SANCAnews.id

SANCAnews – Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin secara tegas menolak capres dan cawapres yang dipinang oleh partai PDI Perjuangan.

"Itu harga mati!," ujar Novel Bamukmin saat ditemui GenPI.co di Jakarta, Senin (6/9/2021).

Dirinya juga menyebut siapa pun tokoh yang berkoalisi dengan PDIP tidak akan diliriknya

"Kami tinggalkan," tegas dia.

Namun, dirinya mengaku tak memusingkan pertarungan politik 2024 mendatang.

"Hari ini kami fokus, saya masih menghadap ke DPR untuk memberikan petisi mendukung Habib Rizieq Shihab dkk," jelasnya.

Novel Bamukmin juga menyebut sudah memiliki gambaran Pilpres 2024.

"PA 212 pasti punya sikap, siapa yang layak jadi capres dan cawapres. Bisa saya, bisa juga bukan," jelas dia.

Lebih lanjut, Novel menuturkan siapa saja bisa digodok asalkan sudah memenuhi syarat untuk maju di 2024.

"Jadi ini perhelatan panjang, masih banyak kalkulasi, spekulasi politik yang panjang," ungkap Novel Bamukmin. []

SANCAnews – Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengajak seluruh pecinta Habib Rizieq Shihab (HRS) untuk melanjutkan perjuangan memberantas ketidakadilan. Namun, perjuangan itu tak dilakukan dengan cara turun ke jalan, melainkan melalui media sosial (medsos).

Ajakan tersebut agar temuan dari HRS Center terkait dugaan plagiarisme dalam vonis perkara tes usap palsu RS Ummi yang menjerat eks pentolan FPI itu bisa terus tersuarakan. "Kami dari PA 212 mengimbau kepada seluruh pecinta HRS, alumni 212 untuk segera bangun dan tegak berdiri lanjutkan perjuangan. Kita lanjutkan perjuangan untuk bisa menang di medsos," kata Slamet dalam konferensi pers di Kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (6/9/2021).

Dalam definisi perjuangan medsos, menurut Slamet Maarif, para pejuang harus mengerahkan seluruh alat komunikasinya untuk jihad melawan kezaliman. Dia melanjutkan, jika hal itu dilakukan secara konsisten maka kemenangan akan diberikan oleh Allah SWT.

"Gunakan jempol kita, gunakan HP kita, gunakan alat komunikasi kita untuk jihad lawan kezaliman dalam medsos. Insya Allah kalau istiqamah Allah akan memberikan kemenangan kita," jelasnya.

Selain jihad di medsos, Slamet juga mengajak para pimpinan pesantren hingga ormas Islam untuk senantiasa berdoa agar pihak-pihak yang melakukan kezaliman terhadap HRS dan para ulama dapat punah. Dia menuturkan, pihaknya nanti akan menyambut kemenangan dalam pengadilan akhirat.

"Ayo mulailah hari ini ajak umat ajak jamaah, ajak santri untuk tetap mengetuk pintu langit dengan banyak istigosah, berzikir di pondok, dan di majelis masing-masing agar Allah hancurkan orang-orang dan kelompok yang zalim kepada cucu Rasulullah dan kepada ulama-ulama ktia," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur HRS Center Abdul Chair Ramadhan mengatakan, unsur plagiarisme merujuk pada uraian penjelasan 'kesengajaan dengan kemungkinan' yang ternyata berasal dari internet.

"Setidaknya dua sumber dugaan plagiarisme yakni, hukum online dan atau skripsi mahasiswa fakultas hukum yang tidak menyembutkan sumber referensinya," kata Chair saat konferensi pers di Kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (6/9/2021). (sindo)

SANCAnews – Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago curiga wacana PPHN untuk amendemen UUD 45 ditunggangi kepentingan.

“Sehingga pintu masuknya amandemen. Pertanyaan siapa yg bisa menjamin tidak ada yg menunggangi dengan kepentingan lain,” ucap Pangi Syarwi Chaniago di kawasan DPR RI, Senin (6/9).

Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu mengatakan dirinya khawatir karena tidak ada yang bisa jamin wacana amendemen tidak merembet kemana-mana.

“Kalau sekarang ada bau amis ada bau harum. Bau harumnya PPHN supaya negara punya haluan dan DPD kuat. Bau amisnya jabatan tiga periode,” bebernya.

“Siapa yang menjamin tidak akan ke situ? Mohon maaf UU Omnibus Law, UU Minerba, awalnya dibilang terlalu halusinasi, tapi ternyata itu jadi,” ucap Pangi.

