SANCAnews.id

SANCAnews – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim, merespon sikap aparat kepolisian yang menahan seorang peternak di Blitar yang membentangkan spanduk ke Presiden Joko Widodo alias Jokowi ketika berkunjung ke Blitar Jawa Timur pada Selasa (8/9/2021).

Luqman Hakim menilai, dengan adanya peristiwa itu, menunjukan bahwa rezim cenderung brutal menindas rakyat kecil. Dia pun menolak jika Jokowi dicalonkan kembali menjadi 3 periode.

“Cukuplah 2 periode seperti amanah konstitusi. Tidak perlu rekayasa merusak konstitusi untuk turuti nafsu terus berkuasa. Saat ini saja rakyat sudah makin takut memberi usul dan kritik. Tanpa kontrol rakyat, kekuasaan cenderung brutal dan menindas. Jelas bertentangan dengan Pancasila,” ujar Luqman Hakim di Twitter-nya, Rabu (8/9/2021).

Dia merasa heran dengan sikap aparat yang langsung menangkap peternak tersebut. Padahal peternak itu hanya membentangkan spanduk yang menuliskan permohonan bantuan kepada Presiden Jokowi agar memerhatikan harga jagung sebagai pakan ternak.

“Rakyat Peternak minta bantuan kepada Presiden kok malah ditangkap polisi?” ujarnya.

Politikus PKB ini kemudian mendesak Kapolri agar melepaskan peternak tersebut dan mengevaluasi anak buahnya.

“Pak Kapolri, segera lepaskan peternak yang ditahan itu dan brief anggota agar lebih humanis di lapangan. Dan, lebih bagus bentuk satgas untuk berantas kartel pangan yang rugikan petani/peternak” cetusnya.

Adapun spanduk yang dibentangkan ke Jokowi bertuliskan pemberitahuan kepada Presiden Jokowi agar memperdulikan nasib peternak yang membeli pakan ayam dari petani jagung dengan harga yang sudah tidak wajar.

“Pak Jokowi Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar.” Demikian tulisan spanduk itu.

Pria itu membentangkan spanduk tepat ketika presiden Jokowi lewat kerumunan warga yang menanti Jokowi dan rombongan meninggalkan lokasi vaksinasi di area PIPP Kota Blitar menuju Makam Bung Karno.

Pria itu membentangkan sanduk tersebut tepat ketika presiden Jokowi membuka kaca mobil dan melambaikan tangan kepada kerumunan warda.

Setelah rombongan Jokowi telah berlalu, spanduk itu langsung dirampas polisi dan pria itu dibawa ke kantor polisi. Hingga kini belum diketahui nasib pria tersebut. (fajar)

Pria tersebut lantas digelandang oleh aparat. Akibat tindakan ini memancing kecaman dari masyarakat atas arogansi aparat tersebut.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyampaikan, sikap arogansi yang dikeluarkan oleh aparat tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Pasalnya, peternak tersebut tidak sedang menghina presiden melainkan menyampaikan aspirasinya sebagai rakyat kecil yang kesulitan mendapatkan jagung untuk ternak mereka.

"Ada peternak kita minta dibantu, dia minta tolong ke presidennya dengan kalimat Sederhana dan penting. dia tidak menghina Presiden Jokowi. Kenapa ditangkap ?”tegas Mardani lewat akun media sosialnya, Rabu (8/9).

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan bahwa apa yang disampaikan rakyat kecil tersebut perlu didengar langsung oleh pemerintah. Menurutnya, dengan adanya peternak yang berani menyampaikan aspirasinya di hadapan Jokowi langsung untuk menolong pemerintah.

“Seharusnya negara itu hadir untuk petani dan peternak. Kalau mereka bersuara itu semata-mata untuk menolang pemerintah, sikap abs itu menjadi musuh bagi pemeirntah,” tandasnya. (rmol)

SANCAnews – Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Gatot Repli Handoko mengatakan pihaknya tidak menangkap pria peternak ayam yang mengangkat poster “Pak Jokowi Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar” saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Blitar, Jawa Timur, Selasa (7/8).

