SANCAnews.id

SANCAnews – Laju pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 ternyata berbanding lurus dengan penghasilan 7,07 persen pejabat negara yang berada di Kabinet Indonesia Maju.

Di mana berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), para pejabat tersebut mengalami lonjakan harta saat pandemi. Termasuk Presiden Joko Widodo.

“Ekonomi tumbuh 7,07 persen berdampak pada kekayaan Presiden Jokowi, Luhut, dan mayoritas menteri lainnya,” ujar Ketua Majelis Jaring Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/9).

Namun demikian, Iwan Sumule mengurai bahwa kondisi ini berbanding terbalik dengan rakyat Indonesia yang justru mengalami kesulitan ekonomi.

Katanya, berdasarkan catatan Bank Indonesia, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sebesar 59,4 pada Agustus 2021 merupakan hasil jawaban dari 70,3 persen responden yang menjawab kondisi saat ini lebih buruk dibanding enam bulan sebelumnya. Hanya 29,7 persen yang menjawab kondisinya lebih baik.

Fakta ini, sambung Iwan Sumule, membuktikan bahwa kebijakan yang diambil selama pandemi tidak pro dengan rakyat kecil. Bahkan menjurus pada spekulasi bahwa kebijakan itu diambil berdasarkan kepentingan untuk menyelamatkan pihak-pihak tertentu dari badai pandemi.

“Tapi by the way, hebat-hebatlah para pejabat negara kita, bisa membuat ekonomi keluarganya meningkat,” tutupnya mengakhiri. []

SANCAnews – Kicauan ekonom senior DR. Rizal Ramli yang membagikan kutipan seorang pengacara mengenai kabar bohong dari Presiden Joko Widodo dinilai sesuai dengan realita yang terjadi.

Penilaian itu disampaikan oleh analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi cuitan Rizal Ramli yang membagikan kutipan pengacara A. Khozinudin. Di mana Khozinudin menilai Jokowi jauh lebih layak dipolisikan karena lebih banyak menebar berita bohong.

“Saya cek, benarkah pernyataan bahwa Jokowi bohong? Setelah saya telusuri data dan faktanya, ternyata memang ada data dan fakta Jokowi berbohong?" ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu pagi (15/9).

Seperti pada 1 Agustus 2016 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Kala itu Jokowi mengatakan, “Uang banyak sekali di luar. Data di saya ada, di Kemenkeu ada. Di situ dihitung ada 11 ribu triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak.”

"Dari segi bahasa tekstual kalimat itu mengandung dua kebohongan. Pertama data Rp 11.000 triliun yang ada di luar negeri sampai saat ini tidak pernah dibuktikan rincian dan keberadaanya lalu dipublikasikan di hadapan publik," kata Ubedilah.

Sementara kebohongan kedua adalah saat Jokowi berkata, “di kantong saya beda lagi, lebih banyak”. Kata “di kantong saya” mengandung kebohongan karena di kantong Jokowi saat itu tidak membawa uang triliunan rupiah, apalagi kemudian berkata 'lebih banyak lagi' artinya lebih dari Rp 11.000 triliun.

“Itu kebohongan yang nyata," sambung Ubedilah.

Selain itu, Ubedilah juga membeberkan bukti lainnya Jokowi berbohong. Yaitu pada 26 Maret 2021 melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan, “Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Kita tahu, sudah hampir tiga tahun ini kita tidak impor beras.”

“Saya cek data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2000 sampai 2019. Indonesia secara rutin melakukan impor beras. Bahkan jumlah impor beras pada 2018 tercatat yang paling banyak. Yakni, mencapai 2.253.824,5 ton atau senilai 1,03 miliar dolar AS," jelas Ubedilah.

Singkatnya, kutipan Rizal Ramli dari pernyataan pengacara dianggap ada benarnya jika mengatakan Jokowi lebih layak dipolisikan karena berbohong.

“Narasi layak dipolisikan itu maknanya layak jika ada yang melaporkan karena merasa dibohongi Jokowi. Jadi itu perkara harus ada yang melaporkan. Kata layak dipolisikan itu artinya pantas diperkarakan di meja hukum, problemnya sampai saat ini belum ada yang memperkarakan kebohongan Jokowi,” urainya.

SANCAnews – Para pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan drastis di masa pandemi Covid-19, diminta untuk memberi penjelasan secara gamblang kepada publik. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin menurun terus menerus.

Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu pagi (15/9).

"Akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik pada pemerintah. Maka, para pejabat itu perlu segera menjelaskan alur logis peningkatan kekayaan mereka kepada masyarakat," tegas Ray Rangkuti.

Aktivis '98 ini menuturkan, wajar apabila publik terheran-heran dengan peningkatan harta para pejabat. Pasalnya, peningkatan harta pejabat tersebut terjadi di saat masyarakat sedang susah karena terdampak pandemi Covid-19.

"Jelas kenaikan ini menimbulkan keheranan sekaligus kepiluan. Heran, ternyata dalam kondisi seperti sekarang, banyak pejabat yang kekayaannya naik berlipat-lipat. Dan hal itu terjadi di tengah situasi banyak warga yang kemiskinannya juga meningkat," tuturnya.

Atas dasar itu, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini meminta para pejabat terkait untuk menjelaskan kronologis peningkatan harta kekayaannya tersebut secara rinci kepada publik. Jika tidak, itu bisa berdampak pada pemerintahan itu sendiri.

"Agar efektif dan berdampak luas, kiranya presiden berkenan untuk terlebih dahulu melakukannya," tandasnya. []

SANCAnews – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi respons menohok atas pernyataan Staf khusus Presiden Jokowi, Diaz Hendropriyono yang dianggap melecehkan pesantren melalui postingannya di Instagram.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan pernyataan anak mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono itu sangat tidak dibenarkan.

“Pernyataan apalagi dr orang di lingkaran Pak @jokowi yg terkesan merendahkan pesantren (santri) adalah tindakan yg tidak bisa dibenarkan,” kata Mardani dikutip Fajar.co.id di akun Twitternya, Rabu (15/9/2021).

Mardani menyebut pesantren merupakan tempat menuntut ilmu dan menguatkan iman. Sudah banyak sekali sumbangsih pesantren bagi pembangunan bangsa.

“Jangan bandingkan budaya pesantren kita dengan yang ada di negara lain. Para ulama sudah membuat budaya pesantren kita sangat lokal,” sebut Mardani.

Anggota DPR RI itu pun meminta umat Islam tidak terprovokasi atas pernyataan orang lingkaran Istana itu.

“Umat Islam jangan terprovokasi dengan pernyataan yang menyudutkan pesantren. Cukup buktikan dengan prestasi,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam video yang Diaz unggah di akun Instagramnya, tampak sekelompok santri yang sedang menunggu giliran divaksin, menutup telinga ketika mendengar musik.

Usai menayangkan video santri tersebut, unggahan Diaz tersebut kemudian menampilkan sekelompok pria berjubah putih atau gamis sedang menari diiringi alunan musik.

“Sementara itu… kasian dari kecil sudah diberikan pendidikan yang salah. There’s nothing wrong to have a bit of fun!” tulis Diaz dalam postingannya.

Jika dilihat versi lain video santri yang menutup telinga tersebut, disebutkan mereka adalah santri penghafal Al-Quran (hafiz). Untuk menjadi hafiz lazimnya santri akan memilah apa yang mereka dengarkan agar tidak merusak hafalan ayat-ayat suci mereka. (fajar)