SANCAnews.id

SANCAnews – Tersangka kasus dugaan penistaan agama, Yahya Waloni, mengalami pembengkakan jantung dan dilarikan ke RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan. Bagaimana kondisi terkini Yahya Waloni?

"Kondisi (Yahya Waloni) relatif membaik," ujar Kabid Pelayanan Medik dan Perawatan RS Polri, Kombes Yayok Witarto, saat dimintai konfirmasi, Sabtu (28/8/2021).

Yayok belum merekomendasikan penyidik untuk mengembalikan Yahya Waloni ke Rutan Bareskrim Polri. Yayok enggan menjelaskan detail kondisi medis Yahya Waloni.

"Belum (direkomendasikan kembali ke rutan). Maaf, kalau diagnosa penyakit tidak bisa kami sampaikan karena rahasia medis pasien," tuturnya.

Yahya Waloni sudah dikunjungi oleh keluarganya. Yahya Waloni dirawat di ruang perawatan tahanan RS Polri.

"Ada (yang berkunjung). Yang jelas keluarganya. Detilnya Senin ya," tutur Yayok.

Sebelumnya, Yahya Waloni dilarikan ke RS Polri, Jaktim. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menyebut Yahya Waloni mengeluh sesak napas.

"(Dia) mengeluh sesak napas," ujar Agus saat dimintai konfirmasi, Jumat (27/8).

Terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan Yahya Waloni sakit. Argo mengatakan Yahya mengalami pembengkakan jantung.

"Ya, pembengkakan jantung," kata Argo.

Yahya Waloni dilarikan ke RS Polri kemarin malam. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menjelaskan Yahya memang sudah sakit saat ditangkap.

"Iya (sudah sakit saat ditangkap). YW dibantarkan ke RS tadi malam," tutur Ramadhan. (detik)

SANCAnews – Jajaran pejabat Jember jadi sasaran kritik publik karena tega-teganya mencari keuntungan dari warga yang meninggal karena virus Covid-19.

Bupati Jember, Hendy Siswanto menerima honor Rp100 ribu tiap ada warga yang meninggal karena virus corona. Dia pun mendapatkan honor sebesar Rp70,5 juta dari total 705 kali pemakaman pasien Covid-19.

Tak hanya Hendy, Sekretaris Daerah Mirfano, Plt Kepala BPBD Moh Djamil dan Kabid Kedaruratan Logistik BPBD Penta Satria juga menerima honor yang sama.

Berdasarkan data, selama 6 bulan terakhir ada 705 orang yang meninggal karena virus corona di Jember. Untuk empat orang ini, pemerintah setempat menganggarkan Rp282 juta sebagai honor.

Bupati Jember Hendy Siswanto mengakui memang menerima honor tersebut dan sudah sesuai dengan aturan yang ada.

"Memang benar saya menerima honor sebagai pengarah tim pemakaman, karena pada regulasi yang ada, ada pengarah, tim, ketua, dan anggota terkait monitoring dan evaluasi," katanya.

Namun, yang membuat peraturan tersebut adalah dia sendiri, yaitu Surat Keputusan (SK) Bupati Jember Nomor 188.45/107/1.12/2021 tentang Petugas Pemakaman COVID-19 pada Sub Kegiatan Respons Cepat Bencana Non-Alam Epidemi/Wabah Penyakit.

SK itu diteken Hendy pada 30 Maret 2021. Dalam lampiran SK, bupati Jember dan sejumlah pejabat lain menerima honor yang diambil dari APBD Jember sebagai pengarah dan penanggungjawab.

Hendy merasa wajar menerima honor tersebut karena dia memonitor pemakaman Covid-19 di luar jam kerja bahkan hingga 24 jam.

“Kami ikut monitor sampai malam hingga pagi. Bahkan, pelayanan sampai kami lakukan di luar jam kerja, bahkan 24 jam kami monitoring dan evaluasi," ungkapnya.

Namun, dia mengatakan honor tersebut tidak dipakai untuk kepentingannya sendiri, melainkan diberikan kepada keluarga pasien Covid-19.

"Saya memang menerima dan terus terang itu sesuai regulasi yang ada. Honor itu saya berikan kepada keluarga pasien COVID-19 yang meninggal dunia," ujarnya.

Dia juga tidak mengharapkan mendapat honor tinggi, karena sama artinya berharap banyak warga meninggal. Hendy menekankan honor tersebut sebagai konsekuensi bupati yang menjadi pengarah dalam melakukan monitoring kegiatan pemakaman.

"Saya baru sekali ini dapat honor, nanti saya kembalikan lagi. Kami tidak berharap mendapatkan seperti itu, kalau besar, artinya yang meninggal banyak. Kami tidak harapkan itu,” ujar Hendy.

