SANCAnews.id

SANCAnews – Pendakwah, Kiai Haji (KH) Idrus Ramli menyebut bahwa pemikiran pendakwah, KH Said Aqil Siradj itu banyak menyimpang.

Hal itu karena, menurut KH Idrus Ramli, tulisan-tulisan dan ceramah-ceramah KH Aqil Siradj menunjukkan bahwa Ketua Umum PBNU itu codong pada syiah dan liberal.

Adapun pernyataan KH Idrus Ramli ini diperoleh Terkini.id dari video yang diunggah akun Twitter @Lelaki_5unyi pada Selasa, 21 September 2021.

“Terbongkar sisi menyimpang Said Aqil Siradj condong syiah dan liberal,” kata netizen itu.

Dalam video tersebut, awalnya KH Idrus Ramli menyebut pertanyaan, “Pemikiran KH Aqil Siradj itu sebenarnya bagaimana?”.

Ia lantas bercerita bahwa dirinya telah berdialog dengan KH Aqil Siradj ketika masih di pondok.

“Ketika saya masih di pondok dulu, tahun 97, menulis di majalah NU, ada majalah santri terbitan Robitoh Maahid Islamiyah Nahdtul Ulama,” ungkapnya.

Kata KH Idrus Ramli, ketika itu ia membuat tulisan berjudul “Kritik terhadap Pemikiran Dr. KH Said Aqil Siradj”.

“Karena memang banyak menyimpang. Menyimpangnya di mana? Dalam ceramah-ceramahnya, tulisan-tulisannya, beliau condong pada syiah, juga condong kepada liberal,” jelas KH Idrus Ramli.

“Sedangkan syiah itu sesat dan menyesatkan. Liberal juga rajanya sesat. Ya simpulkan sendirilah seterusnya,” tambahnya.

Dalam potongan video itu, KH Idrus Ramli tak menyebutkan pikiran KH Aqil Siradj yang ia maksud condong syiah dan liberal.

Namun, ia mengatakan bahwa jika ingin tahu lebih jauh, masyarakat dapat mengecek di akun Facebook-nya.

“Di Facebook saya, dulu tahun 2015, saya menulis tulisan berkala pemikiran Kiai Said Aqil Siradj,” katanya.

KH Idrus Ramli mengatakan bahwa tulisannya di Facebook itu akhirnya menjadi inspirasi bagi kawan-kawannya di almamaternya, yakni Pondok Pesantren Sidogiri.

Mereka, lanjutnya, menulis buku berjudul “Pondok Pesantren Sidogiri Menolak Pemikiran Profesor Dr. KH Said Aqil Siradj”.

“Lengkap di situ kalau ingin tahu,” kata KH Idrus Ramli.

Ia lalu kembali mengatakan bahwa pemikiran KH Aqil Siradj itu membenarkan syiah dan sebenarnya tak cocok dengan ahlu sunnah awal jamaah.

“Hizbut Tahrir cocok pada beliau, syiah cocok, mukhtazirah cocok, alhu sunnah gak cocok,” tandas KH Idrus Ramli. (terkini)

SANCAnews – Aktivis KAMI Syahganda Nainggolan memberikan pandangannya soal sosok Irjen Napoleon Bonaparte. Dia mengaku kagum dengan kecerdasan terpidana kasus suap red notice Djoko Tjandra.

Mantan Kadivhubinter Polri itu dia kenal saat Syahganda juga ikut menjadi tahanan di Bareskrim Polri. Jenderal bintang dua itu dikatakan, berada sebelah selnya selama dirinya di penjara.

Kini namanya mencuat usai melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Kece alias Muhammad Kosman, penista agama Islam dan rasul.

Kata Syahganda, di matanya, Napoleon adalah orang yang luar biasa cerdas. Saking cerdasnya, semua isu dia kuasai. Dia bahkan sangat nyaman jika harus terlibat perdebatan dengan Napoleon.

