SANCAnews.id

SANCAnews – Mantan anggota Ombudsman RI Alvin Lie komentari kabar soal Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Beredar kabar kondisi Megawati tengah dirawat di ruang ICU rumah sakit.

Namun, kabar tersebut dibantah oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto tegaskan Megawati saat ini dalam keadaan sehat.

Kemudian, Alvin menilai bantahan Hasto akan lebih meyakinkan jika Megawati nampak diruang publik.

"Bantahan yang paling meyakinkan adalah Ibu Megawati tampil di ruang publik dalam kondisi sehat walafiat," kata Alvin di Twitter @alvinlie21 pada Kamis (9/9/2021).

Hasto mengatakan bahwa Megawati masih sibuk mengamati dunia politik Tanah Air. Termasuk soal penanganan pandemi Covid-19.

"Ibu Megawati dalam keadaan sehat, energik, dan selalu bersemangat. Kemarin malam pukul 21.00 WIB, Ibu Mega masih memberikan arahan terkait program kerakyatan partai," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya.

SANCAnews – Dalam beberapa jam terakhir, santer kabar yang menyebutkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dirawat di rumah sakit karena sakit.

Menurut Konsultan media dan politik, Hersubeno Arief, kondisi Megawati bahkan disebut-sebut sudah koma.

"Kondisinya sangat mengkhawatirkan, bahkan disebut-sebut sudah koma," ujar Hersubeno dalam tayangan di kanal YouTube Hersubeno Point pada Kamis (9/9/2021).

Hersubeno mengaku mendapatkan pesan melalui WhatsApp dari seorang dokter. Menurut dokter tersebut, kabar bahwa Megawati sakit adalah valid.

"Seorang teman dokter mengirim pesan WA ke saya. Bunyinya gini: 'Megawati koma. Titik. ICU RSPP. Valid 1.000 persen.' Nah kalau ada seorang teman dokter yang mengirim berita semacam ini, saya jadi rada-rada yakin, walaupun tetap saja saya sebagai media harus melakukan verifikasi," ujar Hersubeno.

Yang menguatkan dugaan bahwa Megawati benar-benar sakit, menurut Hersubeno, adalah sikap sejumlah pengurus DPP PDIP yang menolak memberikan komentar dan bingung, dan malah menganjurkan agar bertanya saja kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Sikap mendua, ragu-ragu dan tidak yakin dari para fungsionaris DPP PDIP ini membuat rumor itu semakin kencang," kata Hersubeno.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto membantah kabar tersebut. Hasto bilang, Megawati dalam keadaan sehat.

“Kemarin malam, pukul 21.00 WIB, Ibu Mega masih memberikan arahan terkait program kerakyatan Partai. Pagi ini pun ketika saya menghadap beliau, Ibu Mega juga terus mencermati situasi terkait pandemi dan juga politik internasional,” kata Hasto, Kamis (9/9/2021).

Hasto bilang, semua kader siap menghadapi hoaks dan fitnah yang ditujukan ke partai dan Megawati Soekarnoputri. PDIP, kata dia, akan tetap sabar, penuh keyakinan, dan tak akan menggoyahkan karakter berpolitik partai mereka yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan sosial.

SANCAnews – Akademisi Rocky Gerung mendadak buka suara terkait 17 tahun pembunuhan Munir Said Thalib dengan menggunakan racun jenis arsenik di dalam pesawat Garuda Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan pengamat sosial dan politik itu dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (8/9).

Sebab, hingga saat ini, kasus kematian aktivis pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) itu masih menjadi misteri.

Bahkan, aktor intelektual utama yang terlibat diyakini masih bebas berkeliaran.

Rocky Gerung membeberkan, bahwa kasus Munir sudah berubah menjadi sebuah peristiwa penting yang perlu diperlihatkan secara tepat.

“Iya, itu teman kita, teman baik saya Munir dan Munir itu memang bukan nama orang, dia nama sebuah peristiwa itu,” jelas Rocky Gerung.

“Jadi karena dia nama sebuah peristiwa, dia mesti diperlihatkan secara tepat, peristiwanya apa tuh. Orang hanya ingat Munir diracun, segala macam. Tapi setting politik ketika itu, itu yang sampai sekarang masih misterius,” sambungnya.

Pasalnya, menurut Rocky Gerung, semua data telah menuntun bahwa Munir dibunuh secara politik.

