SANCAnews.id

SANCAnews – Inspektur Kodam (Irdam) XIII/Merdeka, Brigjen TNI Junior Tumilaar, membela Ari Tahiru (67), warga yang jadi tersangka kasus perusakan panel beton di Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut). Salah satu alasannya karena Ari buta huruf.

Ari berurusan dengan polisi karena dilaporkan perusahaan PT Ciputra Internasional (Citra Land Manado) pada 18 Februari 2021.

Ari Tahiru kemudian ditetapkan sebagai tersangka terkait perkara pidana perusakan panel beton milik PT Ciputra Internasional di Winangun Atas, Pineleng, Minahasa.

Ari Tahiru kemudian meminta bantuan kepada babinsa. Namun, kata Tumilaar, Babinsa justru sempat dipanggil ke Polresta Manado.

"Pak Ari Tahiru yang buta huruf dan miskin minta perlindungan juga kepada Babinsa," saat dihubungi detikcom, Senin (20/9/2021).

Kabar ini lalu ditepis pihak kepolisian. Ari Tahiru disebut tidak buta huruf.

"Bahwa yang bersangkutan itu tidak buta huruf," kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Jules Abraham Abas, dalam keterangannya, Selasa (21/9).

Pernyataan tersebut kembali dibantah Tumilaar. Dia mengatakan Babinsa membantu Ari karena kondisinya yang kesulitan.

Dia membela Babinsa yang membantu Ari yang tengah punya masalah konflik lahan dengan perusahaan. Maka dari itu, dia tak setuju terkait ada Babinsa yang ikut dipanggil ke kantor polisi karena membantu warga yang tengah berkonflik lahan.

Jendral Tumilaar menjelaskan kalau Irdam itu bertugas untuk pengawasan, termasuk kinerja Babinsa. Menurutnya, pengawasan dalam rangka melihat kinerja bawahannya bagaimana dilaksanakan sebagai Babinsa di desa atau daerah itu.

Dia mengaku prihatin atas kasus yang dihadapi Ari. Terlebih Ari sempat ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka.

"Nah karena dia prajurit tentara, dia berdasarkan sapta marga, sumpah prajurit, delapan wajib TNI, diantaranya usaha- usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat. Masa rakyat ada kesulitan, tempat berkebunnya dia, dan dia buta huruf," sebut Brigjen Junior Tumilaar ketika dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (21/9).

Dia mengatakan bahwa warga setempat yang ditangkap Polresta Manado benar buta huruf.

"Saya bilang dia buta huruf, dia tidak bisa membaca. Dia Cuma bisa tulis namanya dia. Coba tanya dia, suruh baca. Tidak bisa, umurnya sudah 67 tahun" terangnya.

Hal ini sempat diucapkannya lagi saat menjemput Ari yang penahanannya ditangguhkan pada Selasa (21/9) malam sebelumnya ditahan di Polresta Manado.

"Kemarin ditangguhkan oleh penyidik Polresta Manado dengan pertimbangan kemanusiaan karena usia lanjut," kata Kabid Humas Polda Sulut Kombes Jules Abraham Abast, Rabu (22/9).

Dia mengatakan proses hukum terus berlanjut. Penyidik akan memanggil Ari lagi jika ada keterangan yang diperlukan lagi.

"Untuk keterangan yang diperlukan dari tersangka saat ini telah mencukupi. Walaupun ditangguhkan penahanannya, namun proses penyidikan tetap berlanjut," kata dia. [ ]

SANCAnews – Sosok Giring Ganesha atau Giring eks vokalis Nidji sedang jadi sorotan karena pernyataan kontroversialnya soal Anies Baswedan.

Plt Ketua Umum DPP PSI itu diketahui menyampaikan pernyataan bahwa ia tak rela jika Anies Baswedan menjadi presiden RI.

Giring berharap Indonesia tak jatuh ke tangan Anies yang ia sebut sebagai sosok pembohong.

Pernyataan personel Nidji

Pernyataan Giring tersebut viral di Twitter dan disorot oleh banyak warganet. Salah satu warganet bahkan menyentil para personel Nidji terkait pernyataan mantan vokalisnya itu.

