempat membawa pelaku ke rumah sakit jiwa (RSJ).

“Sempat dua kali melarikan diri dari RSJ Aceh,” jelas Harry.

Kendati demikian, penyidik akan melakukan observasi kejiwaan kepada pelaku untuk memastikan kebenaran keterangan para saksi. “Penyidik juga akan melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku oleh ahli psikolog untuk memastikan kondisi kejiwaan pelak,” pungkas Harry.

Sebelumnya, Abu Syahid Chaniago, seorang ustad di Bantam, Kepulauan Riau diserang oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) saat sedang ceramah. Abu bahkan sempat berusaha menghindar hingga terjatuh.

Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Harry Goldenhardt membenarkan ihwal peristiwa ini. Menurutnya, pelaku langsung diamankan setelah melakukan penyerangan.

“Iya benar kejadianya. Pelaku saat ini sudah diamankan di Polresta Barelang,” kata Harry saat dihubungi, Selasa (21/9).

Beruntung korban masih bisa diselamatkan. Sedangkan pelaku langsung diperiksa intensif untuk dicari tahu motif penyerangan ini. []

SANCAnews – Tim kuasa hukum mantan Panglima Laskar FPI Maman Suryadi angkat suara terkait kasus dugaan penganiayaan tersangka penista agama Muhammad Kece oleh terpidana suap dan penghapusan red notice, Irjen Napoleon Bonaparte.

Kuasa hukum Maman, Sugito Atmo Prawiro mengatakan, Kece menyampaikan sesuatu yang menyinggung para napi lain saat berada di Rutan Bareskrim. Hal itu terkait persoalan agama.

“Pada waktu di blok 11, Muhammad Kece menyampaikan yang waktu itu sebenarnya, menurut Maman, itu bukan pada tempatnya untuk disampaikan,” kata Sugito lewat keterangannya, Kamis (23/9).

“Kalau dia (Kece) memang sudah tidak menganut agama tertentu jangan menyudutkan dan memojokkan agama sebelumnya,” sambungnya.

Menurut Sugito, Maman juga mendatangi sel tempat Kece ditahan. Dia juga sempat memegangi Kece saat ada napi lain yang mengolesi Kece dengan tinja. Namun ia tak lama berada di sana. Maman pergi karena khawatir terkena kotoran.

“Dalam keadaan itu kan pakaian (Kece) kan sempat dipegang si Maman. Tiba-tiba (napi lain) menempelkan sesuatu ke muka ke Kece. Kok baunya gak enak, kata si Maman. Kayak tinja itu lho, akhirnya dia keluar (dari sel Kece),” ujar Sugito.

Maman menuturkan, kliennya tak terlibat pemukulan terhadap Kece. Dia juga meminta polisi tak memeriksa Maman tanpa didampingi pengacara.

“Jadi setelah itu proses Maman enggak tahu,” tandasnya.

Sebelumnya, Dittipidum Bareskrim menyatakan, Maman masuk ke sel Kece didampingi Napoleon dan 2 napi lainnya. Mereka masuk pada pukul 00.30 WIB. Selanjutnya mereka diduga memukuli Kece dan melumurinya dengan kotoran. (kumparan)

SANCAnews – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo mengaku sudah lama mengenal Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Kedekatan keduanya bahkan sudah berlangsung sejak masing jadi pelajar. Saat itu, Anies dan Roy Suryo sama-sama sekolah di SMPN 5 Pawitikra, Yogyakarta.

Tak hanya di bangku sekolah, keduanya juga sama-sama menempuh kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

“Saya orang yg sdh puluhan th lalu kenal Anies Baswedan, dia Adik kelas di SMPN 5 Pawitikra Yk, pernah sama2 satu Sie Sosial & Keagamaan di OSIS, ketemu lagi saat Mahasiswa Asli UGM,” kata Roy dikutip Fajar.co.id di akun Twitternya, Kamis (23/9/2021).

