SANCAnews.id

SANCAnews – Aktivis Dakwah bernama Ustaz Hilmi Firdausi mencolek Prabowo Subianto lewat Twitter karena dia sempat menjalin hubungan yang akrab dengan Habib Rizieq Shihab (HRS).

Ustaz Hilmi merasa ada perbedaan situasi dan kondisi yang terjalin antara Prabowo Subianto dengan Habib Rizieq Shihab dulu dan sekarang.

Prabowo Subianto yang kini sudah menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) ditanyakan kabarnya oleh Ustaz Hilmi.

Selain itu Ustaz Hilmi juga mengingatkan bahwa Habib Rizieq Shihab saat ini dianggapnya sedang dalam kondisi yang terpojok karena dizalimi oleh hukum negara.

"Assalamu’alaikum Pak @prabowo…bagaimana kabarnya ? Masih ingat habibana kan ? Hanya ingin menyampaikan, beliau sdg terdzhalimi pak…," cuitnya di akun Twitter @Hilmi28 pada Selasa (31/8/2021).

Cuitannya itu kemudian banyak ditanggapi oleh beberapa netizen Twitter yang juga merupakan pengikut (followers) dari Ustaz Hilmi.

Dilansir poskota, menurut netizen, saat ini Prabowo sebenarnya memang masih ingat dengan keberadaan HRS, hanya saja dia disebut sudah dikendalikan oleh ‘boneka’.

"Ingat tapi pura2 lupa karena sdh terpesona dgn boneka," tulis akun @teuku_fachrians.

"Beliau terang"n bilang di hadapan rakyat "kita berada di jalan yang benar..saya lihat, saya ikut, saya saksi"....Ya Allah semua yg bp ucapkn sudah tercatat dan bp nanti akan mempertanggungjawabkn di pengadilan akhirat," komentar akun @wakeni3ni.

"Itulah demokerasi tadz, gak ada akhlak. Watak demokerasi hanya perlu suara rakyat saat butuh, gak ada manfaat dihempaskan bgtu sj. Dr rakyat oleh rakyat untuk rakyat bullshit. Mau sampe brp kali bela mati2n demokerasi, slalu dboongin truus Wajah menangis kencang, ini fakta," ucap akun @kutuloncatnew.

"Dulu ada kambing yg mengaku sebagai harimau dan tidak mau di pimpin oleh seekor kambing. Skrg fakta itu telah terbuka," kata akun @teguh_s1.

Sebagaimana diketahui, sidang lanjutan Habib Rizieq terkait kasus RS UMMI Bogor kembali dilanjutkan dan menghasilkan penolakan banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah diajukan oleh terdakwa HRS.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  secara langsung menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah menjatuhkan vonis empat tahun.

"Putusan dengan nomor perkara 210 atas nama Rizieq Shihab dijatuhi pidana selama empat tahun di PN Jaktim dan inilah yang dikuatkan oleh PT DKI Jakarta," tutur Kepala Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pamapo Pakpahan.

Diketahui Habib Rizieq kabarnya telah melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait hal itu, Kuasa Hukum Habib Rizieq, Aziz Yanuar mengaku menerima dengan sabar terkait putusan tersebut.

Pengacara Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar mengaku menerima dengan sabar terkait putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menolak banding HRS dalam perkara tes swab RS Ummi Bogor.

Aziz Yanuar pun mengaku akan bersama menerima putusan terhadap kliennya tersebut, ia pun berusaha untuk tabah, “Kami alhamdulillah bersabar,” ujar Aziz Yanuar, Senin (20/8/2021). [*]

SANCAnews – Partai Gerindra diminta untuk mencari jagoan lain selain Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 mendatang. Ini lantaran para pendukung di Pilpres 2019 sudah meninggalkan Prabowo.

Begitu kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menanggapi langkah Gerindra yang akan kembali mengajukan Prabowo di Pilpres 2024.

"Setelah Pilpres kan Prabowo masuk kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Dari suara-suara pendukung selama ini kan Prabowo mengecewakan pendukungnya," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/9).

Muslim menilai, Prabowo sudah sulit untuk mendapatkan dukungan seperti Pilpres 2019 lalu. Untuk itu, rencana untuk mengusung kembali Prabowo baiknya dibatalkan.

Apalagi, dalam sejumlah survei juga tampak bahwa elektabilitas Prabowo cenderung menurun jika dibanding pencapaian di Pilpres 2019.

Akan menjadi lebih baik jika kemudian Gerindra mengusung calon potensial selain Prabowo yang digemari publik. Dengan begitu maka elektabilitas Gerindra juga bisa terdongkrak.

