SANCAnews.id

SANCAnews – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal mengecek surat permintaan sumbangan untuk penerbitan buku bertanda tangan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi yang bikin heboh.

Selaras dengan itu, Polri menyatakan Polda Sumbar akan menyelidiki soal surat sumbangan Gubernur Sumbar Mahyeldi.

"Polda Sumbar yang akan menyelidiki kalau memang benar peristiwa tersebut," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi, Sabtu (21/8/2021).

Argo menjelaskan saat ini Mabes Polri tidak akan mem-back up Polda Sumbar dalam menyelidiki kasus itu. Menurutnya, kasus itu cukup ditangani oleh polda setempat, "Sementara begitu. Cukup Polda Sumbar," ucapnya.

Kasus surat permintaan sumbangan ini mencuat setelah polisi mengamankan lima orang, yang belakangan dilepaskan, terkait surat permintaan sumbangan dengan tanda tangan Mahyeldi.

Polisi awalnya menduga lima orang yang membawa surat itu melakukan penipuan. Penangkapan itu dilakukan pada Jumat (13/8) lalu. Kelima orang yang diamankan tersebut adalah D (46), DS (51), DM (36), MR (50), dan A (36).

Dari hasil pemeriksaan, kelimanya mendatangi para pengusaha, kampus, dan pihak-pihak lain bermodalkan surat berlogo Gubernur Sumatera Barat dan bertanda tangan Mahyeldi. Kelimanya disebut telah mengumpulkan uang Rp 170 juta.

Surat itu sendiri berisi permintaan sumbangan untuk penerbitan buku Profil 'Sumatera Barat Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan'. Polisi kemudian mengungkap kalau duit dari sumbangan itu masuk ke rekening pribadi, tanpa menyebut siapa pemilik rekening itu.

"Uang dikirim ke rekening pribadi. Itu yang menimbulkan kecurigaan, sehingga ada pihak yang melaporkan kepada kami. Lagi pula mereka membawa surat berlogo Gubernur, tapi bukan ASN atau tenaga honorer di pemda.

Berbekal surat itulah mereka mendatangi para pengusaha, kampus dan pihak-pihak lainnya untuk mencari uang," kata Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda kepada wartawan, Jumat (20/8).

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, belum memberi penjelasan soal surat itu. Dia mengelak dan memilih menjelaskan soal mobil dinas barunya yang telah diserahkan ke Satgas COVID-19. (dtk)

SANCAnews – Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Feri Amsari menilai surat permintaan sumbangan untuk penerbitan buku yang ditanda tangani Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi salah satu upaya pemerasan ke pelaku usaha. Feri meminta Mahyeldi berhati-hati dalam bertindak.

"Surat yang secara resmi ditandatangani dan menggunakan kop gubernur untuk digunakan pihak-pihak tertentu untuk meminta sumbangan pada seluruh pelaku usaha, adalah upaya tidak sehat dalam prinsip administrasi. Apalagi ini diketahui sumber-sumber pemasukan yang tidak jelas," kata Feri kepada detik.com, Sabtu (21/8/2021).

Feri pun menilai surat meminta sumbangan itu adalah bentuk pemerasan. "Pada titik tertentu, saya melihat ini adalah upaya untuk memeras pelaku usaha, yang berkaitan dengan program-program gubernur," kata dia.

Feri mengingatkan Mahyeldi harus hati-hati dalam melakukan tindakan. Dia meminta Mahyeldi atau pejabat negara lainnya memperhatikan prinsip UU Administrasi Pemerintahan.

"Satu harus berdasar kewenangan, kedua tidak boleh mencampur adukkan kewenangan, dan ketiga tidak boleh sewenang-wenang. Ini harus diingat, tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan untuk memberikan donasi atau sumbangan tertentu. Apalagi hal ini menggunakan kop surat dari pemerintahan. Bukan tidak mungkin mereka terintimidas, karena hal ini tidak ada patokan hukumnya," jelasnya.

"Mestinya gubernur Sumatra Barat harus benar-benar berhati-hati, tidak menggunakan cara-cara yang menurut saya melegalisasi premanisme yang jauh dari prinsip penyelenggara negara yang bersih dari KKN," lanjutnya.

