SANCAnews.id

SANCAnews – Pengacara Very Idham Henyansyah alias Ryan 'jagal' Jombang, Benny Daga berkonsultasi dengan penyidik Bareskrim Polri terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan Habib Bahar bin Smith terhadap kliennya. Habib Bahar dan Ryan dikabarkan terlibat pertikaian di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan Bareskrim akan menindaklanjuti semua laporan masyarakat termasuk dari tim kuasa hukum Ryan Jombang pada Kamis, 19 Agustus 2021.

“Namanya laporan yang sudah diterima Bareskrim, nanti ada klarifikasi,” kata Argo di Gedung Bareskrim pada Jumat, 20 Agustus 2021.

Namun, Argo menjelaskan Bareskrim akan memproses laporan dengan penyelidikan. Misalnya, pelapor membuat laporan dengan bukti serta memiliki saksi. Setelah itu, Bareskrim akan melakukan gelar perkara.

“Jika memenuhi unsur pidana, kita naikkan ke penyidikan. Kalau tidak ada unsur pidana, ya kita tidak lanjutkan. Tapi, semuanya kita lalui proses itu," ujarnya.

Sebelumnya, pengacara Ryan Jombang, Benny Daga sudah berkonsultasi dengan penyidik Bareskrim Polri terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan Habib Bahar terhadap Ryan di Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat.

“Hari ini kita datang ke Bareskrim bawa bukti-bukti yang ada, kita perlihatkan ke temen-temen penyidik. Kemudian, Bareskrim menyarankan kita untuk menambah lagi beberapa bukti," kata Benny di Gedung Bareskrim pada Kamis, 19 Agustus 2021.

Dia menyampaikan bukti yang dibawa berupa foto-foto dan rekaman video yang memperlihatkan wajah Ryan lebam, tangannya bekas sayat-sayat. Namun, foto dan video tidak bisa diperlihatkan ke publik karena sudah diserahkan kepada penyidik.

“Terkait foto-foto itu kami sudah serahkan ke teman-teman Bareskrim," ujar Benny.

Dia juga membantah pernyataan Kalapas Gunung Sindur Mujiarto serta Humas Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham yang menyampaikan permasalahan antara Habib Bahar dan Ryan sudah diselesaikan secara damai.

Pun, ia juga meminta Mujiarto meralat pernyataannya soal Ryan tidak keberatan damai karena memang bersalah.

Sementara, pengacara Habib Bahar, Ichwan Tuan Kotta membantah persoalan karena dimulai dari kliennya yang meminjam uang ke Ryan senilai Rp10 juta. Ichwan menegaskan tak mungkin kliennya meminjam uang kepada Ryan.

Dia menyebut justru Ryan yang awalnya memicu masalah dengan memanfaatkan uang Habib Bahar.

"Ya nggak mungkin lah. Habib Bahar itu orang kaya ngapain kekurangan duit. Itu keterangan yang tidak mungkin dan tidak rasional. Adanya juga Ryan yang bikin masalah," kata Ichwan saat dikonfirmasi VIVA, Rabu 18 Agustus 2021. []

SANCAnews – Sebuah surat pernyataan tertulis dari Very Idham Henyansyah alias Ryan Jombang terkait perselisihannya dengan habib Bahar bin Smith beredar. Tim kuasa hukum kedua pihak akan mengecek kebenaran surat tersebut.

Surat berisi tulisan tangan itu tersebar di jejaring perpesanan pada Jumat (20/8/2021). Dalam surat bertanda tangan Ryan di atas materai itu berisi klarifikasi dari Ryan Jombang terkait insiden yang terjadi.

Sebelum masuk ke inti surat, dalam surat itu juga dituliskan nama Ryan dan juga pasal yang menjerat Ryan. Termasuk hukuman atau vonis Ryan.

"Bahwa sangat tidak benar kalau Habib Bahar meminjam uang senilai Rp 10 jt kepada saya dan tdk pernah meminjam sama sekali," tulis salah satu poin dari surat bertanda Ryan tersebut.

Terkait surat tersebut, Ichwan Tuankotta kuasa hukum Bahar mengaku sudah mengetahui hal tersebut.

"Yang saya tahu kemarin itu dibuat surat perdamaian disaksikan oleh Kalapas dan ada surat pernyataannya. Surat pernyataannya juga sudah keluar, banyak yang lihat," ucap Ichwan kepada wartawan.

Kendati demikian, Ichwan menuturkan pihaknya masih akan menelusuri kebenaran dari surat tersebut. Dia akan menuju ke Lapas Gunung Sindur.

"Saya mau ke Lapas Gunung Sindur untuk memastikan surat itu," katanya.

Sementara itu, Kasman Sangaji kuasa hukum Ryan belum bisa menanggapi terkait surat yang beredar itu. Pihaknya juga masih akan mengecek kebenarannya.

"Saya takutnya keliru lah kalau menanggapi," tuturnya.

Sementara Kalapas Gunung Sindur Mujiarto juga belum menanggapi soal surat tersebut. Mujiarto justru mengirimkan dua buah foto bukti perdamaian Bahar dan Ryan.

Adapun isi surat tersebut yakni:

Dengan ini saya meluruskan tentang berita dan kabar yg beredar ramai di media online maupun televisi.

