SANCAnews.id

SANCAnews – Akademisi Ilmu Pemerintahan Rochendi blak-blakan memberikan komentarnya terkait Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi yang enggan melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke aparat penegak hukum.

Seperti diketahui, anggota Dewas KPK Harjono mengatakan pihaknya hanya mempunyai tugas menangani pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku insan KPK. Oleh karena itu, Dewas KPK tak membuat laporan pidana.

“Dewas tidak ada ketentuan untuk melakukan pelaporan. Kalau itu bukan delik aduan, enggak usah Dewas harus lapor-lapor,” kata Harjono dalam keterangan resmi, Jumat (3/9).

Menurut Rochendi, Pemerintah Jokowi seakan sedang mempermainkan hukum, “Pasal-pasal itu seakan bisa diperjualbelikan tergantung negosiasinya,” jelas Rochendi kepada GenPI.co, Selasa (7/9).

Pakar politik itu pun membandingkan perlakuan pemerintah terhadap pihak oposisi, seperti Habib Rizieq Shihab (HRS).

Pasalnya, dalam persidangan, aparat penegak hukum terlihat sangat ngotot untuk mencari-cari kesalahan Habib Rizieq.

“Kenapa untuk kasus HRS, kesalahannya sangat dicari-cari?” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rochendi mengatakan bahwa hal seperti itu menjadi pola yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini.

“Itu seolah menjadi model hukum dan pemerintahan di Indonesia,” pungkas Rochendi. (fajar)

SANCAnews – Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyentil ormas Front Persaudaraan Islam yang muncul sebagai ganti Front Pembela Islan atau FPI yang telah dibubar oleh pemerintah.

Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa apapun namanya FPI itu, jika merupakan pendukung khilafah, maka dia pastikan tidak ada tempat bagi mereka di Indonesia.

“Apapun namamu kalau kau pendukung ISIS, Taliban, Khilafah dan Intoleran serta sejenisnya pasti tidak ada tempat dan ruang untukmu di bumi Pancasila. Ingat itu,” ujar Ali Mochtar Ngabalin, Rabu (8/9/2021).

Ngabalin mengingatkan generasi muda Indonesia agar menghindari FPI yang dia sebut sebagai ormas radikal.

“Awas jangan gagal paham. Generasi muda Islam harus terlindungi dari ormas radikal,” ujarnya.

Front Persaudaraan Islam kini resmi dideklarasikan. Mantan Imam FPI Banten, Ahmad Qurthubi Jaelani terpilih sebagai Ketua Umum Front Persaudaraan Islam dalam musyawarah para anggota.

Sementara eks Ketua Umum Front Pembela Islam, Ahmad Shabri Lubis menjabat sebagai penasihat Front Persaudaraan Islam. Habib Rizieq Shihab tidak punya jabatan dalam FPI yang baru itu.

Pada pertengahan Agustus 2021 , Front Persaudaraan Islam telah meluncurkan logo baru. Mereka juga mengumumkan asas organisasinya yakni Islam. Sementara asas kebangsaan organisasi adalah Pancasila. (fajar)

SANCAnews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) didesak untuk menjelaskan kepada publik terkait selisih anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 147 triliun sepanjang tahun 2020.

Hal itu ditekankan wartawan seior Hersubeno Arief terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyebut alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada APBN 2020 mencapai Rp 841,89, T.

Nilai tersebut lebih besar dari pernyataan Kementerian Keuangan yang menyatakan biaya program Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) sebesar Rp 695,2 triliun. Merujuk data tersebut, maka ada selisih Rp 147 triliun yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dari Kemenkeu.

"Kita sekarang menunggu penjelasan dari Kemenkeu mengapa dana sebesar Rp147 T itu 'disembunyikan' atau tidak diumumkan kepada publik?" kata Hersubeno dalam kanal YouTube Hersubeno Point yang diunggah pada beberapa jam lalu, Rabu (8/9).

Menurut Hersu, selisih Rp 147 triliun itu bukanlah angka yang kecil dan sangat tidak rasional apabila tidak tercatat dalam laporan Kementerian yang dibawahi Sri Mulyani Indrawati.

"Atau emang ada masalah lain? Ini pemerintah yang harus menjawab dan menjelaskan kepada publik," cetusnya.

Selisih hingga Rp 147 triliun tentu sangat besar di tengah kebutuhan APBN yang terus meningkat dan juga pandemi di Tanah Air yang belum menunjukkan titik akhir. Belum lagi, publik sudah cenderung tidak percaya kepada pemerintah.

Jika tidak ada penjelasan dari pemerintah, maka hal ini akan menjadi sangat sensitif dan bisa jadi bola liar.

"Jadi kalau sekarang ada dana sampai Rp 147 triliun yang tidak dijelaskan, tidak dibuka kepada publik oleh Kemenkeu, makanya wajar kalau publik curiga," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews – Kabag Ops Polres Blitar Kota Kompol M. Hari Sutrisno menjadi sorotan usai menahan pria yang diduga berprofesi sebagai penernak ayam saat membentangkan poster ke iring-iringan yang dikendarai Presiden Jokowi di Blitar.

Saat itu Presiden Jokowi telah rampung meninjau vaksinasi Covid-19 di area PIPP Kota Blitar dan menuju Makam Bung Karno.

