Latest Post


 

SANCAnews – Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi mengomentari soal kapal Cina yang dikabarkan mondar-mandir di perairan Natuna.

 

Adhie Massardi melontarkan sarkasme bahwa apabila di kapal Cina itu terpasang baliho, maka pasti sudah buru-buru diserbu.

 

“Andai saja di kapal perang China komunis itu terpampang baliho. Hakul yakin pasti akan diserbu untuk turunkan baliho,” katanya melalui akun Twitter Adhiemassardi pada Jumat, 17 Agustus 2021.

 

“Sialnya China paham rahasia bebas masuk NKRI. Yang penting jangan pasang baliho. Aman…!!” sambungnya.

 

Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi I DPR pada 13 September lalu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyatakan ada ribuan kapal asing yang memasuki perairan Natuna Utara yang dekat dengan Laut Cina Selatan.

 

Sekretaris Utama Bakamla, Laksda S. Irawan menyebut kapal-kapal asing itu tidak terdeteksi oleh radar dan hanya bisa terlihat oleh pandangan mata saat Bakamla melakukan patroli dari udara.

 

Selain itu, sejumlah nelayan tradisional di Kepulauan Riau juga melaporkan berpapasan dengan enam kapal China, salah satunya destroyer Kunming-172, di Laut Natuna Utara pada Senin, 13 September 2021

 

Akibatnya, para nelayan pun menjadi takut melaut karena kehadiran kapal-kapal tersebut.

 

Merespons itu, TNI Angkatan Laut pun meminta nelayan di perairan Natuna Utara tidak takut dengan keberadaan kapal asing.

 

Kepala Dinas Penerangan Koarmada I, Letkol Laode Muhammad meyakinkan bahwa TNI AL akan selalu ada untuk memberi rasa aman.

 

“TNI AL memang rutin melakukan patroli di perairan Natuna untuk memberikan keamanan bagi para nelayan,” tutur Laode pada Kamis, 16 September 2021, dilansir dari CNN Indonesia.

 

TNI AL berjanji mengirim kapal untuk patroli 1×24 jam di perairan Natuna Utara demi memberi rasa aman pada nelayan Indonesia.

 

Laode mengakui bahwa perairan Natuna dekat dengan Laut Cina Selatan (LCS) yang saat ini masih diklaim banyak negara, termasuk Cina.

 

Alhasil, katanya, ketegangan masih terjadi dan membuat banyak kapal perang negara lain turut wara-wiri.

 

“Karena LCS memang daerah klaim, khususnya China, sehingga, intensitas kapal-kapal asing juga meningkat,” jelas Laode. (terkini)



 

SANCAnews – Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah memberi tanggapannya soal 56 pegawai lembaga anti-rasuah yang diberhentikan 30 September mendatang.

 

Seperti diketahui, pemecatan 56 pegawai itu merupakan buntut dari polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

 

Dalam cuitan Twitter-nya, Febri terlihat menunjukkan rasa keprihatinan atas pemecatan pegawai KPK itu.

 

Menurutnya, ada kesewenangan sepihak yang terjadi di balik pemberhentian sejumlah pegawai itu. Padahal, di situasi ini, kata Febri, ada pihak-pihak yang mampu bertindak.

 

"Kita lihat kesewenangan terjadi tanpa malu-malu. Bahkan yg seharusnya bisa berbuat justru “lari” dari tanggungjawab."

 

"Inilah masa yang berulang. dg lebih buruk! Ketika sejumlah anak muda yg teguh hati memberantas korupsi justru disingkirkan oleh kekuasaan," tulis Febri pada akun Twitter-nya, @febridiansyah, Jumat (17/9/2021).

 

Lanjutnya, Febri menyebut dugaan penyingkiran kepada pegawai-pegawai KPK itu terus terjadi.


Kata eks Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah soal pemecatan 56 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). (Twitter @febridiansyah)


Meskipun begitu, lanjut Febri, sejumlah pegawai yang diberhentikan itu masih mau bertahan di KPK.

 

"Tidak banyak yg tahu, upaya penyingkiran terjadi berulang-ulang.. mulai dr janji jabatan di BUMN, kriminalisasi, fitnah, teror hingga TWK."