1. Bahwa sangat tidak benar kalau habib Bahar meminjam uang senilai Rp 10 jt kepada saya dan tdk pernah meminjam sama sekali

2. Permasalahan ini telah diselesaikan secara damai (kekeluargaan) dan diketahui oleh pihak Lapas.

3. Fakta yg sebenarnya saya khilaf dan mengambil uang habib Bahar hingga memicu permasalahan ini.

4. Dalam hal ini saya mengakui bahwa yg bersalah lebih dulu memulai permasalahan ini.

5. Saya dan habib Bahar telah saling memaafkan dan sepakat ke depannya tdk ada tuntutan dalam hal apapun baik jalur hukum atau yg lainnya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. (dtk)

SANCAnews – Publik di Sumatra Barat kembali heboh. Sepucuk surat yang diyakini ditandatangani langsung oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah beredar di media sosial. Surat itu, perihal penerbitan profil dan potensi Provinsi Sumatra Barat yang ditujukan ke banyak pihak, termasuk perusahaan swasta dan beberapa kampus.

Yang menjadi polemik atas surat itu yakni tentang keterangan kalimat akhir yang menyebutkan “Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan kesediaan saudara untuk dapat partisipasi dan kontribusi dalam mensponsori penyusunan dan penerbitan buku tersebut”.

Dalam artian, surat bernomor 005/3904/V/Bappeda-2021 tertanggal 2 Mei 2021 tersebut, merupakan surat penggalangan dana yang ditujukan ke banyak pihak untuk kepentingan penerbitan buku profil Sumatra Barat bertajuk “Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan”.

Berikut kutipan penuh dari surat tersebut: Sehubungan dengan tingginya kebutuhan informasi terkait dengan pengembangan, potensi dan peluang investasi di Provinsi Sumatra Barat oleh para pemangku kepentingan, maka akan dilakukan penyebarluasan dan pemenuhan kebutuhan informasi tersebut dengan menerbitkan buku profil “Sumatra Barat “Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan” dalam versi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris serta Bahasa Arab serta dalam bentuk softcopy.

Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan kesediaan saudara untuk dapat partisipasi dan kontribusi dalam mensponsori penyusunan dan penerbitan buku tersebut.

Hingga kini, VIVA belum mendapat keterangan resmi terkait dengan penyebarluasan surat tersebut. Informasi yang diterima, persoalan ini sudah sampai ke Kepolisian. Sudah ada lima orang saksi warga asal luar Sumbar yang diduga meminta uang kepada sejumlah pengusaha, pihak kampus dan lainnya dengan bermodal surat itu diperiksa oleh Polisi. (viva)

SANCAnews – Tidak ada yang salah ketika ada orang mempertanyakan bagaimana sebetulnya kondisi demokrasi di Indonesia. Setidaknya, pertanyaan itu berkaitan dengan kebebasan orang dalam berekspresi.

Begitu dikatakan anggota Komisi II DPR RI, Nasir Djamil, dalam dialog Legislative Corner: "Mural Dibatasi, Degradasi Demokrasi" yang disiarkan kanal Youtube PKS TV, Jumat (20/8).

Nasir menyebutkan, pertanyaan atas masa depan demokrasi semakin kuat, salah satunya ketika ada upaya pencarian pembuat mural Jokowi: 404 Not Found yang belakangan viral.

"Ketika ada upaya untuk mencari yang membuat mural, itu kan akhirnya membuat orang mempertanyakan nasib demokrasi di Indonesia," kata Nasir.

Bagi legislator PKS ini, mural merupakan salah satu media untuk menyampaikan keluh kesah yang seharusnya disambut baik oleh pemerintah.

"Itu ekspresi sebenarnya yang seharusnya tidak disikapi dengan apriori atau mencari-cari orang yang membuat mural," katanya.

Lanjut Nasir, jika pemerintah hari ini semakin banyak melakukan pencarian penyampai kritik, maka benar adanya kekhawatiran bahwa demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

"Ini lah yang menyebabkan kenapa banyak pihak menilai bahwa demokrasi di Indonesia mengalami degradasi, sedang dalam ancaman," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews – Sebuah video lama dari politisi Ali Mochtar Ngabalin saat melakukan kampanye kembali diungkit warganet. Dalam video itu, Ali Mochtar Ngabalin menekankan bahwa Indonesia merupakan negeri yang luas, sehingga harus dipimpin orang yang sehat dan kuat.

Kata Ali Ngabalin yang kini menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), orang yang kekurangan gizi tidak seharusnya memimpin negeri seluas ini.

“Catat bilang Ali Mochtar Ngabalin yang bilang, republik ini terlalu luas. Harus dipimpin oleh orang-rang kuat, orang-orang yang sehat. Tidak boleh ada orang yang kurang gizi memimpin negeri ini,” tuturnya kala itu.

Video pendek berdurasi 24 detik itu diunggah oleh akun @ekojhones77. Dalam keterangannya, dia mengadu kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan mengaitkan ucapan Ali Ngabalin itu dengan sosok Jokowi.

“Bu Mega ini lebih parah loh ngejek pak Jokowi kurang giji, jadi kurus tuh dari dulu cuma ini Ngabalin kurang ajar mosok ngatain kurang gizi...ini lebih menghina daripada sekedar mural loh,” ujarnya, Kamis sore (19/8).

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri baru-baru ini memang menjadi sorotan publik. Tepatnya usai dia menyampaikan kesedihan karena melihat banyak pihak yang menghina Presiden Joko Widodo.

Kesedihan itu disampaikan saat acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Pura Besakih yang disiarkan di kanal Youtube Pemprov Bali, Rabu (18/8).

Megawati mengaku sering menangis melihat sosok Presiden Jokowi yang menjadi kurus karena memikirkan rakyat. Kesedihannya makin bertambah lantaran ada yang menghina seorang presiden dengan sebutan kodok.

"Coba lihat Pak Jokowi ya, saya suka nangis lho, beliau tuh sampai kurus lho, mikir kita, mikir rakyat," ujarnya. (rmol)