Setelah viral, Hendy dan tiga pejabat lainnya telah mengembalikan uang honor pemakaman pasien Covid-19 tersebut ke kas daerah. Alasannya agar tidak menjadi polemik dan bisa digunakan untuk penanganan Covid-19.

Sekda Mirfano berdalih bahwa sebenarnya yang lelah bukan hanya petugas Covid-19 di lapangan, namun para pejabat juga lelah.

Hendy kini akan mengevaluasi ulang semua SK yang pernah ditekennya untuk menghindari kasus serupa terulang kembali.

"Saya akan evaluasi semua SK, supaya tidak terjadi lagi yang seperti ini. Saya tidak memikirkan bagaimana dapat honor? Honor yang mana juga enggak tahu?" ungkapnya .

Dia berjanji kebijakan ke depannya adalah memprioritaskan anggaran untuk diberikan kepada petugas pemakaman, bukan pejabat.

"Petugas yang bekerja di pemakaman itu yang paling penting. Bukan kami (pejabat)," tegasnya.

Polisi selidiki dugaan korupsi

Polisi menduga ada dugaan korupsi dalam anggaran BPBD Jember mengenai honor untuk para pejabat terkait pemakaman Covid-19. Polres Jember telah memanggil Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Siti Fatimah, Jumat (27/8/2021).

Fatimah diperiksa dan diminta menyerahkan berkas salinan dokumen SK pengangkatan jabatan, daftar pelaksanaan anggaran (DPA), surat perintah membayar (SPM), surat perintah pencairan dana (SP2D), bukti pembayaran honor pejabat, dan bukti pembayaran honor petugas BPBD.

“Masih kita lakukan penyelidikan terkait hal tersebut kepada para pihak. Info perkembangan nanti menyusul, ya," kata Kasatreskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna. (indozone)

SANCAnews – Kabar soal Bupati Jember, Hendy Siswanto yang menerima honor sebesar Rp100 ribu dari tiap pemakaman jenazah Covid-19 menuai sorotan publik.

Publik pun menyayangkan adanya honor kepada Bupati Jember yang diberikan tiap kali ada jenazah Covid-19 yang dimakamkan.

Salah satu netizen pengguna Twitter, @ZoelFawzie yang mengaku sebagai petugas pemakaman juga menyayangkan soal honor ke Bupati Jember tersebut.

Lewat cuitannya di Twitter, Jumat 27 Agustus 2021, netizen itu curhat ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa soal hal itu.

Kepada Khofifah, netizen tersebut mengaku heran mengapa Bupati Jember bisa mendapat honor. Sementara, dirinya yang bertugas memakamkan jenazah Covid-19 sama sekali tidak mendapat apa-apa.

“Bu KhofifahIP kita saja yang bagian pemakaman walau tugas malam hari tidak dapat apa-apa, kok bisa bupati dan sekda dapat 100 ribu per jenazah,” cuit netizen ZoelFawzie.

Cuitan netizen itu juga ikut dibagikan pegiat media sosial sekaligus mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Lebih lanjut, sang netizen juga menilai pemberian honor kepada Bupati Jember tersebut tak adil bagi para petugas pemakaman lantaran mereka lah yang paling berisiko saat memakamkan jenazah Covid-19.

“Padahal resiko tertular jauh lebih bahaya ke kita,” ungkapnya.

Ia pun mengingatkan kepada Bupati Jember dan para pejabat lainnya agar berhati-hati jika memakan uang dari jenazah orang yang meninggal dunia.

“Awas kena asam urat pak kalau makan uang dari mayat,” ucap sang netizen.

Mengutip Kompas TV, Bupati Jember Hendy Siswanto tidak membantah dirinya mendapat honor dari pemakaman jenazah Covid-19.

Jumlah honor tersebut diketahui mencapai Rp70.500.000. Namun honor itu tidak diterima setiap bulan.

Hendy menjelaskan besarnya honor yang didapat karena banyaknya pasien Covid-19 yang meninggal.

Terlebih, kata Hendy, jumlah warga yang meninggal karena Covid-19 pada bulan Juni-Juli 2021 memang meningkat.

Adapun besaran perhitungan honor pemakaman jenazah Covid-19 yakni Rp100 setiap ada warga yang meninggal.

Menurut Hendy, honor tersebut didapat karena bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap warga yang meninggal akibat Covid-19.

“Kami tidak berharap mendapatkan seperti itu, kalau besar, artinya yang meninggal banyak. Kami tidak harapkan itu. Kenapa sekarang sampai Rp 70 juta, karena dihitung dari jumlah yang meninggal,” kata Hendy.

Bupati Jember itu pun memastikan, honor yang ia dapat dari tiap jenazah Covid-19 tersebut tidak dia gunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan diserahkan ke keluarga jenazah.

