SANCAnews.id

SANCAnews – Peningkatan harta kekayaan para pejabat negara yang terungkap dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di masa pandemi Covid-19 perlu dijelaskan oleh para pihak yang bersangkutan.

Penjelasan tersebut dinilai penting karena telah menuai polemik di kalangan masyarakat yang masih kesusahan akibat pandemi.

Menurut Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, penjelasan tersebut juga sekaligus untuk meredam emosi rakyat yang merasa diperlakukan tidak adil.

"Harusnya yang bersangkutan mengklarifikasi, atau KPK turun tangan ya,” ucap Anwar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/9).

Sosok yang concern di bidang ekonomi ini menambahkan, dengan munculnya data LHKPN penyelenggara negara bernilai fantastis, akan merusak citra pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo lantaran banyak masyarakat berasumsi harta kekayaan tersebut didapat dari tindakan tidak terpuji.

"Menurut saya ya adalah sangat buruk ya image dan citra pemerintahan Jokowi dengan adanya data dan fakta seperti itu. Padahal belum tentu naiknya pendapatan mereka terjadi tindakan tidak terpuji," jelasnya.

"Namanya ditabayunkan, bisa mendapatkan data yang sebenarnya, sehingga data itu bisa bicara. Kalau salah ya sebut salah, benar ya benar,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu segera membentuk tim untuk melakukan kajian dan memverifikasi harta kekayaan para pejabat agar tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.

"Bagi saya langkah yang paling arif membentuk tim kajian, sehingga kalau memang hartanya naik secara wajar ya masak kita sebagai rakyat harus marah?" lanjut Anwar Abbas.

"Ini isu agak berbahaya karena ini merusak citra pemerintah. Kalau seandaikan mereka dapat dari korupsi emang pantas itu ya (merusak citra pemerintah)," tandasnya. []

SANCAnews – Laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) yang disetorkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup mencengangkan masyarakat.

Sebab, ada sejumlah menteri yang memiliki harta kekayaan fantastis selama menjadi menteri.

Menyikapi hal tersebut Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menyampaikan, meningkatnya harta kekayaan pejabat negara bisa dari banyak faktor salah satunya bisnis sampingan mereka yang bisa menjadi pemicu meningkatkan harta kekayaan mereka.

"Jadi itu harus dipelajari, jadi jangan cepat curiga. Kalau bagi saya, ya memang mengejutkan. Tetapi nilai kekayaan orang itu banyak sebabnya. Kalau seandainya dia pegang saham, misalkan saham-saham tertentu naik, kalau naik apa sebabnya kalau turun kan tidak ada yang turun,” ucap Anwar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/9).

Tokoh Muhammadiyah ini meminta agar pemerintah membentuk suatu tim yang netral untuk melakukan pemeriksaan secara detail dari mana sumber harta kekayaan pemerintah.

Sampai saat ini, masyarakat menilai seperti tidak masuk akal di tengah situasi sulit akibat pandemi ini, harta kekayaan pejabat malah meningkat tajam.

"Jadi kalau bagi saya supaya tidak menjadi fitnah ya, harusnya ada satu tim mempelajari, mengklarifikasi dan memverifikasi supaya ini tidak menjadi isu liar. Kalau ada yang naiknya seribu persen, ya mungkin ada sebab-sebabnya,” ujarnya.

Menurutnya, langkah paling bijak agar tidak berpolemik dan merusak citra pemerintah di mata masyarakat, harus membentuk tim khusus.

Tujuannya, untuk memverifikasi harta kekayaan para pejabat agar tidak ada isu tersebut tidak berkembang liar.

"Supaya tidak menjadi bola liar dan supaya tidak menjadi isu yang negatif dan supaya tidak ada fitnah menurut saya harus ada tim yang menjelaskan kenapa? Kan juga bisa karena faktor lain penyalahgunaan jabatan kan juga bisa ya,” katanya.

"Kenapa duitnya bertambah karena ada duit pemerintah yang dia korup. Tapi pertanyaannya betulkah? Itu kan perlu diselidiki tuh,” imbuhnya menutup. []

SANCAnews – Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin santer dikabarkan bakal menjadi Jurubicara Presiden Joko Widodo menggantikan Fadjroel Rachman.

Fadjroel Rachman akan mendapat tugas baru sebagai Dutabesar RI untuk Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan dan berkedudukan di Kota Nur-Sultan.

Namun begitu, pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai bahwa Ali Mochtar Ngabalin bukan orang yang tepat untuk didudukan sebagai jubir presiden.

"Mohon maaf Ali Mochtar Ngabalin adalah sahabat saya, tetapi dia tidak tepat pada posisi jurubicara," ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa siang (14/9).

Salah satu alasan Ali Ngabalin tidak pas menjadi jurubicara, kata Emrus, adalah soal pemilihan diksi kata dalam menyampaikan pendapat di ruang publik yang selalu berujung pada polemik.

"Saya mengatakan dia belum pas di posisi itu karena pilihan diksi yang dia gunakan. Karena kalau jadi jurubicara presiden harus matang secara komunikasi," katanya.

Lanjut Emrus, jangankan menjadi jurubicara untuk Presiden Jokowi, Ali Mochtar Ngabalin bahkan sudah tidak pas pada posisinya saat ini di KSP.

Ali Mochtar Ngabalin belakangan menjadi sorotan setelah mengomentari artikel berita berjudul “Kata Rizal Ramli, Jokowi Lebih Layak Dipenjara Sebab Banyak Tebar Berita Bohong”.