"Saran saya sebaiknya Gerindra tidak lagi usung Prabowo pada Pilpres 2024. Sebaiknya Gerindra melirik tokoh lain sebagai capres. Semisal Anies Baswedan," kata Muslim.

"(Anies) Masih muda, prestasi kepemimpinannya bagus juga punya komitmen pada janji-janji pilgub dan berintegritas," sambung Muslim menutup. []

SANCAnews – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyampaikan harapannya agar Mahkamah Agung (MA) menghadirkan keadilan hukum bagi Habib Rizieq Shihab.

Hal ini menyusul penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta atas vonis empat tahun penjara terhadap Habib Rizieq dalam kasus Swab RS UMMI.

Menurutnya, publik telah merasakan ketidakadilan sejak awal kasus Habib Rizieq. Pasalnya, Habib Rizieq dipidana karena dinilai menutupi hasil swab COVID-19.

Padahal, pada faktanya ada pejabat negara atau menteri yang juga menutupi dan tidak menyatakan dirinya terkena COVID-19 namun tidak diproses hukum sama sekali.

"Masyarakat merasakan ketidakadilan, sejak awal kasus ini diproses. Dan juga dalam kasus-kasus lain yang dikaitkan dengan HRS. Bahkan, Majelis Hakim dalam kasus kerumunan juga mempertimbangkan adanya praktek ketidakadilan yang jelas-jelas tidak sesuai dengan prinsip hukum yang universal. Yaitu prinsip equality before the law," ujar Hidayat dalam keterangannya, Selasa (31/8/2021).

Hidayat menilai ketidakadilan ini seharusnya dapat diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama. Akan tetapi, menurutnya vonis banding yang dikeluarkan justru tidak mencerminkan hal tersebut.

"Sayangnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menghadirkan keadilan yang diharapkan banyak pihak tersebut," imbuhnya.

Ia pun menambahkan kasus Habib Rizieq yang menyita perhatian publik ini seharusnya bisa menjadi momentum bagi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memperbaiki kepercayaan publik.

Khususnya, terhadap penegakan hukum dan institusi penegakan hukum, termasuk juga Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sendiri. Diketahui, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kini juga tengah menuai kritikan tajam karena "mengkorting" vonis terhadap terpidana kasus suap Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki.

"Terpidana suap yang jelas menghadirkan kebohongan, menghadirkan kehebohan dan merugikan negara, malah diberikan keringanan hukum dan remisi. Tetapi terhadap Habib Rizieq yang sama sekali tidak merugikan negara, tidak menyuap/menerima suap, malah tidak diberikan keringanan hukum, malah diperpanjang masa penahanannya, dan tuntutan keadilannya ditolak di tingkat banding, dengan pengadilan tinggi menguatkan vonis tahanan selama 4 tahun terhadap HRS," terang Hidayat.

Di sisi lain, Hidayat turut mengapresiasi langkah Habib Rizieq dan tim hukumnya yang mengikuti dan menaati proses hukum dengan cara akan mengajukan kasasi. Ia pun berharap agar MA dapat mengoreksi putusan-putusan di tingkat pertama dan tingkat banding yang tidak mencerminkan keadilan tersebut.

"Saya masih percaya hakim-hakim agung yang akan memeriksa perkara ini adalah mereka yang tidak di bawah intervensi instansi manapun. Mereka memiliki kredibilitas dan komitmen hadirkan keadilan. Mereka memiliki independensi dan kebijaksanaan sehingga dapat melihat adanya ketidakadilan dalam kasus ini, dan berani mengoreksinya," tuturnya.

Hidayat menjelaskan MA selaku lembaga judex yuris yang memeriksa penerapan hukum (bukan judex facti yang memeriksa fakta) tentu bisa mengelaborasi perdebatan terkait kasus Habib Rizieq, yakni apakah memang Habib Rizieq telah menyebarkan berita bohong soal kesehatannya dan apakah hal tersebut menimbulkan keonaran. Sebab, kedua hal tersebutlah yang diyakini oleh majelis tingkat pertama dan banding.

Ia pun mengatakan, pada sidang di pengadilan negeri ahli hukum pidana Prof Mudzakkir telah mengingatkan perbuatan Habib Rizieq belum dapat dikenakan delik tersebut. Berdasarkan pandangan Prof Mudzakkir, lanjutnya, ketika ada seseorang ditanya kondisi kesehatannya setelah melakukan tes usap antigen, lalu dijawab sehat karena merasa sehat, maka hal tersebut bukan termasuk ke dalam kategori menyiarkan berita bohong.

