SANCAnews.id

SANCAnews – Wakil Ketua MPR RI M Hidayat Nur Wahid menentang keras pernyataan mantan Menteri Agama Fahrurazi yang menyebut Bahasa Arab sebagai cara penyebaran radikalisme.

Dia mengingatkan ungkapan serapan dalam Pancasila sering diserap dari Bahasa Arab. Dengan begitu, dia menegaskan bahwa Bahasa Arab tidak terkait dengan radikalisme maupun terorisme.

"Apa mungkin Indonesia yang memerangi terorisme dan radikalisme akan mengajari anak-anak sekolah dan warga umumnya untuk menghafalkan dan mengamalkan Pancasila?" ujar HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid dalam siaran persnya, Jumat (10/9).

Dia pun menilai Pancasila banyak memakai kosakata dalam Bahasa Arab. Sementara Pancasila tetap menjadi dasar dan ideologi negara Republik Indonesia.

“Bukankah dalam Pancasila kata 'Adil' tetap ada dalam sila kedua dan kelima. Lalu kata 'rakyat' ada di sila keempat dan kelima, adab di sila kedua, serta hikmat, musyawarah, dan wakil di sila keempat. Padahal semua itu serapan dari bahasa Arab? katanya.

Menurut HNW, terorisme dan radikalisme pasti bertentangan dengan demokrasi yang simbolnya ada di Parlemen.

Sementara Parlemen di Indonesia yaitu MPR, DPR dan DPD, masih tetap mempergunakan istilah dasar semuanya serapa dari bahasa Arab. Yaitu, Majelis, Musyawarat, Dewan, Wakil, Rakyat, serta Daerah.

"Bukankah itu semua berasal dari bahasa Arab?" tegasnya.

Lebih lanjut, HNW mengatakan tuduhan dan framing tendensius tersebut patut ditolak dan dikritisi.

Selain tidak sesuai dengan fakta, tetapi juga karena framing negatif itu mendowngrade nilai-nilai dalam Pancasila dan kehidupan berdemokrasi dengan simbol Parlemennya.

“Jadi, apabila ada pernyataan memperbanyak Bahasa Arab disebut sebagai salah satu ciri penyebaran terorisme, disadari atau tidak itu bisa jadi bentuk 'teror' terhadap Pancasila dan Parlemen Indonesia yang banyak ungkapannya diserap dari Bahasa Arab,” tuturnya.

HNW menegaskan bangsa Indonesia menolak radikalisme dan terorisme. Namun, lanjut dia, hendaknya dilakukan dengan berbasiskan kebenaran, bukan framing apalagi Islamophobia.

Menurut dia perlu kritiki apabila penyebaran terorisme dikaitkan dengan penyebaran Bahasa Arab.

“Apakah OPM yang menteror kedaulatan NKRI di Papua itu berbahasa Arab? Atau Belanda/VOC yg menteror dan menjajah Indonesia ber-abad-abad itu juga berbahasa Arab?" kata dia.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) iti menambahkan banyak orang Arab non Muslim yang mempergunakan bahasa Arab.

Namun secara prinsip Bahasa Arab lebih dikenal sebagai bahasa AlQuran, kitab sucinya Umat Islam, dan bahasa Hadis-hadisnya RasuluLlah SAW.

HNW menyebut bahasa Arab juga digunakan di kegiatan-kegiatan bisnis internasional, sehingga banyak pebisnis dari mancanegara berusaha belajar bahasa Arab.

“Itu karena sekarang banyak negara Arab sebagai pemain utama dalam ekonomi global, sehingga banyak pebisnis bahkan mempelajari bahasa Arab,” pungkas HNW. (jpnn)

SANCAnews – Pernyataan pengamat militer, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, bahwa yang salah satu ciri-ciri teroris adalah orang yang menggunakan bahasa arab menuai kecaman dari masyarakat. Terutama umat Islam di Indonesia.