Jadi, menurut dia, pria tersebut hanya diamankan dan ditanyai mengenai aksinya itu.

“Anggota yang mengamankan tidak mengetahui isi poster yang dibawa pria itu,” kata Gatot kepada JPNN.com, Rabu (8/9).

Lanjut dia, Presiden Jokowi saat itu melintas setelah berkunjung dari Makam Bung Karno. Saat itu, anggota melihat pria itu melakukan aksinya mengangkat poster.

Sesuai prosedur, aparat kepolisian yang mengamankan kunjungan presiden pun melakukan tindakan.

Gatot juga menegaskan pria tersebut sudah dipulangkan ke keluarganya. Polisi tidak bermaksud represif terhadap yang bersangkutan.

“Kami hanya klarifikasi apa yang dilakukan oleh bersangkutan,” kata dia.

Video di media sosial mengenai seorang pria membentangkan poster ke Presiden Jokowi viral.

Momen itu terjadi saat Presiden Jokowi berangkat dari area vaksinasi Covid-19 ke makam Bung Karno di Blitar, Selasa (7/9).Pria tersebut membentangkan poster saat Jokowi melambaikan tangan dari jendela mobil. Poster itu bertuliskan, “Pak Jokowi Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar.” Usai mobil Jokowi melintas, aparat kepolisian meringkus pria itu dan memasukkannya ke dalam mobil. (fajar)

SANCAnews – Politisi PDI-Perjuangan Rahmad Handoyo membela Ketua DPR Puan Maharani karena dikritik Forum Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Kritikan tersebut dilontarkan karena Puan terbang ke Austria untuk menghadiri Fifth World Conference of Speakers of Parliament (WCSP) di tengah pandemi.

Menurut Handoyo, terbangnya Puan ke Australia untuk menghadiri acara tersebut merupakan momentum yang sangat baik.

“Mengapa demikian? Tidak mungkin pengendalian Covid-19 dilakukan hanya beberapa negara,” kata Rahmad kepada wartawan, Senin (6/9/2021).

Ia menyebutkan, di sinilah momentum yang tepat untuk mengakhiri pandemi secara bersama-sama seluruh negara.

“Namun dilakukan pengendaliannya secara serentak bersama-sama dan bergotong royong seluruh dunia mengakhiri dunia dari Covid-19,” ujarnya.

Anggota DPR RI itu menyebutkan kehadiran Puan juga khususnya mendapatkan akses kebutuhan vaksin untuk Indonesia.

“Tidak boleh akses vaksin diperuntukkan hanya negara produsen ataupun negara yang mampu beli vaksin saja,” ungkapnya.

“Sehingga dibutuhkan keadilan bagi seluruh dunia untuk akses mendapatkan vaksin demi menyelesaikan pandemi,” tuturnya.

Sebelumnya, Formappi mengkritik Ketua DPR RI Puan Maharani terbang ke Austria untuk menghadiri Fifth World Conference of Speakers of Parliament (WCSP).

Formappi menilai kehadiran Puan secara langsung bukan hal yang urgen, “Dari sisi urgensi, saya tak melihat kehadiran Puan di Forum IPU itu juga sangat-sangat krusial,” ujar Peneliti Formappi, Lucius Karus, kepada wartawan, Senin (6/9/2021).

“Jika untuk membuka jejaring saja, saya kira kehadiran fisik bukan pilihan satu-satunya di situasi PPKM seperti sekarang,” sambungnya.

Lucius mengatakan, jejaring justru mungkin akan lebih efektif di masa seperti ini menggunakan instrumen teknologi informasi.

“Diplomasi juga bisa kok dilakukan secara virtual di tengah situasi seperti ini,” ungkapnya.

Lucius mengatakan DPR sebenarnya sudah bersikap dengan bijak saat menangguhkan kunjungan kerja di tengah pandemi Corona.

Namun keberangkatan Puan ke Austria dinilai memberikan pesan kunjungan kerja kembali dilakukan dan memberi peluang anggota DPR lainnya melakukan hal serupa.