“Semua data yang tuntun pada satu konklusi bahwa Munir dibunuh secara politik. Jadi itu yang mesti diungkapkan sebenarnya,” ungkapnya.

Sehingga saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menjalankan janjinya karena sibuk akan hal lain.

“Terlihat bahwa Presiden Jokowi berjanji dulu untuk membuka kasus ini dan tidak dia lakukan. Karena dia lebih sibuk memikirkan bagaimana kekuasaannya itu bertahan,” tuturnya.

Selain itu, Rocky Gerung juga membahas mengenai janji-janji yang dilontarkan Jokowi dalam kampanye Pemilihan Presiden.

“Iya itu, sejak periode pertama sebetulnya masyarakat sipil itu diam-diam bikin dukungan pada Jokowi karena berharap Jokowi sebagai orang sipil mau membongkar kasus ini kan,” jelasnya.

Rocky Gerung pun blak-blakan mengaku pernah mendukung Jokowi pada periode pertamanya.

“Saya juga ikut mendorong bahkan di periode pertama Pak Jokowi. Supaya pejuang-pejuang HAM masuk Istana agar kasus-kasus HAM dibongkar dari dalam,” ujar Rocky Gerung.

Mantan Dosen Ilmu Filsafat Universitas Indonesia itu mengungkapkan, ada kontras antara Jokowi dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014.

“Pada periode pertama, itu ada kontras antara Jokowi sebagai orang sipil dan Prabowo tuh dan LSM memang memihak pada Jokowi,” jelas Rocky Gerung.

“Karena menanggap bahwa Jokowi bisa menghasilkan demokrasi dan penghargaan atas HAM. Tapi justru yang terjadi sebaliknya,” sambungnya.

Oleh sebab itu, Rocky Gerung menilai, Jokowi gagal juga dalam urusan HAM di Tanah Air.

SANCAnews – Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak blak-blakan mengenai putusan hukum yang menimpa Habib Rizieq Shihab (HRS). Hal ini disampaikan terkait pertanyaan banyak pihak soal jarangnya GNPF Ulama mengeluarkan statemen atas kasus HRS, tak seperti PA 212.

Padahal tidak demikian adanya. Menurut Yusuf Martak sejak awal pihaknya mengawal terus kasus ini. Termasuk yang terbaru GNPF juga ikut terlibat dalam pengajuan kasasi atas putusan hukum HRS

Menurut Yusuf Martak, pihaknya sudah jengkel mendidih melihat hukum diinjak-injak sedemikian rupa seperti sekarang ini. Terlebih jika melihat kasus HRS. “Atas dasar ini, sikap GNPF jelas kita sedang berjuang mengajukan Kasasi. Orang yang mau nahan HRS ini kan tidak rasional, bagaimana hukum diinjak-injak begini,” kata dia dikutip saluran Youtube Refly Harun, Kamis 9 September 2021.

Pada kesempatan itu, Yusuf Martak lantas mencoba buka rahasia seputar adanya aksi orang yang ngebet ingin penjarakan HRS. “Kita tahu pemainnya, dia yang berambisi, punya hasrat bagaimana agar HRS ini ditahan,” katanya lagi.

Rahasia lain kemudian dibuka, di mana pihaknya tahu ada upaya aparat yang mendatangi Kejaksaan yang coba dimainkan agar berpengaruh pada putusan hukum HRS. Diduga kuat ada kaitannya dengan orang ini.

“Saya buka-bukaan saja, ada upaya aparat mendatangi Kejaksaan, tanpa mereka sadari kalau akhirnya kita tahu, karena orang Kejaksaan sendiri yang cerita pada pengacara dan sebagainya. Ini yang saya sayangkan, kenapa hukum tak bisa ditegakkan,” kata dia.

Namun sayang, Yusuf Martak tak berusaha memberikan rincian siapa orang yang dimaksud, atau apakah ada kaitannya dengan kepentingan Pilpres 2024 mendatang.

Yusuf Martak yakin HRS korban rezim

Pada kesempatan itu, Yusuf Martak lantas mengatakan kalau sebenarnya vonis-vonis yang dialamatkan ke Habib Rizieq sangat dipaksakan. Itu dikatakan sudah jelas melanggar ketentuan hukum yang ada.

