SANCAnews.id

SANCAnews – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Persaudaraan Alumni PA 212, Novel Bamukmin mengaku setuju dengan pernyataan Kiai Ahmad Bahaudin Nursalim atau Gus Baha mengenai Indonesia bukan milik PDIP atau Soekarnoisme saja.

Sebelumnya, Gus Baha menyampaikan penjelasan tentang adanya orang-orang yang pro dengan Megawati mendewakan Soekarno dalam ceramahnya.

Diketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP selalu menggaungkan faham Soekarnoisme. Hal itu karena sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri merupakan anak dari proklamator.

Dikutip dari Suara.com, faham Soekarnoisme dinilai sebagai sosok yang menjadikan Indonesia merdeka. Hingga PDIP sangat menggaungkan nasionalisme dengan kekuasaannya. Ceramah Gus Baha itu pun menjadi viral di jejaring media sosial.

Dalam video yang beredar, Gus Baha menyatakan Indonesia sendiri bukan milik PDIP atau Soekarnoisme saja, tetapi untuk semuanya, karena ulama Islam juga terlibat dalam Kemerdekaan Indonesia.

“Orang yang pro Megawati itu begitu mendewa-dewakan Soekarno seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada hal Soekarnoisme,” kata Gus Baha dalam video yang beredar.

Gus Baha membenarkan bahwa Soekarno merupakan deklarator kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi kata Gus Baha, umat Islam atau partai-partai Islam tidak kecil hati karena embrio yang bernama Indonesia ada pada 1908, sebelum adanya partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda.

Bahkan kata Gus Baha, pertama kali yang mencetus ide melawan Belanda adalah Kiai Islam, yaitu dengan membuat Serikat dagang Islam yang berubah menjadi serikat Islam dan menjadi Partai Islam.

“Ya kita tidak mungkin tidak hormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati, tapi kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Itu kan namanya pengkerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhaenisme saja, juga bukan partai-partai yang berpaham Soekarnoisme saja,” pungkas Gus Baha.

“Benar sekali apa yang diucapkan Gus Baha, justru karena itu PDIP harus dibubarkan karena sudah sangat berbahaya untuk keutuhan bangsa serta mengancam ideologis bangsa,” ujar Novel, Minggu (22/8/2021).

Hal lain yang menjadi perhatian Novel yakni peringatan hari lahir pancasila tanggal 1 Juni, seharusnya tidak menjadi peringatan nasional karena ada keinginan dijadikan sebagai Soekarnoisme.

“Dan tanggal 1 Juni dijadikan sebagai hari lahir Pancasila sebagai pembodohan dan pendangkalan. Akidah serta mengarah kepada nasakom karena sejatinya Pancasila adalah rumusan ulama dan warisan ulama dan Pancasila 18 Agustus 1945 lah yang sah dengan dijiwai Pancasila 22 Juni 1945,” jelas Novel.

Novel pun memberikan alasan PDIP harus dibubarkan. Yaitu karena PDIP dianggap sebagai inisiator RUU Haluan Ideologi Pancasila (HI) yang ingin mengganti Pancasila dengan Eka Sila dan juga dianggap ingin menghapus Tap MPRS 25/1966 tentang larangan komunisme, Marxisme dan Leninisme.

“Makanya PDIP harus dibubarkan bukan malah mengusung Puan dan Ganjar karena diduga terlibat kasus korupsi e-ktp dan juga bansos dan malah Puan memajang baliho di saat rakyat pedih atas wabah corona yang telah membuat susah karena pemerintah gagal mengatasi corona sampai yang meninggal adalah paling terbesar di dunia,” terang Novel.

“Malah pemerintah bukan sibuk urus corona justru bansos corona dikorupsi justru pemerintah malah sibuk kriminalisasi ulama dengan dalil corona padahal pelanggaran prokes dilakukan Jokowi dan anaknya dan Jokowi juga gak minta maaf atas kurang lebih 120 ribu yang wafat,” pungkas Novel. []

SANCAnews – Tidak tepat jika ada yang menganggap Republik Indonesia seolah-olah didirikan hanya oleh Soekarnoisme atau milik sebuah partai politik saja.