"Kalian gak malu apa @ArieLnidji @DanisthaRandy @adrinidji @rama_nidji @andronidji punya temen orang bego dan stress kaya @Giring_Ganesha?" ujar warganet dengan akun @ ozonmild, dikutip Suara.com, Rabu (22/9/2021).

Melihat cuitan itu, Randy Danistha, salah satu personel Nidji lantas membeberkan sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan.

Ia mengaku sudah tak lagi menyimpan kontak Giring Ganesha, yang dahulu sempat menjadi rekan satu band dalam berkarir di dunia musik tanah air.

"Honestly. I don’t even have his number anymore (Jujur. Saya sudah tidak menyimpan nomornya lagi)," tulis Randy lewat cuitan di akun Twitternya, Selasa (21/9/2021).

Sindiran Giring untuk Anies

Giring memberikan sindiran keras terhadap Anies Baswedan. Giring menilai Anies Baswedan tak dapat mengatasi permasalahan. Tak hanya itu, Giring menyebut Anies memiliki rekam jejak sebagai pembohong.

"Pura-pura peduli, adalah kebohongan Gubernur Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024," ujar Giring dalam video berdurasi 4 menit 54 detik, dikutip Suara.com.

Sebut Anies Gagal

Sebelumnya bahkan Giring menyebut Anies sebagai contoh orang yang tidak bisa mengatasi krisis. Indikatornya merujuk pada cara Mantan Mendikbud tersebut membelanjakan uang rakyat selama Pandemi Covid-19.

"Gubernur Anies Baswedan bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis. Indikator utama dalam menilai kegagalan Gubernur Anies Baswedan adalah melihat bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama pandemi." ujarnya.

Bahkan, Giring juga menyebut Anies Baswedan mengabaikan penderitaan rakyat dan lebih memilih tidak membatalkan rencana agenda balapan mobil Formula E yang berbiaya hingga Rp 1 triliun.

"Dia mengabaikan tekanan rakyat yang meminta dia membatalkan rencana balapan mobil Formula E. Dan mengeluarkan Rp 1 triliun, Rp 1 triliun uang rakyat untuk acara tidak berguna itu." lanjutnya.

Unggahan dalam akun resmi akun PSI tersebut pun dibubuhi (caption) keterangan yang cukup provokatif.

"Anies pembohong. Jangan Sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong, jangan sampai jatuh ke Anies Baswedan. Seorang pemimpin sejati akan berupaya sekeras mungkin untuk menyelamatkan rakyat, menyelamatkan kepentingan yang lebih besar. Seorang pembohong tidak demikian." []

SANCAnews – Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan resmi melaporkan Haris Azhar dari Lokataru dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti terkait kasus pencemaran nama baik.

Pengacara Haris Azhar, Nurkholis Hidayat, menyayangkan pihak Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan kliennya, namun ia menegaskan kliennya tidak mau meminta maaf, tetapi meminta data terkait postingan YouTube tersebut.

"Tentu seperti tadi yang disampaikan tuduhan yang digunakan untuk dibawa ke kepolisian adalah pencemaran nama baik. Kita semua tahu secara legal ada save guard untuk pencemaran nama baik selama itu dilakukan dalam kapasitas untuk kepentingan publik dan apa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran ada dasar faktanya," kata Nurkholis, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kontras, Rabu (22/9/2021).

"Kita meyakini bahwa riset yang disampaikan oleh teman-teman dari koalisi NGO mengenai economic politic di Blok Wabu Papua itu adalah sampai saat ini belum dibantah sedikit pun kebenarannya dengan data yang valid juga, maka tidak ada sampai saat ini niatan untuk mengkoreksi atau menyampaikan permintaan maaf kepada LBP. Jadi kami sampai saat ini akan terus meminta data itu dari pak LBP untuk meminta klaim soal fitnah," imbuhnya.

