SANCAnews.id

SANCAnews – Politisi Partai Ummat, MS Kaban mengatakan bahwa NKRI sedang menghadapi bahaya besar, yakni masuknya tentara Republik Rakyat Cina (RRC) ke Indonesia.

MS Kaban juga menyinggung bahwa jika meniru barat, maka Indonesia hanya akan jadi budak.

Sementara, lanjutnya, jika mengekor cara-cara timur RRC, Indonesia hanya akan mengulang penjajahan ala VOC.

“NKRI sedangg menghadapi bahaya besar masuknya tentara RRC masuk Indonesia,” katanya melalui akun Twitter MSKaban3 pada Rabu, 15 September 2021.

“Meniru cara Barat hanya jadi budak. Mengekor cara-cara timur RRC hanya mengulang penjajahan ala VOC,” sambungnya.

Oleh sebab itu, MS Kaban mengatakan bahwa NKRI hanya akan benar-benar merdeka, adil, dan makmur jika konsisten dengan implementasi UUD45

“PYM Presiden Jokowi sadarlah, time hampir up,” tegas Menteri Kehutanan zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Ditelusuri Terkini.id, isu bahwa rentara RRC masuk ke Indonesia memang beberapa kali berhembus.

Dilansir dari artikel Cek Fakta Medcom yang terbit pada 27 April 2021, pernah ada rumor bahwa 10 Juta tentara merah Tiongkok masuk ke Indonesia.

Namun, menurut Medcom, klaim bahwa 10 juta tentara merah Tiongkok masuk Indonesia itu tidak berdasar.

“Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal itu,” demikian tertulis dakam artikel Cek Fakta Medcom.

Tidak hanya itu, sempat pula beredar rumor bahwa ada sejumlah tentara RRC yang masuk ke Indonesia dengan menyamat menggunakan pakaian tenaga kesehatan (nakes).

Namun, menurut artikel turnbackhoax yang terbit pada 8 Februari 2021, informasi tersebut sama sekali tidak benar.

“Faktanya, tidak ada tentara Cina yang datang atau masuk ke Indonesia dengan menyamar menggunakan baju hazmat,” demikian tertulis. (terkini)

SANCAnews – Sejumlah pejabat pemerintahan disorot lantaran mengalami kenaikan harta cukup drastis, salah satunya Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut menjelaskan penambahan hartanya berasal dari usaha pribadi.

Saat dihubungi detikcom pada Rabu (15/9/2021), Yaqut menjelaskan dia rutin melaporkan harta kekayaannya. Hal tersebut sebagai komitmen terhadap transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pada 2018, Yaqut melaporkan LHKPN sebesar Rp 936.396.000. Kemudian dilantik sebagai Menteri Agama pada 23 Desember 2020. Selanjutnya dalam LHKPN yang dilaporkan pada 31 Desember, harta kekayaannya sebesar Rp 11,2 miliar.

"Simpulan Menag rutin melaporkan harta kekayaannya. Komitmen terhadap transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi," kata Yaqut.

Lebih lanjut, Yaqut menjelaskan penambahan harta itu diperoleh sebelum dia menjabat Menteri Agama. Ia menegaskan pendapatan tersebut merupakan hasil usaha pribadi, bukan hasil korupsi.

Sebelumnya, sejumlah pejabat pemerintahan disorot lantaran mengalami kenaikan harta cukup drastis. Salah satu pejabat yang disorot publik adalah Yaqut Cholil Qoumas karena dinarasikan mengalami peningkatan drastis harta kekayaannya saat masa pandemi corona.

Namun saat dicek di data LHKPN KPK, harta kekayaan Menag Yaqut yang dilaporkan pada 2018 sebesar Rp 936.396.000. Sementara pada tahun 2020 dalam LHKPN Yaqut harta kekayaannya meningkat sehingga nilainya menjadi Rp 11.158.093.639. []

SANCAnews – Wacana amandemen UUD 1945 yang bergulir hingga ke isu perubahan masa jabatan presiden membuat risih banyak pihak. Meskipun di sisi yang lain, Presiden Joko Widodo sudah membantah berkali-kali membantah tidak menghendaki 3 periode.

Namun, karena ada sejumlah pihak yang seolah mendorong Jokowi kembali menjadi Presiden untuk ketiga kalinya di tengah maraknya isu amandemen UUD 1945, banyak pihak angkat bicara.

Salah satunya disampaikan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, yang mengaku heran dengan Relawan Jokowi Prabowo (Jokpro) 2024 yang mendorong Jokowi maju lagi sebagai capres di Pemilu 2024.

"Saya sejak awal menolak usulan tiga periode itu. Karena reformasi sudah dimulai sejak turunnya Soeharto dan Orde Baru," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/9).

"Saya heran kenapa Jokpro 2024 masih tetap eksis. Selain itu, Presiden juga melempar keputusan ke MPR (mengenai amandemen UUD 1945)," tambahnya.

Satu kekhawatiran yang membuat Jerry gusar, salah satunya karena melihat potensi kembalinya era orde baru dengan wajah yang berbeda, atau dia istilahkan sebagai Neo-Orba.

