SANCAnews.id

SANCAnews – Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar telah mengirimkan surat balasan atas somasi yang dilayangkan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Surat balasan itu ditandatangani oleh tim kuasa hukumnya pada Rabu, 8 September 2021, di antaranya yakni Nurkholis Hidayat, Hendrayana, Petrus P.ELI, Meika Arista, Marudut Tua, dan Al Ayyubi Harahap. Luhut sebelumnya melayangkan somasi kepada Haris karena diduga melakukan pencemaran nama baik dalam unggahan video di channel YouTube Haris Azhar.

“Melalui surat ini kami bermaksud untuk menyampaikan tanggapan atas Somasi II No. 6923/JPG/IX/2021 tanggal 2 September yang disampaikan oleh kuasa hukum Luhut Binsar Pandjaitan sehubungan video yang terdapat dalam channel YouTube Haris Azhar yang berjudul 'Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga ada!' yakni sebagai berikut,” kata Nurkholis dalam surat yang dikirimkan kepada Luhut yang juga didapatkan awak media, Kamis, 9 September 2021.

Tim kuasa hukum Haris lebih jauh merincikan kekecewaan apabila terdapat penafsiran lain atas maksud yang disampaikan kliennya dalam video YouTube. Bahkan Haris Azhar juga menantang Luhut datang ke channel YouTube miliknya guna memberikan klarifikasi mengenai bisnis tambang di Blok Wabu, Papua itu.

Berikut jawaban lengkap Haris Azhar atas somasi Luhut Binsar Pandjaitan :

Melalui surat ini kami bermaksud untuk menyampaikan tanggapan atas Somasi II No. 6923/JPG/IX/2021 tanggal 2 September yang disampaikan oleh kuasa hukum Luhut Binsar Pandjaitan sehubungan video yang terdapat dalam channel YouTube Haris Azhar yang berjudul 'Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga ada!' yakni sebagai berikut.

1. Bahwa pada intinya kami tetap pada tanggapan somasi I yang telah kami sampaikan melalui surat Nomor: 198/SK-Lokataru/VIII2021 tanggal 31 Agustus 2021. Bahwa perlu kami tegaskan kembali bahwa akun YouTube Haris Azhar merupakan channel YouTube yang didedikasikan sebagai tempat pembahasan hal-hal yang menjadi kepentingan publik (public interest) yang pada dasarnya seluruh pilihan tema, narasumber, dan isi perbahasan dalam channel akun YouTube a quo dipilih dan dilaksanakan dalam spirit untuk mengabdi kepada kepentingan publik dan selalu dilandasi itikad baik sebagai bentuk koreksi, masukan, dan perhatian untuk perbaikan urusan-urusan publik dan pemajuan hak asasi manusia.

Begitu pula dengan video dalam channel akun YouTube Haris Azhar yang berjudul "Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga ada!!' dibuat untuk memfasilitasi dan menyuarakan kegelisahan publik atas situasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Papua sebagaimana lebih lengkap diuraikan dalam hasil riset Koalisi Masyarakat Sipil yang berjudul "Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya". Harapannya adalah negara, pemerintah dan stakeholder terkail dapat meresponsnya dengan bermartabat dan memadai dengan membuat kebijakan yang tepat untuk menghentikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia atau mencegah praktik bisnis yang berdampak negatif terhadap masyarakat adat Papua.

2. Bahwa kami menyesalkan apabila terdapat penafsiran lain atau berbeda atas maksud baik klien kami dalam video a quo. Namun demikian, untuk mendudukkan masalah ini secara lebih jelas, dan menghindari kesalahfahaman, serta sekaligus sebagai wujud dari itikad baik, kami mengundang Sdr. Luhut Binsar Pandjaitan dan/atau rekan-rekan sebagai kuasa hukumnya untuk bertemu dan membahas persoalan ini secara bermartabat dan proporsional. Undangan pertemuan akan kami susulkan segera.

SANCAnews – Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diharapkan untuk dicabut karena telah membuat rakyat menderita. Termasuk juga PPKM di DKI Jakarta.

Begitu yang diharapkan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menanggapi keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dalam menekan penyebaran pandemi Covid-19.

"Di daerah, akibat PPKM banyak yang menderita untuk dapat bertahan hidup. Petani cabai menderita akibat PPKM, harga cabai anjlok. Derita rakyat akibat PPKM juga seharusnya didengar oleh pemerintah. Sebaiknya PPKM dicabut saja," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/9).

Karena, menurut Muslim, tidak ada yang manfaat bagi rakyat atas PPKM selain derita dan derita.

"Kalau PPKM adalah untuk menghindari kerumunan dan pembatasan kegiatan masyarakat, maka PPKM gagal mencegah kerumunan masyarakat saat Presiden Jokowi lemparkan benda dari mobil dan oleh karena masyarakat berkumpul dan berkerumunan," kata Muslim.

Padahal, tujuan PPKM adalah mencegah kerumunan. Akan tetapi, hal tersebut tidak ditunjukkan oleh tindakan Presiden Jokowi.

"Itu buktikan kegagalan PPKM. Jadi PPKM itu tidak efektif lagi dan gagal. Cabut saja. Termasuk di DKI," pungkas Muslim. [*]

SANCAnews – Selebaran bertuliskan 'Dipaksa Sehat di Negara Sakit' kembali muncul di Klaten, Jawa Tengah.

