SANCAnews.id

SANCAnews – Video Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj mendadak jadi sorotan di media sosial.

Pasalnya, Said Aqil Siradj sampaikan ceramah dengan menyinggung ayat Alquran yang membahas keberadaan Allah SWT.

“Tak ada ayat Alquran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya Allah itu ada gak?” ucap Said Aqil , dikutip Poskota.co.id dari akun Twitter @cobeh2021, Senin, (20/9/2021).

“Enggak,” jawab penonton.

Di Alquran tuh ga ada. Pasti baru tahu kan, baru dengar kan,” ujarnya.

Di sisi lain, Said Aqil Siradj juga menyinggung soal Alquran yang diterjemahkan oleh Syaikh Misyari Rasyid.

“Nah sekarang terjemahan Misyari gimana? Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada sebelum lafal ada itu ada sudah ada,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, politisi Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya berikan tanggapan. Menurutnya, pernyataan itu disampaikan Said Aqil Siradj pada Kamis, (11/4/2019).

“Video lawas. Mungkin sekarang dah berubah,” ujarnya , Senin, (20/9/2021).

Sebelumnya, Said Aqil Siradj memang kerap kali berikan pernyataan kontroversi hingga membuat publik gerah, salah satunya ia sempat menyinggung soal cadar.

Menurutnya, cadar bukan pakaian yang dianjurkan islam, melainkan hanya pakaian dari Arab saja.

"Cadar itu bukan pakaian Islam. Itu pakaian Arab," kata dia saat mengisi sebuah acara seminar yang terekam di video di Youtube, Selasa (15/9/2021).

Dalam ceramahnya, Said Aqil membuktikan bahwa cadar adalah budaya Arab dengan analogi nenek-nenek berkulit hitam di Saudi tetap memakai cadar.

Padahal, cadar sejatinya untuk menghindari fitnah, lantas, terasa janggal jika seorang nenek memakai cadar sebab sudah tidak ada yang tertarik dengannya.

"Kalau nenek-nenek kulit hitam, pakai cadar, lah fitnah opo ne bu?" tanya Said kepada hadirin yang juga diikuti gelak tawa.

Oleh sebab itu, penggunaan cadar seharusnya untuk gadis cantik bukan nenek-nenek sebab berfungsi menghindari fitnah. Dia pun menyimpulkan bahwa cadar adalah budaya, tradisi orang arab. "Bukan karena menghindari fitnah tapi budaya," paparnya.

Video itu pun sempat ramai dibicarakan di sosial media, dan menimbulkan pro kontra di tengah publik. [ ]

Test Wawasan Ketuhanan (TWK)
KH. Said Aqil Siradj :
"Tidak Ada Ayat Al Qur'an,
Yang Menerangkan Allah Itu Ada. pic.twitter.com/b3vTLKgBQc

— Agus Susanto III (@cobeh2021) September 20, 2021

SANCAnews – Politisi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman menyampaikan apa yang ia pelajari dari almarhum Profesor Sahetapy sekitar dua puluh empat tahun yang lalu.

Benny Harman menceritakan itu sebagai tribute terhadap Profesor Sahetapy yang meninggal pada Selasa, 21 September 2021.

Dari petuah Profesor Sahetapy, ia mempelajari bahwa untuk memperbaiki negeri yang sudah terlanjur “buruk”, maka pemimpinnya perlu diturunkan agar negeri bisa selamat.

Benny Harman menceritakan bahwa pada tahun 1997, ia bertanya kepada Profesor Sahetapy soal apa kiranya resep terbaik untuk memperbaiki negeri ini.

Sekedar catatan, pada tahun itu, Indonesia dipimpin oleh Bacharuddin Jusuf Habibie yang menggantikan Soeharto.

Anggota DPR itu mengatakan bahwa Profesor Sahetapy bertanya balik “jika ada ikan busuk, apa yang harus dilakukan?”

Profesor Sahetapy, kata Benny Harman, mengatakan bahwa jawabannya adalah “Kita harus berani amputasi kepalanya, agar hilang baunya.”

“Seperti itu. Turunkan pemimpinnya, negeri ini pasti selamat,” kata Benny Harman. (terkini)

SANCAnews – Plt Ketum PSI Giring Ganesha menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pembohong dan pura-pura peduli terhadap masyarakat yang menderita akibat pandemi. PKB menilai pernyataan Giring justru ungkapan sayang yang terselubung.