 

"Kenapa anak2 muda ini masih bertahan? Sederhana, karena cinta."

 

"Ada impian. Ingin melihat anak-cucu kita ke depan hidup lebih baik tanpa korupsi," lanjutnya.


Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap menjadi salah satu orang yang akan dipecat pada 30 September 2021. (Ist)

Febri pun menganggap fenomena pemecatan 56 pegawai KPK ini sebagai catatan sejarah bahwa pemberantasan korupsi memang tidak pernah mudah.

 

Di sisi lain, ia juga mengenang setahun dirinya hengkang dari lembaga anti-rasuah itu.

 

"Saya tidak sekuat mereka yg tetap bertahan dlm badai. Hari ini tepat setahun saya ajukan pengunduran diri dr KPK."

 

"Anak-anak muda ini jadi catatan sejarah perjalanan bangsa."

 

"Pemberantasan korupsi memang tidak pernah mudah. Kekuasaan yang busuk tidak akan pernah nyaman denga keberadaan mereka," jelas dia.

 

Dengan perasaan campur aduk, Febri berharap teman-teman pegawai KPK bisa tetap menegakkan kepala ketika meninggalkan KPK.

 

Karena bagi Febri, 56 pegawai KPK ini sudah berjuang memberantas korupsi secara hormat.

 

Ia pun menambahkan gambar pita hitam sebagai bentuk hormat kepada 56 pegawai KPK tersebut.

 

"Tapi saya paham, kita pamit dengan kepala tegak. Setelah dengan sehormat-hormatnya melawan."

 

"Dan kita juga mengerti, perjuangan memberantas korupsi sama sekali belum selesai.

 

"Kita akan berjalan terus, teman2.. Dan, kita akan kembali. merebutnya!," tandasnya.

 

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberhentikan dengan hormat 56 pegawai tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 30 September 2021.

 

Dari jumlah tersebut, enam orang di antaranya merupakan pegawai yang menolak mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara untuk bisa bergabung kembali dengan KPK.

 

"Memberhentikan dengan hormat kepada 51 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021," ucap Wakil Ketua KPK Alexandre Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/9/2021), melansir Tribunnews.com.

 

Pemberhentian tersebut lebih cepat satu bulan dibandingkan yang termuat dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021. Dalam SK tersebut puluhan pegawai KPK akan diberhentikan pada 1 November 2021.

 

Ketua KPK Firli Bahuri membantah pihaknya telah mempercepat waktu pemberhentian kepada 56 pegawai tersebut.

 

Firli mengatakan pemberhentian telah sesuai batas waktu yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.

 

"Jadi, bukan percepatan. Tapi memang dalam durasi yang dimandatkan oleh UU. Saya kira begitu," kata Firli.

 

Satu di antara puluhan pegawai itu telah pensiun per Juni lalu. (tribunnews)



 

SANCAnews – Salah seorang yang disebut-sebut pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) bernama Rudy S Kamri, merasa heran dengan Aktivis Tionghoa, Lieus Sungkharisma, lantaran getol menyuarakan sengketa tanah antara warga desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan PT Sentul City.

 

Rudy bahkan menyebut Lieus terlalu berlebihan karena meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan mengurai sengketa tanah tersebut, yang salah satunya terdapat hunian milik Pengamat Politik Rocky Gerung.

 

Menanggapi hal itu, Lieus Sungkharisma justru merasa lebih heran dengan sikap Rudy S Kamri yang mengaku pendukung Jokowi itu. Menurutnya, Rudy terkesan menunjukkan kebenciannya terhadap Rocky Gerung, dengan menyebut persoalan tanah di Bojong Koneng seolah masalah personal semata.

 

"Rudi S Kamri itu bencinya sama Pak Rocky Gerung ya jangan sampai begitulah. Saya enggak ada satupun yang saya benci. Saya mengkritisi orang itu bukan saya benci," kata Lieus dalam kanal Youtube pribadinya, yang diposting Jumat siang (17/9). 

 

Menurut Lieus, Presiden Jokowi sendiri sebetulnya tidak pernah merasa keberatan dengan kritik yang dilontarkan kepadanya. Oleh karena itu, Lieus bingung dengan sikap pendukung Jokowi yang sebegitunya membela dan menebar kebencian.  

