SANCAnews.id

SANCAnews – Ucapan Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman yang menyebut semua agama benar di mata Tuhan menuai sorotan khalayak luas.

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, berpandangan sebaiknya Dudung tak berbicara tentang agama. Sebab menurutnya, permasalahan agama bukan kapasitas TNI.

"Saya pikir bukan kapasitas TNI untuk bicara tentang kebenaran agama," kata Bukhori, Kamis (16/9).

Bukhori menuturkan tugas TNI yakni untuk menjaga pertanahan negara. Karena itu, ia berharap Dudung tak melampaui kewenangan TNI sesuai dengan aturan di UUD 1945.

"TNI ditugaskan oleh konstitusi untuk menjadi lapis terdepan dalam pertahanan negara. Saya berharap Letjen Dudung tidak melampaui kewenangan yang ditetapkan oleh UUD 1945," tutupnya.

Sebelumnya, Dudung meminta seluruh prajuritnya cermat dalam menyikapi informasi yang beredar di berita hingga medsos, salah satunya terkait konten yang mengandung isu SARA.

Dudung mengatakan, lebih baik prajuritnya menghindari fanatisme yang berlebih terhadap suatu agama. Sebab, kata dia, semua agama sama di mata Tuhan.

"Bijaklah dalam bermain media sosial sesuai dengan aturan yang berlaku bagi prajurit. Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama. Karena semua agama itu benar di mata Tuhan," kata Dudung Selasa (14/9). (kumparan)

SANCAnews – Pernyataan Pangkostrad Letjen Dudung Abdurrachman soal semua agama benar menjadi polemik di ruang publik. Sejumlah elite nasional merespons pernyataan Dudung itu, salah satunya Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadziliy.

Ketua DPP Golkar itu dalam pernyataannya, menyebut bahwa dalam beragama harus meyakini ajaran tersebut adalah yang terbaik.

"Apakah kita dalam beragama harus yakin dengan ajaran agama yang kita anut? Jelas kita harus yakin, karena pertama kali dalam Islam itu adalah keyakinan, akidah. Pilihan saya beragama Islam karena yakin bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad merupakan ajaran yang terbaik," kata Ace, Kamis (16/9)

Bagaimana dengan pernyataan 'agama semua sama' Ace tak sependapat, dia menegaskan semua agama memiliki konsep hingga ajaran masing-masing.

"Lalu, apakah ajaran agama lain itu sama di mata saya? Ya tidak. Mereka punya konsep sendiri tentang Tuhan, kenabian, ritual, sembahyang, dan jalan kehidupan sesuai dengan ajarannya," urai Ketua DPP Golkar ini.

"Apakah dengan perbedaan-perbedaan itu, lalu kita harus membenci mereka? Memerangi mereka? Menjadikan semua harus sama dengan ajaran agama kita? Tentu tidak. Kita harus hormati perbedaan itu. Biarkan mereka hidup dalam keragaman," tambah legislator dapil Jabar ini.

Lebih lanjut, dalam pandangan Ace yang harus menjadi bahan renungan dalam beragama adalah soal bagaimana menggali nilai-nilai ajaran Agama dan menempatkan agama sehingga dapat membawa rahmat bagi semesta (rahmat lil alamin).

"Saya ingin menggarisbawahi soal kita menggali nilai-nilai agama. Benar bahwa kita harus meyakini kebenaran agama kita anut, namun soal mempelajari ajaran agama, kita harus memiliki sikap yang terbuka untuk menerima kebenaran-kebenaran yang lain," pungkas Ace.

Pernyataan Letjen Dudung itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Batalyon Zipur 9 Kostrad, Ujungberung, Bandung, Jawa Barat, Senin (13/9).

"Bijaklah dalam bermain media sosial sesuai dengan aturan yang berlaku bagi prajurit. Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama. Karena semua agama itu benar di mata Tuhan," ujar Dudung. (kumparan)

SANCAnews – Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin mengomentari langkah PAN yang memilih merapat ke koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibanding beroposisi.

PAN sendiri sebelumnya menjadi salah satu parpol yang mendapat dukungan dari PA 212 pada Pemilu 2019.

Ketum PAN Zulkifli Hasan dan jajaran saat mendapat dukungan dari Ketum PA 212 Slamet Maarif dkk (dua dari kanan) jelang Pemilu 2019. Foto: ist

Menurut Novel, langkah partai pimpinan Zulkifli Hasan merapat ke Istana merupakan pengkhianatan terhadap pemilih parpol besutan Amien Rais itu.

