SANCAnews.id

SANCAnews – Tanda-tanda ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin meluas, khususnya di kalangan anak muda perkotaan.

Hal itu antara lain ditandai dengan maraknya mural bernada protes terhadap rezim Jokowi di berbagai daerah hingga merambah ke kota.

Begitu kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat petang (27/8).

"Survei terakhir memperlihatkan ketidakpuasan itu kini mendekati angka 45 persen. Sedikit lagi akan ke angka psikologis," kata Ray Rangkuti.

Menurutnya, banyak hal yang menyebabkan ketidakpuasan tersebut. Selain Covid-19 sebagai pintu masuk utamanya, penanganan pemerintah dalam hal-hal prinsipil bangsa ini juga mengecewakan.

Diuraikan aktvis 98' jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, seperti penghormatan atas HAM, mundurnya pemberantasan korupsi, hingga kebebasan berpendapat yang makin sempit. Banyak contoh pembungkaman kebebasan yang terjadi dewasa ini.

"Prinsip berbangsa yang makin mundur dibarengi ketidakjelasan penanganan Covid-19, ditambah sikap cuek politisi pendukung pemerintah yang masih sempat menabur baliho diri di tengah situasi seperti ini," sesalnya.

"Bukan saja menimbulkan kecemasan menghadapi situasi, juga perasaan diabaikan," imbuhnya menegaskan.

Sialnya lagi, kata Ray Rangkuti, keluhan publik yang seperti mural yang marak di beberapa daerah malah ditanggapi dengan pendekatan hukum.

"Jelas, tindakan ini makin membuat perasaan terhimpit itu makin membesar," pungkasnya.

Fenomena mural bernada kritik terhadap rezim Jokowi semakin marak terjadi belakangan ini. Bahkan, mural merambah tidak hanya di daerah-daerah, melainkan sudah merambah ke perkotaan.

Teranyar, mural bertuliskan "Jokowi Gagal!" didapati ada di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM). Pada malam hari mural itu dibuat tetapi pagi harinya malah dihapus paksa oleh aparat.

"Jokowi gagal!! Cuma di era ini koruptor happy selfi," demikian tulisan yang dibubuhi pada mural tersebut.

Dalam mural tersebut, terlihat seseorang berbadan tambun mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Ia tampak berpose salam dua jari di tangan kanan. Sedangkan tangan kirinya dimasukkan di kantong celana sebelah kiri.

Di depan sosok pemakai rompi KPK, ada dua orang yang sedang memotret tahanan KPK itu. Satu orang memotret menggunakan ponsel, sedangkan satu orang lagi memotret dengan kamera.

Keberadaan mural tersebut juga diinformasikan dan diunggah dalam akun Youtube Dompax RedFlag dengan judul "Mural record umur terpendek. Bikinnya dari jam 12 dini hari, pagi jam 06.40 WIB dihapus paksa". []

SANCAnews – Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menangkap Ustaz Yahya Waloni di kediamannya daerah Cibubur pada Kamis, 26 Agustus 2021. Selain itu, Youtuber Muhamad Kosman alias Muhamad Kece juga ditangkap. Keduanya ditangkap karena diduga menistakan agama.

Tiba-tiba saja, warnaget menggaungkan nama Permadi Arya alias Abu Janda di media sosial Twitter. Nama Abu Janda menjadi trending setelah M Kece dan Yahya Waloni dibekuk penyidik Bareskrim.

Rata-rata, netizen mengapresiasi kinerja Bareskrim yang telah menangkap M Kece. Namun, Polri juga harus bergerak cepat menangkap Abu Janda yang dilaporkan sejak beberapa bulan lalu.

“Saya sangat mengapresiasi @DivHumas_Polri @CCICPolri yang sudah gerak cepat menangkap Muhamad Kece. Tapi saya juga selalu menantikan gerak cepat @DivHumas_Polri @CCICPolri dalam menetapkan Abu Janda sebagai tersangka! Sekedar info, bahwa DPP KNPI tidak pernah menarik laporan!,” tulis akun Hari Pertama dikutip dari Twitter pada Kamis, 26 Agustus 2021.

Selain itu, akun Eko Widodo @ekowboy2 menyebut Yahya Waloni sudah yakin bakal dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas ceramahnya. Sehingga, tidak heran jika polisi menangkapnya. Akan tetapi, kapan Polri bergerak tangkap Abu Janda masih jadi pertanyaan publik.

“Tudingan Yahya Waloni sudah dibukukan jadi beliau sudah tau konsekuensinya bahkan berapa kali nantang ingin dilaporkan. Abu Janda dan Ade Armando, kapan ditangkap!,” tulis Eko Widodo.

Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap Ustaz Yahya Waloni di rumahnya kawasan Cibubur pada Kamis, 26 Agustus 2021. Yahya ditangkap terkait dugaan kasus penodaan agama.

“Iya betul (ditangkap) tadi sore sekitar jam 17.00 WIB di rumahnya," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono saat dihubungi wartawan.

Menurut dia, Yahya Waloni ditangkap tanpa ada perlawanan oleh petugas. “Kooperatif,” jelas dia.

Sementara Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan Yahya ditangkap terkait kasus dugaan penodaan agama. "(Ditangkap terkait) penodaan agama," ujarnya. (viva)

SANCAnews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan mengumumkan nama orang-orang di media nasional untuk menagih utang mereka dalam Dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI).

Adapun nama-nama yang telah dipublikasikan secara nasional untuk dipanggil pada 26 Agustus 2021 diantaranya adalah Hutomo Mandala Putra atau yang juga akrab dipanggil Tommy Soeharto serta Agus Anwar.

Sri menjelaskan, pada dasarnya Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI telah lebih dahulu banyak memanggil nama-nama lain selain kedua nama tersebut.

Namun, untuk nama-nama yang tidak disebutkan tersebut, dikatakan Sri telah bersikap kooperatif dan memiliki niat baik untuk menyelesaikan utang-utangnya tersebut kepada negara melalui dana BLBI.

"Selama ini kita panggil dua kali secara personal, artinya kita tidak publikasikan karena seperti yang disampaikan Jaksa Agung kalau ada niat baik dan mau selesaikan kita akan bahas," kata Sri, Jumat, 27 Agustus 2021.

Adapun nama-nama yang diumumkan, seperti Tommy Soeharto dan Agus Anwar dikatakannya tidak merespons ketika sudah dipanggil dua kali. Maka pemanggilan ketiga diumumkan ke publik.

"Maka memang kita mengumumkan ke publik siapa-siapa saja beliau itu dan kemudian akan dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Tentu yang paling penting dapat kembali hak tagih pemerintah," papar Sri.

Secara keseluruhan, Sri mengatakan, telah melakukan pemanggilan terhadap 48 debitur atau obligor dana BLBI. Pemanggilan dilakukan dengan mendahului para obligor atau debitur yang memiliki nilai pinjaman tinggi.

"Mereka akan memprioritaskan terutama debitur dan obligor yang nilai tagihannya cukup tinggi umpamanya bisa di atas Rp50-75 miliar. Nilai saat itu pada 1997-1998," ungkap dia.

Dengan pemanggilan 48 obligor dan debitur yang memiliki kewajiban cukup signifikan ke negara ini diharapkan nilai pengembaliannya juga cukup besar. Adapun target pemerintah Rp110,45 triliun.

"Ini sekarang ada yang baru dipanggil, tahap pertama ada yang tahap pertama langsung kontak satgas ada yang tahap kedua ada yang sampai tahap ketiga kemudian kita umumkan ke publik," ucapnya. (viva)

SANCAnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini bertemu dengan beberapa pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta. Salah satunya Ketua DPR RI Puan Maharani. Apa yang dibahas?

"DPR RI memberikan apresiasi dan dukungan atas upaya pemerintah dalam bertindak cepat untuk mengatasi pandemi dan dampaknya pada bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya," kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (27/8/2021).

Puan mengatakan, dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan perkembangan penanganan pandemi COVID-19, termasuk program vaksinasi nasional. Terkait dengan vaksinasi, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-7 negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia.

"Semangat gotong royong dalam menghadapi COVID-19 sangat dibutuhkan. DPR akan terus membantu penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah demi penyelamatan rakyat. Saatnya semua elemen bangsa bersatu melawan musuh bersama ini," kata Puan.

Selain itu, kata Puan, Jokowi membahas mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang telah berjalan dalam beberapa bulan terakhir. Kebijakan PPKM dinilai berhasil menekan lonjakan kasus COVID-19.

Menanggapi hal itu, Puan pun mengaku meminta pemerintah membuat desain kuat penanganan COVID-19 pada Rancangan APBN 2022. Hal tersebut dinilai penting sebagai antisipasi munculnya varian-varian baru virus COVID-19.

"Dan kementerian/lembaga agar menerapkan belanja kebutuhan dengan lebih baik. Sekaligus agar pembangunan prioritas dan pelayanan umum tetap dapat berjalan," ujar Puan.

Lebih lanjut, Puan mengatakan, dalam pertemuan itu, Jokowi juga mengungkap pembangunan ibu kota negara (IKN) baru akan tetap berjalan, namun menunggu waktu yang tepat. Kepada Presiden, Puan menyatakan DPR bisa menerima hal tersebut.