 

"Saya melihat Pak Jokowi juga enggak merasa keberatan kalau dikritisi. Cuma ini banyak penjilatnya. Aduh. Maklum lah beliau kan Presiden yang jilat beliau itu banyak. Ada yang dorong-dorong tiga periode, ada yang bilang urusan kecil gini (tanah Bojong Koneng dan Rocky Gerung), beliau enggak usah ikut campur," cetusnya.

 

"Itu Pak Rudi S Kamri kayak enggak ngerti. Masalah tanah ini bukan masalah Rocky Gerung, kecil itu urusan Rocky Gerung. Tapi masalah pertanahan di Indonesia ini banyaaak. Masak sih bapak enggak tau?" imbuhnya menegaskan.

 

Lebih lanjut, Lieus menyatakan bahwa dirinya tidak dalam kapasitas membela Rocky Gerung seorang terkait sengketa tanah di Bojong Koneng Bogor Jawa barat itu. Menurutnya, itu terkait dengan nasib ribuan rakyat di sana yang terancam digusur paksa tanpa proses peradilan.

 

"Saya ini ngomong bukan belain Rocky Gerung, salah. Nih yang punya tanah nih kemarin kasih saya dateng (nunjukin dokumen)," ucapnya.

 

Lieus menyebutkan, ada seorang warga Bojong Koneng yang mendatanginya memperlihatkan dokumen tanah di sana dengan kelengkapan SK Menteri ATR/BPN tanggal 15 April 1960. Katanya, tanah yang dimiliki warga 300 hektare, ada petanya, verpondingnya, keterangan dari balai harta peninggalan, dan SKPT-nya.

 

"Jadi ini bukan main-main. Orang ini melihat berita Rocky Gerung (kemudian) nyariin saya. Pak Lieus, kita dukung Rocky Gerung itu Sentul City. Ini 300 hektare (tanah punya warga). Aduh Pak Rudy S Kamri!" herannya.

 

Maka dari itu, Lieus mengeluhkan gelagat Rudy S Kamri mengaku sebagai pendukung dan pembela Jokowi, dan sampai-sampai dari perlakuannya seolah sebagai orang yang  mendapat jabatan komisaris.

 

"Apa (lagi) jilat-jilat Pak Jokowi supaya Pak Jokowi kasih jabatan? Saya kira enggak lah Pak Jokowi enggak begitu. Jadi, urusan Rocky Gerung ini bukan Rocky Gerung-nya, ini (urusan tanah) penting, dijadikan momentum," tuturnya.

 

"Aneh Bapak Rudy S Kamri ngomong urusan pertanahan ini urusan kecil, hey urusan pertanahan ini urusan nasib para petani, urusan tanah ini jangan dianggap kecil, urusan tanah ini urusan penting," kata Lieus mengakhiri. (rmol)



 

SANCAnews – Pernyataan salah seorang yang disebut-sebut pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rudy S. Kamri yang menyebut Aktivis Tionghoa Lieus Sungkharisma membela pengamat politik Rocky Gerung secara berlebihan mendapat respons balik.

 

Pasalnya, Rudy menyebut Lieus terlalu berlebihan lantaran meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan mengurai sengketa tanah warga desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor oleh PT Sentul City.

 

Atas dasar itu, Lieus menantang debat terbuka Rudy terkait dugaan penyerobotan lahan warga desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor oleh PT Sentul City.

 

Meskipun, Lieus sendiri tidak kenal dan tidak tahu siapa Rudy dan apa latarbelakang orang yang mengaku-ngaku pendukung Jokowi itu. 

 

Hal itu disampaikan Lieus dalam kanal Your pribadinya @Lieus Sungkharisma Official, yang diposting beberapa jam lalu, Jumat siang (17/9.

 

"Rudi S Kamri ini saya tidak pernah kenal, cuma kayak tahu-tahuan tentang saya. Saya siap debat. Setiap yang saya bilang saya berani mempertahankan kebenarannya, dan by data. Aneh Bapak Rudy S Kamri ngomong urusan pertanahan ini urusan kecil," tegas Lieus.

