Latest Post



SANCAnews – Penerapan sekolah hingga kuliah virtual hingga saat ini masih dijalankan di beberapa daerah di Tanah Air selama pandemi COVID-19. Bahkan, kisah lucu dan mengharukan kerap beredar di media sosial selama sekolah via zoom mulai dari jenjang SD hingga perkuliahan.

 

Kini, kisah mengharukan kembali terjadi saat sekolah virtual yang diunggah oleh wanita bernama Nandini Catra Nabilah. Di akun TikTok pribadinya, ia membagikan kisah dosennya bernama Edi Prasetyo Nugroho yang selalu menonaktifkan kamera zoom selama perkuliahan.

 

"Punya dosen yang dari awal perkuliahan nggak pernah on cam. Tapi, beliau sempat bilang di pertemuan pertama perkuliahan yang intinya 'ambillah ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan sia-siakan waktu kalian karena mungkin saya tinggal menunggu waktu dipanggil oleh yang maha kuasa," bunyi tulisan di video tersebut.

 

Dalam ceritanya, Dini menyebut bahwa dari awal perkuliahan, dosennya tersebut tidak pernah mengaktifkan kamera zoom. Hal itulah yang membuat dirinya dan teman-teman selalu penasaran dengan dosen yang bersangkutan.

 

Pasalnya, si dosen disebut tidak pernah membeberkan secara detail mengapa dirinya selalu menonaktifkan kamera zoom miliknya selama perkuliahan. Hingga kemudian, pada suatu hari saat perkuliahan berlangsung, dosen tersebut tak sengaja mengaktifkan kamera zoom-nya.

 

Dalam video yang diunggah, tampak dosen itu ternyata dalam keadaan sakit. Selang alat bantu pernapasan tampak menempel di wajahnya saat perkuliahan berlangsung. Tak ayal, Dini dan teman-temannya sontak terkejut melihat keadaan dosen mereka tersebut.

 

"Ternyata selama ini Bapak Edi sakit. Mungkin ini alasan dari beliau off cam supaya mahasiswanya tidak terfokus pada keadaannya di sana. Beliau nggak pernah mengeluhkan soal kondisinya dan tetap semangat mengisi perkuliahan," bunyi lanjutan tulisan di video TikTok itu.

 

Malu dan kasihan merupakan hal yang dirasakan oleh Dini saat mengetahui bahwa selama ini dosennya itu ternyata tidak melupakan tugasnya sebagai pengajar meski dalam kondisi sakit. Bahkan, ia pun mengaku merasa malu lantaran kerap malas belajar jika membandingkan dirinya dengan perjuangan dosen Edi tersebut.

 

Kisah dosen itu seakan menampar Dini yang mengaku kerap mengeluh selama menjalani perkuliahan secara daring. Kini, semenjak dibagikan di TikTok pada Kamis (9/9/2021), video itu ramai diperbincangkan publik Tanah Air.

 

Banyak yang terharu dan memuji dosen yang bersangkutan lantaran tidak melupakan tugasnya sebagai dosen meski dalam kondisi sakit. Tidak hanya itu saja, sejumlah warganet juga turut mendoakan dosen Edi tersebut agar diberi kesembuhan.

 

Terlepas dari itu, video tersebut telah dilihat 4,1 juta kali dan disukai 851.5oo pengguna TikTok. Beragam tanggapan dilontarkan warganet, mulai dari komentar haru hingga memuji dosen tersebut.

 

"Kok aku sedih. Semoga bapak dosennya sehat terus," tulis @Olive.

 

"Pak Edi, lelahmu jadi saksi. Usahamu jadi bakti. Dalam sakitmu masih sempat mengabdi. Membagi ilmu untuk kami, terima kasih," sahut @ayomsattt.

 

"Panjang umur bapak dosen yang baik hati huhu. Semoga cepat sembuh bapak baik," timpal @1safirausman. (kumparan)




 

SANCAnews – Presiden Jokowi sejak lama menegaskan tidak setuju dengan wacana masa jabatan presiden maksimal tiga periode.

 

Menurut Wakil Ketua MPR dari PKS Hidayat Nur Wahid menilai isu tiga periode masa jabatan presiden sebenarnya sudah case closed, tapi tetap ada yang menggorengnya.

 

"Menurut kami sudah case closed, tapi kan masih ada saja yang mengompori untuk membuka hal itu. Kalau menurut saya case closed, menurut Bang Fadjroel case closed, tapi yang mengompori ada saja," kata Hidayat dalam diskusi bertajuk "Amandemen UUD 1945 Untuk Apa?" secara virtual, Sabtu (11/9/2021).

 

Pimpinan MPR tidak memiliki agenda mengamandemen UUD 1945 yang menjadi dasar pengaturan masa jabatan presiden.

