SANCAnews.id

SANCAnews – Indonesia bukan milik PDI Perjuangan atau Soekarnoisme saja, tetapi untuk semuanya karena Ulama Islam juga terlibat dalam Kemerdekaan Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin yang setuju dengan pernyataan Kyai Ahmad Bahauddin Nursalim alias Gus Baha.

"Benar sekali apa yang diucapkan Gus Baha, justru karena itu PDIP harus dibubarkan karena sudah sangat berbahaya untuk keutuhan bangsa serta mengancam ideologis bangsa," ujar Novel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/8).

Sehingga, Novel pun juga meminta agar tanggal merah 1 Juni juga harus dihapuskan karena adanya keinginan dijadikan sebagai Soekarnoisme.

"Dan tanggal 1 Juni dijadikan sebagai hari lahir Pancasila sebagai pembodohan dan pendangkalan. Akidah serta mengarah kepada nasakom karena sejatinya Pancasila adalah rumusan ulama dan warisan ulama dan Pancasila 18 Agustus 1945 lah yang sah dengan dijiwai Pancasila 22 Juni 1945," jelas Novel.

Novel pun memberikan alasan PDIP harus dibubarkan. Yaitu karena PDIP dianggap sebagai inisiator RUU Haluan Ideologi Pancasila (HI) yang ingin mengganti Pancasila dengan Eka Sila dan juga dianggap ingin menghapus Tap MPRS 25/1966 tentang larangan komunisme, Marxisme dan Leninisme.

"Makanya PDIP harus dibubarkan bukan malah mengusung Puan dan Ganjar karena diduga terlibat kasus korupsi e-ktp dan juga bansos dan malah Puan memajang baliho di saat rakyat pedih atas wabah corona yang telah membuat susah karena pemerintah gagal mengatasi corona sampai yang meninggal adalah paling terbesar di dunia," terang Novel.

"Malah pemerintah bukan sibuk urus corona justru bansos corona dikorupsi justru pemerintah malah sibuk kriminalisasi ulama dengan dalil corona padahal pelanggaran prokes dilakukan Jokowi dan anaknya dan Jokowi juga gak minta maaf atas kurang lebih 120 ribu yang wafat," pungkas Novel.

Dalam video yang viral di media sosial, Gus Baha menyampaikan penjelasan tentang adanya orang-orang yang pro dengan Megawati mendewakan Soekarno.

"Orang yang pro Megawati itu begitu mendewa-dewakan Soekarno seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada hal Soekarnoisme," kata Gus Baha dalam video yang beredar.

Gus Baha membenarkan bahwa Soekarno merupakan deklarator kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi kata Gus Baha, umat Islam atau partai-partai Islam tidak kecil hati karena embrio yang bernama Indonesia ada pada 1908, sebelum adanya partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda.

Bahkan kata Gus Baha, pertama kali yang mencetus ide melawan Belanda adalah Kiai Islam, yaitu dengan membuat Serikat dagang Islam yang berubah menjadi serikat Islam dan menjadi Partai Islam.

"Ya kita tidak mungkin tidak hormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati, tapi kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Itu kan namanya pengkerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhaenisme saja, juga bukan partai-partai yang berpaham Soekarnoisme saja," pungkas Gus Baha. []

SANCAnews – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menceritakan dirinya dibuat meme sebagai penjilat. Kendati begitu, Ngabalin mengatakan tidak ada masalah dengan cap demikian.

"Saya pun tidak keberatan ya, ada sekarang juga mereka membuat meme, kemudian membuat lidah saya yang panjang, katanya king of raja penjilat," kata Ngabalin kepada awak media, Minggu, 22 Agustus 2021.

Ngabalin menyampaikan itu saat dimintai tanggapan soal mural '504 Error'. Ngabalin mangatakan sama sekali tidak marah karena dia menyebut menjilat demi menyelamatkan bangsa dan negara.

"Tidak apa-apa, saya menjilat untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Saya menjilat untuk menyelamatkan generasiku," ujarnya.

Ngabalin justru menyinggung gerakan Taliban yang kini berhasil menguasai Afganistan. Ngabalin ingin Indonesia tidak bernasib serupa.

"Kalau Taliban itu membutuhkan 20 tahun dan menguasai Afganistan dengan cara kekerasan, dengan cara radikal sebagai organisasi teroris dunia, menjatuhkan harkat dan martabat wibawa Islam yang begitu mulia, saya khawatir 20 tahun yang akan datang itu bagaimana generasi milenial yang akan datang," imbuhnya. (viva)

SANCAnews – Belakangan marak mural-mural yang dibuat masyarakat hingga menjadi kontroversi. Politisi Nasdem Saan Mustopa menilai mural ini sebagai sikap masyarakat terhadap pemerintah.

"Mural itu lebih mewakili sikap masyarakat, dibanding keberadaan baliho," kata Saan dalam kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan Partai NasDem di GSC Istana Kana, Cikampek, Karawang, Minggu (22/8/2021).

Menurutnya mural-mural itu bagian dari ekspresi masyarakat kalangan bawah. Mereka mengeritik pemerintah lewat sebuah seni.

"Mural itu memang bagian dari kebebasan ekspresi masyarakat, dan bentuk kekritisan tapi tentunya hindari hal-hal yang sifatnya kebencian, sara, menghina simbol-simbol negara, dan baliho-baliho sekarang yah di tengah pandemi mural lebih mewakili," jelas Ketua DPW Nasdem Jabar ini

Menyoal Mural "404: Not Found" diduga menghina Jokowi, ia mengakui bahwa presiden bukan orang yang anti kritik.