Begitu yang disampaikan Ketua GNPF-Ulama, Yusuf Martak, yang membenarkan pernyataan Kyai Ahmad Bahauddin Nursalim alias Gus Baha, soal Indonesia bukan milik Soekarnoisme atau PDI Perjuangan saja.

Menurut Yusuf, Indonesia adalah sebuah negara besar yang saat itu hidup dalam cengkraman penjajahan bahkan hingga ratusan tahun. Di saat rakyat bangkit, dia melihat saat itulah para ulama, para kyai dan santri-santri memotivasi rakyat mengobarkan semangat perjuangan untuk saling bahu membahu bersama partai-partai Islam saat itu menggelorakan perjuangan melawan penjajah.

"Yang puncaknya di bacakan pakta Proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno di Gedung Proklamasi Nomor 56 Pegangsaan, Jakarta, di rumah kediaman paman saya atau adik ayah saya. Apakah saat itu sudah ada yang namanya huruf P, D dan I ? Pasti lahir pun belum," ujar Yusuf kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (23/8).

PDIP pun, kata Yusuf, baru lahir dan memiliki slogan partai wong cilik pada tahun 1999 . Kekinian, saat masuk sebagai kelompok partai paling berkuasa justru partai yang dikomandoi Megawati Soekarnoputri ini memiliki kader-kader terbaik yang harus terjerat kasus korupsi.

"Yang terakhir dan masih segar dalam ingatan, pengembat duit negara seperti Emir Moeis, hampir ditangkapnya Sekjend Hasto Kristiyanto di PTIK, tapi lolos karena ada kekuatan besar yang melindungi, kaburnya Harun Masiku hingga hari ini sudah sunyi senyap tanpa ada keseriusan pihak aparat memburunya, masih banyak lagi kader-kader lainnya," bebernya.

Yusuf pun menyinggung sikap yang dilakukan Megawati saat menjadi Presiden RI kelima, di mana ia menjual Indosat yang merupakan salah satu perusahaan jaringan seluler plat merah.

"Selain itu, diloloskannya perampok-perampok BLBI dengan surat keputusan bayar alias pengampunan, ini juga tidak lepas salah satunya perampok yang bernama Syamsul Nursalim, saat itu terbang dari Singapura ke Australia untuk bertemu secara khusus dengan almarhum petinggi PDI alias orang dalam sesuai rekaman video yang beredar," tuturnya.

Yusuf pun kemudian mempertanyakan jasa dan peran PDIP terhadap negara, bangsa maupun kepada jasa-jasa Bapak Pendiri Bangsa.

Karena dalam pandangannya, PDIP malah terkesan selalu mendompleng nama besar Bung Karno dengan mengikutsertakan foto founding father ini dalam setiap simbol-simbol partai.

"Pendapat saya PDIP tanpa nama dan foto Bung Karno belum tentu bisa besar seperti sekarang," katanya.

Selain itu, Yusuf juga menyinggung soal sejumlah kader utama PDIP yang berani terang-terangan menyatakan bangga jadi anak PKI dan sudah masuk parlemen,

"Belum lagi usahanya menggolkan RUU HIP, belum lagi agendanya akan merubah hari lahirnya Pancasila bukan tanggal 17 Agustus 1945," sambungnya.

Yusuf pun selanjutnya bercerita bahwa jauh sebelum berdirinya PNI oleh Soekarno pada 4 Juli 1927, organisasi modern pertama di Indonesia tersebut didirikan oleh elit pendatang dari Hadrami.

