SANCAnews.id

SANCAnews – Kemunculan Megawati Soekarnoputri dalam acara yang digelar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya menepis kabar yang sempat beredar bahwa presiden kelima RI itu sedang dalam keadaan koma.

Dalam klarifikasinya, Mega bahkan menyebut bila Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sempat memohon sembari menangis agar Ketua Umum PDIP itu bisa tampil di depan publik.

Berkenaan dengan kabar negatif yang menerpa pimpinan partai pemenang pemilu 2019 ini, aktivis Papua  Natalius Pigai turut bersuara.

Sama halnya dengan Megawati, Pigai mengaku kerap diserang dengan kabar hoax. Bahkan lebih parah dari Megawati, mantan Komisioner Komnas HAM yang terkenal kritis terhadap pemerintahan ini beberapa kali dikabarkan meninggal dunia.

"Saya dikatakan meninggal dunia, ada puluhan media beritakan kematian saya. Namun saya abaikan sebagai konsekuensi dari pilihan membela orang-orang lemah," kata Pigai kepada redaksi, Sabtu (11/9).

Sebagai tokoh yang "berpengalaman" menghadapi kabar hoax, Pigai pun berharap kepada Megawati untuk tetap tabah.

"Semoga Ibu Mega sehat dan umur panjang, serta tidak tersinggung dengan pemberitaan. Saya doakan Ibu Mega, tapi soal kritik tetap jalan terus," tandasnya. (rmol)

SANCAnews – Publik diminta realistis saat membahas kelanjutan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Terutama melihat keadaan bangsa dan negara Indonesia saat ini yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19.

Sejak pandemi Covid-19 melanda tanah air, terjadi perubahan mendasar keuangan negara Indonesia. Sehingga konsentrasi pemerintah terfokus pada kesehatan dan ekonomi serta sosial maupun politik.

"Postur APBN dari tahun 2020 sampai rancangan APBN 2022, fokusnya pun masih terkait penanganan pandemi COVID-19," ujar anggota DPD RI Agustin Teras Narang, usai menjadi pembicara dalam dialog virtual bertema "Suara IKN dari Senator Kita", Jumat (10/9).

Selain itu, lanjut Senator Kalimantan Tengah itu, sampai akhir 2021, total utang pemerintah mencapai Rp 7.252 triliun.

Sementara anggaran negara sendiri sudah tersedot untuk membayar bunga utang yang mencapai Rp773,3 triliun. Angka itu kemungkinan akan terus melejit sampai pada 2022. Apalagi ada kemungkinan pemerintah akan menambah utang sekitar Rp 1.000 triliun.

"Data lonjakan utang dalam tiga tahun terakhir ini bisa menciptakan jebakan utang yang berbahaya. Jadi, mempertimbangkan anggaran dan dikaitkan dengan utang negara ini, maka kita harus mengambil sikap berhati-hati (soal IKN)," papar Teras.

Selain itu, ada faktor lain yang juga perlu diperhatikan dan dicermati terkait IKN. Yaitu terkait payung hukum.

Pasalnya, sepanjang yang diketahuinya, dua kabupaten yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, juga belum sepenuhnya siap. Di mana penetapan Ibu Kota Negara menjadi Daerah Khusus Ibu Kota juga sampai saat ini belum diputuskan.

Lanjut Teras, wilayah yang menjadi Ibu Kota Negara ini, akan terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur, sehingga memerlukan payung hukum.

Ditambah lagi, pendekatan ke elemen masyarakat dan peningkatan kualitas SDM untuk mendukung Ibu Kota Negara itu terkesan belum berlangsung baik.

"Jadi, saya menilai persiapan pemindahan Ibu Kota Negara ini, belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Itulah kenapa saya mengajak semua pihak realistis melihat keadaan bangsa dan negara Indonesia sekarang ini, jika ingin menyoroti kelanjutan pemindahan Ibu Kota Negara," demikian Teras Narang.

