SANCAnews.id

SANCAnews – Sangat mudah bagi Joko Widodo untuk mengamandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden. Tapi, rakyat juga bisa berbuat seperti yang terjadi di era Presiden Soeharto.

Begitu yang disampaikan pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam menanggapi isu amandemen UUD 1945 hingga perpanjang masa jabatan Presiden setelah Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan koalisi pemerintah.

Menurut Saiful, sangat mudah bagi Jokowi untuk dapat mengamandemen UUD 1945, termasuk apabila ada keinginan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden.

"Apalagi parpol pendukung Jokowi bertambah Partai Amanat Nasional, sehingga semakin mudah untuk memperpanjang jabatan Presiden apakah menjadi 3 periode ataupun menambah masa jabatannya untuk kurun waktu 3 tahun mendatang," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (29/8).

Namun kata Saiful, hal tersebut akan menjadi masalah serius karena amandemen konstitusi saat ini dapat dikatakan tidak datang untuk rakyat.

"Amandemen konstitusi datangnya dari elite, bukan dari rakyat, sehingga bisa jadi berakibat fatal apalagi apabila menyangkut masa jabatan Presiden," kata Saiful.

Saiful mengingatkan, Jokowi bahwa orde baru tumbang karena menyangkut kekuasaan Presiden yang tidak terbatas, sehingga mengakibatkan Soeharto digulingkan oleh rakyat.

"Saya mengingatkan jangan sampai isu perpanjangan jabatan Presiden ini membuat rakyat akan lebih sensitif dan bukan tidak mungkin akan melakukan seperti apa yang terjadi pada saat orde baru yang menghasilkan penggulingan pemerintahan Soeharto," pungkas Saiful. []

SANCAnews – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menanggapi Ketua Umum Partai Demokrat, Prabowo Subianto yang memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jansen Sitindaon meminta agar Prabowo mengurang-ngurangi sikapnya yang memuji Presiden Jokowi.

Menurutnya, politisi yang pernah jadi Capres di Pemilihan 2019 lalu itu cukup bekerja dengan benar di Kementerian Pertahanan.

Jansen menyinggung, pada Pilpres 2019 lalu, Prabowo keras mengkritik Jokowi hingga menghentak-hentak meja dalam salah satu kampanyenya.

“Karena kemarin kan bapak juga yang begitu kerasnya ke Pak Jokowi sampai hentak-hentak meja segala, sampai semua pendukung ikut. Termasuk kita. Salam,” kantanya melalui akun Twitter Jansen_jsp pada Sabtu, 28 Agustus 2021.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan penilaiannya bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi sudah efektif dan di jalan yang benar.

Hal itu ia sampaikan saat pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para pimpinan Parpol koalisi pada 25 Agustus lalu.

“Jadi kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat. Saya saksi. Saya ikut dalam kabinet, kepemimpinan, keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita,” ujarnya pada Sabtu, 28 Agustus 2021, dilansit dari Republika.

Oleh karena itu, Prabowo menilai bahwa suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan.

“Kita sudah ada di jalan yang benar,” kata penjabat Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu.

Prabowo juga mengaku optimistis dengan apa yang dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini.

“Bahayanya adalah bahaya dunia, bahaya seluruh manusia, tapi kita mampu menghadapi dan memang kita harus menghadapinya,” tuturnya.

Adapun soal kekurangan dalam penanganan, misalnya soal keterlambatan vaksin, Prabowo mengatakan bahwa hal itu juga dihadapi oleh banyak negara.

“Keputusan Bapak untuk tidak lockdown keras ini yang memungkinkan kita bisa selamat. Negara lain yang lockdown keras malah mengalami kesulitan,” kata Prabowo.

“Jadi kita boleh bangga, prestasi kita baik, Pak. Saya bangga bagian dari pemerintahan ini dan kita gak usah ragu-ragu, Pak,” tambahnya. (terkini)

SANCAnews – Disebut punya tambang di Papua, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengajukan somasi kepada Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidianti.

Luhut melayangkan somasi menyusul peryataan Haris dan Fatia di unggahan video di channel Youtube Hariz Azhar yang berjudul “Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!” Dalam video itu, Fatia menyebut PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group, sahamnya dimiliki oleh Luhut.