Mulai dari penetapan, jelang P21, pelimpahan, dan sebagainya. Bahkan ketika detik-detik terakhir Polisi mau melimpahkan kasus ke Kejaksaan, muncul pasal-pasal baru seperti 160. Sehingga yang tadinya HRS tidak ditahan, menjadi ditahan.

“HRS itu salahnya apa? Sanksinya tidak ada pidana, Megamendung didenda Rp20 juta, Petamburan 8 bulan. Mana HRS menghasut, memangnya dia teriak-teriak ajak kumpul. Untuk RS Ummi, itu persepsi, kalau ada keluarga yang sakit ditanya, masa kita cerita apa adanya, kan enggak mungkin. Apalagi kondisi HRS ketika itu memang sehat,” kata dia.

Dia juga begitu heran dengan sikap Wali Kota Bogor yang berujung pada pelaporan HRS. Dia sangat yakin, ada kepentingan di balik ini semua, alias pesanan.

“Setelah diputus 4 tahun apa dasarnya? Dasarnya itu kebencian yang belebihan. Maka itu, kalau negara tak menghormati pahlawannya, sejarah diputarnalikan, hormat, tinggal nunggu kehancuran, tak mungkin ini tak terjadi,” kata dia. (hops)

SANCAnews – Lapas Kelas I Tangerang mengelami kebakaran akibatnya 43 warga binaan meninggal dunia. Di Lapas tersebut juga kelebihan kapasitas atau over capacity mencapai 400 persen.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding mengeluhkan lantaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly tidak mengatasi over capacity di Lapas. Padahal sudah sedari dulu para anggota dewan sudah meminta kepada Yasonna Laoly.

“Itu dari dulu kita suarakan tapi tidak ada kemajuan. Barangkali Yasonna ini ditugaskan hanya untuk mengobok-obok parpol sehingga hal-hal lain dia kesampingkan begitu saja,” ujar Sudding saat dikonfirmasi, Kamis (9/9).

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini menuturkan Yasonna perlu mengetahui ada hak-hak warga binaan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. “Dari sisi kemanusiaan, walaupun dia seorang napi tapi ada hak-hak yang harus diperhatikan bagaimana kondisi warga binaan itu sangat memperihatinkan,” katanya.

Oleh sebab itu, Sudding menegaskan Yasonna perlu mengundurkan diri terbakarnya Lapas Kelas I Tangerang yang mengakibatkan 43 warga binaan meninggal dunia. Penguduran diri sebagai pembantu presiden tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban.

“Ini ada tragedi kemanusiaan dan kita tidak bisa tutup mata begitu saja. Ada 43 korban jiwa di sana. Kalau dia punya moral, dia harus mengundurkan diri sebagai pertanggungjawaban atas tewasnya 43 orang,” ungkapnya. “Jadi bukan lagi tanggung jawab itu diserahkan ke kalapas atau dirjen, tapi dia (Yasonna-Red) sebagai pengambil kebijakan harus bertanggung jawab penuh,” tambahnya.

Sudding menduga, Yasonna sudah terlalu nyaman terhadap jabatan sebagai Menkumham. Sehingga tidak memperhatikan Lapas di Indonesia yang mengalami over capacity.

“Karena saya kira Yasonna sudah terlalu nyaman lah dalam menduduki posisi ini sehingga dia tak lagi memberikan perhatian terhadap hal-hal yang sifatnya bersentuhan dengan masalah warga binaan. Hampir semua lembaga permayaratakan di Indonesia ini mengalami over kaapasitas. Dan kondisinyanya sungguh sangat memperihatinkan,” pungkasnya.

Sementara JawaPos.com sudah meminta konfirmasi dari Yasonna mengenai desakan untuk mengundurkan diri sebagai Menkumham. Namun sampai saat ini belum mendapatkan respons.

Yasonna juga menyebut kondisi Lapas Tangerang sudah sangat tua. Lapas tersebut dibangun sejak 1977, dan sejak diresmikan pada 1982 belum pernah diperbaiki kelistrikannya. Alhasil, kata Yasonna, dugaan sementara kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang diakibatkan listrik arus pendek.

Sebagaimana diketahui, kebakaran terjadi di Lapas Kelas I Tangerang, Banten, pada Rabu dini hari. Kebakaran ini mengakibatkan sekitar 43 orang meninggal dunia.