"PAN rupanya partai yang tidak tahu malu dan telah mengkhianati pemilihnya," kata Novel Bamukmin kepada JPNN.com, Rabu (15/9).

Novel menilai godaan kursi kabinet lebih menggiurkan bagi PAN dibanding menjaga amanat pemilihnya, sesuai dengan nama parpol berlambang matahari terbit itu.

"Maka, PAN sudah tidak amanat lagi. Maka dari itu, selamat tinggal kepada partai pengkhianat nasional," tegasnya.

Dia memastikan tidak bakal mendukung PAN di Pemilu 2024 mendatang. Menurut Novel, PA 212 kembali akan menggelar Ijtima Ulama guna menentukan sikap dalam pesta demokrasi nanti.

"Kami menunggu hasil ijtima ulama," tandas Novel Bamukmin.

PAN sendiri sudah resmi bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintahan Presiden Jokowi.

Hal itu sebelumnya terungkap setelah Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjennya Eddy Soeparno diundang dalam pertemuan dengan Jokowi di Istana pada Rabu (25/8) lallu.

Keputusan PAN bergabung ke koalisi Jokowi dipertegas dalam forum Rakernas beberapa waktu setelah pertemuan tersebut,

Belajangan, Zulkifli Hasan juga menyampaikan sudah menyodorkan nama Soetrisno Bachir kepada Jokowi untuk duduk di Kabinet Indonesia Maju. []

SANCAnews – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun ikut menyoroti pernyataan Panglima Kostrad (Pangkostrad), Letjen TNI Dudung Abdurachman saat kunjungan ke Batalyon Zipur 9 Kostrad, Ujungberung, Bandung, Jawa Barat, Senin, 13 September lalu.

Dalam pengarahannya di depan anggota dan Persit Batalyon Zipur 9 Kostrad, Dudung menyampaikan beberapa pesan penting. Salah satunya menyangkut fanatisme berlebihan terhadap agama karena semua agama itu benar di mata Tuhan.

"Bijaklah dalam bermain media sosial sesuai dengan aturan yang berlaku bagi prajurit. Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama. Karena semua agama itu benar di mata tuhan,” ujar Dudung.

Bagi Refly, pernyataan Dudung ini harus diletakan dalam konteks politik bukan sebagai akidah atau ajaran. Sebab, Dudung merupakan sosok jenderal yang tahu betul sikap yang dibutuhkan pihak istana.

"Jadi kalau mau dekat dengan pemerintah maka anda bisa memilih statement mana yang mau didengarkan pemerintah saat ini. Dudung tahu betul pernyataan mana yang mau didengar pemerintah saat ini. Jadi dia mengatakan semua agama sama maka itulah yang ingin didengarkan lingkar istana, BPIP. Dudung tahu betul memainkan psikologis itu," terang Refly dikutip VOI dari kanal Youtube @Refly Harun, Rabu, 15 September.

Refly menjelaskan, pernyataan Dudung sesuai konteks politik yang berkelindan dengan posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sebagian kelompok Islam yang tidak masuk dalam struktural pemerintahan. Misalnya, PA 212, FPI, GNPF Ulama atau kelompok lainnya.

Kelompok-kelompok yang mengambil jarak dengan pemerintahan ini dianggap fanatik, tidak pro NKRI, tidak Pancasilais dan radikal.

"Jadi ada yang diakomodir ada yang dimusuhi bahkan jadi objek sasaran dihina, dicaci bahkan dipenjara seperti Habib Rizieq. Maka yang terjadi adalah tidak ada persatuan. Pemerintah jadi faktor membelah umat Islam," terang Refly.

Alhasill, pernyataan yang dikeluarkan Dudung dekat dengan narasi yang dibangun oleh istana. Indikasi kedekatan Dudung dan istana dapat dilihat dari beberapa peristiwa yang menghebohkan tanah air. Misalnya, penurunan baliho Rizieq Shihab hingga hadir dalam rilis kasus pembunuhan 6 laskar FPI.

