SANCAnews.id

Toleransi itu memaklumi bukan menyamakan

KH Cholil Nafis

SANCAnews – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik pernyataan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Dudung Abdurachman yang menyebut 'Semua agama itu benar di mata Tuhan'.

Ketua MUI KH Cholil Nafis menilai pernyataan 'semua agama benar' yang diucapkan Pangkostrad bisa jadi dalam konteks kedudukan agama dalam bingkai Pancasila untuk hidup bersama di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Tapi dalam keyakinannya masing-masing pemeluk agama tetap yang benar hanya agama saya. Nah, dalam bingkai NKRI kita tak boleh menyalahkan agama lain apalagi menodai. Toleransi itu memaklumi bukan menyamakan," kata Kiai Cholil Nafis dikutip dari akun twitternya, Rabu, 15 September 2021.

Sementara bagi umat Islam, kata Kiai Cholil, agama yang benar hanya Islam. Kebenaran itu wajib diyakini setiap umat Islam agar iman menancap di hatinya. "Hanya dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara kita harus punya bertoleransi kepada umat beragama lain. Posisi TNI dan pemerintah tentu mengayomi semua umat beragama," ungkap pengasuh pesantren Cendekia Amanah Depok ini

"Yang sama jangan dibeda-bedakan apalagi dipertentangkan dan yang memang beda jangan di sama-samakan. Namun kita tetap harus saling memaklumi dan menghargai. Begitulah makna toleransi yang saya pahami," imbuhnya.

Pernyataan Letjen Dudung soal 'Semua agama benar' itu disampaikan saat melaksanakan kunjungan kerja ke Batalyon Zipur 9 Kostrad, Ujungberung, Bandung, Jawa Barat, Senin, 13 September 2021. Pangkostrad sebelumnya mengingatkan kepada para prajurit agar cermat dalam menyikapi berita yang beredar di media sosial.

Pangkostrad meminta jajarannya tidak mudah mengirim berita yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan jangan mudah terprovokasi oleh berita hoax, hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama. 

"Bijaklah dalam bermain media sosial sesuai dengan aturan yang berlaku bagi prajurit. Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama.  Karena semua agama itu benar di mata tuhan," kata Pangkostrad. (viva)

SANCAnews – Pemerintah Indonesia harusnya bersikap tegas terhadap pelanggaran kedaulatan oleh Kapal Cina yang masuk ke perairan Natuna. Pemerintah jangan diam karena hal tersebut akan membuat wibawa negara tidak dipandang oleh negara lain.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah khususnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tidak tinggal diam.

Menurutnya peristiwa itu adalah pelanggaran serius yang harus segera disikapi. Sebab selain melanggar kedaulan negara, masuknya kapal-kapal Cina itu sudah mengganggu kegiatan penambangan migas di sana.

“Ini bahkan sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest). Jadi Pemerintah melalui Menteri Pertahanan dan Menko Marves harus bersikap,” tegas politisi PKS tersebut, Rabu (15/9).

Mulyanto mempertanyakan peran Menhan Prabowo dan Menko Marves Luhut selama ini terhadap pelanggaran yang terjadi. Sebagai Menhan harusnya Prabowo bersuara atas pelanggaran tersebut. Jangan malah memuji kehebatan militer negeri tirai bambu.

Begitu pula Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, yang dikenal dekat dengan Pemerintah Cina, harusnya segera membicarakan masalah ini secara resmi. Bukan malah membiarkan sambil memberikan berbagai kemudahan datangnya ribuan tenaga kerja asing dari Cina.

“Miris kita kalau Menhan dan Menko Marves diam saja. Sebab mereka berdua yang berwenang menentukan sikap resmi atas pelanggaran ini,” tegas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan bagi bangsa Indonesia posisi perairan Natuna sangat strategis. Di sana sedang dilakukan eksplorasi dan eksploitasi migas dalam rangka mengejar target 1 juta barel minyak per hari (bph) di tahun 2030. Jadi Pemerintah harus bisa memberi jaminan keamanan terhadap proses eksplorasi dan eksploitasi itu.

“Kalau tidak maka target 1 juta bph hanya angan-angan belaka. Jadi sudah sepantasnya pemerintah bertindak tegas mengusir kapal-kapal asing dari perairan kita. Apalagi ini sudah sampai menggangu upaya penambangan migas kita. Kita tidak boleh diam,” lanjut Mulyanto.

Untuk diketahui Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyatakan kapal-kapal Cina di perairan Natuna Utara dekat Laut Cina Selatan kerap mengganggu aktivitas pertambangan kapal-kapal Indonesia. Bahkan ratusan hingga ribuan kapal Cina juga memasuki perairan Indonesia tanpa terdeteksi radar.

