SANCAnews.id

SANCAnews – Beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat pernyataan mengejutkan soal harta kekayaan pejabat yang meningkat 70% saat pandemi melanda.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, selama satu tahun di di landa pandemi, secara umum penyelenggara negara 70 persen hartanya bertambah.

Data analisis tersebut didapat berdasarkan laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK pada 2019-2020.

Pahala Nainggolan menjelaskan tepatnya ada 70,3 persen penyelenggara negara yang melaporkan hartanya naik. Di sisi lain, 22,9 persen hartanya menurun dan 6,8 persen tetap.

Lantas bagaimana kekayaan tiga kepala daerah yang nama dan elektabilitasnya kerap disangkutpautkan dengan Pemiliihan Presiden (Pilpre) 2024?

Menghimpun Kumparan, berikut harta kekayaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat pandemi melanda:

Anies Baswedan

Laporan 2019

Tanah dan bangunan: Rp 13.078.490.000

Alat transportasi dan mesin: Rp 640.000.000

Harta bergerak lainnya: Rp 1.039.700.805

Surat berharga: Rp 59.650.535

Kas dan setara kas: Rp 1.177.292.250

Harta lainnya: Rp 592.311.064

Utang: Rp 5.523.276.663

Total harta: Rp 11.064.167.991

Laporan 2020

Tanah dan bangunan: Rp 13.347.402.000

Alat transportasi dan mesin: Rp 648.000.000

Harta bergerak lainnya: Rp 1.061.448.595

Surat berharga: Rp 56.286.000

Kas dan setara kas: Rp 2.017.298.105

Harta lainnya: Rp 631.426.947

Utang: Rp 6.846.311.385

Total harta: Rp 10.915.550.262

Dari perbandingan harta 2019 dan 2020, di saat pandemi, harta Anies Baswedan turun sekitar Rp 148 juta.

Ridwan Kamil

Laporan 2019

Tanah dan bangunan: Rp 13.459.192.000

Alat transportasi dan mesin: Rp 519.500.000

Harta bergerak lainnya: Rp 235.740.000

Surat berharga: Rp 720.000.000

Kas dan setara kas: Rp 3.080.625.342

Harta lainnya: Rp 318.075.280

Utang: Rp 4.784.763.390

Total harta: Rp 13.548.369.232

Laporan 2020

Tanah dan bangunan: Rp 18.449.622.015

Alat transportasi dan mesin: Rp 525.500.000

Harta bergerak lainnya: Rp 347.180.000

Surat berharga: Rp 720.000.000

Kas dan setara kas: Rp 4.117.115.214

Harta lainnya: Rp 388.285.237

Utang: Rp 4.362.592.788

Total harta: Rp 20.185.109.678

Dari perbandingan harta 2019 dan 2020, harta Ridwan Kamil yang juga merupakan arsitek ini naik sekitar Rp 6,6 miliar.

Ganjar Pranowo

Laporan 2019

Tanah dan bangunan: Rp 1.197.000.000

Alat transportasi dan mesin: Rp 1.359.000.000

Harta bergerak lainnya: Rp 415.861.750

Surat berharga: –

Kas dan setara kas: Rp 7.002.240.559

Harta lainnya: Rp –

Utang: Rp —

Total harta: Rp 9.974.102.309

Laporan 2020

Tanah dan bangunan: Rp 2.585.531.000

Alat transportasi dan mesin: Rp 1.042.000.000

Harta bergerak lainnya: Rp 732.861.750

Surat berharga: –

Kas dan setara kas: Rp 6.164.848.313

Harta lainnya: Rp –

Utang: Rp –

Total harta: Rp 10.525.241.063

SANCAnews – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memamerkan visualisasi pembangunan Taman Maju Bersama Humaniora yang rencananya akan hadir di Ciracas, Jakarta Timur.

Kata Anies, nantinya taman seluas luas ±1800 m2 ini akan memiliki fasilitas berupa Shelter, Ruang Baca, Area Bermain Anak, Lapangan Olahraga/Multifungsi, Fasilitas Olahraga, Jogging Track, Seating Area, Toilet, Pos Jaga dan Area Parkir.

Lokasinya berada di Jl. TB Simatupang RT 02 RW 04 Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur.

Kenapa ya dinamakan Humaniora?