Organisasi yang awal mula didirikan tahun 1901 M, anggotanya saat itu yang terdiri dari orang-orang pergerakan, baik dari kalangan ulama maupun dari kalangan cendikiawan seperti misalnya Haji Omar Said (HOS) Tjokroaminoto (Salah satu pendiri Sarekat Islam), Husein Jayadiningrat, Ahmad Dahlan dan KH. Agus Salim, dan lain-lain.

"Mereka membaca majalah-majalah dan surat-surat kabar yang membangkitkan semangat kebangsaan dan kemerdekaan pada rakyat Indonesia. Di ikuti dengan berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya," ucap Yusuf.

"Pendirian Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari peran Kiai Haji Hasyim Asy’ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, membangun gerakan dakwah pendidikan dikalangan masyarakat tradisionalis," tambahnya.

Kemudian sambung Yusuf, lahirlah Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang merupakan partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada 1927, lebih muda satu tahun dari NU. PNI didirikan oleh Presiden Soekarno sebelum kemerdekaan.

"Jadi kurang tepat jika seolah-olah Indonesia didirikan oleh para Soekarnois dan PDIP yang konon merupakan representasi dari PNI. Jika menarik kebelakang sebelum bangkitnya perjuangan lewat organisasi berskala nasional para Sultan dan Para Ulama Nusantara sudah terlebih dahulu tampil dalam kancah perjuangan melawan belanda," pungkas Yusuf.

Dalam video yang viral di media sosial, Gus Baha menyampaikan penjelasan tentang adanya orang-orang yang pro dengan Megawati mendewakan Soekarno.

"Orang yang pro Megawati itu begitu mendewa-dewakan Soekarno seakan-akan Indonesia tuh dimulai dari Bung Karno, sampai ada hal Soekarnoisme," kata Gus Baha dalam video yang beredar.

Gus Baha membenarkan bahwa Soekarno merupakan deklarator kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi kata Gus Baha, umat Islam atau partai-partai Islam tidak kecil hati karena embrio yang bernama Indonesia ada pada 1908, sebelum adanya partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda.

Bahkan kata Gus Baha, pertama kali yang mencetus ide melawa Belanda adalah Kyai Islam, yaitu dengan membuat serikat dagang Islam yang berubah menjadi serikat Islam dan menjadi partai Islam.

"Ya kita gak mungkin gak hormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati, tapi kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Itu kan namanya pengkerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marnaisme saja, juga bukan partai-partai yang berpaham Soekarnoisme saja," pungkas Gus Baha. []

SANCAnews – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 Juta terhadap terdakwa kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (Bansos) covid-19, Juliari Peter Batubara.

"Menyatakan Terdakwa Juliari P batubara terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ungkap Hakim Tipikor.

Vonis hakim untuk Mantan Mensos ini lebih berat satu tahun dari tuntutan 11 tahun yang diminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Sebelumnya Juliari Batubara dijatuhi hukuman penjara 11 tahuna dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa juga meminta agar Juliari dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp14.557.450.000 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Juliari Batubara didakwa menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Juliari resmi menyandang status tersangka kasus korupsi pasca dirinya ditangkap penyidik KPK pada 5 Desember 2020. (tvone)

SANCAnews – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis seumur hidup penjara mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Jabatan sebagai Menteri Sosial dan situasi pandemi Covid-19 bisa menjadi pemberat dalam memvonis Juliari Batubara.

“ICW mendesak agar majelis hakim yang menyidangkan perkara korupsi bansos dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup penjara kepada Juliari Peter Batubara,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (23/8).

Kurnia menjelaskan, ada empat argumentasi untuk mendukung pernyataan ini. Pertama, Juliari melakukan kejahatan saat menduduki posisi sebagai pejabat publik, “Sehingga berdasarkan Pasal 52 KUHP hukuman Juliari mesti diperberat,” tegas Kurnia.

Kedua, praktik suap bansos dilakukan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan betapa korupsi yang dilakukan Juliari sangat berdampak, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan, bagi masyarakat.

