SANCAnews.id

SANCAnews – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Aria Bima mengatakan, internal partai sedang fokus menangani isu hoaks terkait kesehatan sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Hal ini disampaikannya usai PDIP sempat menjadi perbincangan di kalangan internal Partai Demokrat (PD) karena tak memberi ucapan ulang tahun ke-20 ke PD.

"Fokus pada isu internal sensasional tentang kesehatan Ibu Mega, memungkinkan partai kelupaan terhadap masalah lain. Suatu hal yang bisa dimaklumi," ujar Aria kepada wartawan, Jumat (10/9/2021) malam.

Aria meminta PD tidak perlu sensitif. Dia meminta absennya PDIP mengucapkan ultah ke PD tidak perlu dianggap pelanggaran etika politik.

"Partai itu organisasi, bukan pribadi, tidak perlu sensitif hanya karena tidak mengucapkan ultah. Namun kelupaan semacam itu, tidaklah perlu bikin jadi lebay segala. Lupa tidak serta merta bisa diartikan dengan dilupakan sebagai sesama komponen politik," ucapnya.

"Demokrat adalah organisasi dewasa dan tidak mengucapkan ultah bukan pelanggaran etika politik," lanjut Aria.

Ia mengajak semua pihak untuk memikirkan solusi terkait permasalahan pandemi yang kini tengah dihadapi Indonesia. Dia menyebut perjalanan masih panjang untuk mencapai pemulihan.

"Kita mesti terus bersama dalam menghadapi Covid dan pembenahan ekonomi. Jalan masih panjang dan tidak usah terlalu terganggu dengan kerikil yang banyak di sana-sini," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat (PD) merayakan hari jadi ke-20 kemarin. Berbagai elemen dari partai politik, pemerintah pusat, hingga daerah mengucapkan ulang tahun.

Mulai Gerindra, PKS, bahkan NasDem, PAN, PKB, dan Golkar mengucapkan selamat lewat video. Namun PPP dan PDIP tidak terlihat dalam video cuplikan ucapan itu.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkap hal itu sempat menjadi perbincangan di internal Partai Demokrat.

Awalnya Kamhar menyebut sebetulnya Partai Demokrat tidak bermasalah dengan partai manapun termasuk PDIP. Dia menyebut Partai Demokrat menghargai perbedaan.

"Partai Demokrat tidak ada masalah dengan partai manapun termasuk PDIP," kata Kamhar saat dihubungi, Jumat (10/9/2021).

Namun demikian, Kamhar menyebut pihaknya menyayangkan ketika PDIP tidak memberikan ucapan hari jadi Partai Demokrat. Sikap PDIP itu, kata dia, juga sempat ramai diperbincangkan di grup WhatsApp pengurus Partai Demokrat.

"Kami tentu menyangkan tak adanya ucapan dari PDIP. Di grup WhatsApp pengurus DPP PD juga ramai mempertanyakan ini ketika pimpinan partai-partai lain telah diputarkan video ucapan selamatnya," ucapnya. (lawjustice)

SANCAnews – Anggota Komisi X F-PAN Zainuddin Maliki menyoroti anggaran Rp 6,5 miliar untuk merenovasi ruang kerja Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim dan staf khusus Menteri.

Zainuddin meminta Nadiem peka atas kesulitan yang masih dihadapi penyelenggara pendidikan di masa pandemi ini.

"Semestinya Menteri Nadiem lebih peka mengenai kesulitan berbagai organisasi dan lembaga penyelenggara pendidikan di tengah pandemi COVID-19," kata Zainuddin kepada wartawan, Jumat (10/9/2021).

Zainuddin menilai seharusnya anggaran itu diprioritaskan untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dia meminta Nadiem bijak menggunakan anggaran.

"Oleh karena itu, seharusnya yang lebih diprioritaskan adalah pemberian BOS reguler kepada sekolah-sekolah yang siswanya kurang dari 60 daripada merenovasi ruang kerjanya," ujarnya.

"Menteri Nadiem Makarim harus lebih bijak dalam menetapkan prioritas alokasi anggaran pendidikan. Seharusnya lebih diarahkan untuk meringankan beban masyarakat menghadapi dampak COVID-19," ujarnya.

Lebih lanjut, Zainuddin juga meminta Nadiem turun langsung ke lapangan untuk melihat sulitnya tantangan lembaga pendidikan bertahan di tengah pandemi ini. Dia menyebut dampak berat akibat pandemi dialami banyak lembaga pendidikan.

"Dengan sering turun ke lapangan dan bersedia mendengar masukan dari berbagai pihak, seperti dari berbagai organisasi penyelenggara pendidikan, akan lebih mudah menetapkan prioritas alokasi anggaran pendidikan dengan benar," tuturnya.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menyiapkan anggaran Rp 6,5 miliar untuk renovasi ruang kerja Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim hingga ruang kerja stafsus Menteri. Renovasi itu dilakukan untuk menindaklanjuti Perpres 62 Tahun 2021.