Turut hadir dalam dialog virtual "Suara IKN dari Senator Kita" antara lain anggota DPD RI dari Kalimantan Selatan Habib Aburrahman Bahasyim serta dari Senator Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni. (rmol)

SANCAnews – Aktivis hak asasi manusia (HAM) Natalius Pigai blak-blakan mengungkapkan keheranan atas maraknya pejabat negara yang bebas carter pesawat pribadi untuk melakukan kunjungan kerja.

Hal tersebut diungkapkan mantan Komisioner Komnas HAM melalui cuitan di akun Twitter pribadinya.

Natalius Pigai mengungkapkan, bahwa aparatur sipil negara (ASN) di eranya tidak menganggarkan untuk carter pesawat.

“Saya 18 tahun jadi PNS/ASN (Stafsus Menteri, Pejabat Fungsional, Struktural dan Pimpinan Luar Negeri. PAGU SPPD tidak ada carter Pesawat,” jelas Natalius Pigai dikutip GenPI.co, Kamis (9/9).

Menurut Natalius Pigai, hanya era kepemimpinan Jokowi saja, pejabat bebas melakukan carter pesawat menggunakan anggaran negara.

“Hanya zaman Joko Widodo, pejabat bisa carter pesawat ke seantero Negeri. Jika, Jakarta-Pangandaran boleh karena dekat dan Murah, tapi ke luar Jawa?” ungkap Natalius Pigai.

Oleh karena itu, Natalius Pigai mendesak badan pemeriksa keuangan (BPK) untuk mengusut dan memeriksa.

“Rezim @Jokowi berpotensi amoral. @bpkri periksa!” tegas Natalius Pigai.

Aturan carter pesawat bagi pejabat saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK/05/2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bag Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Ada pun pejabat negara yang diperbolehkan menggunakan kelas bisnis adalah Ketua atau Wakil Ketua DPR, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK.

Menteri atau pejabat setingkat menteri; Gubernur dan wakil gubernur; bupati atau walikota; ketua atau wakil ketua atau anggota komisi; pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara. (fajar)

SANCAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sebanyak 70,3 persen pejabat negara mengalami kenaikan harta kekayaan selama pandemi Covid-19. Hal ini lantas menjadi sorotan publik, salah satunya harta kekayaan milik Menteri Koordinator Bidang Kemaritinan dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan yang naik sekitar Rp 67.747.603.287 atau Rp 67,7 miliar.

Hal ini diketahui dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam laman http://www.elhkpn.kpk.go.id/ pada 2020-2019 yang dilaporkan secara periodik. Berdasarkan laporan periodik 2020 yang disampaikan pada 25 Maret 2021, total harta Luhut saat ini mencapai Rp 745.188.108.997 atau Rp 745 miliar.

Sementara itu pada 2019 lalu, harta yang dilaporkan Luhut dalam LHKPN sebesar Rp 677.440.505.710 atau Rp 677 miliar. Harta Luhut pada periodik 2020-2019 mengalami kenaikan sekitar Rp 67,7 miliar.

Berdasarkan laporan periodik pada 2020, Luhut tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Bogor, Jakarta Timur, Kota Bandung, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir dan Simalungun. Total harta tidak bergerak milik Luhut mencapai Rp 244.019.517.000 atau Rp 244 miliar.

Luhut juga tercatat memiliki harta bergerak atau alat transportasi berupa mobil Isuzu Panther 2006, Rp 60.000.000; mobil Lexus LS 460 AT 2016, Rp 1.500.000.000; motor Honda Solo 2015, Rp 7.450.000; mobil Toyota Alphard 3.5 Q AT 2016, Rp 900.000.000 dan motor Honda Solo 2020, Rp 17.647.000. Total harta transportasi milik Luhut senilai Rp 2.485.097.000.

Selain itu, Luhut juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 3.382.794.000. Dia juga tercatat memiliki surat berharga sejumlah Rp 106.164.485.850. Sementara itu, Luhut juga tercatat miliki kas dan setara kas senilai Rp 194.009.888.867.

Tetapi Luhut tercatat memiliki piutang senilai Rp 12.000.000.000. Sehingga, kini total kekayaan Luhut Binsar Pandjaitan senilai Rp 745.188.108.997. (jawapos)