SANCAnews.id

SANCAnews – Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Slamet Maarif turut memberikan komentar terkait viralnya video yang memperlihatkan para santri sedang ikuti rangkaian vaksinasi kompak menutup telinga ketika musik barat terputar. Slamet mengkritik panitia acara yang dianggap kurang bijak.

"Panitia kurang bijak nggak paham lain ladang lain ilalang," kata Slamet saat dihubungi, Selasa (14/9/2021).

Slamet mengatakan, budaya santri jelas jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Sehingga memperdengarkan musik apalagi jauh dari apa yang sudah dipelajari oleh santri merupakan hal yang tak bijak.

"Culture santri beda dengan culture masyarakat pada umumnya. Sangat disesalkan dan disayangkan mestinya dengarkan Tilawah Qur'an atau sholawat. Jadi santri tidak kaget seperti itu," tuturnya.

Berdasarkan syariat Islam, Slamet mengatakan beberapa pihak ada yang memang tidak sama sekali mendengar musik. Alasannya, kata dia, bisa saja untuk fokus dan agar hafalannya tak hilang.

"Ke depan saya berharap satgas daerah yang bertugas tim vaksinasi lebih bijaksana," tandasnya.

Viral

Untuk diketahui, sebuah video para santri menutup telinga tengah menghebohkan dunia maya. Tampak mereka tengah mngantre vaksin di sebuah ruangan. Namun dengan kompak, santri tersebut menutup telinga karena ada musik barat yang diputar.

Dalam video itu, diperkirakan para santri masih duduk di bangku sekolah lanjutan. Dengan rapi, mereka duduk di bangku yang telah dipersiapkan.

Para santri kompak menunduk, dan memegang sembari menutup telinganya, karena di lokasi vaksin tengah diputar musik barat.

Lalu narasi dari video ini mendukung keterangan aksi para santri. Dengan narasi pernyataan dimulai dengan kalimat "Masya Allah, santri kami sedang antre vaksin," ujar suara yang diduga sang guru.

Dengan menyebut pujian lalu ia menambahkan, jika di tempat vaksin tengah diputer lagu Jeremy Zucker, yang dinyanyikan Comethru.

"Qodratullah, di tempat vaksin ini diputar musik. Anda lihat jika santri-santri kami tengah menutup telingannya, agar tidak mendengarkan musik ini," ujar sumber suara.

Ia pun menutup dengan turut menutup pernyataanya dengan pujian,"Barakallah," ucapnya. (suara)

SANCAnews – Sebuah video yang menunjukkan kumpulan santri yang sedang mengantre vaksin, sedang ramai dibahas di media sosial. Video yang diunggah Politisi Diaz Hendropriyono tersebut memperlihatkan para santri yang menutup telinga saat mendengar musik yang diputar di ruang tunggu.

Respons warganet membanjiri unggahan tersebut. Pasalnya, Diaz dinilai menyindir perilaku para santri. Beberapa warganet juga menilai pengunggah tidak menghormati perbedaan pendapat orang.

Ada yang membandingkan komentar nyinyir kepada santri tersebut dengan oknum-oknum yang memprotes suara adzan berdalih toleransi.

"Para santri cuma tutup telinga gk minta matikan musiknya saat ada musik itu mereka anggap menggangu kalian nyinyirin .

Tp kalian yg ngaku Toleran dengar Adzan di masjid , toanya yg kalian minta copot

Yg model gitu ,Toleran kalian cuma toleran ta*k kucing", tulis akun @_RestyCayah.

"Kalo ada tersinggung dgn hafiz Quran yg terganggu dgn musik saya juga berhak tersinggung dong karna ada artis yg ngaku kepanasan karena suara adzan. Deal kan", timpal @RaihanAlthafFi1.

Sedangkan akun @WidasSatyo menyebut bahwa sikap para santri menutup kuping itu tidak bisa disalahkan. Sebab ada sebagian ulama yang mengharamkan musik.

"Anda kalo emang gak tau ilmunya jangan asal lompat pagar. Memang sebagian ulama mazhab Syafi'i cenderung mengharamkan musik. Meskipun ada ulama lain yang berbeda pendapat. Mereka menutup telinga mereka sendiri dibanding ngatur-ngatur orang buat matiin musik. Itu adab namanya," tulisnya. (*)

SANCAnews – Peternak ayam yang membentangkan poster ke arah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Blitar, Jawa Timur, Suroto, akhirnya diundang ke Istana.