"Namun, agar semua hal terkait regulasi dan teknis bisa dipersiapkan dengan baik dan matang serta perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan DPR RI," ucap mantan Menko PMK itu.

Puan pun mengaku meminta pemerintah terus meningkatkan kinerja dalam penanganan pandemi. "Pemerintah agar terus meningkatkan kinerjanya dalam penanganan pandemi, yang diperlihatkan melalui kebijakan yang solid, implementasi yang bersinergi, dan adanya holding statement yang sama," imbuh Puan.

Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu, soliditas di masa pandemi COVID-19 sangatlah penting. Puan juga meminta agar jajaran pemerintah satu suara dalam menerapkan kebijakan.

"Teknis di lapangan memang terkadang dinamis, namun segala kekurangan bisa diperbaiki. Saya pribadi optimistis Indonesia bisa melewati badai ini jika semua elemen bangsa bersatu dan mau memikul beban bersama-sama," tuturnya.

Bertemu 7 Ketum Parpol

Sebelumnya, pada Kamis (26/8), Jokowi mengumpulkan para ketua umum parpol koalisi. Ada tujuh ketum parpol yang bertemu denan Jokowi. Berikut daftarnya:

- Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto (PDIP)

- Surya Paloh dan Johnny G Plate (NasDem)

- Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani (Gerindra)

- Airlangga Hartarto dan Lodewijk Freidrich Paulus (Golkar)

- Muhaimin Iskandar dan Hasanuddin Wahid (PKB)

- Suharso Monoarfa dan Arwani Thomafi (PPP)

- Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno (PAN)

Ada lima topik pembicaraan yang disampaikan Presiden Jokowi kepada para ketum-sekjen parpol, yaitu:

1. Perkembangan dan evaluasi penanganan COVID. Jokowi menjabarkan capaian-capaian, tantangan-tantangan, dan benchmark-benchmark yang dilakukan pemerintah.

2. Perekonomian nasional. Jokowi menjabarkan capaian-capaian dan tantangan-tantangan ekonomi nasional.

3. Strategi ekonomi dan bisnis Negara. Jokowi meminta dukungan untuk berpindah dari ekonomi konsumtif ke ekonomi produktif, khususnya sektor pertambangan, pertanian, dan ekonomi hijau.

4. Ketatanegaraan, otonomi daerah, dan sistem pemerintahan. Jokowi menjabarkan perlunya evaluasi sistem otonomi daerah dan perundangan yang saat ini dirasa menyulitkan dalam hal mengambil keputusan di situasi kritis.

5. Soal ibu kota baru. Jokowi menjabarkan perlunya ibu kota negara baru. Namun pemindahan perlu dilakukan dengan legislasi primer yang memadai. (dtk)

SANCAnews – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf menilai penangkapan Ustad Yahya Waloni atas dugaan penistaan agama sangat tidak tepat.

“Jadi polisi tidak tepat jika delitnya penistaan,” kata Bukhori saat dihubungi di Jakarta, Jumat (27/8/2021).

Seharusnya, lanjut Anggota Komisi VII DPR RI Yahya Waloni diajak debat mengenai hal tersebut, bukan dilaporkan kemudian dilakukan penangkapan.

“Tidak sepatutnya dilaporkan sebagai penistaan tetapi di undang untuk debat saja, ini masalah autentikasi dalam dunia ilmiah,” tuturnya.

Sebab, dalam ceramah yang disampaikan Yahya Waloni tidak ada anggapan menistakan agama sebagaimana dugaan laporan terhadap dirinya.

“Saya belum mendengar sisi mana yang dianggap menista agama,” pungkas Bukhori.

Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan bahwa Yahya Waloni sudah ditangkap.

Ia mengungukapkan penangkapn penceramah itu berkaitan dengan kasus dugaan penodaan agama.

“(Ditangkap terkait) penodaan agama,” katanya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (26/8).

Untuk diketahui, penangkapan Yahya Waloni menindak lanjuti laporan dari Komunitas Masyarakat Cinta Pluralisme atas dugaan penistaan agama ke Bareskrim Polri.

Laporan tersebut terdaftar dengan Nomor:LP/B/0287/IV/2021/BARESKRIM tertanggal Selasa 27 April 2021.

Demikian disampaikan Koordinator Masyarakat Cinta Pluralisme Christian Harianto dalam keterangannya, Rabu (28/4/2021).

“Kami melaporkan Yahya Waloni atas dugaan menista agama melalui Injil. Dia juga kami laporkan karena menyebar ujaran kebencian berlatar SARA,” ujarnya.

Christian menyatakan ceramah Ustaz Yahya dipersoalkan usai menyebut injil sebagai fiktif alias palsu. (pojoksatu)