Ketiga, hingga pembacaan nota pembelaan atau pledoi, Juliari tak kunjung mengakui perbuatannya. Padahal, dua orang yang berasal dari pihak swasta, Ardian dan Harry, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap Juliari.

Keempat, hukuman berat bagi Juliari akan memberikan pesan kuat bagi pejabat publik lain agar tidak melakukan praktik korupsi di tengah situasi pandemi Covid-19.

“ICW juga turut mengingatkan majelis hakim bahwa Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa Hakim wajib memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka dari itu, keadilan bagi korban korupsi bansos harus menjadi pertimbangan utama majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Juliari,” cetus Kurnia.

Dia menegaskan, hukuman seumur hidup penjara tidak cukup untuk mantan pejabat korup seperti Juliari Batubara. Sehingga hukuman lainnya harus dijatuhkan kepada politikus PDI Perjuangan tersebut.

“Untuk itu majelis hakim harus pula menambahkan dengan jenis hukuman lain, seperti denda dan uang pengganti maksimal juga pencabutan hak politik selama lima tahun,” harap Kurnia.

Dalam perkara ini, Juliari Peter Batubara dituntut 11 tahun hukuman pidana penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juliari diyakini bersalah menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.

“Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 11 tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Jaksa KPK, Ikhsan Fernandi membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (28/7).

Juliari diyakini melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (jawapos)

SANCAnews – Pemerintah China desak warganya di Afghanistan untuk berpakaian Islami. Kabar terbaru datang dari otoritas pemerintah China terkait keharusan berpakaian Islami bagi warganya di Afghanistan. Hal itu diungkapkan Kedutaan Besar (Kedubes) China di Ibu Kota Kabul pada Sabtu 21 Agustus 2021.

Mereka mendesak warganya yang ada di Afghanistan untuk secara ketat mematuhi kebiasaan Islam, termasuk aturan berpakaian dan makan di depan umum.

Media pemerintah China, Global Times melaporkan dalam imbauan yang dikeluarkan untuk semua warga negara China, kedutaan juga menyarankan mereka menjaga jarak dari Bandara Internasional Hamid Karzai Kabul dan lokasi kacau lainnya.

Selama pertemuan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dengan delegasi Taliban di kota pelabuhan China utara Tianjin bulan lalu, ia berharap Afghanistan dapat mengadopsi kebijakan Islam moderat.

Dilansir dari India Today via republika.co.id, Minggu 22 Agustus 2021 kemarin, pada Kamis 19 Agustus 2021 pekan lalu, Juru Bicara Taliban Suhail Shaheen mengatakan China dipersilakan berkontribusi pada pembangunan kembali Afghanistan.

Pasalnya, Negeri Tirai Bambu itu telah memainkan peran konstruktif dalam mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi di negara itu.

“China adalah negara besar dengan ekonomi dan kapasitas yang besar. Saya pikir mereka dapat memainkan peran yang sangat besar dalam pembangunan kembali, rehabilitasi, dan rekonstruksi Afghanistan,” terang Suhail Shaheen kepada televisi CGTN yang berbasis di China dalam sebuah wawancara.

Tidak seperti Uni Soviet (Rusia) dan Amerika Serikat (AS), China yang semakin kuat mungkin dapat memanfaatkan fakta mereka tidak berperang di Afghanistan dalam berurusan dengan Taliban.

Sebelumnya, Taliban mengambil alih negara itu pada Minggu 15 Agustus 2021 pekan lalu ketika AS sedang menyelesaikan penarikan pasukan, diplomat, dan warga Afghanistan yang bekerja dengan koalisi selama 20 tahun terakhir.

Dalam aturan selama 1996-2001, Taliban mencegah anak perempuan pergi ke sekolah dan perempuan meninggalkan rumah mereka tanpa mengenakan burka.

Setelah mereka berkuasa lagi, Taliban berjanji memberikan pendidikan bagi perempuan. Namun, para ahli dan aktivis tetap waspada terhadap apa yang akan terjadi. (terkini)