Kasus ini mencuat setelah polisi mengamankan lima orang, yang belakangan dilepaskan, terkait surat permintaan sumbangan dengan tanda tangan Mahyeldi. Polisi awalnya menduga lima orang yang membawa surat itu melakukan penipuan.

Penangkapan itu dilakukan pada Jumat (13/8) lalu. Kelima orang yang diamankan tersebut adalah D (46), DS (51), DM (36), MR (50), dan A (36).

Dari hasil pemeriksaan, kelimanya mendatangi para pengusaha, kampus, dan pihak-pihak lain bermodalkan surat berlogo Gubernur Sumatera Barat dan bertanda tangan Mahyeldi. Kelimanya disebut telah mengumpulkan uang Rp 170 juta.

Surat itu sendiri berisi permintaan sumbangan untuk penerbitan buku Profil 'Sumatera Barat Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan'. Polisi kemudian mengungkap kalau duit dari sumbangan itu masuk ke rekening pribadi, tanpa menyebut siapa pemilik rekening itu.

"Uang dikirim ke rekening pribadi. Itu yang menimbulkan kecurigaan, sehingga ada pihak yang melaporkan kepada kami. Lagi pula mereka membawa surat berlogo Gubernur, tapi bukan ASN atau tenaga honorer di pemda. Berbekal surat itulah mereka mendatangi para pengusaha, kampus dan pihak-pihak lainnya untuk mencari uang," kata Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda kepada wartawan, Jumat (20/8).

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, belum memberi penjelasan soal surat itu. Ketika ditanya wartawan terkait kabar surat ini, dia mengelak dan memilih menjelaskan soal mobil dinas barunya yang telah diserahkan ke Satgas COVID-19.

Kemendagri Cek Keaslian Surat

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA mengatakan pihaknya akan mengecek terkait surat itu. Pengecekan itu termasuk soal keterangan polisi yang menyebut dana terkumpul dari surat sumbangan itu masuk ke rekening pribadi.

"Kami cek dulu," ujar Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, kepada wartawan Jumat (20/8). []

SANCAnews – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyarankan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi segera mengklarifikasi surat permintaan sumbangan untuk penerbitan buku. Saran ini menurut Arteria untuk menghentikan polemik.

"Saya menghormati proses hukum yang berlangsung dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Saya menyarankan Pak Gubernur untuk segera mengklarifikasi, termasuk juga mengklarifikasi di hadapan aparat penegak hukum, sehingga tidak jadi polemik yang tidak berkesudahan," kata Arteria kepada wartawan, Sabtu (21/8/2021).

Arteria menaruh rasa prihatin terhadap kondisi di Sumbar. Sebab, belum lama soal surat sumbangan bertanda tangan Gubernur Sumbar, ada polemik mobil dinas baru yang akhirnya diserahkan ke Satgas COVID-19.

"Saya kasihan dengan keadaan Sumbar, kemarin baru urusan mobil, sekarang urusan surat," ujarnya.

Dari polemik surat sumbangan Gubernur Sumbar ini, Arteria ingin pihak yang salah bertanggung jawab. Tuntasnya polemik ini diharapkan agar roda pemerintahan di Sumbar dapat berjalan dengan normal.

"Saya berharap ini segera berhenti polemiknya ya, yang salah harus dimintakan pertanggungjawaban. Sehingga Pak Gubernur atau pemerintahan yang ada di Sumbar bisa menjalankan pekerjaannya secara efektif," imbuhnya.

Kemendagri-Polri Turun Tangan

Kemendagri sebelumnya bakal mengecek surat permintaan sumbangan untuk penerbitan buku bertanda tangan Gubernur Sumbar Mahyeldi yang bikin heboh. Selaras dengan itu, Polri menyatakan Polda Sumbar akan menyelidiki soal surat sumbangan Gubernur Sumbar Mahyeldi.

"Polda Sumbar yang akan menyelidiki kalau memang benar peristiwa tersebut," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi, Sabtu (21/8).

Surat itu berisi permintaan sumbangan untuk penerbitan buku profil 'Sumatera Barat Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan'. Polisi kemudian mengungkapkan duit dari sumbangan itu masuk ke rekening pribadi, tanpa menyebut siapa pemilik rekening itu.

