SANCAnews.id

SANCAnews – Sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbeda jauh dengan dua politisi PDI Perjuangan sebelum dan sesudah dimintai keterangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi yang sedang ditangani.

Dua politisi yang dimaksud adalah, Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry dan mantan Wakil Ketua Komisi VIII RI Ihsan Yunus yang kini dipindahkan ke Komisi II DPR RI.

Anies telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta tahun 2019 pada hari ini, Selasa (21/9) di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Saat tiba di Gedung KPK, Anies langsung bergegas menghampiri wartawan yang telah menunggu sebelum masuk ke dalam Gedung KPK.

Tak sampai disitu, setelah diperiksa oleh penyidik, Anies yang masih menggunakan seragam dinas juga menyempatkan menghampiri wartawan dan memberikan pernyataan.

Hal itu berbeda jauh ketika Herman Herry dan Ihsan Yunus saat diperiksa pada beberapa bulan yang lalu.

Di mana, Herman Herry telah diperiksa sebagai saksi dalam perkara suap bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020 pada Jumat (30/4).

Saat itu, Herman Herry yang mengenakan jas berwarna biru ini diperiksa selama empat jam. Dia berusaha menghindari wartawan saat selesai diperiksa.

Herman Herry hanya menjawab pertanyaan wartawan sembari berjalan dengan cepat untuk menuju ke kendaraannya dan meninggalkan area Gedung KPK.

Pada saat itu, Herman Herry membantah mendapatkan kuota paket Bansos sembako Covid-19.

Sementara untuk Ihsan Yunus, telah diperiksa dalam kasus yang sama seperti Herman Herry. Ihsan Yunus telah diperiksa pada Kamis (25/2) setelah sebelumnya mangkir saat dipanggil pada Rabu (23/1).

Pada saat itu, Ihsan Yunus yang memiliki nama lengkap M. Rakyan Ihsan Yunus ini diperiksa selama 7,5 jam di Gedung Merah Putih KPK.

KPK mengungkapkan pada saat itu, Ihsan Yunus dicecar terkait pembagian jatah kuota paket bansos sembako Covid-19.

Akan tetapi, saat tiba di Gedung KPK, Ihsan Yunus diam seribu bahasa tidak menjawab berbagai pertanyaan dari wartawan pada saat itu. Ihsan langsung bergegas masuk ke dalam Gedung KPK.

Sama seperti Herman Herry, Ihsan Yunus juga irit bicara saat dilontarkan berbagai pertanyaan oleh wartawan. Pada saat itu, Ihsan Yunus juga sedikit memberikan keterangan kepada wartawan sembari berjalan cepat menuju ke kendaraannya untuk segera meninggalkan area Gedung KPK.

Ihsan Yunus hanya menyatakan dan meminta wartawan untuk bertanya kepada penyidik KPK terkait penggeledahan rumahnya, maupun terkait jatah kuota paket bansos sembako Covid-19.

Dari bantahan kedua politisi PDIP tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Juliari Peter Batubara selaku mantan Menteri Sosial maupun dua mantan anak buah Juliari, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Di mana berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Herman Herry dan Ihsan Yunus terbukti mendapatkan jatah kuota paket bansos sembako Covid-19.

Herman Herry mendapatkan kuota paket bansos sembako Covid-19 melalui PT Anomali Lumbung Artha yang dikelola oleh kerabatnya bernama Ivo Wongkaren

PT Anomali Lumbung Artha kata Hakim berdasarkan fakta persidangan, merupakan perusahaan titipan Juliari dan selalu mendapatkan kuota sangat besar dengan total 1.506.900 paket. PT Anomali sendiri ternyata perusahaan yang bergerak di bidang elektronik.

Selain itu, perusahaan terafiliasinya seperti Junatama Foodia Kreasindo juga memperoleh kuota 1.613.000 paket, PT Famindo Meta Komunika memperoleh kuota 1.230.000 paket dan PT  Tara Optima Primago 250 ribu paket.

Sementara PT Dwimukti Grup yang merupakan perusahaan milik Herman Herry yang diklaim oleh saksi Ivo Wongkaren sebagai perusahaan penyuplai sembako bagi PT Anomali Lumbung Artha dan perusahaan afiliasinya tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik.

Selanjutnya PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude kata Hakim, merupakan perusahaan titipan Juliari yang berasal dari Ihsan Yunus selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI pada saat itu dengan penanggungjawabnya adalah Agustri Yogasmara yang ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos sembako. (rmol)

SANCAnews – Irjen Napoleon Bonaparte diduga menganiaya Muhammad Kace, bahkan melumuri Kace dengan tinja. Napoleon melakukan perbuatan itu atas nama agama. Menteri Agama tegas menyatakan perbuatan seperti itu adalah salah.

