SANCAnews.id

SANCAnews – Politisi PDI-Perjuangan Rahmad Handoyo membela Ketua DPR Puan Maharani karena dikritik Forum Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Kritikan tersebut dilontarkan karena Puan terbang ke Austria untuk menghadiri Fifth World Conference of Speakers of Parliament (WCSP) di tengah pandemi.

Menurut Handoyo, terbangnya Puan ke Australia untuk menghadiri acara tersebut merupakan momentum yang sangat baik.

“Mengapa demikian? Tidak mungkin pengendalian Covid-19 dilakukan hanya beberapa negara,” kata Rahmad kepada wartawan, Senin (6/9/2021).

Ia menyebutkan, di sinilah momentum yang tepat untuk mengakhiri pandemi secara bersama-sama seluruh negara.

“Namun dilakukan pengendaliannya secara serentak bersama-sama dan bergotong royong seluruh dunia mengakhiri dunia dari Covid-19,” ujarnya.

Anggota DPR RI itu menyebutkan kehadiran Puan juga khususnya mendapatkan akses kebutuhan vaksin untuk Indonesia.

“Tidak boleh akses vaksin diperuntukkan hanya negara produsen ataupun negara yang mampu beli vaksin saja,” ungkapnya.

“Sehingga dibutuhkan keadilan bagi seluruh dunia untuk akses mendapatkan vaksin demi menyelesaikan pandemi,” tuturnya.

Sebelumnya, Formappi mengkritik Ketua DPR RI Puan Maharani terbang ke Austria untuk menghadiri Fifth World Conference of Speakers of Parliament (WCSP).

Formappi menilai kehadiran Puan secara langsung bukan hal yang urgen, “Dari sisi urgensi, saya tak melihat kehadiran Puan di Forum IPU itu juga sangat-sangat krusial,” ujar Peneliti Formappi, Lucius Karus, kepada wartawan, Senin (6/9/2021).

“Jika untuk membuka jejaring saja, saya kira kehadiran fisik bukan pilihan satu-satunya di situasi PPKM seperti sekarang,” sambungnya.

Lucius mengatakan, jejaring justru mungkin akan lebih efektif di masa seperti ini menggunakan instrumen teknologi informasi.

“Diplomasi juga bisa kok dilakukan secara virtual di tengah situasi seperti ini,” ungkapnya.

Lucius mengatakan DPR sebenarnya sudah bersikap dengan bijak saat menangguhkan kunjungan kerja di tengah pandemi Corona.

Namun keberangkatan Puan ke Austria dinilai memberikan pesan kunjungan kerja kembali dilakukan dan memberi peluang anggota DPR lainnya melakukan hal serupa.

“Kunjungan Puan ke Austria menghadiri rapat pimpinan parlemen dunia memberikan pesan, kunker ke luar negeri dibatasi selama ini sudah kembali bisa dilakukan,” terangnya.

“Tentu saja ini contoh yang kurang baik dari Ketua DPR, yang justru memberikan peluang bagi agenda kunjungan serupa yang dilakukan anggota DPR,” lanjut Lucius.

Misi Puan dalam agenda tersebut dinilai terlambat. Pasalnya, menurut Lucius, pemerintah telah cukup berhasil dalam vaksinasi COVID-19.

“Apalagi disebutkan misi Puan salah satunya adalah mendorong akses vaksin yang adil dan merata dari negara maju,”

Perjuangan ini tentu terlihat mulia walau harus dikatakan sangat terlambat sih. Pemerintah sudah cukup berhasil dalam hal diplomasi vaksin ini.

“Kenapa Ketua DPR tak mendukung kerja pemerintah ini saja?,” tanya Lucius. (pojoksatu)

SANCAnews – Selama satu tahun lebih pandemi virus corona baru (Covid-19), ternyata ada 70 persen penyelenggara negara hartanya bertambah. Hal itu ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2019-2020.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, sebanyak 70,3 persen penyelenggara negara melaporkan hartanya bertambah selama pandemi.

