Latest Post


 

SANCAnews – Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap menceritakan bahwa dahulu pernah ada rumor di atas gedung KPK terdapat api yang beterbangan.

 

Hal itu diceritakan Yudi dalam JPNN.com Podcast berjudul "Penyidik KPK: Kamis Sudah Berantas Korupsi, Masa Dituduh Taliban" yang tayang di Youtube, Jumat (3/9).

 

Yudi mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui secara pasti apakah ada penyidik KPK yang terkena teluh atau santet saat menangani kasus korupsi.

 

"Saya tidak paham ya tentang seperti itu (kena teluh). Ya memang dahulu pernah menangani suatu kasus korupsi tiba-tiba ada isu, wah, itu di atas gedung KPK itu ada api-api beterbangan, itu hanya rumor, lah," kata Yudi.

 

Yudi mengaku dirinya sendiri selama menjadi penyidik KPK tidak pernah mendapat ancaman secara fisik maupun verbal.

 

Dia juga tidak pernah mendengar ada koruptor yang berani menyuap penyidik KPK.

 

"Jangankan kekerasan, mereka (koruptor) mau mencoba untuk menyuap dan lain sebagainya itu tidak mereka lakukan," ujar Yudi.

 

"Karena mereka tahu kalau mereka mencoba (menyuap) saya langsung "hei, Anda mencoba ya?", nah, malah kena lagi pasal berlapis," sambung Yudi.

 

Yudi menambahkan bahwa penyidik KPK selalui menjalankan nilai-nilai religiositas dalam melaksanakan tugas.

 

"Jadi, kami ini sebelum melakukan sesuatu selalu berdoa karena hanya Tuhan pelindung kami, karena yang kami hadapi ini orang-orang yang berkuasa," ujar Yudi. []



 

SANCAnews – KPK mengungkapkan 95 persen laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diterima tak akurat. KPK menyampaikan ada aset-aset pejabat negara yang tidak dilaporkan.

 

"Berita buruknya, di samping kecepatan verifikasi ini, ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan detail terhadap kebenaran isinya itu 95 persen memang tidak akurat secara umum," beber Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dalam diskusi webinar LHKPN yang disiarkan di YouTube KPK RI, Selasa (7/9/2021).

 

"Banyak harta yang tidak dilapor, baik itu tanah, bangunan rekening bank, maupun investasi lain," sambung dia.

 

Oleh sebab itu, Pahala mengatakan pihaknya lebih aktif lagi dalam hal pemeriksaan laporan. Pahala mengatakan beberapa aset yang tidak dilaporkan tersebut akan diperiksa lebih lanjut agar LHKPN sesuai atau akurat.

 

"Jadi mekanisme pemeriksaan ini membuat kita lebih aktif ke beberapa stakeholders untuk melakukan cek bahwa (misalnya) yang namanya A dengan keluarga istrinya ini, anaknya yang sudah dewasa ini. Ini apakah punya rekening di bank," jelas Pahala.

 

"Nanti otomatis semua bank yang punya rekening itu akan melaporkan lengkap dengan isinya. Berikutnya kita bilang, berapa nilai rekening yang sudah. Lantas kalau diperlukan pendalaman, apa saja transaksinya. Itu kelihatan," lanjut Pahala.

 

Pahala juga menerangkan pelaporan yang tidak akurat itu terlihat dari kejanggalan pada penghasilannya di rekening bank. KPK, sambung Pahala, akan memfokuskan keakuratan laporan yang dilaporkan para pejabat negara tersebut.

 

"Nah di antara 95% yang tidak akurat ini, selain yang tidak dilaporkan juga melaporkan penghasilan yang agak aneh dibandingkan dengan transaksi banknya. Kalau saya melaporkan penghasilan saya Rp 1 harusnya di bank saya kira kira itu ada Rp 1 masuk, setengah rupiah keluar gitu ya. Tapi bukan saya laporkan penghasilan saya Rp 1 secara konstan setiap bulan saya dapat Rp 100, Rp 150, Rp 200 seperti itu. Jadi 15 persen dari yang 95 persen itu menunjukkan profil yang tidak fit dengan data keuangannya," terang Pahala.

 

"Kita ingin sebenarnya kenapa akurasi ini kita ingin pergi lebih cepat itu lebih maju, karena semakin kita pikir kepatuhan tinggi maka akurasi ini akan menjadi fokus KPK ke depan," sambungnya. (dtk)



 

SANCAnews – Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin secara tegas menolak capres dan cawapres yang dipinang oleh partai PDI Perjuangan.

 

"Itu harga mati!," ujar Novel Bamukmin saat ditemui GenPI.co di Jakarta, Senin (6/9/2021).

 

Dirinya juga menyebut siapa pun tokoh yang berkoalisi dengan PDIP tidak akan diliriknya

 

"Kami tinggalkan," tegas dia.

 

Namun, dirinya mengaku tak memusingkan pertarungan politik 2024 mendatang.