Wakil Ketua Paguyuban Peternak ayam Rakyat Nasional (PPRN) Suryono mengatakan, Suroto adalah salah satu dari tiga perwakilan peternak yang akan ke Istana, besok atau Rabu (15/9/2021).

Sosok Suroto menjadi perbincangan publik setelah ia membentangkan poster bertuliskan "Pak Jokowi Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar" di tepi jalan yang dilalui Presiden Jokowi di Blitar pada Selasa (7/9/2021).

"Pak Suroto termasuk yang akan mewakili kami menemui Presiden di Jakarta. Beliau akan bersama Pak Sukarman dan Pak Rofi Yasifun (Ketua PPRN, asosiasi peternak ayam petelur)," kata Suryono, dikutip dari Kompas.com, ompas.com, Selasa (14/9/2021).

Undangan untuk datang ke Istana berasal dari Biro Protokol Sekretariat Presiden. Ada sebelas nama pengurus PPRN yang ditulis di undangan, tapi para pengurus memutuskan hanya tiga nama yang berangkat.

"Baru saja mereka bertiga selesai melakukan tes Covid-19 sebagai syarat melakukan perjalanan dan masuk ke lingkungan Istana," ujar Suryono.

Pertemuan akan berlangsung besok mulai pukul 13.00 WIB. Para peternak berharap pertemuan dengan Presiden Jokowi akan memberi solusi pada masalah perunggasan nasional.

"Masalah yang kita hadapi ini dari tahun ke tahun yang itu-itu saja, dan selalu melibatkan pejabat pemerintah mulai tingkat daerah hingga pusat. Tapi masalah reda sebentar, kemudian balik lagi dan balik lagi," jelas Suryono.

Belakangan, nasib para peternak ayam petelur menjadi sorotan lantaran harga telur yang anjlok. Rendahnya harga telur membuat peternak tak punya pilihan.

Mereka, tutur Suryono, harus rela menjual telur dengan harga murah, agar bisa membeli pakan ayam. Sedangkan harga pakan ayam saat ini justru naik, hingga akhirnya membuat peternak merugi.

Harga pakan unggas naik, akibat naiknya harga bungkil kedelai seiring dengan kenaikan harga kedelai di pasar global.

Peternak sudah mengakali kenaikan harga pakan dengan membuat pakan ayam sendiri berbahan utama jagung. Tapi, harga jagung juga sedang naik dan pasokannya susah didapat.

Kondisi peternak ayam petelur juga diperparah dengan naiknya harga anakan ayam, sejak beberapa tahun terakhir. Suryono bercerita, banyak peternak yang terpaksa menjual aset mereka demi menyambung hidup.

"Semakin besar jumlah ayam yang kita miliki, semakin cepat menghabiskan aset yang kita miliki," katanya.

Begitu juga dengan Suroto, yang telah menjual tanah, mobil, dan sepeda motor untuk menutup kerugian dan pada saat yang sama harus membayar utang modal usaha ke bank.

"Sama seperti saya, jual tanah, jual kayu di kebon. Sudah ratusan juta tapi semuanya dipatok ayam, habis. Terakhir saya jaminkan sertifikat rumah ke bank," ungkapnya. []

SANCAnews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku, telah menemukan permasalahan dalam pengelolaan anggaran Rp2,94 triliun yang digunakan untuk penanganan Covid-19 di Tanah Air. Dana itu masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna mengatakan, permasalahan itu ditemukan BPK dari 241 objek pemeriksaan yang terkait dengan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN).

“Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 27 kementerian dan lembaga, 204 pemerintah daerah, dan 10 BUMN, dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan PC PEN mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp2,94 triliun,” kata Agung, dikutip dari Antara, Selasa (14/9/2021).

Agung menyebut, permasalahan terkait dana itu meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 ketidakpatuhan terhadap ketentuan undang-undang, dan 1.241 permasalahan terkait keekonomian, efisiensi, dan efektivitas.

“Dalam pemeriksaan PC PEN selama 2020, BPK mengidentifikasi sejumlah masalah terkait identifikasi dan kodifikasi anggaran PC PEN, serta realisasinya,” tuturnya.

“Kemudian pertanggungjawaban dan pelaporan PC PEN, dan manajemen program dan kegiatan pandemi,” sambungnya.

Menurut BPK, untuk mengatasi masalah tersebut, pihaknya telah memberi rekomendasi antara lain agar pemerintah menetapkan grand design rencana kerja Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang jelas dan terukur.

“Selain itu, pemerintah menyusun identifikasi kebutuhan barang dan jasa dalam penanganan covid-19, memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program PC PEN, dan menetapkan kebijakan serta prosedur pemberian insentif bagi pelaku usaha terdampak covid-19,” terangnya.

