SANCAnews.id

SANCAnews – Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang meminta kader untuk solid dan mengikuti aturan partai merupakan penegasan bahwa kepentingan partai adalah segala-galanya.

"Bagi PDIP, partai harus di atas segala-galanya. Tak boleh ada kader, siapa pun itu, setinggi apa pun jabatan politiknya harus tunduk dan patuh pada fatsoen politik partai. Ini warning bagi kader PDIP yang saat ini jadi pejabat," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu pagi (11/9).

Menurut Adi, Megawati ingin menegaskan bahwa semua harus tunduk pada fatsun politik, sekalipun itu Presiden Jokowi.

"Semuanya. Di PDIP partai dan ketua umum di atas segala-galanya," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Sebetulnya pesan Megawati baik buat partai karena pejabat publik yang berasal dari PDIP dahulu bukan siapa-siapa. Mereka dibesarkan oleh PDIP.

"Ini bagus agar kader PDIP yang jadi pejabat publik sadar bahwa mereka bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Mereka besar dan hebat karena PDIP," demikian Adi Prayitno.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya meminta kader untuk solid dan patuh terhadap aturan partai. Ditegaskan Mega, jika kader tidak ingin mengikuti aturan partai lebih baik keluar dari PDIP.

"Harus solid menyatukan diri dengan partai. Harus ikut aturan partai. Bagi yang tak mau silahkan mundur dari partai," tegas Megawati saat memberi arahan di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/9). []

SANCAnews – Tangisan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto agar Megawati Soekarnoputri mau tampil ke publik menempis isu sakit dinilai wajar. Sebab jika presiden kelima RI itu sakit, maka secara otomatis partai banteng moncong putih bisa "goyang".

"Kelihatanya sebagai partai penguasa dan sedang banyak masalah. Isu kesehatan Mega menjadi sangat penting bagi Hasto maupun PDIP. Karena mereka tahu, kalau Megawatinya kenapa-napa, maka PDIP bisa pecah dan akan jadi lemah," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (11/9).

Atas dasar itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai bahwa sikap Hasto yang menangis saat menghadap Megawati cukup beralasan. Mega harus tampil ke publik untuk memastikan bahwa kondisi kesehatannya baik-baik saja. 

"Karena jika tidak tampil ke publik, maka isu dan spekulasi yang akan menyudutkan PDIP akan menjadi kebenaran," demikian Ujang Komarudin.

Megawati yang sebelumnya dikabarkan dirawat di rumah sakit, sempat membuat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto emosi dan sedih. Itu diceritakan Megawati saat membuka Sekolah Kader PDIP dalam program training of trainer (ToT) untuk Kader Madya secara virtual, Jumat kemarin (10/9).

"Pak Hasto pun waktu setelah (kabar) beredar, datang kepada saya, sampe nangis-nangis. Saya bilang, kenapa mesti nangis? Orang itu tahu kalau itu nggak benar, kamu toh ketemu saya sendiri," kata Mega. []

SANCAnews – Kemunculan Megawati Soekarnoputri dalam acara yang digelar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya menepis kabar yang sempat beredar bahwa presiden kelima RI itu sedang dalam keadaan koma.

Dalam klarifikasinya, Mega bahkan menyebut bila Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sempat memohon sembari menangis agar Ketua Umum PDIP itu bisa tampil di depan publik.

Berkenaan dengan kabar negatif yang menerpa pimpinan partai pemenang pemilu 2019 ini, aktivis Papua  Natalius Pigai turut bersuara.

Sama halnya dengan Megawati, Pigai mengaku kerap diserang dengan kabar hoax. Bahkan lebih parah dari Megawati, mantan Komisioner Komnas HAM yang terkenal kritis terhadap pemerintahan ini beberapa kali dikabarkan meninggal dunia.

"Saya dikatakan meninggal dunia, ada puluhan media beritakan kematian saya. Namun saya abaikan sebagai konsekuensi dari pilihan membela orang-orang lemah," kata Pigai kepada redaksi, Sabtu (11/9).

Sebagai tokoh yang "berpengalaman" menghadapi kabar hoax, Pigai pun berharap kepada Megawati untuk tetap tabah.

"Semoga Ibu Mega sehat dan umur panjang, serta tidak tersinggung dengan pemberitaan. Saya doakan Ibu Mega, tapi soal kritik tetap jalan terus," tandasnya. (rmol)

SANCAnews – Publik diminta realistis saat membahas kelanjutan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Terutama melihat keadaan bangsa dan negara Indonesia saat ini yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19.

Sejak pandemi Covid-19 melanda tanah air, terjadi perubahan mendasar keuangan negara Indonesia. Sehingga konsentrasi pemerintah terfokus pada kesehatan dan ekonomi serta sosial maupun politik.

"Postur APBN dari tahun 2020 sampai rancangan APBN 2022, fokusnya pun masih terkait penanganan pandemi COVID-19," ujar anggota DPD RI Agustin Teras Narang, usai menjadi pembicara dalam dialog virtual bertema "Suara IKN dari Senator Kita", Jumat (10/9).

Selain itu, lanjut Senator Kalimantan Tengah itu, sampai akhir 2021, total utang pemerintah mencapai Rp 7.252 triliun.

Sementara anggaran negara sendiri sudah tersedot untuk membayar bunga utang yang mencapai Rp773,3 triliun. Angka itu kemungkinan akan terus melejit sampai pada 2022. Apalagi ada kemungkinan pemerintah akan menambah utang sekitar Rp 1.000 triliun.

"Data lonjakan utang dalam tiga tahun terakhir ini bisa menciptakan jebakan utang yang berbahaya. Jadi, mempertimbangkan anggaran dan dikaitkan dengan utang negara ini, maka kita harus mengambil sikap berhati-hati (soal IKN)," papar Teras.

Selain itu, ada faktor lain yang juga perlu diperhatikan dan dicermati terkait IKN. Yaitu terkait payung hukum.

Pasalnya, sepanjang yang diketahuinya, dua kabupaten yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, juga belum sepenuhnya siap. Di mana penetapan Ibu Kota Negara menjadi Daerah Khusus Ibu Kota juga sampai saat ini belum diputuskan.

Lanjut Teras, wilayah yang menjadi Ibu Kota Negara ini, akan terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur, sehingga memerlukan payung hukum.

Ditambah lagi, pendekatan ke elemen masyarakat dan peningkatan kualitas SDM untuk mendukung Ibu Kota Negara itu terkesan belum berlangsung baik.

"Jadi, saya menilai persiapan pemindahan Ibu Kota Negara ini, belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Itulah kenapa saya mengajak semua pihak realistis melihat keadaan bangsa dan negara Indonesia sekarang ini, jika ingin menyoroti kelanjutan pemindahan Ibu Kota Negara," demikian Teras Narang.

Turut hadir dalam dialog virtual "Suara IKN dari Senator Kita" antara lain anggota DPD RI dari Kalimantan Selatan Habib Aburrahman Bahasyim serta dari Senator Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni. (rmol)