SANCAnews.id

SANCAnews – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyarankan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi segera mengklarifikasi surat permintaan sumbangan untuk penerbitan buku. Saran ini menurut Arteria untuk menghentikan polemik.

"Saya menghormati proses hukum yang berlangsung dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Saya menyarankan Pak Gubernur untuk segera mengklarifikasi, termasuk juga mengklarifikasi di hadapan aparat penegak hukum, sehingga tidak jadi polemik yang tidak berkesudahan," kata Arteria kepada wartawan, Sabtu (21/8/2021).

Arteria menaruh rasa prihatin terhadap kondisi di Sumbar. Sebab, belum lama soal surat sumbangan bertanda tangan Gubernur Sumbar, ada polemik mobil dinas baru yang akhirnya diserahkan ke Satgas COVID-19.

"Saya kasihan dengan keadaan Sumbar, kemarin baru urusan mobil, sekarang urusan surat," ujarnya.

Dari polemik surat sumbangan Gubernur Sumbar ini, Arteria ingin pihak yang salah bertanggung jawab. Tuntasnya polemik ini diharapkan agar roda pemerintahan di Sumbar dapat berjalan dengan normal.

"Saya berharap ini segera berhenti polemiknya ya, yang salah harus dimintakan pertanggungjawaban. Sehingga Pak Gubernur atau pemerintahan yang ada di Sumbar bisa menjalankan pekerjaannya secara efektif," imbuhnya.

Kemendagri-Polri Turun Tangan

Kemendagri sebelumnya bakal mengecek surat permintaan sumbangan untuk penerbitan buku bertanda tangan Gubernur Sumbar Mahyeldi yang bikin heboh. Selaras dengan itu, Polri menyatakan Polda Sumbar akan menyelidiki soal surat sumbangan Gubernur Sumbar Mahyeldi.

"Polda Sumbar yang akan menyelidiki kalau memang benar peristiwa tersebut," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi, Sabtu (21/8).

Surat itu berisi permintaan sumbangan untuk penerbitan buku profil 'Sumatera Barat Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan'. Polisi kemudian mengungkapkan duit dari sumbangan itu masuk ke rekening pribadi, tanpa menyebut siapa pemilik rekening itu.

"Uang dikirim ke rekening pribadi. Itu yang menimbulkan kecurigaan, sehingga ada pihak yang melaporkan kepada kami. Lagi pula mereka membawa surat berlogo Gubernur, tapi bukan ASN atau tenaga honorer di pemda. Berbekal surat itulah mereka mendatangi para pengusaha, kampus, dan pihak-pihak lainnya untuk mencari uang," kata Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda kepada wartawan, Jumat (20/8).

Gubernur Sumbar Mahyeldi belum memberi penjelasan soal surat itu. Dia mengelak dan memilih menjelaskan soal mobil dinas barunya yang telah diserahkan ke Satgas COVID-19. DPP PKS sudah dihubungi namun belum ada yang bersedia memberi keterangan. (dtk)

SANCAnews – Pelemahan demokrasi Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo seperti dalam laporan The Economist sejalan dengan fakta yang terjadi di lapangan pemerintah bersikap intimidatif dan represif terhadap ekspresi rakyat yang kritis.

"Rakyat memberikan kritik melalui mural saja malah kemudian diburu," kata Jurubicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (21/8).

Belum lagi intimidasi terhadap pihak-pihak yang kritis kepada pemerintah, berupa peretasan akun media sosial, doxing, maupun serangan buzzer secara terorganisir juga masif terjadi di era Jokowi.

Makin miris, fakta tersebut diperparah dengan lemahnya penegakan hukum. Sebut saja buronan kasus dugaan korupsi yang juga bekas politisi PDIP, Harun Masiku hingga kini tak jelas keberadaannya.

"Rakyat memberikan kritik diburu, Harun Masiku masih bebas bergentayangan," sesalnya.

Lebih lanjut, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat ini berharap Presiden Jokowi segera mengevaluasi pemerintahannya. Sehingga, demokrasi di Tanah Air segera membaik sepeda sediakala.

"Kita berharap Jokowi di sisa jabatannya benar-benar memiliki komitmen melakukan koreksi total agar demokrasi Indonesia bisa kembali membaik dan memiliki nama baik di dunia internasional," pungkasnya. []

SANCAnews – Jozeph Paul Zhang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Ia merupakan tersangka penistaan agama.

Lama tak muncul, sosok Jozeph Paul Zhang kembali menghebohkan publik belakangan ini.

Dalam kanal YouTube-nya berjudul Nabi ke-26 Dibawa ke Surga, buronan itu kembali membuat pernyataan kontroversial.

Jozeph Paul Zhang mengaku geram jikalau Alkitab dikritik dan agamanya diserang oleh umat agama yang lain.

Jozeph menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam ketika hal itu terjadi dan akan langsung melawannya jika perlu.

Dirinya kemudian menyinggung Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, dengan kesan merendahkan sembari menyampaikan kegeramannya soal Alkitab yang dikritik.