“Honor yang saya terima itu langsung kami berikan pada keluarga yang meninggal karena Covid-19, yang tidak mampu,” ujarnya. (terkini)

SANCAnews – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu mengklaim bahwa utang negara bisa terus meningkat hingga 2024 mendatang jika tidak adanya perubahan yang signifikan.

Bahkan Mantan Staf Khusus Menteri ESDM Sudirman itu mengatakan utang negara bisa mencapai angka yang sangat mengerikan, yakni sebesar Rp16 ribu triliun.

"Jika tdk ada perubahan, perkiraan saya utang publik (pemerintah+BUMN+BI) sampai 2024 akan mencapai sktr Rp 16.000 trilyun.," cuit Said Didu sebagaimana dikutip PosKota.co.id dari akun Twitter pribadinya pada Jumat (27/8/2021) kemarin.

Said Didu juga mempertanyakan mengapa pemerintah bisa membayarkan bunga utang yang jumlahnya sangat tinggi, sehingga utang negara setiap tahunnya terus membengkak.

"Bayar bunga utang sangat besar (2021 sktr Rp 370 trilyun, 2022 sktr Rp 405 triyun) karena pertama utang sdh sangat besar (sktr Rp 7.000 t)," ucap Said Didu.

Menurut pria berusia 59 tahun itu, bunga utang yang sangat tinggi yakni sekitar 6-7 persen akan memberatkan pemerintah membayar utang setiap bulannya.

"Dua, bunga utang sangat tinggi (6-7%), tiga, utang sebagian besar berupa Surat Utang Negara yg bunganya hrs dibayar tiap bulan," kata Said Didu menambahkan.

Sebagaimana diketahui, pemerintah diwajibkan membayar bunga utang sebesar Rp405,87 triliun pada tahun 2022 mendatang.

Jika dilihat dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, angka itu jelas naik menjadi 10,8 persen dari outlook APBN 2021 (Rp366,2 triliun).

Program pengelolaan utang negara pada RAPBN 2022 sudah termasuk pembayaran bunga utang dalam negeri (Rp393,7 triliun) dan pembayaran bunga utang luar negeri (Rp12,2 triliun). Hal tersebut sudah tercatat dalam buku Nota Keuangan RAPBN 2022.

“Pertumbuhan pembayaran bunga utang pada 2022 tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2021 yang sebesar 16,6% (terhadap tahun 2020),” bunyi keterangan yang ada di dalam dokumen Buku Nota Keuangan RAPBN 2022.

Kebijakan utang itu memang sudah dipengaruhi oleh penyesuaian utang tahun 2021, diantaranya ada pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) dan optimalisasi penarikan pinjaman tunai.

Dengan begitu, kebijakan yang dimainkan bisa dijadikan harapan untuk menekan besaran pembayaran bunga utang pada tahun-tahun mendatang. (poskota)

SANCAnews – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Profesor Emil Salim blak-blakan mengkritik keinginan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Hal tersebut diungkapkan Emil Salim saat memenuhi undangan silaturahmi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD secara virtual, Kamis (26/8).

Dalam acara tersebut, turut hadir mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto, Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha, ekonom senior INDEF Faisal Basri, dan mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief.

"Saya berempati dengan Menteri Keuangan yang pusing kepala, tetapi banyak dari teman-teman kita di departemen (kementerian) kurang paham bahwa pengeluaran menjadi terbatas," jelas Emil Salim dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam.

"Sehingga berbagai pengeluaran seperti pembelian senjata, ibu kota negara dan macam-macam, berjalan seolah-olah keuangan itu (anggaran) tersedia banyak, padahal tidak. Ini bakal menyulitkan pengelolaan keuangan negara," sambungnya.

Sementara itu, Faisal Basri menyoroti beberapa persoalan hukum di bidang ekonomi. Menurut dia, ekonomi akan survive kalau penegakan hukumnya baik.

"Saya terkejut dengan misalnya dibebaskannya kewajiban membangun kebun untuk gula rafinasi, sehingga kita mendengar keluhan dari industri makanan minuman, mereka sangat terganggu," ungkap Faisal Basri.

"Di Jawa Timur, tidak ada pabrik yang memproduksi gula rafinasi, kita menunggu kehancuran pabrik gula nasional," lanjutnya.

Semua yang hadir dalam dialog tersebut menyampaikan pandangan kemudian satu per satu direspons oleh Mahfud MD di akhir acara.

"Apa yang disampaikan, baik itu kritik, keluhan, atau masukan, pada umumnya senada, dan sebagian besar sudah diketahui pemerintah," tegas Mahfud MD.

"Masalahnya sekarang, kita harus menemukan peta jalan untuk mengurai dan membenahi semua masalah itu, dan untuk itu kontribusi dari bapak-bapak sangat diperlukan," imbuh Mahfud MD. (genpi)