“Ternyata Humaniora mengandung makna bahwa cara mengangkat manusia menjadi manusiawi dan berbudaya adalah dengan membekali manusia tersebut dengan ilmu, berupa ilmu agama, kesenian, filsafat dan lain-lain,” ujar Anies lewat keterangannya di Instagram, dikutip pada Kamis (9/9/2021).

Harapannya taman ini dapat menjadi ruang untuk mewujudkan makna Humaniora tersebut.

Netizen sontak mengaku bangga dengan perubahan wajah ibukota di tangan Anies. Salah satunya ruang terbuka hijau yang kian masif dibangun.

“Kok makin keren ye pak. Jakarta di tangan yang tepat,” puji @azka***.

“Jakarta tambah indah dan cantik. JPO yang baru dibangun di Pasar Minggu itu sgt bagus. Lanjutkan gubernurku,” cetus @tera***.

“Hebat Jakarta dipimpin presiden. Sehat selalu pak,” gumam @adie***. (fajar)

SANCAnews – Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar telah mengirimkan surat balasan atas somasi yang dilayangkan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Surat balasan itu ditandatangani oleh tim kuasa hukumnya pada Rabu, 8 September 2021, di antaranya yakni Nurkholis Hidayat, Hendrayana, Petrus P.ELI, Meika Arista, Marudut Tua, dan Al Ayyubi Harahap. Luhut sebelumnya melayangkan somasi kepada Haris karena diduga melakukan pencemaran nama baik dalam unggahan video di channel YouTube Haris Azhar.

“Melalui surat ini kami bermaksud untuk menyampaikan tanggapan atas Somasi II No. 6923/JPG/IX/2021 tanggal 2 September yang disampaikan oleh kuasa hukum Luhut Binsar Pandjaitan sehubungan video yang terdapat dalam channel YouTube Haris Azhar yang berjudul 'Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga ada!' yakni sebagai berikut,” kata Nurkholis dalam surat yang dikirimkan kepada Luhut yang juga didapatkan awak media, Kamis, 9 September 2021.

Tim kuasa hukum Haris lebih jauh merincikan kekecewaan apabila terdapat penafsiran lain atas maksud yang disampaikan kliennya dalam video YouTube. Bahkan Haris Azhar juga menantang Luhut datang ke channel YouTube miliknya guna memberikan klarifikasi mengenai bisnis tambang di Blok Wabu, Papua itu.

Berikut jawaban lengkap Haris Azhar atas somasi Luhut Binsar Pandjaitan :

Melalui surat ini kami bermaksud untuk menyampaikan tanggapan atas Somasi II No. 6923/JPG/IX/2021 tanggal 2 September yang disampaikan oleh kuasa hukum Luhut Binsar Pandjaitan sehubungan video yang terdapat dalam channel YouTube Haris Azhar yang berjudul 'Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga ada!' yakni sebagai berikut.

1. Bahwa pada intinya kami tetap pada tanggapan somasi I yang telah kami sampaikan melalui surat Nomor: 198/SK-Lokataru/VIII2021 tanggal 31 Agustus 2021. Bahwa perlu kami tegaskan kembali bahwa akun YouTube Haris Azhar merupakan channel YouTube yang didedikasikan sebagai tempat pembahasan hal-hal yang menjadi kepentingan publik (public interest) yang pada dasarnya seluruh pilihan tema, narasumber, dan isi perbahasan dalam channel akun YouTube a quo dipilih dan dilaksanakan dalam spirit untuk mengabdi kepada kepentingan publik dan selalu dilandasi itikad baik sebagai bentuk koreksi, masukan, dan perhatian untuk perbaikan urusan-urusan publik dan pemajuan hak asasi manusia.

Begitu pula dengan video dalam channel akun YouTube Haris Azhar yang berjudul "Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga ada!!' dibuat untuk memfasilitasi dan menyuarakan kegelisahan publik atas situasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Papua sebagaimana lebih lengkap diuraikan dalam hasil riset Koalisi Masyarakat Sipil yang berjudul "Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya". Harapannya adalah negara, pemerintah dan stakeholder terkail dapat meresponsnya dengan bermartabat dan memadai dengan membuat kebijakan yang tepat untuk menghentikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia atau mencegah praktik bisnis yang berdampak negatif terhadap masyarakat adat Papua.