“Mendingan kayak saya, saya langsung hajar, saya langsung sikat Muhammad!” kata Jozeph Zhang, dikutip Terkini.id--jaringan Suara.com, Sabtu (20/8/2021).

“Kamu berani kritik Alkitab saya, saya sikat kamu!” tantangnya.

“Kemarin ya di Zoom-nya Vape88 itu kan semua orang kritik saya karena katanya saya sesat segala macem gara-gara saya mengakui Saksi Yehuwa,” jelasnya lagi.

“Sekarang saya tanya, Muhammad itu sesat gak? Enggak ada yang berani ngomong satu pun itu grupnya Vape88,” sambungnya.

“Makanya sejak saat itu saya males, berarti kalian kan munafik, kalian berani ngatain saya sesat, kalian berani gak ngatain Muhammad sesat?” tantang Paul dalam video.

“Enggak ada yang berani, cuman saya doang karena kalian munafik!” tandasnya.

Untuk diketahui, Jozeph Paul Zhang ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama, segala upaya pun dilakukan untuk memburu yang diduga berada di luar negeri.

Terbaru, permintaan red notice untuk tersangka kasus dugaan penistaan agama Jozeph Paul Zhang tidak direspons oleh Interpol.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto mengatakan bahwa tak diresponsnya red notice tersebut membuat upaya pengejaran dan penangkapan menjadi terkendala.

"Kami terkendala yuridiksi," kata Komjen Agus dikutip dari Antara, Rabu (8/8/2021). []

SANCAnews – Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan Bareskrim Polri tidak akan menindaklanjuti maraknya aksi mural yang terjadi di sejumlah wilayah beberapa hari ini. Termasuk, mural yang mirip wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mata ditulis ‘404: Not Found’ di Tangerang, Banten.

“Untuk sementara, polisi tidak memproses kok,” kata Argo di Gedung Bareskrim pada Jumat, 20 Agustus 2021.

Menurut dia, Kepala Bareskrim Komjen Agus Andrianto juga sudah menyampaikan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Polri tidak boleh reaktif dan responsif terhadap hal-hal seperti itu. Sebab, mural yang beredar merupakan bentuk ekspresi seni.

“Banyak kejadian kemarin di Tangerang, tentunya dari pihak kepolisian sesuai apa yang disampaikan Bapak Kabareskrim bahwa kita tidak represif, kita hargai ekspresi masyarakat dalam memberikan jiwanya yang dituangkan dalam suatu bentuk gambar,” ujarnya.

Selain itu, Argo menambahkan bahwa marak mural di beberapa wilayah merupakan bentuk ekspresi dari orang yang memiliki jiwa seni sehingga dituangkan dalam bentuk berbagai macam gambar atau lukisan.

Namun, Argo menyarankan supaya ekspresi seninya itu dituangkan pada tempat yang sesuai. “Kita apresiasi kepada anak-anak muda yang bisa memberikan inspirasinya yang dituangkan dalam bentuk lukisan, tapi itu juga harus di tempat yang semestinya,” tandasnya.

Gambar dinding atau mural di kawasan Jalan Pembangunan I, Kelurahan Bayu Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, menjadi sorotan masyarakat dan pengguna jalan sekitar. Hal itu setelah tergambar wajah seseorang yang mirip Presiden Joko Widodo dengan tulisan kode '404:NOT FOUND'.

Yang mana diketahui, kode tersebut bermaksud pemberitahuan eror atau tidak ditemukan. Digambarkan pada dinding dengan ukuran 2x1 meter yang ada di kolong jembatan Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta, sosok tersebut berwarna abu-abu, hitam dan putih, dengan bagian mata yang diberikan garis merah tebal bertuliskan '404:NOT FOUND'.

Pihak Kelurahan Batu Jaya Kota Tangerang juga tidak tahu persis sejak kapan kemunculan mural tersebut. Lurah baru mendapatkan laporannya hari ini. “Umumnya pelaku mural kan dari komunitas yang tidak terdeteksi, karena beraksinya malam hari," kata Lura Batu Jaya, Jamaludin.

Kini, mural yang bergambar wajah mirip Presiden Jokowi dengan mata ditutupi tulisan ‘404: Not Found‘ sudah dihapus oleh aparat. Namun, kepolisian tetap melakukan penyelidikan untuk memburu siapa pembuat mural tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto mengatakan Presiden Jokowi tidak masalah terhadap mural yang menggambarkan mirip wajahnya dengan mata ditutupi tulisan ‘404: Not Found’ di Tangerang, Banten.

“Bapak Pesiden tidak berkenan bila kita Polri reaktif dan responsif terhadap hal-hal seperti itu,” kata Agus saat dihubungi wartawan pada Kamis, 19 Agustus 2021.