Di sisi lain, BPK juga merekomendasikan pemerintah untuk membuat perencanaan distribusi, pemenuhan distribusi, serta pelaporan distribusi alat kesehatan. Harga alat kesehatan dari rekanan pemerintah juga diminta untuk diuji terlebih dahulu.

“BPK juga merekomendasikan pemerintah melakukan validasi dan pemutakhiran data penerima bantuan by name by addres, serta menyederhanakan proses dan mempercepat waktu penyaluran bantuan ke penerima akhir.

Kemudian, lanut Agung, pemerintah direkomendasikan untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian penyaluran dana PC PEN, serta memproses kerugian yang berpotensi dialami pemerintah daerah dan pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Sejak awal BPK mengingatkan adanya resiko yang perlu diidentifikasi dan dimitigasi agar langkah pemerintah menghadapi pandemi dan memulihkan ekonomi nasional dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif,” pungkasnya. (fin)

SANCAnews – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap ribuan orang masuk ke Indonesia membawa surat negatif Corona. Namun setelah dites, mereka menunjukkan hasil tes positif Corona.

Setiap orang yang masuk ke Indonesia via bandara akan menjalani 2 kali tes. Tes pertama saat tiba di RI (entry test) lalu tes setelah menjalani karantina (exit test).

"Betapa pentingnya tes entry dan tes exit, karena setelah tes entry dari 100 orang yang dites ada 1,1 persen orang yang positif. Tapi 100 orang dikarantina, ternyata begitu kita (tes) exit 2,4 persen, di luar 1,1 persen tetap juga positif," kata Budi saat rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (13/9/2021).

Dari data yang ditampilkan Budi pada layar, terdapat pembagian bahwa sebanyak 3,5% WNI dan 0,8% WNA masuk Indonesia menunjukkan hasil positif meskipun telah membawa hasil tes negatif Corona.

Berikut ini 10 negara asal penerbangan dengan persentase hasil positif COVID-19 tertinggi:

- Arab Saudi: 4.717 orang, 702 positif (14,9%)

- Malaysia: 6.961 orang, 582 positif (8,4%)

- Uni Emirat Arab: 3.504 orang, 143 positif (4,1%)

- Korea Selatan: 2.604 orang, 54 positif (2,1%)

- Jepang: 2.146 orang, 36 positif (1,7%)

- Turki: 1.905 orang, 35 positif (1,8%)

- Taiwan: 2.044 orang, 25 positif (1,2%)

- Singapura: 3.003 orang, 23 positif (0,8%)

- Amerika Serikat: 2.042 orang, 20 positif (1,0%)

- Qatar: 2.261 orang, 16 orang positif (0,7%)

Berdasarkan data Kemenkes tersebut, tercatat ada 1.636 orang yang diketahui positif Corona meski memegang surat hasil tes negatif.

Budi menjelaskan bahwa setiap orang yang masuk ke Indonesia via bandara harus menyertakan surat negatif Corona. Akan tetapi, saat dilakukan pengecekan setiba di RI, hasil tes menunjukkan positif Corona.

"Khususnya untuk penerbangan, penerbangan lumayan ketat dari negara asal kita minta ada PCR test. Tapi tetap ketika begitu tiba kita tes, tinggi sekali positivity rate-nya," kata Menkes Budi dalam rapat.

"Yang paling tinggi adalah dari Arab Saudi, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Jadi kita nggak tahu juga apakah hasil PCR yang di sana memang berkualitas atau tidak dari tiga negara ini," sambungnya.

Tindakan Kemenkes

Terkait kondisi itu, Budi mengatakan Kemenkes akan segera melakukan kerja sama bilateral dengan Kementerian Kesehatan dari tiga negara tersebut. Serta memastikan laboratorium mana saja yang diperbolehkan digunakan untuk pemeriksaan PCR sebelum datang ke Indonesia.

"Untuk memastikan, membatasi, lab-lab apa saja yang boleh kita terima, yang bersertifikasi dengan baik di otoritas lokalnya untuk memastikan kualitas PCR-nya bagus," jelas Menkes Budi.

"Karena hal yang sama juga dilakukan seperti negara Korea Selatan dan China, kalau kita mau datang ke sana, hanya beberapa lab di Indonesia yang diperbolehkan untuk bisa melakukan tes PCR, untuk menjaga kualitas, agar tidak terjadi hal-hal seperti ini," lanjutnya. (dtk)