Mantan kader Partai Demokrat itu heran dengan pernyataan Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha yang menyebut Anies Baswedan pembohong.

“Jadi Insyaa Allah Anies cukup Amanah & Istiqomah utk menjalankan tugas2nya sekarang sbg Gubernur DKI,” ungkap Roy.

Diketahui dalam sebuah video di akun Twitter PSI, @psi_id, Selasa (21/9/2021) lalu, Plt Ketum PSI Giring Ganesha menuduh Anies menggunakan APBD DKI untuk kepentingan Pilpres 2024. Gelaran Formula E menjadi salah satu yang disorotnya.

“Uang muka dan jaminan bank bagi penyelenggaraan balap mobil Formula E dibayar Anies pada saat pemerintah secara resmi mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi COVID-19. Uang rakyat sebanyak itu dihabiskan oleh Gubernur Anies Baswedan di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal, dan hidupnya susah karena pandemi,” kata Giring.

“Uang Rp 1 triliun dia keluarkan padahal rakyat terlantar tidak masuk ke rumah sakit yang penuh. Rakyat kesulitan makan karena kehilangan pekerjaan,” sambungnya.

Tak sampai di situ, Giring menyebut Anies berpura-pura peduli terhadap warga yang terdampak pandemi. Mantan vokalis band ternama itu berharap Anies tidak memimpin Indonesia. (fajar)

 

SANCAnews – Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta membela Gubernur Anies Baswedan yang dituding Plt Ketum PSI Giring Ganesha sebagai pembohong. Anggota DPRD DKI Jakarta F-PKS Abdul Aziz menegaskan pernyataan eks vokalis Nidji itu bisa dipidana jika dilaporkan ke polisi.

"Oh iya (berpotensi pidana), itu pencemaran nama baik kalau memang dilaporkan ya. Saya kira kalau mau diseriusin sama Gubernur, nanti jadi kasus hukum. Saya kira Gubernur cukup bijak menangani hal-hal begini," kata Abdul Aziz saat dihubungi, Kamis (23/9/2021).

Ketua Komisi B itu menganggap pernyataan Giring sebagai omongan tak berdasar. Aziz juga menyarankan Giring mempelajari permasalahan Ibu Kota sebelum berkomentar.

"Saran saya kepada Mas Giring, tolong pelajarilah tentang DKI. Mungkin pengetahuan beliau terbatas, apa yang sudah dicapai atau belum sama Pak Gubernur," ujarnya.

Aziz kemudian menyinggung keberhasilan Anies merealisasikan janji kampanyenya selama 4 tahun memimpin Jakarta. Dia meminta agar pencapaian ini tak dipandang sebelah mata.

"Kita kan lihat berdasarkan data bicaranya, dari 23 janji Gubernur yang diputuskan kegiatan strategis daerah sampai sekarang terpenuhi 75 persen dan ini prestasi luar biasa," imbuhnya.

Terpisah, Ketua F-PKS DPRD DKI Ahmad Yani meminta Giring membuktikan tudingan pembohong ke Anies. Yani menilai pernyataan Giring harus dipertanggungjawabkan.

"Jadi kalau seseorang itu menyatakan terhadap orang lain, silakan dibuktikan pernyataannya. Jangan asal berbicara," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, dalam video yang viral di media sosial, Giring menyatakan Anies selalu menampakkan diri peduli terhadap penderitaan rakyat di masa pandemi. Padahal sesungguhnya hanya pura-pura peduli.

"Pura-pura peduli adalah kebohongan Gubernur Anies di tengah pandemi dan penderitaan rakyat. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat Pemilihan Presiden 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan," kata Giring.

Giring mengingatkan APBD DKI Jakarta dibelanjakan Anies demi kepentingan ego pribadi untuk maju sebagai calon Presiden RI 2024. Dia mengabaikan suara rakyat yang meminta pembatalan Formula E itu. (dtk)