"Prinsipnya, kekerasan atas nama apapun, apalagi atas nama agama, tidak bisa dibenarkan," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada detikcom, Selasa (21/9/2021).

Napoleon adalah terdakwa kasus korupsi, sedangkan Kace adalah tersangka kasus penodaan agama. Penganiayaan terjadi di dalam rumah tahanan. Napoleon tidak terima agamanya dihina oleh Kace.

Yaqut menyatakan cara menyikapi orang yang diduga menista agama adalah dengan menyerahkannya kepada mekanisme hukum. Indonesia punya aturan perundang-undangan yang mengatur tindakan bagi orang yang menista agama.

"Kan ada hukum. Negara kita negara hukum kan?" kata Yaqut.

Menurut keterangan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Andi Rian Djajadi, Napoleon mengajak tiga tahanan lain ke dalam sel isolasi Kace. Napoleon memukul dan melumuri kotoran ke Kace. Tiga tahanan lain diduga tidak ikut memukul atau melumuri kotoran.

Napoleon sudah buka suara soal kasus ini lewat surat yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, Haposan Batubara. Dia mengawali penjelasan soal dirinya yang terlahir dan dibesarkan sebagai seorang muslim.

Dia menyatakan siapa pun bisa menghina dirinya tapi tidak dengan Allah, Rasulullah, dan Al-Qur'an. Dia bersumpah akan melakukan tindakan terukur terhadap orang yang menghina Allah, Rasulullah, dan Al-Qur'an.

"Siapa pun bisa menghina saya, tapi tidak terhadap Allahku, Al-Qur'an, Rasulullah SAW, dan akidah Islamku. Karenanya, saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apa pun kepada siapa saja yang berani melakukannya," ujarnya.

Belakangan, pengacara Napoleon membantah kliennya melakukan perbuatan seperti itu. Pengacaranya menyebut Napoleon dianggap sebagai bapak di dalam Rutan Bareskrim.

"Pak Napoleon Bonaparte itu tidak pernah menyatakan bahwa dia melakukan penganiayaan dan melakukan pemukulan," ujar Ahmad Yani saat dihubungi, tadi. [ ]

SANCAnews – Video Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj mendadak jadi sorotan di media sosial.

Pasalnya, Said Aqil Siradj sampaikan ceramah dengan menyinggung ayat Alquran yang membahas keberadaan Allah SWT.

“Tak ada ayat Alquran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya Allah itu ada gak?” ucap Said Aqil , dikutip Poskota.co.id dari akun Twitter @cobeh2021, Senin, (20/9/2021).

“Enggak,” jawab penonton.

Di Alquran tuh ga ada. Pasti baru tahu kan, baru dengar kan,” ujarnya.

Di sisi lain, Said Aqil Siradj juga menyinggung soal Alquran yang diterjemahkan oleh Syaikh Misyari Rasyid.

“Nah sekarang terjemahan Misyari gimana? Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada sebelum lafal ada itu ada sudah ada,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, politisi Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya berikan tanggapan. Menurutnya, pernyataan itu disampaikan Said Aqil Siradj pada Kamis, (11/4/2019).

“Video lawas. Mungkin sekarang dah berubah,” ujarnya , Senin, (20/9/2021).

Sebelumnya, Said Aqil Siradj memang kerap kali berikan pernyataan kontroversi hingga membuat publik gerah, salah satunya ia sempat menyinggung soal cadar.

Menurutnya, cadar bukan pakaian yang dianjurkan islam, melainkan hanya pakaian dari Arab saja.

"Cadar itu bukan pakaian Islam. Itu pakaian Arab," kata dia saat mengisi sebuah acara seminar yang terekam di video di Youtube, Selasa (15/9/2021).

Dalam ceramahnya, Said Aqil membuktikan bahwa cadar adalah budaya Arab dengan analogi nenek-nenek berkulit hitam di Saudi tetap memakai cadar.

Padahal, cadar sejatinya untuk menghindari fitnah, lantas, terasa janggal jika seorang nenek memakai cadar sebab sudah tidak ada yang tertarik dengannya.

"Kalau nenek-nenek kulit hitam, pakai cadar, lah fitnah opo ne bu?" tanya Said kepada hadirin yang juga diikuti gelak tawa.

