SANCAnews.id

SANCAnews – Seorang pria di Blitar tiba-tiba membentangkan poster saat mobil Presiden Joko Widodo beranjak meninggalkan lokasi vaksinasi di area PIPP Kota Blitar menuju Makam Bung Karno, Selasa (7/9/2021).

Pria yang diduga peternak ayam itu muncul di antara kerumunan warga yang menyaksikan rombongan Jokowi meninggalkan area PIPP.

Hanya beberapa meter dari pintu gerbang PIPP, pria tersebut membentangkan poster dengan tulisan "Pak Jokowi Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar."

Poster itu dibentangkan persis ketika mobil yang dikendarai Jokowi melintas pelan di Jalan Moh Hatta.

Ketika itu, jendela pintu belakang mobil terbuka dan Jokowi sedang melambaikan tangan ke arah warga.

Namun aksi membentangkan poster tidak berlangsung lama karena tiba-tiba pria tersebut diringkus oleh pria lainnya yang berdiri persis di sebelahnya.

Pria yang kemudian diketahui sebagai Ketua Paguyuban Becak Makam Bung Karno, Kukuh Rudiono, itu juga merebut poster dari tangan pria diduga peternak tersebut.

"Saya kaget kok tiba-tiba ada yang mengacungkan poster di sebelah saya, langsung saya pegang dia," ujar Kukuh kepada wartawan.

Kabagops Polres Blitar Kota Kompol Hari Sutrisno yang menyaksikan kejadian tersebut langsung menggelandang pria tak dikenal itu dan membawanya ke mobil polisi.

Aksi pria nekat itu, secara tak sengaja direkam oleh seorang penarik becak bernama Bambang Suyanto.

"Saya tidak tahu persis bagaimana awalnya orang itu bawa poster, tapi terekam di kamera saya," ujar Bambang.

Belum ada penjelasan dari pihak kepolisian mengenai identitas dan motif pria yang membentangkan poster ke arah Presiden Jokowi tersebut. (kompas)

SANCAnews – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Said Aqil Siradj mendapat kritik tajam dari Rizal Ramli. Ini perihal sikap Said Aqil Siradj yang tak mempermasalahkan jabatan presiden Jokowi menjadi 3 periode.

Diketahui, wacana amandemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau perpanjang masa jabatan kembali ramai diperdendangkan belakangan.

Walau Jokowi sudah tegas menolak, namun ada saja pihak yang mendorong hal tersebut. Belakangan adalah Said Aqil Siradj yang mengaku tak persoalkan masa jabatan presiden RI jadi 3 periode.

“Bagi fikih Islam mau dua periode mau tiga periode yang penting adil, jujur, amanah, dan prorakyat. Urusan dua atau tiga periode itu terserah kesepakatan partai politik,” kata komisaris utama BUMN PT KAI itu Senin, 6 September 2021.

Tak lama usai Said Aqil menyatakan sikapnya, Rizal Ramli langsung mengkritik tokoh NU itu. Kata dia, sikap Said Aqil yang mendukung jabatan Jokowi 3 periode dinilai asal.

Kata Rizal Ramli, Said Aqil makin lama semakin asal-asalan dalam memberikan pernyataannya.

Hal itu disampaikan Rizal Ramli dalam unggahan di akun media sosial pribadinya pada Selasa, 7 September 2021.

“Mas Said Aqil makin lama makin ngasal,” katanya, dikutip dari akun Twitter @RamliRizal.

Menurut Rizal Ramli, jika memang Presiden saat ini amanah, rakyat seharusnya sudah lebih sejahtera dari sebelumnya. “Kalau memang amanah, rakyat sudah lebih sejahtera dan lebih makmur, dan utang tidak gali lobang, tutup jurang,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Rizal Ramli menegaskan bahwa gagasan presiden 3 periode juga bertentangan dengan amanah reformasi. (hops)

SANCAnews – Rizal Ramli mengingatan, di luar DKI Jakarta, masih banyak pertanyaan soal kualitas data Covid-19. Kemajuan dalam Covid-19 diperoleh setelah setahun tidak efektif.

“Kemajuan itu setelah setahun tidak efektif. Sebanyak 130.000 korban meninggal dan 2.000 nakes meninggal. Rp 1.035 trilliun ndak jelas,” jelasnya.

“Pelajaran sangat berharga, dampak kemanusian dan sosial yang sangat besar,” ujarnya lagi.

“What missing, someone say sorry,” demikian Rizal Ramli.

Rizal Ramli mengingatan, di luar DKI Jakarta, masih banyak pertanyaan soal kualitas data Covid-19.

Menurut Rizal, indikator pandemi Covid-19 di DKI Jakarta beberapa hari belakangan ini memperlihatkan tren terkendali dan menggembirakan.