Maka dari itu, Jerry menantang Jokowi untuk memberikan sikap yang lebih tegas menolak isu masa jabatan presiden 3 periode dengan sebuah ritual sumpah keagamaan.

"Tantangan saya pada kitab suci. Berani nggak bersumpah di bawah kitab suci tidak maju di periode ke 3 atau memperpanjang masa jabatan," demikian Jerry. []

SANCAnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons mengenai nasib 56 pegawai KPK yang segera diberhentikan dengan hormat. Menurut Jokowi, jangan semua urusan dibawa padanya.

"Jangan semua-semuanya itu diserahkan kepada presiden," ucap Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan, Rabu (15/9/2021).

Menurut Jokowi, polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK sudah ada penanggung jawabnya. Apalagi, lanjut Jokowi, proses juga berlangsung di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau itu kewenangan pejabat pembina, harusnya kan itu menjadi tanggung jawab mereka, dan saya kan nggak mungkin mengambil keputusan kalau proses hukum berjalan di MA dan di MK, jangan semuanya ditarik-tarik ke presiden," kata Jokowi.

"Yang menurut saya tata cara bernegara yang baik seperti itu, ada penanggung jawabnya dan proses berjalan sesuai dengan aturan," imbuhnya.

Dalam polemik TWK, awalnya 75 pegawai KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk beralih status menjadi ASN. Kini KPK memutuskan 56 orang di antaranya akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021.

"Terhadap 6 orang pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan diberi kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Rabu (15/9/2021).

"Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) per tanggal 30 September 2021," imbuhnya.

Awalnya 75 pegawai gagal TWK itu dibagi menjadi 24 orang dan 51 orang. Dari 24 orang, hanya 18 orang yang sepakat untuk dibina ulang. Sedangkan dari 51 orang, ada seorang yang pensiun yaitu Sujanarko. Dengan begitu, total pegawai yang akan diberhentikan nantinya adalah 56 orang.

Usai pengumuman KPK itu Novel Baswedan dan kawan-kawan menggelar aksi di luar kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Novel menyebut keputusan KPK ini menjadi catatan sejarah pelemahan pemberantasan korupsi.

"Setidaknya sejarah akan mencatat bahwa kami telah berupaya untuk berbuat yang baik kalaupun ternyata negara memilih atau pimpinan KPK kemudian dibiarkan untuk tidak dikoreksi atau diperbaiki perilakunya yang melanggar hukum, setidak-tidaknya itu masalahnya terjadi bukan karena kami, kami telah berupaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, ternyata justru malah kami yang diberantas," kata Novel.

Novel memaparkan pula soal Komnas HAM dan Ombudsman RI yang menemukan adanya pelanggaran HAM serta maladministrasi dalam proses TWK. Menurutnya, KPK seharusnya menunggu apa kata Presiden Jokowi karena dua putusan itu disampaikan ke Jokowi.

"Itu jelas ditemukan, bukti-buktinya jelas. Rekomendasinya telah disampaikan ke Bapak Presiden. Kita juga tahu bahwa MK telah membuat keputusan pada dasarnya mengatakan norma TWK dinyatakan konstitusional, tetapi implementasinya tidak berarti boleh melawan hukum," kata Novel.

Di tempat yang sama, Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo, yang juga akan diberhentikan menambahkan sikap soal pemberhentian ini. Yudi mengira para pimpinan akan tetap menunggu putusan dari Presiden Jokowi soal pemberhentian tersebut.

"Pada awalnya ketika ada putusan MA, kami menduga bahwa pimpinan KPK akan menunggu putusan dari presiden. Karena sudah ada arahan dari presiden 75 orang pegawai KPK, termasuk kami tidak boleh diberhentikan atas dasar TWK. Namun ternyata pada hari ini kami tidak menduga, bahwa pimpinan KPK berani membangkang terhadap perintah presiden. Berani memberhentikan 56 pegawai KPK, artinya apa artinya bahwa pimpinan KPK sudah secara nyata berani untuk memperlemah pemberantasan korupsi," ujar Yudi.

Yudi dengan pegawai lainnya akan melakukan konsolidasi soal langkah selanjutnya untuk menanggapi pemberhentian ini. Dia mewakili pegawai lainnya yang akan diberhentikan juga akan menunggu keputusan Presiden Jokowi terkait pemberhentian ini.

"Oleh karena itulah, ini justru jadi momentum kita, momentum bagi rakyat Indonesia bahwa pemberantas korupsi sedang dibajak. Oleh karena itu, kami akan melakukan konsolidasi langkah apa yang akan kami tempuh dan yang kedua yang jelas kami sampaikan hari ini kami masih menunggu dan masih setia dengan putusan dari presiden ketika memberikan arahan yang lalu bahwa tidak boleh diberhentikan," ujarnya.

"Karena itu, kami masih menunggu terhadap arahan Presiden Joko Widodo terkait 56 pegawai KPK yang diberhentikan oleh pimpinan KPK hari ini," sambungnya. (detik)