"Presiden menempatkan posisi, bahwa Pak Jokowi itu bukan orang yang anti kritik, Pak Jokowi itu sangat siap dengan segala kritikan, dari masyarakat, bahkan Pak Jokowi meyakini kritikan-kritikan itu sebagai masukan buat pemerintahan dan tentunya buat Pak Jokowi.

Jadi Pak Jokowi sudah mengatakan jangan reaktif, tinggal tentu sikap Pak Jokowi itu ditindaklanjuti oleh aparat keamanan, untuk juga bisa menjalankan hal yang Pak Jokowi sampaikan untuk tidak reaktif," katanya.

"Selain itu, yang paling penting, saya mengimbau bahwa kritikan itu hal yang biasa, dan lumrah dalam alam demokrasi," terangnya.

Namun, ia mengakui dalam kritikan harus menghindari unsur kebencian, "Tapi tentu kritikan itu harus menghindari hal-hal yang berbau kebencian, terkait simbol-simbol negara," katanya.

Ia juga menjelaskan maraknya masyarakat membuat Mural itu merupakan hal yang wajar, dan bagian dari sebuah ekspresi individu.

"Mural sekarang ini kan sudah semacam ekspresi yang dibuat bukan hanya oleh seniman-seniman terkenal, tapi juga oleh masyarakat biasa, dan menurut saya itu hal yang wajar, dan bahkan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah terhadap nasib para seniman-senimannya," tandasnya. (dtk)

SANCAnews – Kantor Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur jadi sasaran vandalisme. Bahkan logo banteng dicoret bertuliskan PKI.

Ketua Umum DPC PDIP Pacitan, Eko Setyo Ranu mengatakan, aksi vandalisme tersebut menargetkan kaca dan logo PDIP.

"Kami mengutuk keras oknum-oknum yang melakukan tindakan vandalisme kepada kantor DPC PDI Perjuangan Pacitan," katanya mengutip dari TIMES Indonesia, Minggu (22/8/2021).

Aksi vandalisme itu ditudingnya tindakan tak bertanggungjawab serta penghinaan terhadap partai.

"Yang sangat disayangkan adalah tulisan PKI tersebut juga merupakan penghinaan," imbuhnya.

Sementara, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pacitan, Heru Setyanto menambahkan, pihaknya telah mengambil langkah-langkah pengusutan pelaku vandalisme. Sebab, menurutnya, aksi tersebut merupakan pelecehan martabat partai.

"Jangan main-main partai kami adalah milik rakyat, karena pelecehan ini menyangkut harkat dan martabat PDIP secara umum," tegasnya

Kasus tersebut, lanjut dia, telah dilaporkan ke aparat penegak hukum, "Kami juga membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus vandalisme dan baru kali ini di Pacitan. Partai mendorong kasus semacam ini segera terselesaikan," jelasnya.

DPC PDIP Pacitan mengimbau masyarakat dan kader partai untuk menunggu proses hukum.

"Saya imbau warga dan simpatisan PDIP untuk tetap mengawal serta menunggu proses hukum," terangnya.

Pihaknya berharap pelaku segera bisa ditangkap dan mendapat sanksi sesuai aturan yang berlaku.

"Semoga tidak ada aksi-aksi yang membuat gaduh sehingga situasi di Pacitan tetap aman dan damai, kami yakin rakyat masih bersama kami dan pasti akan terbuka siapa yang benar dan salah," kata Heru Setyanto terkait aksi teror vandalisme yang menimpa kantor DPC PDIP Kabupaten Pacitan.

Setidaknya, ada empat titik yang menjadi sasaran oknum vandalisme menuliskan kalimat PKI dengan cat semprot warna putih, yakni tembok kantor, kaca, pagar dan baliho dekat POM Bensin Kelurahan Ploso. (suara)

SANCAnews – Seorang anggota Polri berpangkat Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) ditemukan meninggal dunia dalam posisi gantung diri di kediamannya kawasan Perumahan Intan Sari Indah Blok C2, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sabtu (22/8/2021).

Almarhum berinisial RS (40). Dia nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri menggunakan seutas tali. Dugaan sementara, korban bunuh diri karena masalah pribadi.

Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Satake Bayu Setianto. Diakuinya, korban tersebut berpangkap Aibda dan bertugas di Polda Sumbar bidang keuangan (Bidkeu).

"Diduga permasalahan pribadi. Tapi kami belum tahu apa masalah yang sedang dihadapinya," katanya, Minggu (22/8/2021).

Sebelum gantung diri, kata dia, sempat berkomunikasi dengan temannya melalui WhatsApp dan mengeluhkan jantungnya berdebar kencang.

"Meskipun demikian, kami belum bisa pastikan itu yang menjadi penyebab (gantung diri). Mungkin pihak keluarga bakal dimintai keterangan," ucapnya.

Diketahui, sebelum kejadian, seorang teman korban berinisial FR (35) yang masih tinggal satu komplek mengobrol dengan korban RS pada Jumat (20/8/2021) sekitar pukul 18.42 WIB melalui aplikasi Whatapps.

Setelah FR membalas obrolan tersebut, RS tidak membalas dan FR kemudian menelpon korban, namun tidak diangkat.

Keesokannya pada Sabtu (21/8/2021) sekitar pukul 05.35 WIB, FR ditemani WG (37) berinisiatif untuk melihat korban ke rumahnya. (suara)