Kali ini selebaran itu nempel di baliho Ketua DPR RI Puan Maharani di Jalan Pakis-Baki, Kecamatan Wonosari, Klaten.

"Saya ke sini siang gambar itu sudah ada. Padahal kemarin sore belum ada," kata warga sekitar, Abre, saat ditemui detikcom di lokasi, Kamis (9/9/2021).

Dia menduga selebaran itu ditempel di baliho Puan pada malam atau dini hari.

"Tidak mungkin masangnya siang hari sebab pasti ketahuan warga sini. Pagi sampai malam jalan ini ramai," ujarnya.

Pantauan di lokasi, terdapat empat selebaran yang tertempel di baliho Puan. Kemudian di papan baliho kosong dekat baliho Puan ada tiga lembar, di tembok gedung Purnama Jaya juga tiga lembar. Di papan tembok Klaten Bersinar dekat polsek ada satu lembar.

Sedangkan di rumah warga barat Polsek Wonosari ada dua lembar. Tulisan di kertas folio itu bertinta hitam hasil print dan dikopi.

Selain 'Dipaksa Sehat di Negara Sakit', ada juga selebaran soal almarhum Munir. Di antaranya bertuliskan 'Pak Jokowi, Siapa Dalang Pembunuhan Saya' yang bergambar Munir sedang orasi.

Selebaran lain bertuliskan 'Sebagai kasus HAM berat, tuntaskan'. Selebaran ini juga bergambar foto Munir setengah badan.

Pemilik toko di barat Polsek Wonosari, Edi, mengaku tidak tahu siapa yang memasang selebaran di tembok rumahnya. Kemungkinan selebaran itu dipasang malam hari.

"Ya pasti malam hari karena siang di sini ramai. Kalau tahu ya saya nggak boleh, itu tembok rumah saya dan tidak izin," kata Edi saat ditemui di rumahnya.

Terpisah, Camat Wonosari, Muh Nur Rosyid, mengatakan pihaknya sudah mengecek adanya poster selebaran tersebut.

"Tadi sekilas sudah saya cek beberapa dan sudah saya baca. Kita akan segera bahas dengan forkopimcam untuk tindak lanjutnya," kata Rosyid saat dihubungi. (rmol)

SANCAnews – Mantan anggota Ombudsman RI Alvin Lie komentari kabar soal Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Beredar kabar kondisi Megawati tengah dirawat di ruang ICU rumah sakit.

Namun, kabar tersebut dibantah oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto tegaskan Megawati saat ini dalam keadaan sehat.

Kemudian, Alvin menilai bantahan Hasto akan lebih meyakinkan jika Megawati nampak diruang publik.

"Bantahan yang paling meyakinkan adalah Ibu Megawati tampil di ruang publik dalam kondisi sehat walafiat," kata Alvin di Twitter @alvinlie21 pada Kamis (9/9/2021).

Hasto mengatakan bahwa Megawati masih sibuk mengamati dunia politik Tanah Air. Termasuk soal penanganan pandemi Covid-19.

"Ibu Megawati dalam keadaan sehat, energik, dan selalu bersemangat. Kemarin malam pukul 21.00 WIB, Ibu Mega masih memberikan arahan terkait program kerakyatan partai," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya.

SANCAnews – Dalam beberapa jam terakhir, santer kabar yang menyebutkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dirawat di rumah sakit karena sakit.

Menurut Konsultan media dan politik, Hersubeno Arief, kondisi Megawati bahkan disebut-sebut sudah koma.

"Kondisinya sangat mengkhawatirkan, bahkan disebut-sebut sudah koma," ujar Hersubeno dalam tayangan di kanal YouTube Hersubeno Point pada Kamis (9/9/2021).

Hersubeno mengaku mendapatkan pesan melalui WhatsApp dari seorang dokter. Menurut dokter tersebut, kabar bahwa Megawati sakit adalah valid.

"Seorang teman dokter mengirim pesan WA ke saya. Bunyinya gini: 'Megawati koma. Titik. ICU RSPP. Valid 1.000 persen.' Nah kalau ada seorang teman dokter yang mengirim berita semacam ini, saya jadi rada-rada yakin, walaupun tetap saja saya sebagai media harus melakukan verifikasi," ujar Hersubeno.

Yang menguatkan dugaan bahwa Megawati benar-benar sakit, menurut Hersubeno, adalah sikap sejumlah pengurus DPP PDIP yang menolak memberikan komentar dan bingung, dan malah menganjurkan agar bertanya saja kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Sikap mendua, ragu-ragu dan tidak yakin dari para fungsionaris DPP PDIP ini membuat rumor itu semakin kencang," kata Hersubeno.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto membantah kabar tersebut. Hasto bilang, Megawati dalam keadaan sehat.

“Kemarin malam, pukul 21.00 WIB, Ibu Mega masih memberikan arahan terkait program kerakyatan Partai. Pagi ini pun ketika saya menghadap beliau, Ibu Mega juga terus mencermati situasi terkait pandemi dan juga politik internasional,” kata Hasto, Kamis (9/9/2021).

Hasto bilang, semua kader siap menghadapi hoaks dan fitnah yang ditujukan ke partai dan Megawati Soekarnoputri. PDIP, kata dia, akan tetap sabar, penuh keyakinan, dan tak akan menggoyahkan karakter berpolitik partai mereka yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan sosial.