"Jangan-jangan itu ungkapan sayang terselubung Giring buat Anies, karena sama saja Bang Giring sedang mempromosikan Pak Anies agar semakin dikenal dan dibicarakan masyarakat," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (21/9/2021).

Meski begitu, menurutnya, seorang figur tidak pantas mengungkapkan pernyataan yang tendensius. Daniel lantas mengatakan program yang ada di DKI justru ada campur tangan PSI.

"Tapi sebagai figur pemimpin, rasanya tidak tepat menggunakan kalimat yang tendensius seperti itu, apalagi bila dalam konteks APBD. Kan semuanya akan selalu melalui proses persetujuan DPRD. Jadi itu menjadi program yang disetujui bersama, termasuk oleh PSI, karena ikut ketok dan setuju," ucapnya.

Lebih lanjut Daniel mengatakan pernyataan Giring tak sesuai dengan kenyataan. Dia menyebut DKI justru termasuk yang terbaik dalam penanganan pandemi.

"Bang Giring lagi menggiring opini yang kurang tepat dengan kalimat yang tendensius. Bukankan DKI termasuk yang terbaik dalam penanganan pandemi, termasuk banyak penghargaan lainnya?" ujarnya.

Sebelumnya, Giring dalam sebuah video di akun Twitter PSI @psi_id, Selasa (21/9), menuding Anies menggunakan APBD DKI untuk kepentingan Pilpres 2024. Salah satu anggaran yang disoroti Giring soal gelaran Formula E.

"Uang muka dan jaminan bank bagi penyelenggaraan balap mobil Formula E dibayar Anies pada saat pemerintah secara resmi mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi COVID-19. Uang rakyat sebanyak itu dihabiskan oleh Gubernur Anies Baswedan di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal, dan hidupnya susah karena pandemi," ujar Giring.

"Uang Rp 1 triliun dia keluarkan padahal rakyat telantar, tidak masuk ke rumah sakit yang penuh. Rakyat kesulitan makan karena kehilangan pekerjaan," sambungnya.

Bahkan Giring menyebut Anies pura-pura peduli terhadap warga di Jakarta yang terkena dampak pandemi. Politisi yang lebih dulu dikenal sebagai vokalis band itu berharap Indonesia tidak dipimpin Anies.

"Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan," katanya. (dtk)

SANCAnews – Ahli sosiologi hukum Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyoroti soal penganiayaan tersangka ujaran kebencian agama Muhammad Kosman atau Muhammad Kece (MK) oleh rekan penghuni rutan Bareskrim, Irjen Napoleon Bonaparte (NB). Menurutnya secara sosiologis merupakan fenomena buruknya hubungan individual pelaku dan korban di dalam tahanan.

Bahakan, kata Trubus, tindakan Napoleon Bonaparte dianggap tidak proporsional dengan mengangkat alasan membela agama Islam atas perbuatannya kepada publik melalui surat terbuka.

“Jadi kalau ditinjau secara sosiologi, ada interaksi antara NB dan MK, dimana dalam interaksi itu tidak berlangsung harmonis,” tutur Trubus, Selasa (21/9).

Trubus juga menuturkan, dalam sosiologi hukum ada pihak yang memperoleh perlakuan sebagai stimulus pesan yang dimaknai secara berbeda. Dengan pelaku NB dan korban adalah MK, maka perkara ini bersifat individual.

“NB tidak mewakili atribut sosial sebagai seorang polisi ataupun karena beragama Islam. Maka, ini bukan perilaku institusional. Begitu pula dengan MK, dia tidak mewakili perilaku institusional dirinya sebagai korban. Saya tidak tahu atribut apa yang melekat dengan MK, kalau NB kan semua orang mengenalinya dengan latar belakang polisi,” tegasnya.

Trubus juga menilai isu ini unik, karena tiba-tiba publik dihebohkan dengan surat terbuka dari NB yang mengakui dirinya telah melakukan penganiayaan MK di dalam rutan. Padahal, sebelumnya publik sendiri tidak memahami ada permasalahan ini.

“Dalam surat terbuka itu, kemudian NB melakukan pembelaan bahwa penganiayaan dilakukan atas dasar membela agama. Ini kan yang akhirnya menimbulkan sentimen argumen di publik,” jelasnya.

Ketika kita baca utuh surat terbuka yang beredar di media, lanjut Trubus, NB juga mengungkapkan MK dianggap memecah belah persatuan dan kesatuan. Tanpa disadari, tindakan NB yang dalam sosiologi dinilai tidak proporsional, akan menggiring pada pro-kontra opini di masyarakat.

