SANCAnews.id

SANCAnews – Menjelang peringatan G30S 1965 Persatuan Alumni 212 (PA 212), Front Persaudaraan Islam (FPI), dan Gerakan Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) menginstruksikan anggotanya menonton film tentang peristiwa tersebut. Imbauan itu disampaikan melalui seruan bersama tiga organisasi tersebut.

"Mengajak keluarga dan sahabat untuk menonton film kekejaman G30S 1965 dengan tetap menjaga protokol kesehatan," bunyi imbauan yang dikirimkan oleh Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif, Jumat, 17 September 2021

Slamet juga mengimbau anggotanya mengadakan diskusi, talk show, simposium virtual, hingga napak tilas dengan menghadirkan pelaku dan saksi sejarah peristiwa pemberontakan PKI di daerah. Pihaknya juga meminta masyarakat mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang untuk menghormati jasa pahlawan revolusi.

"Jihad melalui media sosial dan media online," bunyi seruan tiga organisasi itu.

Tiga organisasinya mengeluarkan imbauan ini agar masyarakat tidak lupa atas peristiwa pemberontakan dan pembantaian yang terjadi dalam peristiwa G30S. Slamet mengatakan akibat peristiwa itu enam jenderal dan satu perwira TNI, ulama, dan santri menjadi korban.

Atas dasar hal itu, FPI, PA 212, dan GNPF-U menggelar kampanye menolak lupa G30S 1965 dengan tema "Komunis itu nyata, tolak karena kita Pancasila."

KOREKSI: Judul pada berita ini diubah pada 17 September 2021 untuk memperbaiki penulisan istilah G30S/PKI menjadi G30S. (tempo)

SANCAnews – Kejutan dibawa aktivis Tionghoa, Lieus Sungkharisma saat berkunjung ke kediaman pakar filsafat Rocky Gerung di Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor. Di mana saat ini tanah yang ditempati Rocky Gerung dalam ancaman akan digusur oleh PT Sentul City.

Dalam sebuah video yang diunggah di akun Lieus Sungkharisma Official pada Kamis (16/9), tampak Lieus dan Rocky sedang berbincang tentang kejutan yang dimaksud.

Kejutan itu adalah adanya ahli waris dari Emmy Ningtiyas De Groot bernama Yuni Chandra Nurjana yang memberikan surat tugas kepada Lieus Sungkharisma untuk memberi dukungan keabsahan alas hak kepemilikan tanah seluas 800 meter persegi kepada Rocky Gerung yang terletak di Bojong Koneng.

Surat tugas yang turut ditampilkan dalam video itu menyebutkan bahwa Yuni Chandra Nurjana adalah ahli waris atas kepemilikan tanah seluas 300 hektare yang berada di Kelurahan Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor berdasarkan 3 surat.

Yaitu, Acte Van Eigendom Verponding nomor 68 tertanggal 6 September 1939, Acte Van Eigendom Verponding nomor 69 tertanggal 6 September 1939, dan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 15 April 1969 Nomor SK 325/Ka.

“Saya hadir bawa amanah dari yang punya surat sah, acte van eigendom verponding dan surat kepemilikan dari Kementerian Agraria,” ujar Lieus Sungkharisma.

Secara khusus Lieus memberi penekanan pada poin 5 Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 15 April 1969 Nomor SK 325/Ka. Sebagaimana salinan yang ditampilkan di video, bunyinya adalah sebagai berikut:

“Pemerintah dalam hal ini, pemberian hak milik tersebut membebaskan diri dari segala tuntutan dan gugatan, demikian juga semua keuntungan maupun kerugian timbul sebagai akibat dari pemberian tersebut adalah tanggungan dari yang mendapat hak. Jika dikemudian hari ada surat keputusan setelah dikeluarkan surat keputusan ini dapat dinyatakan batal jika penerima hal belum menerima ganti rugi tanpa terkecuali.”

Selanjutnya, Lieus berjanji akan segera menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil untuk menyelesaikan masalah kepemilikan tanah yang sah.

“Biar mengetahui dan membereskan buldozer. (Masak) pakai Satpol PP dan preman. Padahal prosedur hukumnya, kalau RG disomasi nggak jawab (ya) ke pengadilan,” terangnya.

