SANCAnews.id

SANCAnews – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memastikan menggelar sidang vonis terdakwa Juliari Batubara, Senin besok, 23 Agustus 2021.

Mantan Menteri Sosial (Mensos) tersebut dijerat berkaitan kasus dugaan suap pengadaan bansos dalam situasi COVID-19.

“Agenda persidangan terdakwa Juliardi Batubara adalah Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim,” kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyono kepada awak media, Minggu, 22 Agustus 2021.

Agenda sidang pembacaan putusan tersebut, lanjut Bambang, rencananya digelar jam 10.00 WIB, “Dan oleh Humas KPK akan disiarkan (secara) live streaming,” ujarnya.

Dalam perkara ini, Juliari dituntut Jaksa KPK dengan pidana 11 tahun penjara. Juliari diyakini bersalah menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Jaksa juga menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman berupa uang pengganti senilai Rp14,5 miliar.

Selain itu, Politikus PDIP ini juga menuntut agar Juliari Batubara tidak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun, setelah menjalankan pidana pokok.

Juliari diyakini melanggar Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (viva)

SANCAnews – Pengalaman Jusuf Kalla (JK) pernah menjadi jururunding antara Afghanistan dan Taliban dipandang akan menjadi "amunisi" bagi para haters Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Kedekatan JK dengan kelompok Taliban diprediksi akan dikapitalisasi oleh para pembenci Anies untuk menjegal maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, JK yang merupakan mantan Wakil Presiden dua kali ini memiliki pengalaman dalam mendamaikan sejumlah konflik di Indonesia.

Saat ini pun, JK menjabat dua organisasi tingkat nasional, yaitu Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI). Organisasi itu saat ini nampak memiliki power dan pengaruh ke pemerintahan maupun para ulama.

"Mungkin karena dasar itulah pihak Afghanistan dan Taliban pernah meminta JK untuk menjadi jururunding diantara mereka," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/8).

Satyo pun menganalisa bahwa kedekatan JK dengan Anies sudah dikonsumsi terbuka oleh publik. Apalagi, pengamatan Satyo, JK merupakan sosok yang mendukung kesuksesan Anies merebut kursi Gubernur DKI pada 2017 silam.

"Dan dukungan itu rasanya terus berlanjut hingga kini, contohnya dalam penanganan pandemi Covid-19 di awal-awal tahun 2020, JK-lah salah kalangan elite yang mendukung Pemprov DKI menerapkan lockdown meski akhirnya pemerintah pusat tidak setuju dan akhirnya lebih memilih PSBB untuk mempersempit penularan Covid-19," kata Satyo.

Anies dan JK juga kata Satyo, dikenal dekat karena sama-sama alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Analisa Satyo, meski tidak relevan rekam jejak JK sebagai jururunding Taliban-Afghanistan akan menjadi amunisi para lawan politik Anies Baswedan.

"Jika ada kejadian ikutan pasca Taliban mengambil alih kekuasaan di Afganistan akan menjadi kampanye negatif yang efektif untuk mendegradasi moncernya elektabilitas Anies Baswedan," kata Satyo.

Sehingga menurut Satyo, Anies mesti mengkalkulasi dengan matang faktor JK. Apalagi, selain isu Taliban, JK juga dikenal sebagai politisi oportunis yang pandai melakukan manuver.

"Bagaimana pun JK sepertinya tengah membangun 'investasi' dan jaminan politik di masa depan bagi dinasti politiknya," pungkasnya.

Peran JK dalam upaya perdamaian kelompok Taliban dengan Afghanistan tidak bisa dianggap remeh.

Pada 28 Februari 2018 lalu, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengundang Jusuf Kalla hadir menjadi tamu khusus dalam konferensi perdamaian yang diinisiasi oleh pemerintah Afghanistan.

Tujuan pertemuan itu adalah untuk membahas langkah konkret perdamaian tanpa campur tangan asing.

JK kemudian pad Desember 2020 kembali datang ke Kabul atas undangan Ashraf Ghani. Kedatangan itu sebagai tindaklanjut upaya perdamaian yang telah dirintis saat menjabat sebagai Wapres Jokowi. []

SANCAnews – Indonesia bukan milik PDI Perjuangan atau Soekarnoisme saja, tetapi untuk semuanya karena Ulama Islam juga terlibat dalam Kemerdekaan Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin yang setuju dengan pernyataan Kyai Ahmad Bahauddin Nursalim alias Gus Baha.

"Benar sekali apa yang diucapkan Gus Baha, justru karena itu PDIP harus dibubarkan karena sudah sangat berbahaya untuk keutuhan bangsa serta mengancam ideologis bangsa," ujar Novel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/8).

Sehingga, Novel pun juga meminta agar tanggal merah 1 Juni juga harus dihapuskan karena adanya keinginan dijadikan sebagai Soekarnoisme.

"Dan tanggal 1 Juni dijadikan sebagai hari lahir Pancasila sebagai pembodohan dan pendangkalan. Akidah serta mengarah kepada nasakom karena sejatinya Pancasila adalah rumusan ulama dan warisan ulama dan Pancasila 18 Agustus 1945 lah yang sah dengan dijiwai Pancasila 22 Juni 1945," jelas Novel.

Novel pun memberikan alasan PDIP harus dibubarkan. Yaitu karena PDIP dianggap sebagai inisiator RUU Haluan Ideologi Pancasila (HI) yang ingin mengganti Pancasila dengan Eka Sila dan juga dianggap ingin menghapus Tap MPRS 25/1966 tentang larangan komunisme, Marxisme dan Leninisme.

