SANCAnews.id

SANCAnews – Pilpres 2019 meninggalkan luka bagi para pendukung Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Sugi Nur Raharja alias Gus Nur.

Gus Nur adalah salah satu pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Namun keputusan Prabowo menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin membuat dirinya kecewa.

Bagi Gus Nur keputusan Prabowo bergabung ke kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin adalah sebuah pengkhianatan.

Hal ini diungkapkan Gus Nur saat berbincang dengan Ustaz Fahim dan Ustaz Hutri di Youtube GUS NUR 13 Official.

Saat dialog, Gus Nur menyinggung usaha milik Ustaz Fahim yang bangkrut gara-gara mendukung Prabowo di pilpres 2019.

"Saya denger itu sempat tutup. Dalam tanda petik sempat bangkrut karena mendukung Prabowo ya," ujar Gus Nur.

"Oh iya," kata Ustaz Fahim sambil tertawa kecil.

Gus Nur lalu mengingatkan Prabowo mengenai pengorbanan pendukungnya saat pilpres 2019.

"Jadi ini biar Prabowo liat. Jarang ada sejarah mencatat rakyat mau korban uang, tenaga, pikiran untuk pilpres. Itu jarang. Kecuali yang kemarin itu (pilpres 2019)," kata Gus Nur.

Gus Nur mengingatkan Prabowo bahwa pendukungnya saat itu tidak dibayar tapi malah mengeluarkan uang, tenaga dan pikiran untuk kemenangan Prabowo.

Bahkan kata Gus Nur, saking ingin Prabowo menang, para ustaz sampai menelantarkan santri dan keluarganya.

"Jadi Prabowo rakyat Indonesia mendukung anda  bukan dibayar tapi keluar uang. tenaga, pikiran, waktu, santri, keluarga terlantar demi anda Prabowo. Terima kasih atas pengkhianatannya," ucap Gus Nur.

Gus Nur menceritakan pernah suatu waktu dihubungi orang Prabowo saat mengisi kajian di Padang, Sumatera Barat.

Pihak Prabowo meminta Gus Nur untuk datang ke Jakarta karena ada pertemuan para ulama pendukung Prabowo.

Demi mengikuti pertemuan itu, Gus Nur mengaku sampai membatalkan satu acara kajian di Padang. Pihaknya pun sampai mengeluarkan uang sendiri untuk membeli tiket pesawat ke Jakarta.

"Beli tiket sendiri pesawat Garuda Bisnis. Itu untuk Prabowo. Beli sendiri bro," kata dia.

Ustaz Fahim menceritakan sampai kehabisan uang demi memenangkan Prabowo. Saat itu Ustaz Fahim mengikuti pertemuan di Bandung dan Yogyakarta.

Di tengah perjalanan, ia kehabisan ongkos. Ustaz Fahim menelepon karyawannya meminta dikirimi uang untuk bisa menghadiri acara Prabowo.

"Dikirim Rp 500 ribu. Habis itu selesai. Tutup semua toko semuanya," kata Ustaz Fahim.

Menurut Gus Nur cerita tentang pengorbanan terhadap Prabowo hanyalah pernak-pernik.

"Kita ini bukan mata duitan. Kita ini berjalan lilahitaala sampai detik ini taz ya," ujar Gus Nur.

"Mungkin ada pembahasan yang lain saja. Kayanya ini menggores luka," timpal Ustaz Fahim. (suara)

SANCAnews – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan telegram berisi perintah ke jajaran agar tak reaktif terhadap aksi penyampaian pendapat saat kunjungan kerja Presiden Jokowi. Belakangan memang muncul aksi masyarakat secara individu di tengah kunker Jokowi ke sejumlah daerah.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, Kapolri menyesalkan adanya tindakan reaktif yang dilakukan jajarannya di lapangan saat kunjungan Presiden Jokowi seperti aksi mantan anggota FPI di Lampung, hingga aksi peternak di Kota Blitar, dan aksi mahasiswa UNS di Solo.

“Jadi ada beberapa kejadian di Lampung saat Presiden saat meresmikan waduk, ada sekelompok eks ormas FPI mau masang spanduk. Saat Presiden kunjungan di Kota Blitar ada seseorang tiba-tiba berdiri membentak poster ke arah Presiden dia adalah peternak ayam,” kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (15/9).

“Berkaitan itu agar tak terulang kembali disampaikan ke para Kasatwil di seluruh Polda. Untuk memperhatikan pedoman yang diberikan Bapak Kapolri,” sambungnya.

Argo menuturkan, untuk menghindari kasus yang sama Kapolri mengeluarkan telegram bernomor STR  862/9/PAM:20201 tertanggal 15 September. Kapolri meminta para Kapolda hingga Kapolres menjalankan perintah itu.

“Kaitan dengan berekspresi kebebasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Maka dari beberapa kejadian di wilayah tadi sesuai dengan telegram bapak Kapolri ke jajaran yang dengan STR 862/9/PAM: 2021, 15 September,” ujar Argo.

Dalam telegram tersebut terdapat 4 point arahan Kapolri. Berikut isi telegram tersebut:

1. Setiap pengamanan kunjungan agar dilakukan secara humanis dan tak terlalu reaktif.

2. Apabila didapati sekelompok masyarakat menyampaikan aspirasi sepanjang dibenarkan UU maka tugas pengamanan hanya mengawal rombongan agar berjalan tertib dan lancar.

3. Untuk menyiapkan ke masyarakat kelompok menyampaikan aspirasinya agar dikelola dengan baik. Kepolisian setempat agar memberikan ruang agar bisa menyampaikan aspirasinya, kita siapkan ruang itu agar bisa menyampaikan dengan baik.

