SANCAnews.id

SANCAnews – Kabar soal Bupati Jember, Hendy Siswanto yang menerima honor sebesar Rp100 ribu dari tiap pemakaman jenazah Covid-19 menuai sorotan publik.

Publik pun menyayangkan adanya honor kepada Bupati Jember yang diberikan tiap kali ada jenazah Covid-19 yang dimakamkan.

Salah satu netizen pengguna Twitter, @ZoelFawzie yang mengaku sebagai petugas pemakaman juga menyayangkan soal honor ke Bupati Jember tersebut.

Lewat cuitannya di Twitter, Jumat 27 Agustus 2021, netizen itu curhat ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa soal hal itu.

Kepada Khofifah, netizen tersebut mengaku heran mengapa Bupati Jember bisa mendapat honor. Sementara, dirinya yang bertugas memakamkan jenazah Covid-19 sama sekali tidak mendapat apa-apa.

“Bu KhofifahIP kita saja yang bagian pemakaman walau tugas malam hari tidak dapat apa-apa, kok bisa bupati dan sekda dapat 100 ribu per jenazah,” cuit netizen ZoelFawzie.

Cuitan netizen itu juga ikut dibagikan pegiat media sosial sekaligus mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Lebih lanjut, sang netizen juga menilai pemberian honor kepada Bupati Jember tersebut tak adil bagi para petugas pemakaman lantaran mereka lah yang paling berisiko saat memakamkan jenazah Covid-19.

“Padahal resiko tertular jauh lebih bahaya ke kita,” ungkapnya.

Ia pun mengingatkan kepada Bupati Jember dan para pejabat lainnya agar berhati-hati jika memakan uang dari jenazah orang yang meninggal dunia.

“Awas kena asam urat pak kalau makan uang dari mayat,” ucap sang netizen.

Mengutip Kompas TV, Bupati Jember Hendy Siswanto tidak membantah dirinya mendapat honor dari pemakaman jenazah Covid-19.

Jumlah honor tersebut diketahui mencapai Rp70.500.000. Namun honor itu tidak diterima setiap bulan.

Hendy menjelaskan besarnya honor yang didapat karena banyaknya pasien Covid-19 yang meninggal.

Terlebih, kata Hendy, jumlah warga yang meninggal karena Covid-19 pada bulan Juni-Juli 2021 memang meningkat.

Adapun besaran perhitungan honor pemakaman jenazah Covid-19 yakni Rp100 setiap ada warga yang meninggal.

Menurut Hendy, honor tersebut didapat karena bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap warga yang meninggal akibat Covid-19.

“Kami tidak berharap mendapatkan seperti itu, kalau besar, artinya yang meninggal banyak. Kami tidak harapkan itu. Kenapa sekarang sampai Rp 70 juta, karena dihitung dari jumlah yang meninggal,” kata Hendy.

Bupati Jember itu pun memastikan, honor yang ia dapat dari tiap jenazah Covid-19 tersebut tidak dia gunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan diserahkan ke keluarga jenazah.

“Honor yang saya terima itu langsung kami berikan pada keluarga yang meninggal karena Covid-19, yang tidak mampu,” ujarnya. (terkini)

SANCAnews – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu mengklaim bahwa utang negara bisa terus meningkat hingga 2024 mendatang jika tidak adanya perubahan yang signifikan.

Bahkan Mantan Staf Khusus Menteri ESDM Sudirman itu mengatakan utang negara bisa mencapai angka yang sangat mengerikan, yakni sebesar Rp16 ribu triliun.

"Jika tdk ada perubahan, perkiraan saya utang publik (pemerintah+BUMN+BI) sampai 2024 akan mencapai sktr Rp 16.000 trilyun.," cuit Said Didu sebagaimana dikutip PosKota.co.id dari akun Twitter pribadinya pada Jumat (27/8/2021) kemarin.

Said Didu juga mempertanyakan mengapa pemerintah bisa membayarkan bunga utang yang jumlahnya sangat tinggi, sehingga utang negara setiap tahunnya terus membengkak.