Saat iring-iringan mobil yang dikendarai Presiden Jokowi yang membuka kaca mobilnya juga hingga terlihat sang Presiden sedang melambaikan tangannya.

Pada saat bersamaan juga pria itu membentangkan posternya bertuliskan 'Pak Jokowi Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar'.

Namun setelah pria itu membentangkan poster tuntutan peternak, sontak saja ada pria yang mengenakan jaket hitam langsung merebut poster itu.

Melihat insiden itu, Kabagops Polres Blitar Kota Kompol Hari Sutrisno langsung mendatangi pria peternak ayam.

Polisi kemudian membawa pria yang tak dikenal itu untuk meminta keterangan lebih lanjut.

Diketahui Kompol Hari Sutrisno menjabat sebagai Kabag Ops Polres Blitar sejak tahun 2018. Sebelumnya dia pernah menduduki jabatan Kasat Sabhara Polres Blitar.

Dinilai berlebihan 

Tindakan polisi menangkap warga yang membentangkan poster protes saat kedatangan Presiden Jokowi di Blitar dinilai berlebihan.

Diketahui seorang peternak ayam diamankan saat menaikkan poster  'Pak Jokowi Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar'.

Itu dilakukan saat Presiden Jokowi telah rampung meninjau vaksinasi Covid-19 di area PIPP Kota Blitar dan menuju Makam Bung Karno.

Profesor Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir menilai tindakan aparat polisi yang mengamankan pria yang membentang poster sebagai tindakan yang berlebihan.

"Ini tindakan yg berlebihan. Warga mengangkat poster yg isinya minta bantuan ke Pak Jokowi. Isinya sopan. Tidak mengancam keselamatan Presiden," tulis Gus Nadir seperti yang dikutip Indozone, Rabu (8/9/2021).

Gus Nadir menilai harusnya aparat hukum tidak bertindak demikian, karena pria pendemo itu tidak mengganggu ketertiban umum.

"Tidak mengganggu ketertiban umum. Gak perlu dirampas posternya & orangnya ditangkap. Harus ada briefing dari Kapolri kpd anak buahnya," katanya. (indozone)

SANCAnews – Kebakaran maut di Lapas Kelas I Tangerang, Banten, menjadi sorotan dunia. Tragedi itu menewaskan 41 orang dan melukai puluhan warga binaan lainnya.

Dilihat detikcom, Rabu (8/9/2021), kebakaran maut Lapas Tangerang turut diberitakan berbagai media internasional.

Antara lain BBC, yang memberitakan peristiwa kebakaran Lapas Tangerang dengan judul 'Indonesia prison fire: Tangerang jail blaze kills 41 inmates'. Berita tersebut berisi foto kondisi lapas pascakebakaran dan juga keterangan soal jumlah korban.

Peristiwa kebakaran tersebut juga diberitakan oleh The New York Times. Media asal Amerika Serikat itu memberitakan peristiwa tersebut berjudul 'At Least 41 Prisoners, Most Trapped in Cells, Die in a Fire in Indonesia'.

The Guardian juga memberitakan peristiwa kebakaran tersebut dengan judul 'Fire at prison in Indonesia kills at least 40 people'. Berita kebakaran Lapas Tangerang tersebut juga muncul di laman Reuters, CNN, Aljazeera, ABC Australia, The Washington Post, DW, AFP, dan kanal berita internasional lainnya.

"Sebuah kebakaran menewaskan 41 narapidana di sebuah blok penjara yang penuh sesak di provinsi Banten Indonesia pada hari Rabu, seorang menteri pemerintah mengatakan, melukai puluhan lainnya dalam kobaran api yang menurut polisi mungkin disebabkan oleh korsleting listrik," demikian ditulis Reuters dalam berita berjudul 'Fire kills 41 in overcrowded Indonesia prison block'.

Kebakaran Tewaskan 41 Orang

Sebanyak 41 narapidana (napi) tewas akibat kebakaran di Lapas Tangerang. Penyebab kebakaran diduga hubungan pendek arus listrik (korsleting).

Kebakaran terjadi di Blok C2 Lapas Tangerang, Rabu (8/9) pukul 01.50 WIB. Tim Labfor Polri saat ini masih melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab kebakaran.

Sebanyak 41 orang tewas rincian 40 orang ditemukan di lokasi serta telah dievakuasi oleh petugas Pemadam Kebakaran, Tim SAR, dan Petugas Lapas Tangerang. Sementara itu, satu orang meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Delapan orang dirujuk ke RSUD Kota Tangerang. Sembilan orang mengalami luka ringan yang dirawat di klinik Lapas Tangerang dan 64 orang ditempatkan sementara di Masjid Lapas Kelas 1 Tangerang.

Api dilaporkan padam sekitar pukul 03.30 WIB. Lapas Tangerang terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait kebakaran tersebut.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Lapas Kelas I Tangerang yang terbakar mengalami kelebihan kapasitas 400 persen. Ada 2.072 orang yang menghuni Lapas Tangerang.

"Nah, Lapas Tangerang ini overkapasitas 400 persen. Penghuni ada 2.072 orang," kata Yasonna dalam jumpa pers, Rabu (8/9). [ ]