“Poin saya dalam hal itu adalah jangan melihat apa yang tersuratnya, tapi lihat meaning (makna) yang akhirnya mempertontonkan sebuah akrobat isu tertentu. Yang diasumsikan, karena kepentingannya NB tidak terpenuhi,” tegasnya.

Dilihat dari kronologi permasalahannya, Trubus juga menerangkan bahwa ada keterangan Pendeta Saifudin Ibrahim yang merupakan kerabat MK sudah menyampaikan keterangan kepada media bahwa kejadian penganiayaan dilakukan sehari setelah MK masuk rutan Bareskrim.

Disitu disebutkan bahwa kejadian penganiayaan terjadi pukul 01:00 hingga pukul 03:00. Kemudian MK melaporkan kejadian ini pada Bareskrim, dan diproses dengan membuat laporan kepolisian (LP) tertanggal 26 Agustus.

“Jadi isu ini baru ramai diperbincangkan publik hampir satu bulan pasca kejadian. Jadi itulah mengapa saya sebutkan tadi, isu ini harus dibaca secara apa yang tersirat atau meaning (makna), bukan saja apa yang tersurat,” terangnya.

Trubus berpesan, agar masyarakat jeli melihat permasalahan ini. Perkara ini terlihat memiliki rancang bangun untuk membuat segala sesuatunya, yang akhirnya digiring bisa untuk memojokkan atau membenarkan salahsatu pihak.

“Saya pikir semua pihak jangan terprovokasi. Ini masalah individu, bukan masalah atribut sosial sebagai muslim,” pungkasnya. (jawapos)

SANCAnews – Mantan petinggi Polri Brigjen (Purn) Anton Tabah Digdoyo menyebut nama Ade Armando, Abu Janda dan Jozeph Paul Zhang. Penyebutan terkait kasus Irjen Napoleon Bonaparte.

Redaksi sengaja meminta tanggapan kepada mantan petinggi Polri Brigadir Jenderal (Purn) Anton Tabah Digdoyo, via telepon Senin petang (21/9).

Brigjen Purn Anton pun sepakat dengan Irjen Napoleon Bonaparte bahwa di era Presiden Jokowi banyak kasus penistaan agama, terutama terhadap agama Islam. Tapi umat mengeluh karena banyak kasus tersebut yang tidak diproses hukum.

Mantan Jenderal Anton yang juga Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini heran dengan maraknya kasus penistaan agama yang terjadi pada era Jokowi ini. Mulai dari kasus Ade Armando, Abu Janda, Jozeph Paul Zhang, dll.

Terbaru kasus M Kece ini. Untuk kasus Ade Armando, Abu Janda, dan Jozeph Paul Zhang, semuanya seperti ada pembiaran.

“Kondisinya mirip tahun 60-an ketika PKI berkuasa,” ujar Anton Tabah.

Di Indonesia sendiri, lanjut Anton, UU penistaan agama sangat keras bagi siapapun yang melakukan penistaan agama.

Bahkan dikategorikan dengan kejahatan sangat serius, karena sangat berpotensi menimbulkan konflik sosial luas.

“Kasus penistaan agama masuk crime index karena derajat keresahan sosialnya sangat tinggi,” jelas Anton.

Anton lalu menyoroti kerjasama antara Indonesia dengan Pemerintah Komunis China. Menurut penilaiannya, tiap kerjasama dengan China, bangsa Indonesia justru selalu merugi.

Herannya, meski dinilai merugi namun Jokowi tetap menjalin kerjasama dengan China, yang tak pernah dilakukan sejak era 2 presiden sebelumnya.

“Belajar dari pengalaman tersebut, maka RI dilarang buka kerjasama dengan negara-negara komunis termasuk China. Cukup jalin hubungan diplomatik saja,” jelasnya.

“Taati KUHP Pasal 107e,” jelasnya lagi.

Seperti diketahui, murkanya Irjen Polisi Napoleon Bonaparte terhadap pelaku penista agama Islam, M Kece, tengah jadi sorotan masyarakat.

Tak hanya dipukuli, wajah dan tubuh M Kece juga dilumuri kotoran di dalam sel tahanan Mabes Polri.

Sang Jenderal tegas menyatakan, ia murka karena M Kece telah menghina Allah, Nabi, dan Islam. Jenderal bintang dua itu pun menegaskan siap bertanggung jawab atas tindakan tersebut. (pojoksatu)