Kapal coast guard China dikabarkan mengganggu atau membayang-bayangi kerja daripada rig noble yang berbendera Indonesia di bawah Kementerian ESDM.

“Pemerintah harus mendukung kerja pengawasan Bakamla ini. Jangan sampai keterbatasan kemampuan operasional yang ada membuat kita membiarkan berbagai gangguan dari kapal-kapal asing terhadap kedaulatan negara yang bahkan mengancam kepentingan nasional kita,” tandasnya. (fin)

SANCAnews – Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin merespons soal rakyat yang menderita akibat covid-19, tetapi kekayaan sejumlah pejabat negara justru naik.

Selain itu, Novel memandang rezim makin menzalimi ulama. Dia lantas menyebut Imam Besar Habib Rizieq Shihab yang menderita bukan hanya karena pandemi, melainkan juga dipenjara.

Pentolan 212 ini membeberkan, cepat atau lambat rakyat akan jeli dengan keadaan ini dan bangkit melawan kezaliman pada 2024.

"Akan tetapi, bisa jadi jihad konstitusi lebih cepat dari 2024," kata Novel Bamukmin kepada GenPI.co, Rabu (15/9).

Sebab, rakyat tidak bisa berlama-lama menderita, apalagi di saat yang sama oknum pejabat dan para cukong menari karena kekayaan naik.

Novel mengatakan, harta pejabat itu harus diusut tuntas, dari presiden hingga seluruh bawahannya, "Mereka harus diaudit, dari mana mereka dapat kekayaan itu," katanya.

Pentolan 212 ini juga menyoroti soal kasus korupsi bansos dan program proyek besar vaksinasi.

Seperti diketahui, KPK mencatat kekayaan sejumlah pejabat mengalami kenaikan meski Indonesia sedang dilanda pandemi covid-19.

Data itu juga mengungkap jumlah pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan sebanyak 70,3 persen. []

SANCAnews – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendesak pemerintah mengebut program-program yang telah direncanakan jauh-jauh hari bahkan sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jangan sampai, kata dia, program tersebut hanya sebatas rencana dan berjalan di tempat tanpa adanya kejelasan kapan selesai.

Ketua Fraksi Partai Demokrat itu mencontohkan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia berharap program prioritas serupa dapat segera dirampungkan sebelum masa jabatan Presiden Jokowi selesai.

“Saya pernah menengok langsung bersama anggota DPR RI Komisi VI. Meski proyek kereta cepat ini menuai pro dan kontra, saya yakin rakyat akan senang jika selesai,” tutur Ibas pada Rapat Panja (Panitia Kerja) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir dari kanal YouTube DPR, Rabu (15/9/2021).

Ibas juga menyoroti soal progress proyek Trans-Sumatra hingga Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur. Pasalnya, hngga saat ini pembiayaan untuk JLS saja belum jelas..

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu juga mempertanyakan soal ‘roadmap’ pemerintahan saat ini.

Menurutnya, di masa Presiden RI ke-6 SBY dulu, ada program yang dikenal dengan nama MP3EI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

“Apakah pemerintah juga tidak memiliki (roadmap), ya, kalau di masa lalu ada MP3EI, yang sekarang sebetulnya masih dipakai meski berganti nama. Kalau proyek kecil seperti JLS saja tidak tuntas, saya jadi tidak yakin apakah pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang cukup besar, sebut saja penyelesaian Ibu Kota Negara (IKN) contohnya. Bukan hanya sekadar ‘roadmap’ pembiayaan (untuk saat ini saja), tapi yang berkelanjutan,” tandasnya..

Diakui Ibas, ekspansi fiskal memang diperlukan dalam pemulihan ekonomi saat ini. Akan tetapi, dirinya juga mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan proyeksi jangka panjang yang berkesinambungan.

Kata dia, di satu sisi, ekspansi fiskal diperlukan untuk penanggulangan Covid-19. Supaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan jaminan perlindungan sosial dapat dilakukan secara cepat, tepat dan efektif.

“Tapi terkadang apakah semua pihak harus agresif dengan tidak memperlihatkan beberapa hal yang lain? Agresif sih boleh, tapi harus masuk akal. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ingat, kita perlu kesinambungan fiskal antargenerasi,” paparnya.

Ekspansi fiskal yang dimaksud Ibas yakni besarnya APBN sebesar Rp 2708,7 triliun sementara perolehan pendapatan negara di kondisi perekonomian yang masih terbatas ini hanya sebesar Rp 1840,7 triliun. (fajar)