Ia mengatakan upaya hukum yang dilakukan Luhut baik secara pidana maupun perdata merupakan bentuk judicial harassment. Pihaknya menyayangkan tindakan Luhut yang membawa kasus tersebut ke kepolisian, namun ia menilai justru kesempatan tersebut dapat digunakan untuk membuka data tentang kondisi sebenarnya mengenai Papua.

"Di satu pihak ini sangat disayangkan, tapi di pihak yang sama ini adalah kesempatan justru bagi kita untuk membuka seluas-luasnya data mengenai dugaan keterlibatan atau jejak dari LBP di Papua dalam blok Wabu.

Jadi kita buka saja di dalam proses hukum ini sehingga publik akan melihat siapa sesungguhnya sosok LBP bagaimana proses dia selama ini jejak langkahnya dalam dugaan konflik kepentingan di dalam bisnis tambang di Papua yang berdampak pada kepentingan rakyat di Papua," ucap Nurkholis.

Nurkholis justru menyayangkan tidak adanya itikad baik dari Luhut untuk beradu data terkait isu keterlibatannya dalam tambang Papua.

"Saya kira ini kita justru mempertanyakan itikad baik dari pihak LBP yang berkali-kali sebenarnya juga tidak menunjukan apa yang kita minta terkait adu data yang dia miliki. Jadi selama ini dalam jawab jinawab 3 kali mensomasi dan kita setiap memberikan jawaban selalu menjelaskan maksud, tujuan, motif, keterangan, termasuk bukti-bukti yang diminta, tapi pada saat yang bersamaan kami juga meminta data kemudian informasi yang menurut pihak LBP sebagai sebuah fitnah," ungkapnya.

Namun ia menambahkan kliennya Haris Azhar akan bersikap kesatria apabila salah akan meminta maaf, tetapi jika tidak salah pihaknya akan mempertahankan kebenaran.

"Jadi kalau tujuannya adalah untuk mengklarifikasi atau pun meminta maaf kami tekankan dalam konteks ini klien kami akan selalu bersikap kesatria jika memang salah akan meminta maaf, tapi kalau memang tidak salah ya tentu akan mempertahankan haknya sebagaimana mestinya atau mempertahankan kebenaran apapun resikonya termasuk gugatan hukum ini," imbuhnya.

Pengacara Fatia Enggan Minta Maaf soal Laporan Polisi Luhut

Kuasa hukum Fatia, Julius Ibrani, mengatakan pihaknya menyayangkan hingga saat ini belum ada bantahan dari pihak Luhut maupun kuasa hukumnya terkait video yang disampaikan di YouTube apabila ada substansi yang dianggap tidak benar. Pihaknya juga enggan melakukan minta maaf dan justru berbicara tentang Luhut, yang pernah menyampaikan soal penanganan COVID-19 sudah terkendali.

"Kalau dimintanya minta maaf, lalu kemudian mengatakan itu fitnah dan segala macam saya ingin mengutip lagi ya salah satu biar seimbang ya saya ingin mengutip pernyataan Pak Luhut, ketika wabah COVID-19 kembali meningkat pernah diberitakan menyampaikan begini, "mana yang bilang bahwa COVID-19 tidak terkendali, bawa ke saya saya tunjukkin ke mukanya" kalau gak salah begitu. Nah kalau kemudian Pak Luhut bicara soal pernyataan-pernyataan di YouTube seperti itu kemudian mengambil langkah pidana, lalu bagaimana dengan pernyataan-pernyatan beliau," ungkap Julius.

"Beberapa hari kemudian Presiden Joko Widodo mengatakan COVID-19 belum terkendali, bayangkan dia tidak bisa menempatkan dirinya ketika dikritik dalam posisi dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang salah ya yang membantah Presiden langsung," imbuh Julius.

Julius menilai sejak awal saat Luhut melayangkan somasi memang bertujuan untuk membawa hal tersebut ke ranah pidana, bukan justru mengoreksi apabila ada yang salah dari ucapan Fatia maupun Haris Azhar.