"Kita amati juga selama pandemi, setahun terakhir ini secara umum penyelenggara negara 70 (70,3) persen hartanya bertambah. Kita pikir pertambahannya masih wajar," ujar Pahala di acara Webinar Talkshow LHKPN bertajuk "Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu & Akurat" secara virtual, Selasa siang (7/9).

Akan tetapi kata Pahala, juga ada penyelenggara negara yang hartanya mengalami penurunan. Yakni sebanyak 22,9 persen penyelenggara negara.

"Kita pikir ini yang pengusaha yang bisnisnya surut atau bagaimana. Tapi kita hanya ingin melihat apakah ada hal yang aneh dari masa pandemi ini. Ternyata kita lihat bahwa kenaikan terjadi, tapi penurunan juga terjadi," jelas Pahala.

Dalam grafik yang ditunjukkan oleh Pahala, sebanyak 58 persen Menteri hartanya bertambah lebih dari Rp 1 miliar. 26 persen Menteri bertambah kurang dari Rp 1 miliar.

Selanjutnya untuk DPR/MPR, sebanyak 45 persen hartanya bertambah lebih dari Rp 1 miliar, dan 33 persen bertambah kurang dari Rp 1 miliar.

Lalu untuk DPRD Provinsi, sebanyak 23 persen bertambah lebih dari Rp 1 miliar. Dan sebanyak 50 persen bertambah kurang dari Rp 1 miliar.

Kemudian untuk DPRD kabupaten/kota, hanya 11 persen yang hartanya bertambah lebih dari Rp 1 miliar. Dan 47 persen yang hartanya bertambah kurang dari Rp 1 miliar.

Untuk Gubernur maupun Wakil Gubernur, sebanyak 30 persen hartanya bertambah lebih dari Rp 1 miliar. Dan sebanyak 40 persen hartanya bertambah kurang dari Rp 1 miliar.

Terakhir untuk Bupati atau Wakil Bupati, sebanyak 18 persen hartanya bertambah lebih dari Rp 1 miliar. Sebanyak 49 persen hartanya bertambah kurang dari Rp 1 miliar.

"Kami juga ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa LHKPN besar itu bukan dosa, ada kenaikan juga belum tentu korup. Karena kenaikan itu terjadi umumnya karena apresiasi nilai aset," terang Pahala.

Pahala pun menyebutkan bahwa ada lima penyebab harta mengalami kenaikan. Yaitu, apresiasi nilai aset, penambahan aset, penjualan aset, pelunasan pinjaman, dan adanya harta yang tidak dilaporkan pada pelaporan sebelumnya.

Sedangkan lima penyebab harta mengalami penurunan adalah, depresiasi nilai aset, penjualan aset, pelepasan aset, penambahan nilai utang, dan adanya harta yang telah dilaporkan sebelumnya tapi tidak dilaporkan kembali pada pelaporan terbaru. (rmol)

SANCAnews – Seorang pria di Blitar tiba-tiba membentangkan poster saat mobil Presiden Joko Widodo beranjak meninggalkan lokasi vaksinasi di area PIPP Kota Blitar menuju Makam Bung Karno, Selasa (7/9/2021).

Pria yang diduga peternak ayam itu muncul di antara kerumunan warga yang menyaksikan rombongan Jokowi meninggalkan area PIPP.

Hanya beberapa meter dari pintu gerbang PIPP, pria tersebut membentangkan poster dengan tulisan "Pak Jokowi Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar."

Poster itu dibentangkan persis ketika mobil yang dikendarai Jokowi melintas pelan di Jalan Moh Hatta.

Ketika itu, jendela pintu belakang mobil terbuka dan Jokowi sedang melambaikan tangan ke arah warga.

Namun aksi membentangkan poster tidak berlangsung lama karena tiba-tiba pria tersebut diringkus oleh pria lainnya yang berdiri persis di sebelahnya.

Pria yang kemudian diketahui sebagai Ketua Paguyuban Becak Makam Bung Karno, Kukuh Rudiono, itu juga merebut poster dari tangan pria diduga peternak tersebut.

"Saya kaget kok tiba-tiba ada yang mengacungkan poster di sebelah saya, langsung saya pegang dia," ujar Kukuh kepada wartawan.