2. Bahwa kami menyesalkan apabila terdapat penafsiran lain atau berbeda atas maksud baik klien kami dalam video a quo. Namun demikian, untuk mendudukkan masalah ini secara lebih jelas, dan menghindari kesalahfahaman, serta sekaligus sebagai wujud dari itikad baik, kami mengundang Sdr. Luhut Binsar Pandjaitan dan/atau rekan-rekan sebagai kuasa hukumnya untuk bertemu dan membahas persoalan ini secara bermartabat dan proporsional. Undangan pertemuan akan kami susulkan segera.

SANCAnews – Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diharapkan untuk dicabut karena telah membuat rakyat menderita. Termasuk juga PPKM di DKI Jakarta.

Begitu yang diharapkan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menanggapi keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dalam menekan penyebaran pandemi Covid-19.

"Di daerah, akibat PPKM banyak yang menderita untuk dapat bertahan hidup. Petani cabai menderita akibat PPKM, harga cabai anjlok. Derita rakyat akibat PPKM juga seharusnya didengar oleh pemerintah. Sebaiknya PPKM dicabut saja," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/9).

Karena, menurut Muslim, tidak ada yang manfaat bagi rakyat atas PPKM selain derita dan derita.

"Kalau PPKM adalah untuk menghindari kerumunan dan pembatasan kegiatan masyarakat, maka PPKM gagal mencegah kerumunan masyarakat saat Presiden Jokowi lemparkan benda dari mobil dan oleh karena masyarakat berkumpul dan berkerumunan," kata Muslim.

Padahal, tujuan PPKM adalah mencegah kerumunan. Akan tetapi, hal tersebut tidak ditunjukkan oleh tindakan Presiden Jokowi.

"Itu buktikan kegagalan PPKM. Jadi PPKM itu tidak efektif lagi dan gagal. Cabut saja. Termasuk di DKI," pungkas Muslim. [*]

SANCAnews – Selebaran bertuliskan 'Dipaksa Sehat di Negara Sakit' kembali muncul di Klaten, Jawa Tengah.

Kali ini selebaran itu nempel di baliho Ketua DPR RI Puan Maharani di Jalan Pakis-Baki, Kecamatan Wonosari, Klaten.

"Saya ke sini siang gambar itu sudah ada. Padahal kemarin sore belum ada," kata warga sekitar, Abre, saat ditemui detikcom di lokasi, Kamis (9/9/2021).

Dia menduga selebaran itu ditempel di baliho Puan pada malam atau dini hari.

"Tidak mungkin masangnya siang hari sebab pasti ketahuan warga sini. Pagi sampai malam jalan ini ramai," ujarnya.

Pantauan di lokasi, terdapat empat selebaran yang tertempel di baliho Puan. Kemudian di papan baliho kosong dekat baliho Puan ada tiga lembar, di tembok gedung Purnama Jaya juga tiga lembar. Di papan tembok Klaten Bersinar dekat polsek ada satu lembar.

Sedangkan di rumah warga barat Polsek Wonosari ada dua lembar. Tulisan di kertas folio itu bertinta hitam hasil print dan dikopi.

Selain 'Dipaksa Sehat di Negara Sakit', ada juga selebaran soal almarhum Munir. Di antaranya bertuliskan 'Pak Jokowi, Siapa Dalang Pembunuhan Saya' yang bergambar Munir sedang orasi.

Selebaran lain bertuliskan 'Sebagai kasus HAM berat, tuntaskan'. Selebaran ini juga bergambar foto Munir setengah badan.

Pemilik toko di barat Polsek Wonosari, Edi, mengaku tidak tahu siapa yang memasang selebaran di tembok rumahnya. Kemungkinan selebaran itu dipasang malam hari.

"Ya pasti malam hari karena siang di sini ramai. Kalau tahu ya saya nggak boleh, itu tembok rumah saya dan tidak izin," kata Edi saat ditemui di rumahnya.

Terpisah, Camat Wonosari, Muh Nur Rosyid, mengatakan pihaknya sudah mengecek adanya poster selebaran tersebut.

"Tadi sekilas sudah saya cek beberapa dan sudah saya baca. Kita akan segera bahas dengan forkopimcam untuk tindak lanjutnya," kata Rosyid saat dihubungi. (rmol)