SANCAnews.id

SANCAnews – Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mensomasi Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar serta Koordinator KontraS, Farida Maulida. Ini terkait pernyataan Harris Azhar dan Farida seputar video Youtube berjudul: Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya.

Belakangan Luhut menuntut permohonan maaf dari Haris. Di satu sisi, Haris Azhar menegaskan, dirinya bicara berdasarkan data.

Terkait somasi yang dilayangkan Luhut ke Haris Azhar, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menyanyangkan sikap yang dilayangkan Menko Marves. Sebab ini seolah menguatkan ada tren represi yang dilakukan pejabat terhadap kritik yang dilemparkan kepada mereka.

“Kalau menurut hemat saya, ketika NGO atau LSM mengutarakan hal tersebut dengan data yang kuat, ini pertanda mohon maaf ada kelompok pejabat yang ingin mengontrol, mengawasi, bahkan menekan pada kalangan orang yang kritis pada mereka,” kata dia dikutip Tagar TV, Selasa 31 Agustus 2021.

Seharusnya, tambah Ujang, di negara demokrasi seperti Indonesia, sikap seperti itu tidak dipertontonkan. Apalagi juga sudah menjadi hal yang lumrah jika selama ini kerap ada pelanggaran hukum alias kongkalikong di banyak tambang-tambang negeri ini yang melibatkan pejabat negara kita.

“Biasanya kan begitu, dilakukan oleh petinggi-petinggi kita, ada relasi yang kuat antara kekuasaan dengan pengusaha,” katanya.

Ujang lebih percaya Haris Azhar ketimbang Luhut

Pada kesempatan itu, Ujang juga menyatakan keyakinannya kalau dia sangat percaya dengan data yang dimiliki Haris Azhar terhadap Luhut. Sebab, Haris selama ini dikenal sebagai investigator ulung, dan tak main-main kalau sudah bicara data.

“Siapapun kalau enggak salah enggak akan ngapa-ngapain juga. Ini karena dikhawatirkan masalah ini akan semakin mendalam, akan semakin ketahuan, makanya Luhut somasi Haris Azhar,” katanya.

“Saya punya keyakinan dia (Haris) punya data yang kuat, dia investigator juga. Dan terkait ucapannya, saya yakin dia akan pertangungjawabkan secara hukum dan politik,” katanya lagi.

Ujang lantas mengkritik sikap Luhut yang seolah coba menakut-nakuti pada orang-orang yang getol mengkritiknya. Apalagi sudah menjadi rahasia umum, kata dia, banyak pejabat yang berselingkuh dengan pengusaha.

SANCAnews – Puji-pujian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Presiden Joko Widodo dinilai sebagian kalangan terlalu berlebihan.

Prabowo melihat kebijakan yang diterapkan pemerintah menangani pandemi virus corona baru (Covid-19) sudah sangat baik namun faktanya di lapangan banyak rakyat yang menjerit kelaparan dan hilang pekerjaan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Alifudin menegaskan PKS tetap istikamah pada sikap sebagai oposisi.

PKS melihat pujian banyak ketum parpol pada presiden Jokowi biasa saja karena mereka merupakan anggota partai Koalisi Pemerintah.

"PKS tetap bersama rakyat serta terus melayani rakyat sebagai opisisi pemerintah, karena kekuasaan itu perlu dikritik dan diawasi, agar tidak adanya kekuasaan absolut pada rezim sekarang ini,” kata Alifudin kepada wartawan, Selasa (31/8).

Alifudin menilai, pujian yang dilontarkan Prabowo kepada Presiden Jokowi merupakan hal yang wajar, lantaran Prabowo merupakan anak buah Jokowi meski sebelumnya menjadi rival dalam kontestasi Pilpres 2019 silam.

"Sah-sah saja para ketua umum Partai koalisi pemerintah memuji pemerintah dalam penanganan Covid 19, karena bagian dari koalisi pemerintah, tapi kita liat, banyak mural yang beredar, apa rakyat memuji juga?,” tanyanya.