4. Apabila ada kelompok masyarakat agar dikomunikasikan dengan baik bahwa tindakan menyampaikan aspirasi tak boleh ganggu ketertiban umum. Kita sampaikan dengan baik ke kelompok itu. Semua kita kelola agar berjalan lancar.

"Itu arahan Bapak Kapolri agar menjadi perhatian saat kunker Pak Presiden ke setiap daerah. Ini arahan untuk semua jajaran," ujar Argo. (kumparan)

SANCAnews – Wacana Amandemen UUD 1945 yang dikaitkan dengan isu masa perpanjangan jabatan presiden 3 periode, terus menggelinding.

Isu yang terus dimunculkan ini membuat Presiden Joko Widodo gerah. Kepala Negara kembali menegaskan menolak perpanjangan jabatan presiden. Apapun bentuknya.

“Saya sudah bolak-balik menjawab soal itu. Lalu, mau jawab apa lagi?” kata Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/9).

Presiden mengaku menghormati demokrasi yang berlangsung di Tanah Air. Karena itu, dirinya tidak melarang pendapat dan pernyataan soal masa jabatan presiden di publik.

“Sekarang begini, ada orang yang mengusulkan. Nggak mungkin saya larang. Karena Ini bagian dari demokratisasi. Wong yang dulu bikin hashtag #2019GantiPresiden saja nggak saya larang. Masa ini saya larang orang beropini dan pendapat. Itu kan terserah mereka,” jelas Jokowi.

Menurutnya siapa pun boleh mengusulkan. Yang penting, lanjutnya, dirinya sudah menolak. “Sikap saya sama seperti sebelum-sebelumnya. Yaitu menolak. Lalu saya harus menjawab apa lagi,” terang Jokowi.

Jokowi menyebut isu perpanjangan masa jabatan presiden berdampak buruk baginya. Dia menegaskan akan selalu taat pada konstitusi.

“Ide itu sebenarnya buruk buat saya. Karena itu akan menciptakan opini Jokowi ambisius, serakah kekuasaan. Saya tegaskan bahwa saya menolak,” pungkasnya. (fin)

SANCAnews – Publik masih terus mempertanyakan wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kepada pemerintah dan parlemen. Sebab, jika wacana ini direalisasikan, dikhawatirkan akan memicu kemarahan publik dalam gelombang yang cukup besar seperti pada era Reformasi 1998 lalu.

Pertanyaan yang sama juga ada di benak pengamat politik Jerry Massie. Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini memperkirakan akan terjadi keributan jika pemerintah dan parlemen memaksakan penambahan masa jabatan presiden lewat amandemen UUD 1945.

"Chaoes itu bakal datang, chaos itu kan datang dan pergi seperti reformasi. Nah kalau kita mau bikin lagi, apakah ini bakal reformasi jilid dua? Saya enggak tahu ya,” ucap Jerry  dalam acara diskusi virtual bertemakan "Petik Pelajaran, Ngotot 3 Periode Presiden Guinea Digulingkan, Rabu (15/9).

Jerry meminta Jokowi mencontoh mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutarman yang memilih hidup dalam dengan keluarganya sambil bercocok tanam.

"Pak Jokowi sudah betul tinggalkan legasi seperti itu. 'Saya ingin tinggalkan Solo menikmati hidup kayak mantan Kapolri Pak Jenderal Sutarman', dia balik kampung. Ada waktunya kita duduk, ada waktunya kita berdiri,” tandasnya.

Selain Jerry Massie, acara diskusi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lain. Seperti Kepala Komunikasi Strategis Parta Demokrat, Herzaky Mahendra Putra; analis komunikasi politik, Hendri Satrio, dan  Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago. (rmol)

SANCAnews – Presiden Joko Widodo telah beberapa kali menyatakan bahwa dirinya tidak ingin ada penambahan masa jabatan presiden. Di sisi lain, kemunculan isu amandemen UUD 1945 yang di dalamnya terdapat usulan penambahan masa jabatan presiden terus mencuat.

Terkait situasi ini, pengamat politik, Jerry Massie, mengemukakan sebuah istilah, leadership is not about position but is an action. Bahwa kepemimpinan seharunya menjalankan aksinya, bukan malah hanya sekadar jabatan.

Maka dari itu, kata Jerry, jika seorang pemimpin mengejar jabatan bukan aksi dalam membangun negara, hal itu bisa membahayakan negara. Bahkan dirinya sendiri.

“Bisa depresi dia, karena akan mengejar terus apa yang dia inginkan,” kata Jerry dalam acara diskusi virtual bertajuk "Petik Pelajaran, Ngotot 3 Periode Presiden Guinea Digulingkan", Rabu (15/9).

Jerry meminta agar pemerintah harus rasional dalam bersikap. Terlebih adanya isu amandemen UUD 45 ini yang memunculkan usulan penambahan masa jabatan presiden.

“Saya paling ngeri begini lho, pura-pura enggak mau tapi mau. Saya enggak mau gado-gado, tapi saya pengen gado-gado. Saya menolak, tapi yang jopro ini jalan terus,” ucap Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini.

Jerry juga melihat ada banyak tokoh potensial yang bisa maju untuk menjadi presiden. Sehingga mereka sudah seharusnya diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan bagi bangsa.

“Ini 2024 banyak calon kuat, ada Anies Baswedan, AHY, Ganjar Pranowo, Prabowo, kan banyak,” tandasnya.

Selain Jerry Massie, acara diskusi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lain. Seperti Kepala Komunikasi Strategis Parta Demokrat, Herzaky Mahendra Putra; analis komunikasi politik, Hendri Satrio, dan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago. (rmol)