 

Lagipula amandemen UUD 1945 bukan domain pimpinan MPR, melainkan anggota MPR. Pimpinan MPR domainnya menyelenggarakan paripurna sesuai dengan legislasi yang berlaku, kata Hidayat.

 

"Jadi yang disampaikan bukan pimpinan MPR berkehendak, atau pimpinan MPR mengusulkan, tapi mungkin Pak Bamsoet (Ketua MPR RI) menyampaikan perkembangan yang terjadi di MPR di mana MPR melaksanakan amanah MPR sebelumnya yang merekomendasikan melakukan kajian," ujarnya.

 

MPR periode sekarang melaksanakan amanah periode sebelumnya yaitu kajian terkait sistem tata negara untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara.

 

Kajian tersebut berjalan dengan tetap memperhatikan dua fraksi yang tidak setuju dengan amandemen tapi setuju dengan adanya PPHN namun tidak melalui amandemen melainkan melalui UU saja. Salah satu fraksi yang tidak setuju yaitu PKS.

 

"Kajian itu dikelola di badan pengkajian di salah satu alat kelengkapan MPR yang diketuai Pak Djarot Syaiful Hidayat di bawah koordinasi Wakil Ketua MPR Pak Syarifuddin Hasan dan kemudian mereka laporkan kajian itu ke pimpinan MPR dan saya kira laporan itu yang disampaikan oleh ketua MPR kepada pak presiden di Istana Negara menyampaikan perkembangan pelaksanaan rekomendasi MPR sebelumnya berupa kajian terhadap GBHN ini." (suara)



 

SANCAnews – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak efektif.

 

Menurutnya, Konsep Pembangunan Lima Tahun (PELITA) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) pada masa pemberintahan Presiden ke-2 Soeharto masih lebih baik.

 

“Jika dibandingkan dengan progam RPJMN saat ini, maka program REPELITA dan PELITA besutan mendiang Presiden Soeharto lebih mumpuni,” ujar Jerry Massie dalam keterangannya, Jumat (10/9).

 

Dirinya juga menilai bahwa Presiden Soeharto pantas menyandang gelar Bapak Pembangunan.

 

Sebab, menurut Jerry, Orde Baru berhasil memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

 

“Program ini dari 1969 sukses. Bayangkan saja, inflasi kita pada tahun 1967 sekitar 600 persen dan turun sampai 10 persen pada 1969-1970,” katanya.

 

Jerry juga mengungkapkan bahwa strategi dan desain tersebut digagas oleh Begawan Ekonomi Widjojo Nitisastro dan juga mantan Menteri Keuangan 3 periode Ali Wardhana.

 

Selain itu, menurutnya, ada pula tim ekonomi era Soeharto yang berhasil membuat ekonomi tanah air menjadi yang terbaik di Asia.

 

“Ada nama-nama Radius Prawiro, JB Sumarlin, sampai Ma'rie Muhammad. Saat itu, orang di kabinet menguasai bidang dan menguasai masalah. Bahkan memumpuni secara empiris,” katanya.

 

Dirinya juga mengungkapkan bahwa Soemitro Djojohadikoesoemo, ayahanda Prabowo Subianto dua kali masuk kabinet yakni zaman Soekarno dan Soeharto.

 

“Beliau pun dibujuk balik Indonesia lantaran sudah berdomisili di luar. Lalu menteri Ristek B.J. Habibie, dia pun di transfer dari Jerman. Dia salah satu ilmuwan terkemuka di Jerman kala itu,” katanya.

 

Bahkan, menurut Jerry, kala itu ada pula nama Emil Salim dan Jenderal TNI Purn LB Moerdani yang juga ikut diboyong dari Korea Selatan, “Jadi, mereka bekerja tanpa tekanan parpol,” tuturnya. (genpi)


 

SANCAnews – Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur akan dilanjutkan. Pemerintah juga terus menyusun pembiayaan untuk pembangunan ibu kota baru.

 

Saat ini kementerian yang mengalokasikan dan menyusun anggaran untuk pembiayaan ibu kota baru yakni Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bappenas telah menganggarkan 3,8 persen dari pagu anggaran 2022 untuk persiapan pemindahan ibu kota baru.

 

Bappenas Anggarkan Rp 52,78 M untuk Pemindahan PNS ke Ibu Kota Baru di Kaltim

 

Dalam pagu anggaran Kementerian PPN/ Bappenas untuk 2022 yang ditetapkan sebesar Rp 1,37 triliun, 3,8 persen anggaran itu akan dialokasikan untuk belanja modal. Persenan yang setara dengan Rp 52,78 miliar itu, salah satunya dianggarkan untuk persiapan pemindahan PNS ke ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim).

 

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI mengatakan, belanja modal Rp 52,78 miliar tersebut salah satunya akan digunakan untuk dukungan pemutakhiran fasilitas integrated digital workingspace-flexi untuk persiapan pegawai pindah ibu kota negara (IKN). Namun dia tidak menjelaskan secara detail mengenai rencana anggaran tersebut.