Pasalnya, ketika yang bersangkutan dihadapkan pada situasi sehat di saat tersebut, maka memang faktanya begitu dan berarti tidak bisa dikatakan bohong.

Hidayat pun menekankan, para saksi ahli pidana dan bahasa yang dihadirkan dalam persidangan Habib Rizieq menuturkan bahwa tindakan Habib Rizieq bukan menyiarkan kebohongan. Akan tetapi pernyataan manusiawi yang mungkin keliru, namun bukan berbohong.

"Pandangan ahli pidana Prof Mudzakkir yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya di bidang hukum pidana, beserta 5 ahli lainnya, juga ahli bahasa dari UI (Frans Asisi) seharusnya menjadi pertimbangan bagi majelis hakim di MA untuk berlaku bijak dengan mengoreksi dan menghadirkan keadilan yang substansial. Mengabulkan tuntutan pemohon dan membebaskan HRS dkk," pungkasnya. (dtk)

SANCAnews – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Prof. H. Nadirsyah Hosen, Ph.D. atau yang akrab dipanggil Gus Nadir turut menyoroti aksi Presiden Jokowi yang bagi-bagi bingkisan di Cirebon, Jawa Barat yang menimbulkan kerumunan.

Dalam aksi bagi-bagi bingkisan tersebut, warga juga sampai masuk ke dalam got yang berlumpur hitam demi mendapatkan kaos yang dibagikan oleh Presiden Jokowi. Kaos tersebut diketahui terjatuh ke dalam selokan saat Jokowi membagikannya.

Gus Nadir pun mempertanyakan kerumunan yang ditimbulkan Presiden Jokowi saat turun langsung ke masyarakat dan bagi-bagi kaos. Selain itu, menurutnya, masih ada cara yang lebih santun saat bagi-bagi bingkisan sehingga tak ada warga yang masuk ke dalam got.

"Tak adakah cara lain bagi Presiden berbagi bingkisan tanpa kerumunan?  Atau cara yg lebih santun sehingga rakyat tak perlu masuk got? Pasti bisa. Pasti ada cara lain," kata Gus Nadir, seperti yang dikutip Indozone di akun Twitter-nya, Selasa (31/8/2021).

Menurut Gus Nadir, para staf khusus dan pejabat istana lainnya pasti mengetahui cara yang lebih baik untuk bagi-bagi bingkisan tanpa menimbulkan kehebohan.

"Meski cara yang sama berulangkali dilakukan, tapi para staf khusus dan pejabat istana pasti tahu cara yang lebih baik," sambungnya.

Seperti diketahui, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat pada Selasa (31/8/2021). Salah satu daerah yang dikunjungi oleh Jokowi adalah Cirebon.

Di kota tersebut, Jokowi melakukan peninjauan vaksinasi Covid-19 door to door dan juga di lingkungan pondok pesantren.

"Presiden langsung menuju Kampung Pengampaan, untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat secara pintu ke pintu. Kemudian, Presiden beserta rombongan menuju SMA Negeri 1 Beber, Kabupaten Cirebon guna meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk para pelajar," demikian keterangan tertulis Sekretariat Presiden. (indozone) 

SANCAnews – Politisi Fadli Zon merasa heran mengapa bisa ada warga yang sampai mengambil kaos yang dibagi-bagikan oleh Presiden Jokowi di dalam selokan. Bahkan dia sampai tak bisa berkata-kata untuk merespons peristiwa tersebut.

"Tak tahu harus bicara apalagi. Apa tak ada cara lain yang lebih beradab memberi bingkisan pada rakyat?" tulis Fadli Zon melalui akun Twitter @fadlizon dikutip Indozone, Rabu (1/9/2021).

Sebelumnya, sejumlah warga berebut mengambil kaos yang dibagikan oleh Presiden Jokowi di sepanjang jalan di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (31/8/2021). Bahkan ada warga yang rela turun ke dalam untuk mengambil kaos tersebut.

Dalam foto yang beredar di media sosial, terlihat ada seorang bocah pria masuk ke dalam selokan berlumpur hitam. Di belakang bocah tersebut, ada seorang pria dewasa yang juga sama-sama berada di dalam selokan.

Keduanya hendak mengambil kaos yang dibagikan oleh Jokowi. Sayangnya kaos yang dibagikan itu terjatuh ke dalam selokan.

Seperti diketahui, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat pada Selasa (31/8/2021). Salah satu daerah yang dikunjungi oleh Jokowi adalah Cirebon.