Rocky Gerung menyambut gembira kejutan yang diberikan oleh Lieus. Dia yakin dokumen yang dibawa Lieus memiliki dasar hukum yang kuat karena faktor pewarisan zaman Belanda. Dia berharap kejutan itu bisa membantu pemulihan hak rakyat di Sentul.

“Kita bersama-sama menghidupkan hak rakyat demi kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya. (rmol)

SANCAnews – Warga Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor memberikan pengakuan mengejutkan mengenai tindakan PT Sentul City Tbk terhadap mereka.

Mereka mengaku Sentul City merampas tanah mereka secara paksa dengan bantuan preman.

Hal ini diutarakan warga di tengah ramainya kisruh sengketa lahan antara Rocky Gerung dan warga Desa Bojongkoneng dengan PT Sentul City.

Sejumlah warga yang juga menjadi korban ikut bersaksi terkait sejumlah kejanggalan atas sengketa lahan tersebut.

Ade Emon, Warga Gunung Batu, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor mengaku resah dengan apa yang dilakukan Sentul City kepada warga sekitar.

Sebab, sedari dulu warga hanya diberikan janji manis tanpa ada bukti. Bahkan masyarakat sekitar harus merelakan lahannya dikuasai Sentul City tanpa ada pemberian kompensasi.

"Kami warga Desa Bojongkoneng merasa resah dengan penggusuran ini yang dilakukan begitu saja. Dari dulu katanya warga mau dibebaskan haknya tapi sampai sekarang belum ada buktinya," kata Ade kepada awak media saat konferensi pers di kediaman Rocky Gerung beberapa waktu lalu.

Ade Emon mengaku, selama ini sebagian besar warga menolak dengan adanya pengembangan di wilayah tersebut.

Bahkan masyarakat yang konon mendukung pengembangan di kawasan Sentul City, bukan murni dari hati nurani, melainkan mereka yang sudah dibeli harga dirinya oleh pihak Sentul City.

"Kondisi masyarakat sebenarnya menolak. Klaim Sentul yang katanya didukung penuh warga itu bohong banget. Karena yang mendukung itu adalah warga bayaran Sentul City," ujarnya.

Tak hanya Ade Emon, hal senada juga disuarakan Hamka Haris yang juga warga Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor.

Hamka Haris yang kesehariannya tinggal di pedalaman hutan di Desa Bojongkoneng juga mengaku sempat mendapatkan intimidasi.

Bahkan ia juga seringkali menemukan petugas yang hilir mudik di kawasannya sambil membawa sebilah golok.

Bahkan pada 2000, bangunan milik Hamka Haris dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Yang lebih parahnya lagi eksekusi bangunan tersebut dilakukan oleh para preman.

"Di suratnya itu katanya hanya penertiban tanaman saja. Tapi saat eksekusinya dihancurkan semuanya. Sekarang saya tinggal di mushola, karena cuma mushola ini yang tidak dihancurkan," bebernya.

Terpisah, Head of Corporate Communications PT Sentul City Tbk David Rizar Nugroho mengaku belum bisa berkomentar banyak mengenai hal tersebut.

Namun secara umum dirinya mengaku, sejumlah bangunan yang diratakan pihaknya merupakan bangunan liar yang berdiri di atas lahan Sentul City Tbk.

"Yang di-doser Sentul itu bangunan liar yang berdiri di atas garapan milik Sentul City. Soal warga itu, warga yang mana dulu," singkatnya saat dikonfirmasi Ayobogor.com-jejaring Suara.com, Jumat (17/9/2021). (suara)

SANCAnews – Kesenian Mural belakangan ini menjadi perbincangan publik setelah kasus kritik mural yang berujung penghapusan oleh pihak aparat.

Beberapa waktu lalu publik digemparkan dengan adanya beberapa kritikan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah dalam bentuk kesenian mural.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah mural yang bergambar wajah diduga Presiden Jokowi dengan mata tertutup bertuliskan 404: Not Found.

Kendati demikian, ada yang menarik setelah kejadian penghapusan mural tersebut.

Melansir CNN Indonesia pada Jumat, 17 September 2021, Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri menggelar festival lomba mural memperebutkan hadiah berupa piala Kapolri.

