SANCAnews.id

SANCAnews – Ketua Umum PA 212, yakni Slamet Ma’arif, menyindir sikap polisi terkait kasus YouTuber Muhammad Kece.

Seperti diketahui, YouTuber Muhammad Kece saat ini tengah menjadi perbincangan publik.

Hal itu lantaran banyak pernyataannya yang dinilai telah menistakan agama Islam, termasuk Allah dan Nabi Muhammad SAW.

Atas perbuatannya, Muhammad Kece pun kini banyak dikecam oleh sejumlah publik, mulai dari tokoh publik hingga MUI.

Nah, kini giliran Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang buka suara terkait kasus Muhammad Kece yang dinilai menistakan agama Islam.

Menurut sang Ketua Umum PA 212, Slamet Ma’arif, penistaan agama terus terjadi lanatran kurang tegasnya aparat kepolisian dalam menindak pelaku.

Ia pun mengaku bingung mengapa Polri belum melakukan penangkapan terhadap YouTuber tersebut.

“Untuk kasus yang baru, M Kece, saya bingung dan heran,” ungkapnya, dikutip terkini.id dari Hops.id pada Senin, 23 Agustus 2021.

“Bukti sudah ada video, pelaku jelas, keresahan umat di mana-mana, kok belum ditangkap juga?” tanyanya.

Ia lantas menyentil agama yang dianut para aparat kepolisian dan menyinggung perihal iman mereka.

“Padahal banyak petinggi kepolisian yang beragama Islam. Apa hatinya tidak terusik agamanya dinistakan? Atau sudah tidak ada iman lagi di hati mereka?” tandas Slamet Ma’arif. (suara)

SANCAnews – Lembaga survei Fixpoll mengeluarkan hasil survei terbarunya mengenai kepuasan terhadap kinerja kepemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin.

Hasilnya, terlihat mayoritas responden menyatakan lebih besar tidak puas dan sangat tidak puas dengan kinerja kepemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Survei dilakukan periode 16 sampai 27 Juli 2021 dengan 1.240 responden menggunakan metode multistage random sampling. Dengan margin of error 2,89 persen.

Direktur Eksekutif Fixpoll, M Anas menjelaskan, awalnya lembaganya mengukur kepuasan kinerja kepemerimtahan Presiden Joko Widodo seorang. Hasilnya ternyata lebih besar yang menyatakan tak puas dan sangat tidak puas.

"Yang menjawab tidak puas dan sangat tidak puas itu jauh lebih besar 37 persen, yang menjawab puas dan sangat puas 32,7 persen yang menjawab netral 27,3 persen," kata Anas dalam paparannya, Senin (23/8/2021).

Sementara itu, yang merasa tidak puas dan sangat tidak puas dengan kinerja kepemerintahan Wapres Maruf Amin juga lebih besar ketimbang yang menyatakan puas. Sebanyak 44,6 persen mengaku tidak puas dan sangat tidak puas dengan kinerja kepemerintahan Maruf Amin.

"Yang menjawab netral 29,4 persen dan kemudian yang menjawab puas dan sangat puas 19,4 persen," tuturnya.

Sementara itu terkait kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf dalam penanganan pandemi Covid-19 juga lebih besar responden merasa tidak puas. Dimana angka menyatakan 37,8 persen tidak puas dan sangat tidak puas dan 35,1 persen menyatakan puas dan sangat puas. Sisanya menjawab netral 25,6 persen.

Dalam rilis survei ini turut dihadiri sejumlah politisi diantaranya seperti Politisi PDIP Junimart Girsang, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Politisi Gerindra Habiburolhman, Politisi PKS Kurniasih Mufida dan Politisi Demokrat Herzaky Mahendra Putra. (suara)

SANCAnews – Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menentukan akhir pandemi Covid-19.

Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pidato kenegaraannya pekan lalu mengatakan untuk mengendalikan pandemi ini sangat membutuhkan kesabaran, kekompakan, kedisiplinan, kerja keras dan doa kita sebagai satu bangsa.

"Kita harus bekerja bahu membahu untuk melakukan ini, tidak boleh ada satu orang pun yang merasa paling tahu menangani Covid-19 ini karena begitu kompleksnya masalah ini," kata Luhut dalam jumpa pers perpanjangan PPKM Level, Senin (23/8/2021).

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI ini meminta meski PPKM mulai dilonggarkan, seluruh masyarakat harus terus mematuhi protokol kesehatan, aturan PPKM, dan mengikuti vaksinasi Covid-19 jika sudah mendapatkan jadwalnya.

"Saya mohon pengertian masyarakat kita melakukan pelonggaran ini bertahap dan berlanjut kalau tidak terjadi outbreak lagi yang kita semua tutup dan merugikan kita semua," ucap Luhut.

PPKM Diperpanjang Lagi

Diketahui, Presiden Jokowi memperpanjang PPKM level 4, 3, dan 2 di Pulau Jawa dan Bali hingga 30 Agustus 2021.

PPKM di Wilayah Aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya dan Surabaya Raya turun ke level 3, sehingga kabupaten/kota yang masuk ke Level 3 bertambah menjadi sebanyak 67 kabupaten/kota dan untuk level 2 jumlahnya bertambah menjadi 10 kabupaten/kota.