Alifudin pun juga mengungkapkan, masih banyak kekurangan pemerintah dalam menyelesaikan penanganan Covid 19 di Indonesia ini. Misalnya, saat awal Covid juga sangat lambat dalam mengambil kebijakan.

"Kalau mau di urut satu-satu, banyak sekali kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat apalagi percepatan penanganan Covid 19, kalau yang masih teringat sampai sekarang disaat awal Covid 19 datang ke Indonesia," tambah Alifudin

Menurut Alifudin kebijakan vaksinasi pun masih jauh dari harapan, apalagi soal pejabat yang sudah vaksin booster, namun banyak masyarakat yang belum vaksin kesatu.

SANCAnews – Unjukrasa sejumlah orang terkait pembangunan Masjid At-Tabayyun di Taman Villa Meruya (TVM), ternyata berbuntut panjang. Bukan hanya karena bunyi poster dan spanduk yang dibentangkan saat berlangsung peletakan batu pertama pembangunan masjid tersebut oleh Gubernur DKI Jakarta, tapi juga karena adanya kata-kata bernada ejekan terhadap umat Islam yang beredar di grup WA warga TVM.

Atas sikap intoleran dan kata-kata bernada ejekan warga TVM itu, reaksi keras muncul dari tokoh Tionghoa, Lieus Sungkharisma.

“Sebagai orang Tionghoa, saya menyayangkan sikap warga Tionghoa di TVM. Sebab ini bukan cuma soal bunyi spanduk dan poster-poster penolakan itu. Atau juga kata-kata bernada provokatif dan ejekan seperti Kadrun, Gakbener, dll yang beredar di grup WA warga TVM itu. Tapi ini sudah menyangkut etika orang Tionghoa,” kata Lieus.

Menurut Lieus, sejatinya orang Tionghoa itu sangat menjaga etika dalam kehidupan bermasyarakat. “Tidak pernah ada sejarahnya orang Tionghoa di Indonesia yang menolak pembangunan rumah ibadah umat agama lain,” tegasnya.

Karena itulah Lieus sangat menyesalkan dan tidak bisa mengerti kenapa ada sekelompok warga Tionghoa di TVM yang berunjukrasa dan menolak pembangunan masjid di tempat itu.

“Meski warga Tionghoa di TVM mayoritas, tidak berarti warga muslim yang minoritas tak boleh membangun rumah ibadahnya di situ. Apalagi mereka sudah mengantongi ijin dari FKUB dan dari Pemprop DKI,” kata Lieus. “Saya khawatir sikap warga Tionghoa itu ada yang mensponsorinya,” tambah Lieus.

Seperti diketahui, Masjid At Tabayyun dibangun di atas area fasos seluas 1.078 meter persegi milik Pemprov DKI di kompleks TVM. Pembangunan Masjid sepenuhnya dibiayai swadaya warga muslim di kompleks dan menelan biaya sekitar Rp 10 miliar.

Masjid itulah yang pada Jum’at (27/8), dilakukan peletakan batu pertama pembangunannya oleh Gubernur DKI,  Anies Baswedan. Namun di saat acara berlangsung, sekelompok orang yang mengatasnamakan warga TVM berunjukrasa dengan membentangkan spanduk dan poster.

Uniknya, usai berunjukrasa, sekelompok warga itu malah minta foto bareng gubernur. Hebatnya lagi, Anies malah dengan ramah melayani permintaan pengunjukrasa itu.

“Terus terang saya puji sikap pak Anies yang terbuka dan tak diskrimatif itu. Seharusnya dengan sikap gubernur yang seperti itu  warga TVM meminta waktu untuk berdialog dengan pak Anies. Bukan malah menyebarkan kata-kata Gakbener atau Kadrun di grup WA-nya,” kata Lieus.