"Bayar bunga utang sangat besar (2021 sktr Rp 370 trilyun, 2022 sktr Rp 405 triyun) karena pertama utang sdh sangat besar (sktr Rp 7.000 t)," ucap Said Didu.

Menurut pria berusia 59 tahun itu, bunga utang yang sangat tinggi yakni sekitar 6-7 persen akan memberatkan pemerintah membayar utang setiap bulannya.

"Dua, bunga utang sangat tinggi (6-7%), tiga, utang sebagian besar berupa Surat Utang Negara yg bunganya hrs dibayar tiap bulan," kata Said Didu menambahkan.

Sebagaimana diketahui, pemerintah diwajibkan membayar bunga utang sebesar Rp405,87 triliun pada tahun 2022 mendatang.

Jika dilihat dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, angka itu jelas naik menjadi 10,8 persen dari outlook APBN 2021 (Rp366,2 triliun).

Program pengelolaan utang negara pada RAPBN 2022 sudah termasuk pembayaran bunga utang dalam negeri (Rp393,7 triliun) dan pembayaran bunga utang luar negeri (Rp12,2 triliun). Hal tersebut sudah tercatat dalam buku Nota Keuangan RAPBN 2022.

“Pertumbuhan pembayaran bunga utang pada 2022 tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2021 yang sebesar 16,6% (terhadap tahun 2020),” bunyi keterangan yang ada di dalam dokumen Buku Nota Keuangan RAPBN 2022.

Kebijakan utang itu memang sudah dipengaruhi oleh penyesuaian utang tahun 2021, diantaranya ada pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) dan optimalisasi penarikan pinjaman tunai.

Dengan begitu, kebijakan yang dimainkan bisa dijadikan harapan untuk menekan besaran pembayaran bunga utang pada tahun-tahun mendatang. (poskota)

SANCAnews – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Profesor Emil Salim blak-blakan mengkritik keinginan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Hal tersebut diungkapkan Emil Salim saat memenuhi undangan silaturahmi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD secara virtual, Kamis (26/8).

Dalam acara tersebut, turut hadir mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto, Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha, ekonom senior INDEF Faisal Basri, dan mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief.

"Saya berempati dengan Menteri Keuangan yang pusing kepala, tetapi banyak dari teman-teman kita di departemen (kementerian) kurang paham bahwa pengeluaran menjadi terbatas," jelas Emil Salim dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam.

"Sehingga berbagai pengeluaran seperti pembelian senjata, ibu kota negara dan macam-macam, berjalan seolah-olah keuangan itu (anggaran) tersedia banyak, padahal tidak. Ini bakal menyulitkan pengelolaan keuangan negara," sambungnya.

Sementara itu, Faisal Basri menyoroti beberapa persoalan hukum di bidang ekonomi. Menurut dia, ekonomi akan survive kalau penegakan hukumnya baik.

"Saya terkejut dengan misalnya dibebaskannya kewajiban membangun kebun untuk gula rafinasi, sehingga kita mendengar keluhan dari industri makanan minuman, mereka sangat terganggu," ungkap Faisal Basri.

"Di Jawa Timur, tidak ada pabrik yang memproduksi gula rafinasi, kita menunggu kehancuran pabrik gula nasional," lanjutnya.

Semua yang hadir dalam dialog tersebut menyampaikan pandangan kemudian satu per satu direspons oleh Mahfud MD di akhir acara.

"Apa yang disampaikan, baik itu kritik, keluhan, atau masukan, pada umumnya senada, dan sebagian besar sudah diketahui pemerintah," tegas Mahfud MD.

"Masalahnya sekarang, kita harus menemukan peta jalan untuk mengurai dan membenahi semua masalah itu, dan untuk itu kontribusi dari bapak-bapak sangat diperlukan," imbuh Mahfud MD. (genpi)

SANCAnews – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penanganan COVID-19 efektif. Ia bersyukur negara Indonesia tidak menerapkan lockdown keras.