Sementara, PPKM di wilayah aglomerasi Bali, Malang Raya Solo Raya serta DIY, untuk saat ini masih pada level 4. (suara)

SANCAnews – Praktik oligarki sejauh ini masih memenuhi ruang politik di Tanah Air. Padahal, adanya oligarki justru akan merusak sendi-sendi demokrasi yang dibangun di Tanah Air.

"Oligarki tak hanya penghalang cita-cita kebangsaan, tapi pembunuh demokrasi," kata Ketua Majelis Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule dikutip dari akun Twitternya, Senin (23/8).

Ia menjelaskan, seorang pejabat negara harusnya bekerja dengan mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara serta mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Akan tetapi, fakta di lapangan mengatakan hal berbeda. Iwan Sumule turut menautkan potongan video wawancara antara aktivis hak asasi manusia Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fatia Maulidiyanti.

Dalam video tersebut, Haris dan Fatia membahas soal tambang emas di Intan Jaya, Papua yang disinyalir dikuasai oleh segelintir pihak.

"Toba Sejahtera Group ini dimiliki sahamnya oleh pejabat kita, namanya Luhut Binsar Pandjiatan. Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini," jelas Fatia dalam potongan video yang diunggah Iwan Sumule.

"Oligarki adalah pembunuh demokrasi, tapi Luhut malah jadi oligarki baru," demikian Iwan Sumule mengakhiri unggahan tersebut.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebelumnya merilis laporan bertema “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya" pada 12 Agustus 2021 lalu. Sejumlah LSM yang turut terlibat adalah YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia.

Para peneliti melakukan kajian cepat terkait operasi militer ilegal di Papua dengan menggunakan kacamata ekonomi-politik. Kajian ini juga memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya.

Masih dalam laporan tersebut, ada empat perusahaan di Intan Jaya yang teridentifikasi, yakni PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qurrata’Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Penambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan).

Dua dari empat perusahaan itu yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ) adalah konsesi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer/polisi termasuk bahkan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

“Penguasaan wilayah konsesi industri pertambangan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan di wilayah konflik telah melanggar hak-hak orang asli Papua sebagai pemilik tanah adat," jelas Staf Advokasi Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Tigor G Hutapea. (rmol)

SANCAnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan angka penularan Covid-19 di dalam negeri terus mengalami penurunan. Angka kesembuhan juga bertambah. Hal ini lantaran pemerintah menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali.

“Sejak titik puncak kasus pada 15 juli 2021, kasus konfimasi positif terus menurun dan sekarang ini sudah turun sebesar 78 persen, angka kesembuhan secara konssiten juga lebih tinggi dibanding penambahan kasus konfirmasi positif selama beberapa minggu terakhir,” ujar Jokowi dalam jumpa pers di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/8).

Jokowi juga menuturkan berpengaruh dengan penurunan keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR).

“Hal ini berkontribusi secara signfikan terhadap penurunan keterisian tempat tidur. BOR nasional yang saat ini berada di angka 33 persen,” katanya.

Menurutnya, dengan melihat mulai membaiknya beberapa indikator tersebut, maka pemerintah mempertimbangkan akan melakukan penyesuaian secara bertahap pembatasan kegiatan masyarakat.

“Misalnya tempat ibadah diperbolehkan untuk kegiatan ibadah maksimal 25 persen dari kapasitas atau maksimal 30 orang,” katanya

Termasuk restoran diperbolehkan makan di tempat dengan maksimal 25 persen kapasitas, 2 orang per meja dan pembatasan jam operasional hingga jam 20.00 WIB.

Kemudian, lanjutnya, pusat perbelanjaan, mall diperbolehkan buka maksimal sampai 20.00 WIB dengan maksimal 50 persen.

“Tentu dengan penerapan protokol kesehatan ketat yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.

Selanjutnya, industri berorientasi ekspor dan penunjangnya dapat beroperasi 100 persen. Namun bila menjadi klaster baru Covid-19 maka akan ditutup selama 5 hari.

“Penyesuaian beberapa pembatasan kegiatan masyarakat ini dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat dan penggunaan aplikasi peduli lindungi sebagai syarat masuk,” pungkasnya.

Diketahui, Jokowi memaparkan kabar baik untuk Pulau Jawa-Bali. Semula level 4, dari 67 kabupaten/kota berkurang menjadi 51 kabupaten/kota. Kemudian level 3 dari 59 kabupaten/kota menjadi 67 kabupaten/kota dan level 2 dari 2 kabupaten/kota menjadi 10 kabupaten/kota.

Untuk luar Jawa dan Bali juga ada perkembangan yang membaik tapi tetap harus waspada. Jokowi membeberkan level 4 dari 11 provinsi menjadi 7 pronvsi. Kemudian level 4 dari 132 kabupaten/kota menjadi 104 kabupaten/kota. Selanjutnya level 3 dari 215 kabupaten/kota menjadi 234 kabupaten/kota, lalu level 2 dari 39 kabupaten/kota menjadi 48 kabupaten/kota. (jawapos)