"Artinya apa dari awal bahwa forum somasi ini memang bernuansa personal itu sudah kami duga kuat dari awal. yang pertama tujuannya bukan mengoreksi kajian, tapi memang langsung diarahkan untuk mengkriminalisasi Haris Azhar dan juga Fatia. Oleh sebab itu langsung muncul yang dimunculkan dalam somasinya adalah ancaman pemidanaanya," ungkap Julius.

Julius menyayangkan pihak Luhut sebagai pejabat publik tidak membuka ruang diskusi terkait substansi tersebut. Pihaknya justru menilai ruang demokrasi makin menurun, serta dia mempertanyakan peran Komnas HAM dan Kemenko Polhukam dalam melindungi aktivis HAM yang diserang balik dengan pelaporan pidana maupun perdata.

"Jadi menurut kami ini sudah melampaui ruang demokrasi, demokrasi kita hancur dengan adanya pelaporan pidana ini, ruang diskusi publik hancur, peran masyarakat sipil juga jelas-jelas diberangus seperti ini saya pikir ini bukan hanya menjadi perhatian bagi Pak Kapolri ya untuk memeriksa lebih substantif," ujarnya.

"Saya pikir ini bukan jadi beban Fatia dan juga Haris Azhar untuk membuktikan apapun kalau proses hukumnya berjalan tetapi beban negara, beban Joko Widodo bahwa sistem ini tidak berjalan, konstitusi ini dirusak dengan langkah-langkah yang tidak berbasis konstitusi dan demokrasi," imbuhnya.

Sejumlah aktivis memberi dukungan ke Haris Azhar dan Fatia pasca pelaporan polisi yang dilakukan Luhut.

Aktivis Dukung Haris-Fatia soal Laporan Luhut: Kritik Jangan Dipidana

Lebih lanjut aktivis lainnya turut memberi dukungan kepada Fatia dan Haris misalnya LBH, Amnesty International dan YLBHI.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pelaporan Luhut terhadap aktivis pembela HAM seperti Fatia dan Haris Azhar tidak etis, justru menurutnya menunjukkan kecenderungan aparat pemerintah menjawab kritik dengan ancaman pidana.

"Tidaklah etis seorang pejabat negara menggugat warga negaranya apalagi menuntut pidana warga negaranya sendiri.

Pelaporan ini menunjukkan kecenderungan pejabat pemerintah untuk menjawab kritik dengan ancaman pidana dan ini bertolak belakang dengan pernyataan-pernyataan yang sering diulang oleh presiden dan pejabat lainnya bahwa pemerintah berkomitmen melindungi kebebasan berpendapat," imbuhnya.

Menurut Usman mestinya pihak Luhut menjelaskan atau mengkoreksi tentang data yang disampaikan Haris maupun Fatia. Justru Usman menilai jika ancaman pidana tersebut diteruskan hingga pemenjaraan, maka akan menambah jumlah tahanan di penjara yang mengalami overkapasitas.

"Kalau memang ada data yang tidak akurat atau kurang akurat, harusnya pejabat yang bersangkutan, Menko Kemaritiman dan Investasi cukup mengoreksinya dengan data kementerian yang dipimpinnya atau sebenarnya tidak sulit bagi kementerian ini untuk membuka saja data-data perusahaan2 yang berinvestasi di Blok Wabu, baik itu negara maupun swasta," tutur Usman.

"Dari situ kita bisa melihat siapa saja yang terlibat, apakah ada kepentingan yang berbenturan atau konflik kepentingan antara seorang pejabat negara dengan kapasitasnya sebagai seorang pebisnis," kata Usman.

Usman mendesak agar kepolisian tidak menindaklanjuti kasus tersebut. Sementara itu pengacara publik LBH Jakarta, ARif Maulana mengamini yang disampaikan Usman, menurutnya yang disampaikan Fatia dan haris merupakan riset dan kajian sehingga dia menyayangkan hal tersebut direspon dengan pelaporan polisi, justru mestinya menurut Arif, dapat direspon dengan dialog dan pertukaran informasi.