"Makanya PDIP harus dibubarkan bukan malah mengusung Puan dan Ganjar karena diduga terlibat kasus korupsi e-ktp dan juga bansos dan malah Puan memajang baliho di saat rakyat pedih atas wabah corona yang telah membuat susah karena pemerintah gagal mengatasi corona sampai yang meninggal adalah paling terbesar di dunia," terang Novel.

"Malah pemerintah bukan sibuk urus corona justru bansos corona dikorupsi justru pemerintah malah sibuk kriminalisasi ulama dengan dalil corona padahal pelanggaran prokes dilakukan Jokowi dan anaknya dan Jokowi juga gak minta maaf atas kurang lebih 120 ribu yang wafat," pungkas Novel.

Dalam video yang viral di media sosial, Gus Baha menyampaikan penjelasan tentang adanya orang-orang yang pro dengan Megawati mendewakan Soekarno.

"Orang yang pro Megawati itu begitu mendewa-dewakan Soekarno seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada hal Soekarnoisme," kata Gus Baha dalam video yang beredar.

Gus Baha membenarkan bahwa Soekarno merupakan deklarator kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi kata Gus Baha, umat Islam atau partai-partai Islam tidak kecil hati karena embrio yang bernama Indonesia ada pada 1908, sebelum adanya partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda.

Bahkan kata Gus Baha, pertama kali yang mencetus ide melawan Belanda adalah Kiai Islam, yaitu dengan membuat Serikat dagang Islam yang berubah menjadi serikat Islam dan menjadi Partai Islam.

"Ya kita tidak mungkin tidak hormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati, tapi kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Itu kan namanya pengkerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhaenisme saja, juga bukan partai-partai yang berpaham Soekarnoisme saja," pungkas Gus Baha. []

SANCAnews – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menceritakan dirinya dibuat meme sebagai penjilat. Kendati begitu, Ngabalin mengatakan tidak ada masalah dengan cap demikian.

"Saya pun tidak keberatan ya, ada sekarang juga mereka membuat meme, kemudian membuat lidah saya yang panjang, katanya king of raja penjilat," kata Ngabalin kepada awak media, Minggu, 22 Agustus 2021.

Ngabalin menyampaikan itu saat dimintai tanggapan soal mural '504 Error'. Ngabalin mangatakan sama sekali tidak marah karena dia menyebut menjilat demi menyelamatkan bangsa dan negara.

"Tidak apa-apa, saya menjilat untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Saya menjilat untuk menyelamatkan generasiku," ujarnya.

Ngabalin justru menyinggung gerakan Taliban yang kini berhasil menguasai Afganistan. Ngabalin ingin Indonesia tidak bernasib serupa.

"Kalau Taliban itu membutuhkan 20 tahun dan menguasai Afganistan dengan cara kekerasan, dengan cara radikal sebagai organisasi teroris dunia, menjatuhkan harkat dan martabat wibawa Islam yang begitu mulia, saya khawatir 20 tahun yang akan datang itu bagaimana generasi milenial yang akan datang," imbuhnya. (viva)

SANCAnews – Belakangan marak mural-mural yang dibuat masyarakat hingga menjadi kontroversi. Politisi Nasdem Saan Mustopa menilai mural ini sebagai sikap masyarakat terhadap pemerintah.

"Mural itu lebih mewakili sikap masyarakat, dibanding keberadaan baliho," kata Saan dalam kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan Partai NasDem di GSC Istana Kana, Cikampek, Karawang, Minggu (22/8/2021).

Menurutnya mural-mural itu bagian dari ekspresi masyarakat kalangan bawah. Mereka mengeritik pemerintah lewat sebuah seni.

"Mural itu memang bagian dari kebebasan ekspresi masyarakat, dan bentuk kekritisan tapi tentunya hindari hal-hal yang sifatnya kebencian, sara, menghina simbol-simbol negara, dan baliho-baliho sekarang yah di tengah pandemi mural lebih mewakili," jelas Ketua DPW Nasdem Jabar ini

Menyoal Mural "404: Not Found" diduga menghina Jokowi, ia mengakui bahwa presiden bukan orang yang anti kritik.

"Presiden menempatkan posisi, bahwa Pak Jokowi itu bukan orang yang anti kritik, Pak Jokowi itu sangat siap dengan segala kritikan, dari masyarakat, bahkan Pak Jokowi meyakini kritikan-kritikan itu sebagai masukan buat pemerintahan dan tentunya buat Pak Jokowi.

Jadi Pak Jokowi sudah mengatakan jangan reaktif, tinggal tentu sikap Pak Jokowi itu ditindaklanjuti oleh aparat keamanan, untuk juga bisa menjalankan hal yang Pak Jokowi sampaikan untuk tidak reaktif," katanya.

"Selain itu, yang paling penting, saya mengimbau bahwa kritikan itu hal yang biasa, dan lumrah dalam alam demokrasi," terangnya.

Namun, ia mengakui dalam kritikan harus menghindari unsur kebencian, "Tapi tentu kritikan itu harus menghindari hal-hal yang berbau kebencian, terkait simbol-simbol negara," katanya.

Ia juga menjelaskan maraknya masyarakat membuat Mural itu merupakan hal yang wajar, dan bagian dari sebuah ekspresi individu.

"Mural sekarang ini kan sudah semacam ekspresi yang dibuat bukan hanya oleh seniman-seniman terkenal, tapi juga oleh masyarakat biasa, dan menurut saya itu hal yang wajar, dan bahkan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah terhadap nasib para seniman-senimannya," tandasnya. (dtk)