"Uang dikirim ke rekening pribadi. Itu yang menimbulkan kecurigaan, sehingga ada pihak yang melaporkan kepada kami. Lagi pula mereka membawa surat berlogo Gubernur, tapi bukan ASN atau tenaga honorer di pemda. Berbekal surat itulah mereka mendatangi para pengusaha, kampus, dan pihak-pihak lainnya untuk mencari uang," kata Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda kepada wartawan, Jumat (20/8).

Gubernur Sumbar Mahyeldi belum memberi penjelasan soal surat itu. Dia mengelak dan memilih menjelaskan soal mobil dinas barunya yang telah diserahkan ke Satgas COVID-19. DPP PKS sudah dihubungi namun belum ada yang bersedia memberi keterangan. (dtk)

SANCAnews – Pelemahan demokrasi Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo seperti dalam laporan The Economist sejalan dengan fakta yang terjadi di lapangan pemerintah bersikap intimidatif dan represif terhadap ekspresi rakyat yang kritis.

"Rakyat memberikan kritik melalui mural saja malah kemudian diburu," kata Jurubicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (21/8).

Belum lagi intimidasi terhadap pihak-pihak yang kritis kepada pemerintah, berupa peretasan akun media sosial, doxing, maupun serangan buzzer secara terorganisir juga masif terjadi di era Jokowi.

Makin miris, fakta tersebut diperparah dengan lemahnya penegakan hukum. Sebut saja buronan kasus dugaan korupsi yang juga bekas politisi PDIP, Harun Masiku hingga kini tak jelas keberadaannya.

"Rakyat memberikan kritik diburu, Harun Masiku masih bebas bergentayangan," sesalnya.

Lebih lanjut, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat ini berharap Presiden Jokowi segera mengevaluasi pemerintahannya. Sehingga, demokrasi di Tanah Air segera membaik sepeda sediakala.

"Kita berharap Jokowi di sisa jabatannya benar-benar memiliki komitmen melakukan koreksi total agar demokrasi Indonesia bisa kembali membaik dan memiliki nama baik di dunia internasional," pungkasnya. []

SANCAnews – Jozeph Paul Zhang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Ia merupakan tersangka penistaan agama.

Lama tak muncul, sosok Jozeph Paul Zhang kembali menghebohkan publik belakangan ini.

Dalam kanal YouTube-nya berjudul Nabi ke-26 Dibawa ke Surga, buronan itu kembali membuat pernyataan kontroversial.

Jozeph Paul Zhang mengaku geram jikalau Alkitab dikritik dan agamanya diserang oleh umat agama yang lain.

Jozeph menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam ketika hal itu terjadi dan akan langsung melawannya jika perlu.

Dirinya kemudian menyinggung Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, dengan kesan merendahkan sembari menyampaikan kegeramannya soal Alkitab yang dikritik.

“Mendingan kayak saya, saya langsung hajar, saya langsung sikat Muhammad!” kata Jozeph Zhang, dikutip Terkini.id--jaringan Suara.com, Sabtu (20/8/2021).

“Kamu berani kritik Alkitab saya, saya sikat kamu!” tantangnya.

“Kemarin ya di Zoom-nya Vape88 itu kan semua orang kritik saya karena katanya saya sesat segala macem gara-gara saya mengakui Saksi Yehuwa,” jelasnya lagi.

“Sekarang saya tanya, Muhammad itu sesat gak? Enggak ada yang berani ngomong satu pun itu grupnya Vape88,” sambungnya.

“Makanya sejak saat itu saya males, berarti kalian kan munafik, kalian berani ngatain saya sesat, kalian berani gak ngatain Muhammad sesat?” tantang Paul dalam video.

“Enggak ada yang berani, cuman saya doang karena kalian munafik!” tandasnya.

Untuk diketahui, Jozeph Paul Zhang ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama, segala upaya pun dilakukan untuk memburu yang diduga berada di luar negeri.

Terbaru, permintaan red notice untuk tersangka kasus dugaan penistaan agama Jozeph Paul Zhang tidak direspons oleh Interpol.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto mengatakan bahwa tak diresponsnya red notice tersebut membuat upaya pengejaran dan penangkapan menjadi terkendala.

"Kami terkendala yuridiksi," kata Komjen Agus dikutip dari Antara, Rabu (8/8/2021). []