Publik menilai pernyataan Susaningtyas berlebihan dan mendorong adanya Islamofobia. Susaningtyas pun segera mengklarifikasi maksud dari pernyataannya tersebut. Menurut dia, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang dihormatinya. Terlebih Susan merupakan seorang muslim yang sejak kecil diajarkan mengaji dengan menggunakan bahasa Arab.

"Terkait dengan bahasa Arab. Tentu saya sangat respect dengan Bahasa tersebut. Ada perbedaan konteks bahasa Arab sebagai alat komunikasi resmi di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dengan penggunaannya sebagai bahasa sehari-hari dalam pergaulan suatu bangsa yang sudah memiliki bahasa nasional, seperti halnya bahasa kita bahasa Indonesia," ucap Susan saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/9).

"Dalam hal ini mohon maaf bila ada yang tidak sependapat dengan saya,” sambungnya.

Dia mengaku khawatir mengenai munculnya bibit terorisme di Indonesia seiring kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan. Atas dasar tersebut, pihaknya menyampaikan beberapa ciri-ciri terorisme yang muncul di Indonesia sebagai bentuk mendorong kewaspadaan masyarakat.

"Sebagai catatan memang saya pun sangat mengkhawatirkan terjadi glorifikasi menangnya Taliban di Afghanistan oleh sel-sel tidur terorisme di sini. Terkait hal ini tentu juga sudah sering dibahas oleh para ahli terorisme yang kita miliki, jadi bukan hanya saya saja,” tandasnya. []

SANCAnews – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Aria Bima mengatakan, internal partai sedang fokus menangani isu hoaks terkait kesehatan sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Hal ini disampaikannya usai PDIP sempat menjadi perbincangan di kalangan internal Partai Demokrat (PD) karena tak memberi ucapan ulang tahun ke-20 ke PD.

"Fokus pada isu internal sensasional tentang kesehatan Ibu Mega, memungkinkan partai kelupaan terhadap masalah lain. Suatu hal yang bisa dimaklumi," ujar Aria kepada wartawan, Jumat (10/9/2021) malam.

Aria meminta PD tidak perlu sensitif. Dia meminta absennya PDIP mengucapkan ultah ke PD tidak perlu dianggap pelanggaran etika politik.

"Partai itu organisasi, bukan pribadi, tidak perlu sensitif hanya karena tidak mengucapkan ultah. Namun kelupaan semacam itu, tidaklah perlu bikin jadi lebay segala. Lupa tidak serta merta bisa diartikan dengan dilupakan sebagai sesama komponen politik," ucapnya.

"Demokrat adalah organisasi dewasa dan tidak mengucapkan ultah bukan pelanggaran etika politik," lanjut Aria.

Ia mengajak semua pihak untuk memikirkan solusi terkait permasalahan pandemi yang kini tengah dihadapi Indonesia. Dia menyebut perjalanan masih panjang untuk mencapai pemulihan.

"Kita mesti terus bersama dalam menghadapi Covid dan pembenahan ekonomi. Jalan masih panjang dan tidak usah terlalu terganggu dengan kerikil yang banyak di sana-sini," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat (PD) merayakan hari jadi ke-20 kemarin. Berbagai elemen dari partai politik, pemerintah pusat, hingga daerah mengucapkan ulang tahun.

Mulai Gerindra, PKS, bahkan NasDem, PAN, PKB, dan Golkar mengucapkan selamat lewat video. Namun PPP dan PDIP tidak terlihat dalam video cuplikan ucapan itu.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkap hal itu sempat menjadi perbincangan di internal Partai Demokrat.

Awalnya Kamhar menyebut sebetulnya Partai Demokrat tidak bermasalah dengan partai manapun termasuk PDIP. Dia menyebut Partai Demokrat menghargai perbedaan.

"Partai Demokrat tidak ada masalah dengan partai manapun termasuk PDIP," kata Kamhar saat dihubungi, Jumat (10/9/2021).

Namun demikian, Kamhar menyebut pihaknya menyayangkan ketika PDIP tidak memberikan ucapan hari jadi Partai Demokrat. Sikap PDIP itu, kata dia, juga sempat ramai diperbincangkan di grup WhatsApp pengurus Partai Demokrat.