Apalagi, tambah Lieus, secara hukum pembangunan masjid itu tidak bermasalah. “Kalau hanya karena lokasi atau masalah teknis lainnya, kan bisa dibicarakan baik-baik saja. Tak perlu sampai berunjukrasa yang menimbulkan kesan orang-orang Tionghoa sekarang makin ngelunjak,” kata Lieus.

Sebab, kata Lieus lagi, apapun alasannya, unjukrasa penolakan sekelompok orang Tionghoa atas pembangunan masjid di TVM itu akan berimplikasi luas terhadap orang Tionghoa lainnya.

“Ini akan semakin menguatkan anggapan bahwa orang Tionghoa itu eksklusif, arogan, tidak toleran dan tak mau membaur. Anggapan seperti akan membahayakan bagi orang-orang Tionghoa lain di luar TVM,” kata Lieus.

Karena itulah Lieus meminta warga Tionghoa di TVM untuk lebih mengutamakan dialog ketimbang mengedepankan ego pribadi, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan dan berpotensi memicu perpecahan.

“Cara-cara seperti itu sangat tidak sehat dan tidak sesuai dengan etika orang Tionghoa,” tegas Lieus. (rmol)

SANCAnews – Rencana pembahasan amandemen Undang Undang Dasar 1945 oleh pemerintah akan memicu amarah rakyat.

Terlebih, yang dibahas terkait masa jabatan Presiden dimana hal ini akan memicu mahasiswa bergerak untuk menolak sehingga dikhawatirkan terjadi chaos.

Begitu yang dikatakan pengamat politik Ujang Komaruddin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL soal bocoran Ketum PAN Zulkifli Hasan yang membenarkan adanya pembahasan amandemen UUD45 saat Presiden Jokowi mengumpulkan petinggi parpol koalisi di Istana Negara belum lama ini.

"Jika nanti amandemen benar dilakukan dan itu ada penyelundupan pasal masa jabatan presiden, ini bisa memicu mahasiswa dan rakyat bergerak untuk menolak. Jika dipaksakan, saya khawatir chaos. Ini tentu kita tidak inginkan,” kata Ujang, Selasa (31/8).

Oleh karena itu, Direktur eksekutif Indonesia Political Review ini meminta agar para elit partai politik tidak memancing emosi rakyat terutama mahasiswa dengan membuka pembahasan adanya amandemen UUD 45 di tengah hantaman badai pandemi Covid-19 yang saat ini belum tertangani dengan baik.

SANCAnews – Pertemuan petinggi partai politik koalisi bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu lalu tidak sekadar membahas pandemi Covid-19. Sejumlah isu lain pun turut dibahas dan diberikan masukan.

Begitu diceritakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN di Kantor DPP PAN, Jalan Warung Buncit Raya, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (31/8).

Pandemi Covid-19, kata Zulhas, menjadi bahasan secara umum. Tetapi, soal amandemen dan evaluasi kelembagaan negara saat ini juga disinggung pada pertemuan itu.

Situasi itu, kata dia, ketika antar elemen bangsa khususnya yang berkaitan dengan pemangku kebijakan, saling merasa paling berkuasa dan tidak sinergi satu sama lain.

"Ada beberapa bicara 'wah kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban, bupati enggak ikut gubernur, gubernur enggak ikut macem-macemlah ya'. Merasa KY lembaga paling tinggi paling kuat. MA merasa paling kuasa, MK enggak (kuat). (lalu) MK katanya yang paling kuasa, DPR paling kuasa. Semua merasa paling kuasa'," ujar Zulhas.

Melihat kenyataan seperti itu, Wakil Ketua MPR RI ini memandang setelah 23 tahun berjalan, amandemen UUD 1945 perlu kembali dievaluasi. Evaluasi itu juga untuk menata ulang jalan setapak demokrasi di masa depan.

"Jadi setelah 23 tahun, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau kemana, perlu dievaluasi," katanya.

Hadir secara fisik di lokasi acara Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay dan ketua-ketua DPW PAN seluruh Indonesia. Sementara, jajaran pendiri dan senior PAN serta Majelis Pertimbangan Partai hadir secara virtual. (rmol)