 

Suharso memastikan rencana pemindahan ibukota Indonesia tetap akan dilanjutkan. Rencana tersebut menurutnya sudah masuk dalam Rencana Kerja Bappenas 2022.

 

Kemenkeu Petakan Pemanfaatan Aset Kementerian dan Lembaga di Jakarta

 

Direktur Barang Milik Negara, Encep Sudarwan mengatakan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu terus mengkaji terkait pemanfaatan aset negara di kementerian dan lembaga yang ada di Jakarta. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk menyesuaikan pemanfaatan aset dengan tata ruang di Jakarta.

 

"Sedang kaji aset ini bagusnya diapain, mekanismenya apa, investornya dari mana, dan berapa kira-kira perolehan rupiahnya. Ini sedang dikaji terus karena ada ribuan dan kami koordinasi dengan Pemprov DKI tentang tata ruang, karena harus sinkron kami jadiin apa nanti tata ruang di DKI jadi apa," kata Encep dalam diskusi virtual.

 

Dia mengakui prosesnya memang terkendala karena COVID-19. Namun tetap berjalan sampai saat ini. Pihaknya telah memetakan pemanfaatan aset masing-masing kementerian dan lembaga sebaiknya dijadikan apa setelah ditinggal ke ibu kota baru.

 

Belum Ada Kementerian atau Lembaga yang Resmi Serahkan Aset

 

Meski begitu, belum ada kementerian atau lembaga yang secara resmi menyerahkan asetnya. Sebab memang belum ada perpindahan ke ibu kota baru.

 

"Jadi dugaan kami nanti setelah kepindahan berlangsung, barulah pengguna barang akan diskusi dengan kami sebagai pengelola barang mengenai aset-aset yang mereka tinggalkan, itu juga enggak berarti kalau terjadi pemindahan, gini kita enggak bisa berasumsi secara pasti ketika pindahan maka pengguna enggak butuh," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban. (kumparan)



 

SANCAnews – Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais melontarkan pernyataan pedas terkait kondisi bangsa saat ini yang katanya sedang carut marut baik dari sisi sosial, ekonomi, politik, ekonomi, hingga hukum.

 

Amien Rais mengatakan dengan disahkannya Partai Ummat sebagai partai politik yang memiliki legalitas di muka hukum dan negara, maka partai yang didirikannya itu akan berusaha keras sekuat tenaga jiwa dan raga membuat demokrasi tidak merosot berubah menjadi oligarki politik dan oligarki ekonomi.

 

“Partai Ummat berusaha keras agar demokrasi kita tidak merosot berubah menjadi oligarki politik dan oligarki ekonomi. Pasalnya oligarki hanya menghasilkan sebagian rakyat yang terinjak-injak martabatnya dan didera dengan kemiskinan yang memilukan,” kata Amien Rais Amien di kanal YouTube Amien Rais Official, Sabtu (11/9/2021).

 

Dikatakan, kaum oligarki saat ini makin lama makin kuat mencengkeram Republik Indonesia.

 

“Sesungguhnya bangsa ini tengah menghadapi masalah sosial, ekonomi, politik, ekonomi, hukum bahkan moral di negara kita, dewasa ini sesungguhnya semakin berat. Karena cengkeraman oligarki politik dan ekonomi serta himpitan mafia di segala bidang kehidupan itu justru semakin berat,” tegasnya.

 

Dalam tausyah tersebut, Mantan Ketua MPR RI menyerukan kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Ummat bahwa perjuangan memang memerlukan keteguhan, kesabaran akan menghadapi berbagai macam cobaan, ujian, godaan yang sifatnya segala macam.

 

“Jadi marilah, saudara-saudaraku semua pengurus atau pimpinan serta kader, anggota, simpatisan Partai Ummat hendaknya bersatu padu dan bekerja sama dengan anak-anak bangsa yang lain yang searah dengan tujuan kita, yang sudah dikatakan tadi oleh Ketua Umum, jangan sampai kita yang anak-anak bangsa tetap tidak pudar dan tidak padam kecintaannya kepada NKRI ini sampai kemudian melempem, kemudian menjadi tidak berhasil,” papar Amien.

 

Ia kemudian mengutip ungkapan bapak proklamator, Bung Karno. “For a Fighting Nation, There’s No Journey’s End”.

 

“Jadi bagi bangsa pejuang tidak ada kata berhenti. Terus saja istamiru, istimror terus sampai akhirnya Insya Allah kita mencapai kecemerlangan, kegemilangan, keberhasilan buat anak-anak bangsa semuanya. Bagi bangsa pejuang, tidak ada kata berhenti. Terus hingga meraih kegemilangan. Lawan kezaliman,” pungkasnya. (fajar)


SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.