Untuk itu ucapan selamat dan hormat disampaikan ekonom nasional DR. Rizal Ramli kepada masyarakat ibukota dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Bukan hanya Anies Baswedan, Selasa petang (7/9), Rizal Ramli juga mengapresiasi Menteri Kesehatan Budi Sadikin Gunadi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan yang juga penting, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Covid-19 di DKI sudah terkendali dilihat dari indikator kasus baru, tingkat kematian dan sebagainya,” jelasnya dilansir RMOL.

“Salut pada Gubernur Anies Baswedan, Menkes Budi Sadikin, Menlu Retno Marsudi yang melobi vaksin dan, Menko Marives LBP (Luhut Binsar Pandjaitan),” ujarnya. (pojoksatu)

SANCAnews – Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap menceritakan bahwa dahulu pernah ada rumor di atas gedung KPK terdapat api yang beterbangan.

Hal itu diceritakan Yudi dalam JPNN.com Podcast berjudul "Penyidik KPK: Kamis Sudah Berantas Korupsi, Masa Dituduh Taliban" yang tayang di Youtube, Jumat (3/9).

Yudi mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui secara pasti apakah ada penyidik KPK yang terkena teluh atau santet saat menangani kasus korupsi.

"Saya tidak paham ya tentang seperti itu (kena teluh). Ya memang dahulu pernah menangani suatu kasus korupsi tiba-tiba ada isu, wah, itu di atas gedung KPK itu ada api-api beterbangan, itu hanya rumor, lah," kata Yudi.

Yudi mengaku dirinya sendiri selama menjadi penyidik KPK tidak pernah mendapat ancaman secara fisik maupun verbal.

Dia juga tidak pernah mendengar ada koruptor yang berani menyuap penyidik KPK.

"Jangankan kekerasan, mereka (koruptor) mau mencoba untuk menyuap dan lain sebagainya itu tidak mereka lakukan," ujar Yudi.

"Karena mereka tahu kalau mereka mencoba (menyuap) saya langsung "hei, Anda mencoba ya?", nah, malah kena lagi pasal berlapis," sambung Yudi.

Yudi menambahkan bahwa penyidik KPK selalui menjalankan nilai-nilai religiositas dalam melaksanakan tugas.

"Jadi, kami ini sebelum melakukan sesuatu selalu berdoa karena hanya Tuhan pelindung kami, karena yang kami hadapi ini orang-orang yang berkuasa," ujar Yudi. []

SANCAnews – KPK mengungkapkan 95 persen laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diterima tak akurat. KPK menyampaikan ada aset-aset pejabat negara yang tidak dilaporkan.

"Berita buruknya, di samping kecepatan verifikasi ini, ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan detail terhadap kebenaran isinya itu 95 persen memang tidak akurat secara umum," beber Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dalam diskusi webinar LHKPN yang disiarkan di YouTube KPK RI, Selasa (7/9/2021).

"Banyak harta yang tidak dilapor, baik itu tanah, bangunan rekening bank, maupun investasi lain," sambung dia.

Oleh sebab itu, Pahala mengatakan pihaknya lebih aktif lagi dalam hal pemeriksaan laporan. Pahala mengatakan beberapa aset yang tidak dilaporkan tersebut akan diperiksa lebih lanjut agar LHKPN sesuai atau akurat.

"Jadi mekanisme pemeriksaan ini membuat kita lebih aktif ke beberapa stakeholders untuk melakukan cek bahwa (misalnya) yang namanya A dengan keluarga istrinya ini, anaknya yang sudah dewasa ini. Ini apakah punya rekening di bank," jelas Pahala.

"Nanti otomatis semua bank yang punya rekening itu akan melaporkan lengkap dengan isinya. Berikutnya kita bilang, berapa nilai rekening yang sudah. Lantas kalau diperlukan pendalaman, apa saja transaksinya. Itu kelihatan," lanjut Pahala.

Pahala juga menerangkan pelaporan yang tidak akurat itu terlihat dari kejanggalan pada penghasilannya di rekening bank. KPK, sambung Pahala, akan memfokuskan keakuratan laporan yang dilaporkan para pejabat negara tersebut.

"Nah di antara 95% yang tidak akurat ini, selain yang tidak dilaporkan juga melaporkan penghasilan yang agak aneh dibandingkan dengan transaksi banknya. Kalau saya melaporkan penghasilan saya Rp 1 harusnya di bank saya kira kira itu ada Rp 1 masuk, setengah rupiah keluar gitu ya. Tapi bukan saya laporkan penghasilan saya Rp 1 secara konstan setiap bulan saya dapat Rp 100, Rp 150, Rp 200 seperti itu. Jadi 15 persen dari yang 95 persen itu menunjukkan profil yang tidak fit dengan data keuangannya," terang Pahala.

"Kita ingin sebenarnya kenapa akurasi ini kita ingin pergi lebih cepat itu lebih maju, karena semakin kita pikir kepatuhan tinggi maka akurasi ini akan menjadi fokus KPK ke depan," sambungnya. (dtk)