"Kami tentu menyangkan tak adanya ucapan dari PDIP. Di grup WhatsApp pengurus DPP PD juga ramai mempertanyakan ini ketika pimpinan partai-partai lain telah diputarkan video ucapan selamatnya," ucapnya. (lawjustice)

SANCAnews – Anggota Komisi X F-PAN Zainuddin Maliki menyoroti anggaran Rp 6,5 miliar untuk merenovasi ruang kerja Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim dan staf khusus Menteri.

Zainuddin meminta Nadiem peka atas kesulitan yang masih dihadapi penyelenggara pendidikan di masa pandemi ini.

"Semestinya Menteri Nadiem lebih peka mengenai kesulitan berbagai organisasi dan lembaga penyelenggara pendidikan di tengah pandemi COVID-19," kata Zainuddin kepada wartawan, Jumat (10/9/2021).

Zainuddin menilai seharusnya anggaran itu diprioritaskan untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dia meminta Nadiem bijak menggunakan anggaran.

"Oleh karena itu, seharusnya yang lebih diprioritaskan adalah pemberian BOS reguler kepada sekolah-sekolah yang siswanya kurang dari 60 daripada merenovasi ruang kerjanya," ujarnya.

"Menteri Nadiem Makarim harus lebih bijak dalam menetapkan prioritas alokasi anggaran pendidikan. Seharusnya lebih diarahkan untuk meringankan beban masyarakat menghadapi dampak COVID-19," ujarnya.

Lebih lanjut, Zainuddin juga meminta Nadiem turun langsung ke lapangan untuk melihat sulitnya tantangan lembaga pendidikan bertahan di tengah pandemi ini. Dia menyebut dampak berat akibat pandemi dialami banyak lembaga pendidikan.

"Dengan sering turun ke lapangan dan bersedia mendengar masukan dari berbagai pihak, seperti dari berbagai organisasi penyelenggara pendidikan, akan lebih mudah menetapkan prioritas alokasi anggaran pendidikan dengan benar," tuturnya.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menyiapkan anggaran Rp 6,5 miliar untuk renovasi ruang kerja Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim hingga ruang kerja stafsus Menteri. Renovasi itu dilakukan untuk menindaklanjuti Perpres 62 Tahun 2021.

Dilihat detikcom situs Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Jumat (10/9/2021), tender dilakukan untuk penataan ruang kerja dan ruang rapat gedung A Kemendikbud-Ristek. Satuan kerja dalam tender tersebut merupakan Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Adapun nilai pagu paket yang tertulis di situs LPSE itu senilai Rp 6,5 miliar. Sedangkan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 5.391.858.505,00 (Rp 5,3 miliar).

Penjelasan Kemendikbud-Ristek

Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud-Ristek Anang Ristanto menjelaskan soal penggabungan unsur ristek ke Kemendikbud.

"Renovasi yang dilakukan pada keseluruhan lantai 2 Gedung A Kemendikbud-Ristek merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 yang mengamanatkan penggabungan unsur riset dan teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal ini menyebabkan adanya perubahan struktur organisasi dan penambahan pimpinan tinggi madya/pejabat eselon I staf ahli Menteri sebanyak lima orang. Renovasi dilakukan untuk menyiapkan ruangan bagi para pejabat baru beserta tim kerjanya, sekretariat tata usaha pimpinan, ruang kerja staf khusus Menteri, serta ruangan Menteri," ujar Anang dalam keterangan tertulis.

Anang menyebut penataan ruangan di lantai 2 Gedung A Kemendikbud-Ristek ini untuk menghadirkan lingkungan kerja yang aman sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, Anang menyebut ruang kerja Menteri sudah lama tak direnovasi.

"Berdasarkan data Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, renovasi pada lingkungan Gedung A terakhir kali dilakukan untuk memperbaiki ruangan perpustakaan yang berada di lantai 1 pada 2016. Serta pembongkaran relief di Plaza Insan Berprestasi pada 2019. Sedangkan renovasi pada ruangan kerja Menteri dan para staf ahli sudah lama tidak dilakukan," ujar Anang. []