"Jadi ini soal jenderal yang loyal dan dicap jenderal merah putih, yang tidak fanatik dan pro Pancasila. Dengan politik itu ganjarannya sudah dapat (Dudung naik pangkat jadi Pangkostrad). Padahal dalam masa seperti itu tidak ada prestasi lain selain turunkan baliho, menantang perang FPI dan Rizieq Shihab,"

"Jadi kalau mau dekat dengan pemerintah maka anda bisa memeilih statement mana yang mau didengarkan pemerintah saat ini," demikian Refly. []

SANCAnews – Pimred Forum News Network (FNN), Mangarahon Dongaran menilai pelaporan PDIP Jakarta terhadap jurnalisnya, Hersubeno Arief salah alamat.

Karena pernyataan Hersubeno Arief dinilai sebagai produk jurnalistik, PDIP DKI disarankan mengadu ke Dewan Pers.

"Kami menilai apa yang dilakukan DPD PDIP DKI Jakarta melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya tidak tepat," kata Mangarahon Dongaran, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (16/9/2021).

Mangarohan menyebutkan tidak ada unsur penyebaran hoax dalam konten Youtube Hersubeno Arief soal kabar 'Megawati Soekarnoputri koma' itu. Menurutnya, konten itu justru memuat upaya konfirmasi atas rumor yang sempat beredar di masyarakat.

Laporan PDIP DKI Ganggu Kebebasan Pers

Mangarohan menyayangkan pelaporan PDIP DKI Jakarta terhadap jurnalisnya itu. Dia menilai laporan itu mengganggu kebebasan pers di Indonesia.

"Mengapa menyesalkan langkah hukum? Karena di negara hukum yang berdasarkan Pancasila, masih ada yang tidak mengerti dan memahami aturan perundang-undangan dan hukum, terutama yang mengatur kebebasan pers," katanya.

Laporan dari PDIP DKI Jakarta ini berawal dari pernyataan Hersubeno Arief di channel Youtube pribadinya. Dalam konten itu dia membacakan kembali rumor soal kondisi Megawati Soekarnoputri yang disebut-sebut tengah koma.

Dalam konten di Youtube-nya itu, Hersubeno Arief menyebut jika dirinya mendapatkan pesan dari seorang dokter yang mengabarkan 'Megawati koma sudah 1.000 persen valid'. Pernyataan itu yang menjadi dasar laporan PDIP DKI Jakarta.

Pihak FNN menegaskan Hersubeno sudah menyatakan jika pesan dari dokter ini masih perlu diverifikasi lagi. Menurut Mangarohan, pernyataan Hersubeno Arief itu tidak dapat dikategorikan sebagai informasi hoax.

"Mengenai kalimat yang dipersoalkan bahwa Hersubeno mengaku mendapat WA dari seorang dokter: Megawati Koma. ICU RSPP. Valid 1.000 persen, harusnya dilihat secara utuh.

Bahwa saudara Hersubeno menyatakan itu masih harus diverifikasi. Artinya saudara Hersubeno sudah memberi catatan bahwa berita itu belum tentu benar. Jadi di mana hoax-nya?" katanya.

Dipersilakan Lapor Dewan Pers

Selain itu, Mangarohan menyebut konten Youtube-nya itu adalah produk jurnalistik sehingga laporan polisi dari PDIP DKI itu dinilai salah sasaran.

"Bila dianggap ada yang tidak tepat pada pemberitaan sebuah media, hendaknya membawa kasus tersebut kepada Dewan Pers, bukan kepada polisi. Hal itu sesuai dengan MOU antara Dewan Pers dengan Kapolri Nomor 2/DP/MoU/II/2017," katanya.

Laporan PDIP DKI

Pihak PDIP DKI Jakarta melaporkan Hersubeno Arief atas dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45 ayat A UU ITE. Selain itu Hersubeno Arief juga dilaporkan di Pasal 15 atau 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Wakil Ketua DPD PDIP Jakarta Ronny Talapessy mengatakan, laporan itu mengacu pada konten Youtube yang dimuat di akun milik Hersubeno Arief.

Dalam konten Youtube itu, terlapor menyebutkan mendapatkan informasi 1.000% valid soal kabar Megawati Soekarnoputri koma.

"Yang kami keberatan itu bahwa terlapor ini menyampaikan bahwa ibu Megawati Soekarnoputri terbaring koma di ICU RSPP. Ada pesan WhatsApp dokter valid 1.000 persen. Itu kami keberatan di situ makanya kita laporkan," ujar Ronny di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (15/9). (dtk)