Selain itu, Agus mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga sudah mengingatkan jajaran Bareskrim Polri terkait penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Bapak Kapolri Jenderal selalu mengingatkan kita dan jajaran terutama dalam penerapan UU ITE,” ujarnya. (viva)

SANCAnews – Pengacara Very Idham Henyansyah alias Ryan 'jagal' Jombang, Benny Daga berkonsultasi dengan penyidik Bareskrim Polri terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan Habib Bahar bin Smith terhadap kliennya. Habib Bahar dan Ryan dikabarkan terlibat pertikaian di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan Bareskrim akan menindaklanjuti semua laporan masyarakat termasuk dari tim kuasa hukum Ryan Jombang pada Kamis, 19 Agustus 2021.

“Namanya laporan yang sudah diterima Bareskrim, nanti ada klarifikasi,” kata Argo di Gedung Bareskrim pada Jumat, 20 Agustus 2021.

Namun, Argo menjelaskan Bareskrim akan memproses laporan dengan penyelidikan. Misalnya, pelapor membuat laporan dengan bukti serta memiliki saksi. Setelah itu, Bareskrim akan melakukan gelar perkara.

“Jika memenuhi unsur pidana, kita naikkan ke penyidikan. Kalau tidak ada unsur pidana, ya kita tidak lanjutkan. Tapi, semuanya kita lalui proses itu," ujarnya.

Sebelumnya, pengacara Ryan Jombang, Benny Daga sudah berkonsultasi dengan penyidik Bareskrim Polri terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan Habib Bahar terhadap Ryan di Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat.

“Hari ini kita datang ke Bareskrim bawa bukti-bukti yang ada, kita perlihatkan ke temen-temen penyidik. Kemudian, Bareskrim menyarankan kita untuk menambah lagi beberapa bukti," kata Benny di Gedung Bareskrim pada Kamis, 19 Agustus 2021.

Dia menyampaikan bukti yang dibawa berupa foto-foto dan rekaman video yang memperlihatkan wajah Ryan lebam, tangannya bekas sayat-sayat. Namun, foto dan video tidak bisa diperlihatkan ke publik karena sudah diserahkan kepada penyidik.

“Terkait foto-foto itu kami sudah serahkan ke teman-teman Bareskrim," ujar Benny.

Dia juga membantah pernyataan Kalapas Gunung Sindur Mujiarto serta Humas Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham yang menyampaikan permasalahan antara Habib Bahar dan Ryan sudah diselesaikan secara damai.

Pun, ia juga meminta Mujiarto meralat pernyataannya soal Ryan tidak keberatan damai karena memang bersalah.

Sementara, pengacara Habib Bahar, Ichwan Tuan Kotta membantah persoalan karena dimulai dari kliennya yang meminjam uang ke Ryan senilai Rp10 juta. Ichwan menegaskan tak mungkin kliennya meminjam uang kepada Ryan.

Dia menyebut justru Ryan yang awalnya memicu masalah dengan memanfaatkan uang Habib Bahar.

"Ya nggak mungkin lah. Habib Bahar itu orang kaya ngapain kekurangan duit. Itu keterangan yang tidak mungkin dan tidak rasional. Adanya juga Ryan yang bikin masalah," kata Ichwan saat dikonfirmasi VIVA, Rabu 18 Agustus 2021.[viva]

Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Novel Bamukmin berniat untuk maju menjadi Cawapres 2024. Hal ini bukan sekadar wacana, Novel mengaku serius dengan niat tersebut.

Niatan maju di Pilpres 2024 itu, kata Novel, sudah merupakan amanat Imam besar FPI Rizieq Syihab. "Buat cawapres saya sangat serius karena ini sudah amanat IB HRS (Imam Besar Habib Rizieq Syihab) dari 2019 untuk jihad konstitusional dan saat ini sudah tercantum di asas perjuangan FPI yang baru," kata Novel dikutip, Jumat (20/8/2021).

Jika ingin maju sebagai capres maupun cawapres, setiap calon harus memiliki dukungan partai politik. Ketika disinggung soal itu, Novel menjawab optimis.

"Untuk masalah parpol insyaallah akan dikondisikan karena saat ini kami masih fokus pembebasan IB HRS serta pembantaian 6 laskar FPI," tuturnya.

Novel mengatakan pernah membuat terobosan dengan deklarasi umara-ulama, yaitu Prabowo Subianto dan Ustaz Abdul Somad (PA-UAS) di ACTA. Saat itu, UAS tidak memiliki parpol namun sudah satu paket dengan calon yang didukung partai.

Terobosan ini, lanjut dia, malah dipakai kubu Jokowi dengan mengajak KH Ma`ruf Amin sebagai cawapres dan berhasil. Ma`ruf juga bukan orang partai. "Tetapi langsung sudah dijadikan satu paket dengan beberapa parpol untuk dipasang jadi cawapres. Namun sayangnya amanat umat tidak bisa dijalankan oleh wapres yang tidak berdaya tergilas oleh kepentingan pemodal," tuturnya.

"Dan nantinya semua keputusan ada di Ijtima Ulama 2023 yang insyaallah bisa digelar nanti," pungkas Novel. (lawjustice)