SANCAnews.id

SANCAnews – Penayangan film G 30S/PKI harus kembali digelorakan dan dilakukan sebagai pengingat anak bangsa mengenai sejarah kelam pemberontakan PKI yang hendak menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi negara komunis.

Pesan ini ditegaskan Dewn Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Tabah Digdoyo jelang peringatan Gerakan 30 September atau Gestapu.

"Bangsa Indonesia harus melek sejarah. Karena pentingnya sejarah, kitab suci Al-Quran 70 persen berisi sejarah. Memahami sejarah bisa lewat buku-buku, film drama, bahkan silabus kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan dan sarana lain," kata Anton Tabah kepada redaksi, Sabtu (18/9).

Ia mengaku sepakat dengan pendapat para ahli bahwa penayangan film G30S/PKI diperlukan sebagai pengingat pemberontakan PKI sebagai fakta sejarah kelam bangsa Indonesia.

“Ini merupakan film dokumenter ilmiah berdasarkan saksi-saksi kunci peristiwa, seperti putra-putri para jenderal korban G30S/PKI. Diperkuat fakta persidangan mahkamah yang sangat terbuka untuk umum dipimpin oleh Ali Said,” ujar mantan petinggi Polri ini.

Lewat film G30S/PKI, masyarakat dapat tahu sejarah dan diharapkan peristiwa tersebut tak terulang kembali.

"Jangan memfitnah sejarah tersebut rekayasa rezim orba, yang memfitnah harus buktikan dan yang akan buat film G30SPKI versi keluarga PKI juga harus buktikan bahwa film tersebut palsu. Kalau perlu dipersidangkan hukum terbuka," paparnya.

Selain itu, kewaspadaan akan kembalinya PKI dan komunisme di Indonesia juga penting dilakukan karena gejalanya makin nyata.

“TNI sebagai lembaga pertahanan tetap harus aktif membasmi munculnya paham komunis. Sebab masalah ideologi bukan hanya masalah keamanan, namun juga pertahanan,” pungkasnya. (rmol)

SANCAnews – Pengamat politik Rocky Gerung akhirnya bisa bernapas lega. Pasalnya, buldoser yang siap meratakan rumahnya di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sudah menghilang.

Menurut Rocky Gerung, situasi di sekitar rumahnya kini lebih tenang dan tidak adan aktivitas penggusuran lahan milik warga oleh pihak PT Sentul City.

"Saya lihat buldosernya berhenti," kata Rocky Gerung melalui kanal YouTube-nya dikutip GenPI.co, Jumat (17/9).

Pada sebelumnya, Filsuf jebolan Universitas Indonesia (UI) itu mengungkapkan bahwa sejumlah alat berat seperti buldoser tampak mengepung sekitara rumahnya.

Tak lama sempat bersitegang dengan pihak Sentul City, aktivitas penggusuran lahan itu terhenti lantaran adanya respons dari publik.

"Mungkin karena ada opini publik dan ancaman sinyal dari BPN bahwa Sentul City juga punya masalah," terangnya.

Selain itu, Rocky Gerung membeberkan pengacaranya Haris Azhar sedang mengupayakan pembuktian sertifikat Hak Guna Bangunan (HBN) yang dimiliki PT Sentul City.

"Jadi Sentul City yang harus membuktikan HGB-nya," jelasnya.

Masalah sengketa lahan ini tak hanya dialami oleh Rocky Gerung saja. Ada enam warga di Desa Bojong Koneng yang diminta minggat oleh PT Sentul City.

Tak terima diusir, enam warga Desa Bojong Koneng dan Rocky Gerung menggugat balik PT Sentul City ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. []

SANCAnews – Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi mengomentari soal kapal Cina yang dikabarkan mondar-mandir di perairan Natuna.

Adhie Massardi melontarkan sarkasme bahwa apabila di kapal Cina itu terpasang baliho, maka pasti sudah buru-buru diserbu.

“Andai saja di kapal perang China komunis itu terpampang baliho. Hakul yakin pasti akan diserbu untuk turunkan baliho,” katanya melalui akun Twitter Adhiemassardi pada Jumat, 17 Agustus 2021.

“Sialnya China paham rahasia bebas masuk NKRI. Yang penting jangan pasang baliho. Aman…!!” sambungnya.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi I DPR pada 13 September lalu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyatakan ada ribuan kapal asing yang memasuki perairan Natuna Utara yang dekat dengan Laut Cina Selatan.

Sekretaris Utama Bakamla, Laksda S. Irawan menyebut kapal-kapal asing itu tidak terdeteksi oleh radar dan hanya bisa terlihat oleh pandangan mata saat Bakamla melakukan patroli dari udara.

Selain itu, sejumlah nelayan tradisional di Kepulauan Riau juga melaporkan berpapasan dengan enam kapal China, salah satunya destroyer Kunming-172, di Laut Natuna Utara pada Senin, 13 September 2021

Akibatnya, para nelayan pun menjadi takut melaut karena kehadiran kapal-kapal tersebut.

Merespons itu, TNI Angkatan Laut pun meminta nelayan di perairan Natuna Utara tidak takut dengan keberadaan kapal asing.