Kabagops Polres Blitar Kota Kompol Hari Sutrisno yang menyaksikan kejadian tersebut langsung menggelandang pria tak dikenal itu dan membawanya ke mobil polisi.

Aksi pria nekat itu, secara tak sengaja direkam oleh seorang penarik becak bernama Bambang Suyanto.

"Saya tidak tahu persis bagaimana awalnya orang itu bawa poster, tapi terekam di kamera saya," ujar Bambang.

Belum ada penjelasan dari pihak kepolisian mengenai identitas dan motif pria yang membentangkan poster ke arah Presiden Jokowi tersebut. (kompas)

SANCAnews – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Said Aqil Siradj mendapat kritik tajam dari Rizal Ramli. Ini perihal sikap Said Aqil Siradj yang tak mempermasalahkan jabatan presiden Jokowi menjadi 3 periode.

Diketahui, wacana amandemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau perpanjang masa jabatan kembali ramai diperdendangkan belakangan.

Walau Jokowi sudah tegas menolak, namun ada saja pihak yang mendorong hal tersebut. Belakangan adalah Said Aqil Siradj yang mengaku tak persoalkan masa jabatan presiden RI jadi 3 periode.

“Bagi fikih Islam mau dua periode mau tiga periode yang penting adil, jujur, amanah, dan prorakyat. Urusan dua atau tiga periode itu terserah kesepakatan partai politik,” kata komisaris utama BUMN PT KAI itu Senin, 6 September 2021.

Tak lama usai Said Aqil menyatakan sikapnya, Rizal Ramli langsung mengkritik tokoh NU itu. Kata dia, sikap Said Aqil yang mendukung jabatan Jokowi 3 periode dinilai asal.

Kata Rizal Ramli, Said Aqil makin lama semakin asal-asalan dalam memberikan pernyataannya.

Hal itu disampaikan Rizal Ramli dalam unggahan di akun media sosial pribadinya pada Selasa, 7 September 2021.

“Mas Said Aqil makin lama makin ngasal,” katanya, dikutip dari akun Twitter @RamliRizal.

Menurut Rizal Ramli, jika memang Presiden saat ini amanah, rakyat seharusnya sudah lebih sejahtera dari sebelumnya. “Kalau memang amanah, rakyat sudah lebih sejahtera dan lebih makmur, dan utang tidak gali lobang, tutup jurang,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Rizal Ramli menegaskan bahwa gagasan presiden 3 periode juga bertentangan dengan amanah reformasi. (hops)

SANCAnews – Rizal Ramli mengingatan, di luar DKI Jakarta, masih banyak pertanyaan soal kualitas data Covid-19. Kemajuan dalam Covid-19 diperoleh setelah setahun tidak efektif.

“Kemajuan itu setelah setahun tidak efektif. Sebanyak 130.000 korban meninggal dan 2.000 nakes meninggal. Rp 1.035 trilliun ndak jelas,” jelasnya.

“Pelajaran sangat berharga, dampak kemanusian dan sosial yang sangat besar,” ujarnya lagi.

“What missing, someone say sorry,” demikian Rizal Ramli.

Rizal Ramli mengingatan, di luar DKI Jakarta, masih banyak pertanyaan soal kualitas data Covid-19.

Menurut Rizal, indikator pandemi Covid-19 di DKI Jakarta beberapa hari belakangan ini memperlihatkan tren terkendali dan menggembirakan.

Untuk itu ucapan selamat dan hormat disampaikan ekonom nasional DR. Rizal Ramli kepada masyarakat ibukota dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Bukan hanya Anies Baswedan, Selasa petang (7/9), Rizal Ramli juga mengapresiasi Menteri Kesehatan Budi Sadikin Gunadi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan yang juga penting, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Covid-19 di DKI sudah terkendali dilihat dari indikator kasus baru, tingkat kematian dan sebagainya,” jelasnya dilansir RMOL.

“Salut pada Gubernur Anies Baswedan, Menkes Budi Sadikin, Menlu Retno Marsudi yang melobi vaksin dan, Menko Marives LBP (Luhut Binsar Pandjaitan),” ujarnya. (pojoksatu)