"PT Tobacom Del Mandiri ini Direkturnya adalah Purnawirawan TNI namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu Pejabat kita, Namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), The Lord, Lord Luhut. Jadi Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini," ujar Fatia dalam video tersebut.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi membantah bahwa Luhut terlibat dalam bisnis pertambangan di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

"Unggahan di channel Youtube Saudara Haris Azhar dimaksud telah membentuk opini atau pernyataan-pernyataan yang tidak benar, tendesius, character assassination, fitnah, penghinaan/pencemaran nama baik dan berita bohong bahwa Pak Luhut bermain dalam bisnis pertambangan di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua,” kata Jodi, Sabtu (28/8/2021).

Somasi 5 x 24 Jam

Terkait hal ini, Luhut melalui kuasa hukumnya Juniver Girsang & Partners mensomasi Haris Azhar dan Fatia agar dalam waktu 5 x 24 jam menjelaskan motif dan tujuan unggahan video tersebut. Surat somasi untuk Haris Azhar diterbitkan pada 25 Agustus 2021 dan somasi untuk Fathia pada 26 Agustus 2021.

"Somasi supaya keduanya menjelaskan mengenai motif, maksud dan tujuan dari pengunggahan video yang memuat judul dan berisi wawancara yang telah menimbulkan fitnah, penghinaan  atau pencemaran nama baik dan berita bohong kepada Pak Luhut dan menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf melalui channel Youtube yang sama serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa di kemudian hari," tegas Jodi.

Apabila somasi tidak diindahkan oleh Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidianti, pihak Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan akan mengambil langkah hukum baik pidana maupun perdata. "Hanya penjelasan dan permintaan maaf yang kami minta. Kami rasa itu lebih dari fair," kata Jodi terkait tudingan Luhut mempunyai tambang di Papua. (times)

SANCAnews – Presiden Joko Widodo belum juga mengajukan nama calon Panglima TNI sebagai pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada 8 November 2021 atau tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-58.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, mensinyalir ada yang tidak beres sampai Presiden Jokowi belum mengajukan nama mengingat waktu yang kian mepet. Nama yang diajukan Presiden Jokowi, menjadi penting karena harus menjalani fit and proper test di Komisi I DPR RI

"Saya pikir ada lost control pemerintahan Pak Jokowi misalnya soal administrasi," kata Ray Rangkuti menerka belum dirimnya nama tersebut saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (28/8).

Akibat lost control atau tidak mampu dikendalikannya anak buah, kata Ray, mengakibatkan kepala negara tidak tahu soal pergantian Panglima TNI.

"Jangan-jangan tentang pergantian ini misalnya, belum sampai ke tangan presiden atau presiden belum dapat info?" katanya.

"Tapi kenapa belum dapat informasi? Kita tidak tahu. Entah memang belum dikasih info kita tidak tahu," demikian aktivis 98 jebolan UIN Syarif Hidayatullah ini. []

SANCAnews – Sudah empat bulan lebih berlalu sejak dirinya diincar oleh pihak kepolisian karena video-videonya dinilai menistakan agama Islam. Namun sampai sekarang, Jozeph Paul Zhang belum juga tertangkap.

Di sisi lain, polisi menangkap Muhammad Kece dalam hitungan hari sejak video-videonya viral dan dianggap menistakan Islam, tepatnya pada Selasa (24/8/2021).

Menyusul Kece, polisi juga menangkap Yahya Waloni dua hari setelahnya. Menanggapi penangkapan Kece, Jozeph mengaku heran mengapa Kece memilih kabur ke Bali.

"Saya gak ngerti kenapa dia ke Bali. Saya sudah kasih tahu. Banyak teman-teman saya ditangkap di Bali. Apakah sengaja, kita gak ngerti," katanya, dalam tayangan YouTube tanggal 26 Agustus 2021.

Menurut Jozeph, dirinya tidak mungkin tertangkap. Sebaliknya, dia yakin pada akhirnya dia akan mati.

"Saya juga sudah tahu resikonya apa. Ditangkap gak mungkin, kalau mati iya. Kalau ditangkap gak mungkin, kalau mati iya. Saya sudah tahu resikonya semua," katanya.

Jozeph berpesan, kalau dia mati, dia tidak ingin orang berbelasungkawa atas kematiannya.

"Nanti kalau saya mati, jangan ada yang berbelasungkawa. Kalau ada yang berbelasungkawa pasti kadrun. 'Turut berduka cita' oh pasti kadrun itu. Kalau sampai saya mati, ingat nyanyikan apa 'Kalau bunyi sangkakala' sama 'Pertemuan di udara, pertemuan yang manis'," kata dia. ( indozone)