 

"Hari ini kami fokus, saya masih menghadap ke DPR untuk memberikan petisi mendukung Habib Rizieq Shihab dkk," jelasnya.

 

Novel Bamukmin juga menyebut sudah memiliki gambaran Pilpres 2024.

 

"PA 212 pasti punya sikap, siapa yang layak jadi capres dan cawapres. Bisa saya, bisa juga bukan," jelas dia.

 

Lebih lanjut, Novel menuturkan siapa saja bisa digodok asalkan sudah memenuhi syarat untuk maju di 2024.

 

"Jadi ini perhelatan panjang, masih banyak kalkulasi, spekulasi politik yang panjang," ungkap Novel Bamukmin. []



 

SANCAnews – Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengajak seluruh pecinta Habib Rizieq Shihab (HRS) untuk melanjutkan perjuangan memberantas ketidakadilan. Namun, perjuangan itu tak dilakukan dengan cara turun ke jalan, melainkan melalui media sosial (medsos).

 

Ajakan tersebut agar temuan dari HRS Center terkait dugaan plagiarisme dalam vonis perkara tes usap palsu RS Ummi yang menjerat eks pentolan FPI itu bisa terus tersuarakan. "Kami dari PA 212 mengimbau kepada seluruh pecinta HRS, alumni 212 untuk segera bangun dan tegak berdiri lanjutkan perjuangan. Kita lanjutkan perjuangan untuk bisa menang di medsos," kata Slamet dalam konferensi pers di Kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (6/9/2021).

 

Dalam definisi perjuangan medsos, menurut Slamet Maarif, para pejuang harus mengerahkan seluruh alat komunikasinya untuk jihad melawan kezaliman. Dia melanjutkan, jika hal itu dilakukan secara konsisten maka kemenangan akan diberikan oleh Allah SWT.

 

"Gunakan jempol kita, gunakan HP kita, gunakan alat komunikasi kita untuk jihad lawan kezaliman dalam medsos. Insya Allah kalau istiqamah Allah akan memberikan kemenangan kita," jelasnya.

 

Selain jihad di medsos, Slamet juga mengajak para pimpinan pesantren hingga ormas Islam untuk senantiasa berdoa agar pihak-pihak yang melakukan kezaliman terhadap HRS dan para ulama dapat punah. Dia menuturkan, pihaknya nanti akan menyambut kemenangan dalam pengadilan akhirat.

 

"Ayo mulailah hari ini ajak umat ajak jamaah, ajak santri untuk tetap mengetuk pintu langit dengan banyak istigosah, berzikir di pondok, dan di majelis masing-masing agar Allah hancurkan orang-orang dan kelompok yang zalim kepada cucu Rasulullah dan kepada ulama-ulama ktia," tuturnya.

 

Sebelumnya, Direktur HRS Center Abdul Chair Ramadhan mengatakan, unsur plagiarisme merujuk pada uraian penjelasan 'kesengajaan dengan kemungkinan' yang ternyata berasal dari internet.

 

"Setidaknya dua sumber dugaan plagiarisme yakni, hukum online dan atau skripsi mahasiswa fakultas hukum yang tidak menyembutkan sumber referensinya," kata Chair saat konferensi pers di Kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (6/9/2021). (sindo)



 

SANCAnews – Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago curiga wacana PPHN untuk amendemen UUD 45 ditunggangi kepentingan.

 

“Sehingga pintu masuknya amandemen. Pertanyaan siapa yg bisa menjamin tidak ada yg menunggangi dengan kepentingan lain,” ucap Pangi Syarwi Chaniago di kawasan DPR RI, Senin (6/9).

 

Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu mengatakan dirinya khawatir karena tidak ada yang bisa jamin wacana amendemen tidak merembet kemana-mana.

 

“Kalau sekarang ada bau amis ada bau harum. Bau harumnya PPHN supaya negara punya haluan dan DPD kuat. Bau amisnya jabatan tiga periode,” bebernya.

 

“Siapa yang menjamin tidak akan ke situ? Mohon maaf UU Omnibus Law, UU Minerba, awalnya dibilang terlalu halusinasi, tapi ternyata itu jadi,” ucap Pangi.

 

Pria yang akrab disapa Ipang itu mengaku tidak setuju dengan amendemen pada situasi pandemic covid-19.

 

“Nah, kita nggak mau itu terjadi,” ucapnya.

 

Pria berdarah Minang itu mengatakan akan demo dan turun ke jalan jika ada penambahan masa jabatan presiden.

 

“Kalau ada penambahan masa jabatan Presiden saya turun demo. Tapi apakah berhasil? Karena selama ini toh akhirnya UU jadi juga diam-diam,” ucapnya.

 

“Ada lagi yang lebih ngeri. Gratifikasi konstitusional. Oke amandemen gagal, ternyata ada opsi lain, yakni tunda pemilu 2027. Namun, jangan-jangan itu kecurigaan saya saja karena waktunya sudah nggak ada,” kata Pangi. (genpi)


SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.