 

"Saya tahu apa profesinya (Rudy), profesi bapak apa? Jangan begitu Pak benci sama Rocky Gerung. Masalah tanah ini masalah penting," imbuhnya menegaskan.

 

Lieus merasa heran dengan sikap Rudi S Kamri yang terkesan benci sekali terhadap Rocky Gerung hingga menyebut persoalan tanah di Bojong Koneng, Bogor, itu seolah masalah personal Rocky Gerung semata.

 

Padahal, kata Lieus, terkait sengketa tanah di Bojong Koneng itu ia kedatangan pemilik tanah yang diserobot oleh PT Sentul City tanpa melalui proses pengadilan.

 

Tanahnya cukup luas hingga 300 hektare dan memiliki sertifikat lengkap sejak tahun 1960.

 

"Cuma ini banyak penjilatnya aduh. Maklumat beliau kan Presiden yang jilat beliau itu banyak. Pak Rudi S Kamri kayak tidak ngerti. Masalah tanah ini bukan masalah Rocky Gerung, kecil itu urusan Rocky Gerung, tapi masalah pertanahan di Indonesia ini banyak. Masak sih Bapak tidak tahu?" tuturnya.

 

"Saya ini ngomong bukan belain Rocky Gerung, salah. Yang punya tanah nih kemarin kasih saya dateng (nunjukin dokumen). Ini tanah ada SK Menteri ATR/BPN, tanggal 15 April 1960, ini ada, tanah ini 300 hektare, ada petanya, ada verpondingnya, ada keterangan dari balai harta peninggalan, SKPT-nya ada, jadi ini bukan main-main," sambungnya.

 

Lieus berharap, pendukung fanatik Presiden Jokowi dalam hal ini Rudy S Kamri untuk berhenti nyinyir tanpa data dan diumbar di media sosial, yang justru itu akan mempermalukan dirinya sendiri.

 

Atas dasar itu, Lieus menantang Rudy S Kamri untuk debat terbuka dan adu data mengenai sengketa tanah di Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat itu.

 

"Aduhh Pak Rudy S Kamri! Mudah-mudahan kita ada jodoh ketemu, kita bikin video bareng dah. Mau soal ini atau mau soal apa aja, kita tidak ada rasa musuh. Tapi, Bapak kalo ngomong jangan nyinyir," cetusnya.

 

"Emang mau jadi ape? Tahu Pak Rudy S Kamri jadi Komisaris tidak? pendukung Jokowi sih banyak yang jadi Komisaris. Apa jilat-jilat Pak Jokowi supaya Pak Jokowi kasih jabatan? Jadi, urusan Rocky Gerung ini bukan Rocky Gerung-nya ini (urusan tanah) penting, ini urusan nasib para petani, urusan tanah ini jangan dianggap kecil, urusan tanah ini urusan penting," pungkasnya. (rmol)



 

SANCAnews – Peneliti Utama Indonesia Political Opinion (IPO) Catur Nugroho menyoroti gerakan sukarelawan Jokowi-Prabowo atau JokPro 2024.

 

Menurut dia, kelompok ini jelas menentang konstitusi yang selayaknya segera dihentikan oleh pemerintah.

 

"Sampai sekarang, UUD 1945 Pasal 7 masih mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun," beber Catur kepada GenPI.co, Jumat (17/9).

 

Catur menjelaskan dengan adanya gerakanan yang mendukung Jokowi kembali menjadi presiden, tentu melanggar pasal tersebut.

 

Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah untuk segera bertindak tegas kepada kelompok tersebut.

 

"Ketika ada kelompok yang yang mencoba menentang UUD 1945, pemerintah seharusnya bisa tegas menghentikan ini, baik dari Presiden Jokowi atau melalui Menko Polhukam," jelasnya.

 

Menurutnya, Menko Polhukam Mahfud MD seharusnya bisa turun tangan menindaklanjuti gerakan tersebut.

 

Sebab, kata dia, Presiden Jokowi sudah berulang kali menentang tidak akan kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2024.

 

"Pak Mahfud ini seharusnya lebih tegas terhadap gerakan JokPro yang jelas bertentangan dengan konstitusi," imbuhnya. []


SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.