Pria yang akrab disapa Ipang itu mengaku tidak setuju dengan amendemen pada situasi pandemic covid-19.

“Nah, kita nggak mau itu terjadi,” ucapnya.

Pria berdarah Minang itu mengatakan akan demo dan turun ke jalan jika ada penambahan masa jabatan presiden.

“Kalau ada penambahan masa jabatan Presiden saya turun demo. Tapi apakah berhasil? Karena selama ini toh akhirnya UU jadi juga diam-diam,” ucapnya.

“Ada lagi yang lebih ngeri. Gratifikasi konstitusional. Oke amandemen gagal, ternyata ada opsi lain, yakni tunda pemilu 2027. Namun, jangan-jangan itu kecurigaan saya saja karena waktunya sudah nggak ada,” kata Pangi. (genpi)

SANCAnews – Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti masih meragukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak usulan amendemen 3 periode.

Bukan tanpa alasan, menurutnya, penolakan Jokowi atas amandemen tidak terdengar argumentatif, subtantif, dan prinsipil.

“Umumnya alasan presiden menolak amandemen itu lebih bersifat tekhnis saja,” ujarnya kepada GenPI.co, Senin (6/9).

Menurut Ray Rangkuti, presiden takut ditafsirkan bahwa seolah amandemen itu demi kepentingan dirinya sendiri.

Tidak hanya itu, Ray Rangkuti juga ragu karena pengalaman revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang seketika disahkan oleh Jokowi.

“Awalnya presiden menyatakan tidak setuju dengan revisi UU KPK, tapi akhirnya terlibat penuh dalam pembahasannya,” katanya.

Selain itu, dirinya juga menyoroti pernyataan presiden terkait hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat agar pegawai KPK bisa diangkat menjadi ASN.

“Dia bilang tidak dijadikan sebagai sarat rekrutmen staf KPK. Ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh KPK, tokoh juga dicuekin oleh presiden,” tuturnya.

Oleh sebab itu, menurut Ray, dalam beberapa kasus ucapan presiden saat ini tidak menggambar kan sikap beliau setelahnya.

“Bisa berubah seiring dengan situasi yang berkembang. Belum lagi soal rencana revisi UU ITE yang sampai sekarang sudah tidak terdengar kelanjutannya,” tandasnya. []

SANCAnews – Jelang pensiunnya Marsekal Hadi Tjahjanto, publik mulai bertanya-tanya membahas terkait sosok pengganti Panglima TNI pilihan Presiden Jokowi.

Dalam mencari pengganti Panglima TNI kali ini, tampaknya Jokowi harus lebih berhati-hati lantara berpotensi menimbulkan polemik kecemburuan di tubuh TNI. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf.

Secara khusus, dia menyampaikan terkait sosok yang tepat untuk menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Al Araf menilai, berdasarkan tradisi yang ada, seharusnya pergantian Panglima TNI bisa dilakukan dengan pola bergiliran.

Pola tersebut dilakukan tak lain untuk menghindari adanya kecemburuan dalam tubuh TNI.

Nantinya, apabila di tubuh TNI sudah ada kecemburuan maka bisa mengganggu berbagai keharmonisan dan soliditas organisasi.

“Kalau tidak dilakukan bergiliran, akan menimbulkan kecemburuan antar angkatan di dalam tubuh TNI yang akan mengganggu soliditas organisasi,” kata Al Araf dikutip Hops dari Genpi pada Senin, 6 September 2021.

Lebih jauh, Al Araf juga menyarankan agar TNI perlu sosok yang dapat mendorong proses reformasi dan transformasi.

Dengan begitu maka akan terjalin rasa hormat pada hak-hak asasi manusia, terutama terkait penggantian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

“Proses reformasi dan transformasi TNI itu kewenangan dilakukan oleh otoritas sipil. Namun TNI dan Panglima TNI perlu mendukung dan tidak resisten dalam proses reformasi dan transformasi,” ujarnya.

Kendati demikian Al Araf menegaskan, dalam hal pergantian Panglima TNI ini memang menjadi hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan perlu persetujuan DPR.

Namun satu hal yang perlu digaris bawahi oleh pihak Jokowi maupun DPR bahwa pemilihan Panglima TNI perlu mendengarkan masukan dari publik dan lembaga lainnya.

Dalam hal ini untuk memberikan gambaran soal berbagai kinerja calon panglima TNI nanti, di antaranya soal pelanggaran HAM, korupsi, hingga integritas.

“Perlu juga mendengarkan masukan suara sura publik dan lembaga independen terkait yang memberikan catatan pelanggaraan HAM, korupsi, dan integritas,” imbuhnya. (hops)