Oleh sebab itu, penggunaan cadar seharusnya untuk gadis cantik bukan nenek-nenek sebab berfungsi menghindari fitnah. Dia pun menyimpulkan bahwa cadar adalah budaya, tradisi orang arab. "Bukan karena menghindari fitnah tapi budaya," paparnya.

Video itu pun sempat ramai dibicarakan di sosial media, dan menimbulkan pro kontra di tengah publik. [ ]

Test Wawasan Ketuhanan (TWK)
KH. Said Aqil Siradj :
"Tidak Ada Ayat Al Qur'an,
Yang Menerangkan Allah Itu Ada. pic.twitter.com/b3vTLKgBQc

— Agus Susanto III (@cobeh2021) September 20, 2021

SANCAnews – Politisi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman menyampaikan apa yang ia pelajari dari almarhum Profesor Sahetapy sekitar dua puluh empat tahun yang lalu.

Benny Harman menceritakan itu sebagai tribute terhadap Profesor Sahetapy yang meninggal pada Selasa, 21 September 2021.

Dari petuah Profesor Sahetapy, ia mempelajari bahwa untuk memperbaiki negeri yang sudah terlanjur “buruk”, maka pemimpinnya perlu diturunkan agar negeri bisa selamat.

Benny Harman menceritakan bahwa pada tahun 1997, ia bertanya kepada Profesor Sahetapy soal apa kiranya resep terbaik untuk memperbaiki negeri ini.

Sekedar catatan, pada tahun itu, Indonesia dipimpin oleh Bacharuddin Jusuf Habibie yang menggantikan Soeharto.

Anggota DPR itu mengatakan bahwa Profesor Sahetapy bertanya balik “jika ada ikan busuk, apa yang harus dilakukan?”

Profesor Sahetapy, kata Benny Harman, mengatakan bahwa jawabannya adalah “Kita harus berani amputasi kepalanya, agar hilang baunya.”

“Seperti itu. Turunkan pemimpinnya, negeri ini pasti selamat,” kata Benny Harman. (terkini)

SANCAnews – Plt Ketum PSI Giring Ganesha menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pembohong dan pura-pura peduli terhadap masyarakat yang menderita akibat pandemi. PKB menilai pernyataan Giring justru ungkapan sayang yang terselubung.

"Jangan-jangan itu ungkapan sayang terselubung Giring buat Anies, karena sama saja Bang Giring sedang mempromosikan Pak Anies agar semakin dikenal dan dibicarakan masyarakat," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (21/9/2021).

Meski begitu, menurutnya, seorang figur tidak pantas mengungkapkan pernyataan yang tendensius. Daniel lantas mengatakan program yang ada di DKI justru ada campur tangan PSI.

"Tapi sebagai figur pemimpin, rasanya tidak tepat menggunakan kalimat yang tendensius seperti itu, apalagi bila dalam konteks APBD. Kan semuanya akan selalu melalui proses persetujuan DPRD. Jadi itu menjadi program yang disetujui bersama, termasuk oleh PSI, karena ikut ketok dan setuju," ucapnya.

Lebih lanjut Daniel mengatakan pernyataan Giring tak sesuai dengan kenyataan. Dia menyebut DKI justru termasuk yang terbaik dalam penanganan pandemi.

"Bang Giring lagi menggiring opini yang kurang tepat dengan kalimat yang tendensius. Bukankan DKI termasuk yang terbaik dalam penanganan pandemi, termasuk banyak penghargaan lainnya?" ujarnya.

Sebelumnya, Giring dalam sebuah video di akun Twitter PSI @psi_id, Selasa (21/9), menuding Anies menggunakan APBD DKI untuk kepentingan Pilpres 2024. Salah satu anggaran yang disoroti Giring soal gelaran Formula E.

"Uang muka dan jaminan bank bagi penyelenggaraan balap mobil Formula E dibayar Anies pada saat pemerintah secara resmi mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi COVID-19. Uang rakyat sebanyak itu dihabiskan oleh Gubernur Anies Baswedan di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal, dan hidupnya susah karena pandemi," ujar Giring.

"Uang Rp 1 triliun dia keluarkan padahal rakyat telantar, tidak masuk ke rumah sakit yang penuh. Rakyat kesulitan makan karena kehilangan pekerjaan," sambungnya.

Bahkan Giring menyebut Anies pura-pura peduli terhadap warga di Jakarta yang terkena dampak pandemi. Politisi yang lebih dulu dikenal sebagai vokalis band itu berharap Indonesia tidak dipimpin Anies.

"Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan," katanya. (dtk)