“Kunjungan Puan ke Austria menghadiri rapat pimpinan parlemen dunia memberikan pesan, kunker ke luar negeri dibatasi selama ini sudah kembali bisa dilakukan,” terangnya.

“Tentu saja ini contoh yang kurang baik dari Ketua DPR, yang justru memberikan peluang bagi agenda kunjungan serupa yang dilakukan anggota DPR,” lanjut Lucius.

Misi Puan dalam agenda tersebut dinilai terlambat. Pasalnya, menurut Lucius, pemerintah telah cukup berhasil dalam vaksinasi COVID-19.

“Apalagi disebutkan misi Puan salah satunya adalah mendorong akses vaksin yang adil dan merata dari negara maju,”

Perjuangan ini tentu terlihat mulia walau harus dikatakan sangat terlambat sih. Pemerintah sudah cukup berhasil dalam hal diplomasi vaksin ini.

“Kenapa Ketua DPR tak mendukung kerja pemerintah ini saja?,” tanya Lucius. (pojoksatu)

SANCAnews – Selama satu tahun lebih pandemi virus corona baru (Covid-19), ternyata ada 70 persen penyelenggara negara hartanya bertambah. Hal itu ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2019-2020.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, sebanyak 70,3 persen penyelenggara negara melaporkan hartanya bertambah selama pandemi.

"Kita amati juga selama pandemi, setahun terakhir ini secara umum penyelenggara negara 70 (70,3) persen hartanya bertambah. Kita pikir pertambahannya masih wajar," ujar Pahala di acara Webinar Talkshow LHKPN bertajuk "Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu & Akurat" secara virtual, Selasa siang (7/9).

Akan tetapi kata Pahala, juga ada penyelenggara negara yang hartanya mengalami penurunan. Yakni sebanyak 22,9 persen penyelenggara negara.

"Kita pikir ini yang pengusaha yang bisnisnya surut atau bagaimana. Tapi kita hanya ingin melihat apakah ada hal yang aneh dari masa pandemi ini. Ternyata kita lihat bahwa kenaikan terjadi, tapi penurunan juga terjadi," jelas Pahala.

Dalam grafik yang ditunjukkan oleh Pahala, sebanyak 58 persen Menteri hartanya bertambah lebih dari Rp 1 miliar. 26 persen Menteri bertambah kurang dari Rp 1 miliar.

Selanjutnya untuk DPR/MPR, sebanyak 45 persen hartanya bertambah lebih dari Rp 1 miliar, dan 33 persen bertambah kurang dari Rp 1 miliar.

Lalu untuk DPRD Provinsi, sebanyak 23 persen bertambah lebih dari Rp 1 miliar. Dan sebanyak 50 persen bertambah kurang dari Rp 1 miliar.

Kemudian untuk DPRD kabupaten/kota, hanya 11 persen yang hartanya bertambah lebih dari Rp 1 miliar. Dan 47 persen yang hartanya bertambah kurang dari Rp 1 miliar.

Untuk Gubernur maupun Wakil Gubernur, sebanyak 30 persen hartanya bertambah lebih dari Rp 1 miliar. Dan sebanyak 40 persen hartanya bertambah kurang dari Rp 1 miliar.

Terakhir untuk Bupati atau Wakil Bupati, sebanyak 18 persen hartanya bertambah lebih dari Rp 1 miliar. Sebanyak 49 persen hartanya bertambah kurang dari Rp 1 miliar.

"Kami juga ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa LHKPN besar itu bukan dosa, ada kenaikan juga belum tentu korup. Karena kenaikan itu terjadi umumnya karena apresiasi nilai aset," terang Pahala.

Pahala pun menyebutkan bahwa ada lima penyebab harta mengalami kenaikan. Yaitu, apresiasi nilai aset, penambahan aset, penjualan aset, pelunasan pinjaman, dan adanya harta yang tidak dilaporkan pada pelaporan sebelumnya.

Sedangkan lima penyebab harta mengalami penurunan adalah, depresiasi nilai aset, penjualan aset, pelepasan aset, penambahan nilai utang, dan adanya harta yang telah dilaporkan sebelumnya tapi tidak dilaporkan kembali pada pelaporan terbaru. (rmol)