Informasi lomba mural Kapolri tersebut kemudian dibenarkan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono.

Kendati wacana lomba tersebut akan diadakan, untuk waktu pelaksanaannya masih dalam pembahasan lebih lanjut.

“Iya (benar), tapi masalah waktu masih dirapatkan,” kata Rusdi saat dikonfirmasi, Kamis, 16 September 2021 kemarin.

Pada kesempatan lain, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pihaknya sudah menegur Kapolri terkait tindakan reaktif aparat terhadap pelaku mural berisi kritik ke pemerintah.

“Saya sudah tegur Kapolri soal ini,” ujar Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan pada Rabu, 15 September 2021 lalu.

Berdasarkan pantauan terkini.id dalam unggahan akun CNN Indonesia, banyak netizen yang memberikan komentar terkait wacana lomba tersebut.

“Hati-hati ya yg mau ikut, bisa saja itu cara utk mengumpulkan informasi dan data siapa” aja yg kemaren membuat mural di seluruh Infonesia,” tulis fadlidj dalam kolom komentar.

Ada pula yang menyebut bahwa penggelaran tersebut merupakan cuci tangan pihak kepolisian.

“Cuci tangan, hehehe,” ucap akun yang bernama paranoid controller, seperti dilihat oleh terkini.id. (terkini)

SANCAnews – Aksi kritik kepada Presiden Jokowi menuai sorotan baik yang melalui mural maupun dengan membentangkan poster saat kunjungan kerja presiden. Beberapa dari mereka ditangkap polisi.

Jokowi mengatakan penangkapan tersebut bukan perintah dari dia. Sebab ia bukan orang yang antikritik.

"Saya tidak antikritik. Sudah biasa dihina. Saya dibilang macam-macam, dibilang PKI, antek asing, aseng, plonga plongo. Itu sudah makanan saya sehari-hari,” kata Jokowi saat bertemu para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Negara, Rabu (15/9).

Jokowi bahkan menegur Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas tindakan kepolisian yang reaktif tersebut. Kepada presiden, Sigit mengaku kebijakan itu inisiatif bawahannya.

"Pak Kapolri mengatakan itu bukan kebijakan kita, tapi Kapolres. Dan Kapolres juga menyatakan, itu bukan kebijakan mereka, tapi inisiatif di Polsek. Saya minta jangan terlalu berlebihan,” kata Jokowi.

Jokowi juga bercerita terkait aksi membentangkan poster yang dilakukan Suroto saat kunjungan kerja presiden di Blitar pada 7 September lalu. Poster tersebut berisi permintaan agar peternak bisa membeli jagung dengan harga yang wajar.

“Saya baca kok isi posternya. Biasa saja. Yang di Blitar itu juga hanya peternak ayam menyampaikan soal pakan. Ini tadi saya undang ke sini,” jelas Jokowi.

Saat di Istana Negara, Jokowi menanyakan kepada Suroto soal tindakan polisi terhadap dia. “Saya tanya dia ta. Kamu diapain saja di kantor polisi? Dia jawab, ditanya-tanya pak, terus disuruh pulang,” ujar Jokowi.

Jokowi bertemu para pemimpin redaksi sekitar 2 jam dari pukul 16.15 hingga 18.15 WIB. Sejumlah isu dibahas, antara lain soal penanganan COVID-19 dan vaksinasi, soal rencana ibukota negara (IKN), kasus pemecatan terhadap pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), isu reshuffle, dan juga isu pergantian Panglima TNI. Namun, sebagian besar yang dibahas dalam pertemuan itu off the record.

Kapolri Keluarkan Surat Perintah

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan perintah ke jajaran agar tak reaktif terhadap aksi penyampaian pendapat saat kunjungan kerja Presiden Jokowi. Perintah itu tertuang dalam telegram nomor STR/862/IX/PAM.3/2021 pada Rabu 15 September 2021.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, dalam perintah Kapolri itu, polisi diminta memberikan ruang agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya.

"Untuk menyiapkan ke masyarakat kelompok menyampaikan aspirasinya agar dikelola dengan baik. Kepolisian setempat agar memberikan ruang agar bisa menyampaikan aspirasinya kita siapkan ruang itu agar bisa menyampaikan dengan baik," kata Argo. (kumparan)