"Jadi, apa yang disampaikan itu basisnya adalah riset, basisnya adalah sebuah kajian yang mana mestinya, kemudian kalau ada sebuah informasi yang ini berbasis kajian mestinya direspons bukan dengan cara-cara represif, bukan dengan cara mensomasi, atau bahkan mengkriminalisasi seperti yang terjadi hari ini. Mestinya kemudian disampaikan klarifikasi, kalau itu tidak betul cukup diklarifikasi," ujar Arif.

Luhut Minta Fatia dan Haris Azhar Minta Maaf

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan resmi melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Luhut memiliki pesan khusus untuk keduanya agar bersikap kesatria dengan cara meminta maaf.

"Bersikaplah kesatria dengan meminta maaf ketika merasa melakukan kesalahan baik itu lewat perbuatan maupun perkataan," ucap Luhut dalam akun Instagram pribadinya, Rabu (22/9/2021).

"Karena meminta maaf tidak lantas membuat kita menjadi rendah, dan memberi maaf tidak lantas membuat kita terlihat lemah," imbuhnya.

Luhut sendiri hadir langsung di Polda Metro Jaya dalam membuat laporan kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Luhut mengaku langkah ini diambil setelah keduanya tidak menggubris somasi dari pihaknya.

Laporan Luhut teregister dengan nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021. Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia terkait UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Laporan Luhut kepada Haris Azhar dan Fatia berawal dari konten di YouTube yang berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!. Pihak Luhut membantah konten yang termuat di video tersebut. (dtk)

SANCAnews – Laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan ke pihak kepolisian terhadap dua aktivis HAM Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar dinilai sebagai langkah Pemerintah yang antikritik dan otoriter.

Pasalnya, konteks kritik yang dilontarkan oleh Fatia dan Haris Azhar terhadap Luhut bukanlah atas nama individu, melainkan sebagai Koordinator KontraS dan Direktur Lokataru terhadap pejabat publik.

Demikian ditegaskan Tim Hukum Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar, Asfinawati saat jumpa pers virtual pada Rabu siang (22/9).

"Yang dikritik oleh Fatia (dan Haris Azhar) justru bukan LBP sebagai individu tapi sebagai pejabat publik. Ini jelas Fatia bertindak sebagai Ketua KontraS dia mewakili organisasi dan karena itu dia tidak bisa diindividualisasi," tegasnya.

Asfina menambahkan, Luhut yang notabene adalah pejabat publik harusnya sudah faham bahwa dia terikat dengan etika sebagai pejabat publik, sekaligus terikat pada kewajiban hukum.

"Tentu saja pejabat publik harus bisa dikritik. Ketika tidak bisa dikritik maka tidak ada suara rakyat dalam berjalannya negara. Begitu suara rakyat tidak ada maka tidak ada demokrasi," tuturnya.

Menurut Asfina, seharusnya semua pihak berterima kasih terhadap dua aktivis HAM yang telah membongkar dugaan pelanggaran para pemangku kepentingan yang bermain di bisnis tambang di wilayah Papua.

"Kita semua harus berterimakasih kepada Fatia dan Haris Azhar karena membawa kepentingan publik dan menyuarakannya sehingga publik semakin tahu dan ada hal-hal yang harus dijawab," kata Ketua YLBHI ini.

Atas dasar itu, Asfina menyesalkan sikap arogan yang ditunjukkan oleh seorang pejabat publik dalam merespons kritik dari warga negaranya sendiri. Menurutnya, laporan polisi tersebut semakin menunjukkan bahwa negara otoriter.

"Jadi harusnya yang mensomasi masyarakat, ini kan terbalik, aparat pemerintah mengawasi rakyat? dan bahkan mengkriminalisasi rakyat. Itu adalah ciri-ciri negara yang otoriter," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan aktivis Lokataru, Haris Azhar dan aktivis Kontras, Fatia Maulidianti ke Polda Metro Jaya pada Rabu pagi (22/9).

"Kamu (Haris Azhar dan Fatia) sudah disomasi sama Pak Juniver (pengacara Luhut) dua kali kan sudah cukup," kata Luhut di Polda Metro Jaya, Jakarta. (rmol)