Dilihat detikcom situs Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Jumat (10/9/2021), tender dilakukan untuk penataan ruang kerja dan ruang rapat gedung A Kemendikbud-Ristek. Satuan kerja dalam tender tersebut merupakan Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Adapun nilai pagu paket yang tertulis di situs LPSE itu senilai Rp 6,5 miliar. Sedangkan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 5.391.858.505,00 (Rp 5,3 miliar).

Penjelasan Kemendikbud-Ristek

Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud-Ristek Anang Ristanto menjelaskan soal penggabungan unsur ristek ke Kemendikbud.

"Renovasi yang dilakukan pada keseluruhan lantai 2 Gedung A Kemendikbud-Ristek merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 yang mengamanatkan penggabungan unsur riset dan teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal ini menyebabkan adanya perubahan struktur organisasi dan penambahan pimpinan tinggi madya/pejabat eselon I staf ahli Menteri sebanyak lima orang. Renovasi dilakukan untuk menyiapkan ruangan bagi para pejabat baru beserta tim kerjanya, sekretariat tata usaha pimpinan, ruang kerja staf khusus Menteri, serta ruangan Menteri," ujar Anang dalam keterangan tertulis.

Anang menyebut penataan ruangan di lantai 2 Gedung A Kemendikbud-Ristek ini untuk menghadirkan lingkungan kerja yang aman sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, Anang menyebut ruang kerja Menteri sudah lama tak direnovasi.

"Berdasarkan data Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, renovasi pada lingkungan Gedung A terakhir kali dilakukan untuk memperbaiki ruangan perpustakaan yang berada di lantai 1 pada 2016. Serta pembongkaran relief di Plaza Insan Berprestasi pada 2019. Sedangkan renovasi pada ruangan kerja Menteri dan para staf ahli sudah lama tidak dilakukan," ujar Anang. []

SANCAnews – Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang meminta kader untuk solid dan mengikuti aturan partai merupakan penegasan bahwa kepentingan partai adalah segala-galanya.

"Bagi PDIP, partai harus di atas segala-galanya. Tak boleh ada kader, siapa pun itu, setinggi apa pun jabatan politiknya harus tunduk dan patuh pada fatsoen politik partai. Ini warning bagi kader PDIP yang saat ini jadi pejabat," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu pagi (11/9).

Menurut Adi, Megawati ingin menegaskan bahwa semua harus tunduk pada fatsun politik, sekalipun itu Presiden Jokowi.

"Semuanya. Di PDIP partai dan ketua umum di atas segala-galanya," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Sebetulnya pesan Megawati baik buat partai karena pejabat publik yang berasal dari PDIP dahulu bukan siapa-siapa. Mereka dibesarkan oleh PDIP.

"Ini bagus agar kader PDIP yang jadi pejabat publik sadar bahwa mereka bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Mereka besar dan hebat karena PDIP," demikian Adi Prayitno.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya meminta kader untuk solid dan patuh terhadap aturan partai. Ditegaskan Mega, jika kader tidak ingin mengikuti aturan partai lebih baik keluar dari PDIP.

"Harus solid menyatukan diri dengan partai. Harus ikut aturan partai. Bagi yang tak mau silahkan mundur dari partai," tegas Megawati saat memberi arahan di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/9). []

SANCAnews – Tangisan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto agar Megawati Soekarnoputri mau tampil ke publik menempis isu sakit dinilai wajar. Sebab jika presiden kelima RI itu sakit, maka secara otomatis partai banteng moncong putih bisa "goyang".

"Kelihatanya sebagai partai penguasa dan sedang banyak masalah. Isu kesehatan Mega menjadi sangat penting bagi Hasto maupun PDIP. Karena mereka tahu, kalau Megawatinya kenapa-napa, maka PDIP bisa pecah dan akan jadi lemah," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (11/9).

Atas dasar itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai bahwa sikap Hasto yang menangis saat menghadap Megawati cukup beralasan. Mega harus tampil ke publik untuk memastikan bahwa kondisi kesehatannya baik-baik saja. 

"Karena jika tidak tampil ke publik, maka isu dan spekulasi yang akan menyudutkan PDIP akan menjadi kebenaran," demikian Ujang Komarudin.

Megawati yang sebelumnya dikabarkan dirawat di rumah sakit, sempat membuat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto emosi dan sedih. Itu diceritakan Megawati saat membuka Sekolah Kader PDIP dalam program training of trainer (ToT) untuk Kader Madya secara virtual, Jumat kemarin (10/9).

"Pak Hasto pun waktu setelah (kabar) beredar, datang kepada saya, sampe nangis-nangis. Saya bilang, kenapa mesti nangis? Orang itu tahu kalau itu nggak benar, kamu toh ketemu saya sendiri," kata Mega. []