Prabowo menyampaikan itu dalam pertemuan antara Jokowi dengan para pimpinan parpol koalisi di Istana Negara pada Rabu (25/8) kemarin. Rekaman video pertemuan diunggah kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden pada Sabtu (28/8/2021).

"Tapi kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan, kita sudah berada di jalan benar. Jadi kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak, saya mengakui itu dan saya hormat sama bapak," kata Prabowo.

"Saya lihat, saya saksi saya ikut dalam kabinet kepemimpinan, keputusan-keputusan bapak cocok untuk rakyat kita, saya kira bagus, tim kita di kabinet cukup kompak dan kita kerjanya baik, Pak," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan penanganan COVID-19 di negara Indonesia telah tepat meski ada tantangan terkait vaksinasi. Prabowo menilai saat ini penanganan corona telah tepat.

"Jadi mohon Bapak jangan ragu-ragu, we are on the right track karena itu masalah COVID-19 saya kira cukup optimistis, bahwa ada kekurangan, ada keterlambatan vaksin itu saya kira yang dihadapi oleh banyak negara," tuturnya.

Disamping itu, Prabowo menilai penanganan ekonomi di tengah masa pandemi telah tepat karena negara tidak menerapkan lockdown total. Sebab ia menilai ekonomi Indonesia bisa lebih baik daripada negara yang menerapkan lockdown.

"Yang bapak sampaikan ekonomi juga kita optimis cukup baik di bandingkan dengan banyak negara lain itu juga berhubungan pak, keputusan bapak untuk tidak lockdown keras ini yang memungkinkan kita untuk bisa selamat," imbuhnya.

"Negara lain yang lockdown keras malah mengalami kesulitan, jadi kita boleh bangga bahwa prestasi kita baik, Pak, saya bangga bagian dari pemerintah ini dan kita gak usah ragu-ragu, Pak," imbuhnya.

Sebelumnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara di depan para pimpinan partai politik koalisi. Dia menyampaikan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah mengalami kenaikan.

Sebagaimana diketahui, pertemuan antara Jokowi dengan para pimpinan parpol koalisi berlangsung di Istana Negara pada Rabu (25/8) kemarin. Rekaman video pertemuan diunggah kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden pada Sabtu (28/8/2021) hari ini.

Jokowi menyampaikan perkembangan penanganan pandemi COVID-19, masalah ekonomi, dan juga soal kepercayaan publik terhadap pemerintahannya.

"Saya baru melihat minggu terakhir, indeks kepercayaan pemerintah itu juga naik, dari 97,6 menjadi 115,6," kata Jokowi yang berkemeja batik dan bermasker cokelat. (detik)

SANCAnews – Dimasa pandemi Covid-19 sangat tidak elok elit pemerintah justru mewacanakan amandemen UUD 1945, apalagi hanya membahas terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Jika amandemen UUD 1945 terwujud, apalagi pasal krusial penambahan masa jabatan Presiden ditambah justru semakin memperbanyak masalah.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon, saksi sejarah atas koreksi terhadap masa jabatan Presiden hanya dua periode saat ini masih banyak yang hidup.

"Dan jika ditelusuri sejarah pembahasan dan perubahan Pasal 7 UUD ini. Tidak ada satupun fraksi atau partai ketika itu yang menolak. Semua sepakat termasuk fraksi TNI/Polri," kata Jansen kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (28/8).

Jansen mengingatkan potensi kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan oleh pemerintahan yang sedang berkuasa saat ini, antara lain dengan melakukan amandemen UUD 1945 yang sebenarnya tidak ada urgensinya sekarang.

"Dalam sejarah ketatanegaraan di dunia, terbukti dalam banyak praktek (termasuk di Indonesia): “habitusnya, semakin lama seorang berkuasa akan semakin sewenang-wenang”," tuturnya.

"Itu maka pengawasan yang paling efektif bukan dengan chek and balances tapi dengan membatasi masa jabatan itu sendiri!" demikian Jansen. []