“Kalau saya berkuasa, atau punya akses kepada orang berkuasa, saya akan ajukan dia sebagai Kapolri. Karena saya belum pernmah ketemu dengan Polisi secerdas Napoleon. Dia kuasai semua politik internasional, lokal fundamentalisme islam, global politik, pluralisme, dan dia bisa berdebat hebat,” kata Syahganda dikutip dalam sebuah webinar, Selasa 21 September 2021.

Dia juga dianggap sebagai orang yang luar biasa, cerdas dan rendah diri. Dia juga tak pernah membedakan tahanan, karena semua dianggap sama. Tetapi dia tak pernah mau dekat pada tahanan yang merampok uang negara. Terlihat dia sangat menjaga jarak dengan Maria Paulina.

“Tapi ini ada orang di penjara dan waktu kita bertiga debat dengan Jumhur Hidayat, dia bisa ngimbangin kita.”

Selama berdebat, Napoleon juga kerap melemparkan gagasan-gagasan besar soal nasib Polisi masa depan. Mulai dari Polisi Indonesia yang tak terlibat politik hirarki, ide Bareskrim yang seharusnya ada di bawah Departemen Kehakiman seperti di AS, dan sebagainya.

Dia juga dianggap punya ide cemerlang di mana reformasi Kepolisian lebih utuh di kepalanya. Dia pula yang akhirnya dia ketahui kalau Napoleon merupakan salah satu orang yang ikut mendirikan Densus 88. Untuk persoalan Islam, dia bahkan bisa menjelaskan secara tuntas.

“Ini orang menarik, gagah, karena dia keturunan Belanda dari neneknya, Bapaknya di Angkatan Laut, mertuanya kolonel di Angkatan Darat. Jadi dari segi karakter kuat. Ketika 17 Agustus atau 10 November, dia betul-betul menjadi patriot lah. Orang ini pantas jadi Kapolri,” katanya. (hops)

SANCAnews – Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad) Letjen TNI Chandra W Sukotjo akan memeriksa Irdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Junior Tumilaar di Kantor Puspomad, Jakarta.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan surat yang disampaikan Junior untuk Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto serta pejabat lainnya soal pemanggilan Babinsa karena melindungi rakyat.

"Terkait viralnya surat terbuka dengan tulisan tangan yang ditujukan kepada Kapolri, serta beredarnya rekaman video pernyataan yang dibuat oleh Brigjen TNI Junior Tumilaar di media sosial, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad) akan melakukan pemeriksaan terhadap Irdam XIII/Merdeka tersebut di Puspomad, Jakarta," kata Letjen TNI Chandra W Sukotjo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (21/9/2021).

Chandra lantas mengungkapkan, kalau pemeriksaan tersebut dilakukan sebab ada dugaan kalau apa yang disampaikan Junior tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Meski demikian, ia tidak menjelaskan maksud dari dugaan tersebut.

"Terkait adanya dugaan bahwa hal-hal yang disampaikan mengandung berita yang tidak sesuai dengan fakta yang ada."

Sebelumnya, Brigjen Junior Tumilaar menuliskan surat yang ditujukan ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Surat yang ditulis tangan pada lembar dobel folio bergaris ini menjelaskan tentang pemanggilan terhadap Bintara Pembina Desa (Babinsa) karena melakukan pembelaan terhadap salah satu warga.

Warga bernama Ari Tahiru (67) itu disebut memiliki tanah yang diserobot oleh PT Ciputra International.

Surat yang ditulis Brigjen Junior itu juga ditembuskan ke Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, dan Panglima Kodam Merdeka Mayjen Wanti Waranei Franky Mamahit.

Brigjen Junior tidak terima ketika Babinsa yang membela rakyat kecil berkonsekuensi dipanggil Polresta Manado.