Kepala Dinas Penerangan Koarmada I, Letkol Laode Muhammad meyakinkan bahwa TNI AL akan selalu ada untuk memberi rasa aman.

“TNI AL memang rutin melakukan patroli di perairan Natuna untuk memberikan keamanan bagi para nelayan,” tutur Laode pada Kamis, 16 September 2021, dilansir dari CNN Indonesia.

TNI AL berjanji mengirim kapal untuk patroli 1×24 jam di perairan Natuna Utara demi memberi rasa aman pada nelayan Indonesia.

Laode mengakui bahwa perairan Natuna dekat dengan Laut Cina Selatan (LCS) yang saat ini masih diklaim banyak negara, termasuk Cina.

Alhasil, katanya, ketegangan masih terjadi dan membuat banyak kapal perang negara lain turut wara-wiri.

“Karena LCS memang daerah klaim, khususnya China, sehingga, intensitas kapal-kapal asing juga meningkat,” jelas Laode. (terkini)

SANCAnews – Salah seorang yang disebut-sebut pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) bernama Rudy S Kamri, merasa heran dengan Aktivis Tionghoa, Lieus Sungkharisma, lantaran getol menyuarakan sengketa tanah antara warga desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan PT Sentul City.

Rudy bahkan menyebut Lieus terlalu berlebihan karena meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan mengurai sengketa tanah tersebut, yang salah satunya terdapat hunian milik Pengamat Politik Rocky Gerung.

Menanggapi hal itu, Lieus Sungkharisma justru merasa lebih heran dengan sikap Rudy S Kamri yang mengaku pendukung Jokowi itu. Menurutnya, Rudy terkesan menunjukkan kebenciannya terhadap Rocky Gerung, dengan menyebut persoalan tanah di Bojong Koneng seolah masalah personal semata.

"Rudi S Kamri itu bencinya sama Pak Rocky Gerung ya jangan sampai begitulah. Saya enggak ada satupun yang saya benci. Saya mengkritisi orang itu bukan saya benci," kata Lieus dalam kanal Youtube pribadinya, yang diposting Jumat siang (17/9). 

Menurut Lieus, Presiden Jokowi sendiri sebetulnya tidak pernah merasa keberatan dengan kritik yang dilontarkan kepadanya. Oleh karena itu, Lieus bingung dengan sikap pendukung Jokowi yang sebegitunya membela dan menebar kebencian.  

"Saya melihat Pak Jokowi juga enggak merasa keberatan kalau dikritisi. Cuma ini banyak penjilatnya. Aduh. Maklum lah beliau kan Presiden yang jilat beliau itu banyak. Ada yang dorong-dorong tiga periode, ada yang bilang urusan kecil gini (tanah Bojong Koneng dan Rocky Gerung), beliau enggak usah ikut campur," cetusnya.

"Itu Pak Rudi S Kamri kayak enggak ngerti. Masalah tanah ini bukan masalah Rocky Gerung, kecil itu urusan Rocky Gerung. Tapi masalah pertanahan di Indonesia ini banyaaak. Masak sih bapak enggak tau?" imbuhnya menegaskan.

Lebih lanjut, Lieus menyatakan bahwa dirinya tidak dalam kapasitas membela Rocky Gerung seorang terkait sengketa tanah di Bojong Koneng Bogor Jawa barat itu. Menurutnya, itu terkait dengan nasib ribuan rakyat di sana yang terancam digusur paksa tanpa proses peradilan.

"Saya ini ngomong bukan belain Rocky Gerung, salah. Nih yang punya tanah nih kemarin kasih saya dateng (nunjukin dokumen)," ucapnya.

Lieus menyebutkan, ada seorang warga Bojong Koneng yang mendatanginya memperlihatkan dokumen tanah di sana dengan kelengkapan SK Menteri ATR/BPN tanggal 15 April 1960. Katanya, tanah yang dimiliki warga 300 hektare, ada petanya, verpondingnya, keterangan dari balai harta peninggalan, dan SKPT-nya.

"Jadi ini bukan main-main. Orang ini melihat berita Rocky Gerung (kemudian) nyariin saya. Pak Lieus, kita dukung Rocky Gerung itu Sentul City. Ini 300 hektare (tanah punya warga). Aduh Pak Rudy S Kamri!" herannya.

Maka dari itu, Lieus mengeluhkan gelagat Rudy S Kamri mengaku sebagai pendukung dan pembela Jokowi, dan sampai-sampai dari perlakuannya seolah sebagai orang yang  mendapat jabatan komisaris.

"Apa (lagi) jilat-jilat Pak Jokowi supaya Pak Jokowi kasih jabatan? Saya kira enggak lah Pak Jokowi enggak begitu. Jadi, urusan Rocky Gerung ini bukan Rocky Gerung-nya, ini (urusan tanah) penting, dijadikan momentum," tuturnya.

"Aneh Bapak Rudy S Kamri ngomong urusan pertanahan ini urusan kecil, hey urusan pertanahan ini urusan nasib para petani, urusan tanah ini jangan dianggap kecil, urusan tanah ini urusan penting," kata Lieus mengakhiri. (rmol)