Secara tersirat, Ali Ngabalin menyebut Rizal Ramli sebagai orang yang pendendam karena sakit hati yang dalam hingga ke sumsum tulang belakang.

“Nafsunya melebihi akal sehat dan yang tertinggal dalam otaknya hanya septic tank tunggu waktunya karena sudah bau tanah. Waktu menjabat nggak tahu prestasi apa yang dibuat, akhirnya dipecat OMG,” tutur Ali Ngabalin lewat Twitter pribadinya, Senin (13/9). []

SANCAnews – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin disebut alami gangguan jiwa lantaran sikapnya yang kontroversial di hadapan publik.

Ahli Hukum Tata Negara, Refly mengatakan bahwa sebenarnya jabatan Ngabalin hanyalah sebagai tenaga ahli kedeputian yakni sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP).

Artinya, kata Refly, jabatan yang diemban Ngabalin tidak terlalu penting di kursi pemerintahan.

“Ngabalin ini jabatannya hanyalah tenaga ahli kedeputian. Dan ternyata jabatan Ngabalin setelah pasang badan sana sini hanyalah tenaga ahli kedeputian, bahkan deputi saja tidak apalagi jabatannya sekelas menteri,” kata Refly Harun, dikutip Hops.id dari saluran YouTube miliknya pada Selasa, 14 September 2021.

Menurut Refly, Presiden Jokowi ‘kejam’ terhadap Ngabalin lantaran hanya memberikan jabatan di level kedeputian.

Padahal Ngabalin telah banyak berkorban dengan melakukan segala cara yakni dengan menempel banyak orang di lingkaran Istana, bahkan menyerang lawan politik Istana melalui pernyataannya di hadapan media.

“Termasuk kejam juga Presiden Jokowi, orang sudah berkorban, nempel banyak orang, sudah diserang kiri kanan tapi jabatannya ya rendah-rendah saja bukan jabatan yang tinggi. Bukan di bawah presiden, bukan di bawah menteri, tapi di bawah deputi,” ungkapnya.

Soal Ngabalin gangguan jiwa

Akan tetapi, Ngabalin justru disinyalir dan disebut mengalami gangguan kejiwaan ketika dirinya mengatakan setiap orang yang mengkritik atau menyerang Presiden Jokowi sebagai orang yang sakit hati.

Ngabalin dianggap mengalami gangguan kejiwaan karena telah banyak berkorban namun tak memperoleh jabatan bergengsi dari Istana.

“Tapi memang dalam banyak kesempatan, Ngabalin selalu mengatakan bahwa kita, orang yang menyerang Presiden Jokowi itu adalah orang yang sakit hatinya mendalam,” tutur Refly.

“Justru ketika orang menyebutkan itu terus-menerus, malah jangan-jangan sebaliknya, problem psikologinya di dia karena dia merasa ‘Kok saya ini sudah pasang badan tapi kok tidak diberikan jabatan yang tinggi?’,” sambungnya.

Refly Harun mengatakan, tak selamanya jabatan dapat membahagiakan orang yang menerimanya. Sebaliknya, semakin seseorang memperoleh jabatan justru akan membuatnya iri karena sikap membandingkan dengan rekan-rekannya yang memperoleh jabatan lebih bergengsi.

“Jangan salah, makin kita mendapatkan fasilitas jabatan, maka kita akan membandingkan dengan rekan-rekan kerja kita di samping-samping kiri kanan. Jadi kita tidak punya jabatan malah jadi lebih bagus,” imbuhnya. (hops)

SANCAnews – Salah satu dari banyak pihak yang mengecam pernyataan Ngabalin terhadap Rizal Ramli adalah Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie.

Jerry malah balik melabeli Ngabalin sebagai orang yang tak berpendidikan, karena tidak memiliki etika.

Cemoohan yang dilontarkan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin kepada Menko Ekuin era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli, dikecam banyak pihak.

Pasalnya, pernyataan Ngabalin malah bersifat ejekan yang tak mendidik ketika Ngabalin menanggapi kesediaan Rizal Ramli membantu menyelesaikan masalah keuangan PT Garuda Indonesia Persero (Tbk) dengan syarat mengubah Presdiential Threshold menjadi 0 persen.

Ngabalin menyebut isi otak Rizal Ramli hanya septic tank, dan melabeli Rizal Ramli sebagai orang yang menyimpan dendam kepada Pemerintah Jokowi lantaran kena pecat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu dari banyak pihak yang mengecam pernyataan Ngabalin terhadap Rizal Ramli adalah Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie.

Dirinya malah balik melabeli Ngabalin sebagai orang yang tak berpendidikan, karena tidak memiliki etika.

“Saya lihat bahasa bang Ngabalin kayak tak beretika dan punya sopan santun. Kayaknya waktu di kuliah tak belajar etika dan tata krama. Atau hanya banyak belajar tata boga?” ketus Jerry dalam sambungan telpon, Senin sore (13/9).

Di samping itu, Jerry mengaku heran dengan posisi dan peranan Ngabalin di KSP. Sebabnya, sejauh ini dia hanya sering tampil ke media dengan gaya komunikasi yang mirip dengan pendengung alias buzzer.

“Nah, bahasa ini seperti gaya para buzzer yang menyerang RR, orang hebat kok di bilang Septic Tank. Otak Nagbalin dan Rizal Ramli beda antara langit dan bumi,” ucap Jerry.

“Orang kalau cerdas lingiustik verbal bahasa polite (sopan) dan juga santun,” tegasnya. [pojoksatu]