Ari yang merupakan warga buta huruf juga harus ditangkap aparat, karena dilaporkan oleh Perumahan Citraland melakukan perusakan di tanah yang ironisnya kepunyaan Ari sendiri.

Brigjen Junior menulis surat di Kota Manado pada 15 September 2021 yang ditujukan kepada orang nomor satu di organisasi Polri.

Sebelumnya, Junior telah melakukan upaya mendatangi Polda Sulawesi Utara dan juga upaya komunikasi lewat jalur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda). Namun, aksinya itu tidak diindahkan. (suara)

SANCAnews – Polemik pemberian gelar profesor pidana terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin memunculkan tanda tanya publik.

Pasalnya, di berbagai daftar riwayat hidupnya yang tersebar di publik dan di buku pidato pengukuhannya sebagai profesor terdapat perbedaan latar belakang pendidikannya dari jenjang strata satu hingga pascasarjana.

Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir meminta agar latar belakang pendidikan Jaksa Agung ST. Burhanuddin ditelusuri kebenarannya.

"Harus itu ditulusuri dengan benar. Biasanya kan ada bukti-bukti, saya rasa bisa dilacak. Ini S1 di mana terus gelar berikutnya di mana, kan jadi bingung (kalau berbeda-beda)," kata Mudzakir kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/9).

Menurut Mudzakir, bila perlu data riwayat pendidikannya itu diperiksa di bagian kepegawaian Kejaksaan RI untuk memastikan apakah perbedaan-perbedaan itu hanya salah ketik sehingga menjadi tidak sinkron satu dengan lainnya. Jika data di kepegawaian tidak ada, maka perlu ada teguran kepada lembaga tersebut.

"Mestinya jenjang pendidikan Jaksa Agung (Burhanuddin) sinkron (dengan) apa yang ditulis. Kalau tidak jelas seperti ini bahaya, karena memberikan pengakuan gelar palsu. Ini menurut saya harus clear, kalau palsu gelar doktornya itu hapus semua gelar-gelar lainnya, karena starting poin, itu salah karena nggak sinkron," tutur Mudzakir.

"Dari kepegawaian harus dicek ulang. Itu pasti harus ada, dokumen hukum yang menjadikan dasar lulus S1, harusnya ada."

Setelah ditelusuri dan tidak ditemukan kejelasan latar belakang pendidikan Burhanuddin, kata Mudzakir, maka segela gelar yang tadinya melekat akan rontok secara otomatis. Untuk memastikan apakah ada penggunaan gelar palsu, maka perlu diperiksa secara seksama baik di kampus maupun data di bidang kepegawaian Kejaksaan RI.

"Kalau sarjana palsu, itu semua harus rontok gelar lainnya ya, untuk menjadi profesor jadi doktor kan ada jenjang akademik, kalau nggak ada ini harus diperiksa lagi. Kalau (dibawa) ranah pidana ini bisa dari KUHP, atau menggunakan gelar palu dari dinas pendidikan, tapi rata-rata pakai KUHP," kata Mudzakir.

Perbedaan gelar S1 dan S2 Jaksa Agung ST. Burhanuddin tampak jelas dari buku pidato pengukuhan profesornya dan daftar riwayat hidupnya yang dipublikasikan situs resmi Kejaksaan Agung. Dan itu terjadi sejak Burhanuddin menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN pada 2012.

Di buku pengukuhan tersebut Burhanuddin disebut lulusan sarjana hukum dari Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Jawa Tengah tahun 1983. Sementara di situs resmi Kejaksaan Agung, Burhanuddin disebut lulusan sarjana hukum Universitas Diponegoro tahun 1980.

Untuk pendidikan pasca-sarjananya, di situs resmi Kejaksaan Agung, Burhanuddin menyebut lulusan magister manajemen dari Universitas Indonesia (UI) tahun 2001. Sementara di buku pengukuhan profesornya, Burhanuddin disebut lulus dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora di DKI Jakarta tahun 2001. (rmol)