SANCAnews.id

SANCAnews – Tidak ada yang salah ketika ada orang mempertanyakan bagaimana sebetulnya kondisi demokrasi di Indonesia. Setidaknya, pertanyaan itu berkaitan dengan kebebasan orang dalam berekspresi.

Begitu dikatakan anggota Komisi II DPR RI, Nasir Djamil, dalam dialog Legislative Corner: "Mural Dibatasi, Degradasi Demokrasi" yang disiarkan kanal Youtube PKS TV, Jumat (20/8).

Nasir menyebutkan, pertanyaan atas masa depan demokrasi semakin kuat, salah satunya ketika ada upaya pencarian pembuat mural Jokowi: 404 Not Found yang belakangan viral.

"Ketika ada upaya untuk mencari yang membuat mural, itu kan akhirnya membuat orang mempertanyakan nasib demokrasi di Indonesia," kata Nasir.

Bagi legislator PKS ini, mural merupakan salah satu media untuk menyampaikan keluh kesah yang seharusnya disambut baik oleh pemerintah.

"Itu ekspresi sebenarnya yang seharusnya tidak disikapi dengan apriori atau mencari-cari orang yang membuat mural," katanya.

Lanjut Nasir, jika pemerintah hari ini semakin banyak melakukan pencarian penyampai kritik, maka benar adanya kekhawatiran bahwa demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

"Ini lah yang menyebabkan kenapa banyak pihak menilai bahwa demokrasi di Indonesia mengalami degradasi, sedang dalam ancaman," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews – Sebuah video lama dari politisi Ali Mochtar Ngabalin saat melakukan kampanye kembali diungkit warganet. Dalam video itu, Ali Mochtar Ngabalin menekankan bahwa Indonesia merupakan negeri yang luas, sehingga harus dipimpin orang yang sehat dan kuat.

Kata Ali Ngabalin yang kini menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), orang yang kekurangan gizi tidak seharusnya memimpin negeri seluas ini.

“Catat bilang Ali Mochtar Ngabalin yang bilang, republik ini terlalu luas. Harus dipimpin oleh orang-rang kuat, orang-orang yang sehat. Tidak boleh ada orang yang kurang gizi memimpin negeri ini,” tuturnya kala itu.

Video pendek berdurasi 24 detik itu diunggah oleh akun @ekojhones77. Dalam keterangannya, dia mengadu kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan mengaitkan ucapan Ali Ngabalin itu dengan sosok Jokowi.

“Bu Mega ini lebih parah loh ngejek pak Jokowi kurang giji, jadi kurus tuh dari dulu cuma ini Ngabalin kurang ajar mosok ngatain kurang gizi...ini lebih menghina daripada sekedar mural loh,” ujarnya, Kamis sore (19/8).

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri baru-baru ini memang menjadi sorotan publik. Tepatnya usai dia menyampaikan kesedihan karena melihat banyak pihak yang menghina Presiden Joko Widodo.

Kesedihan itu disampaikan saat acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Pura Besakih yang disiarkan di kanal Youtube Pemprov Bali, Rabu (18/8).

Megawati mengaku sering menangis melihat sosok Presiden Jokowi yang menjadi kurus karena memikirkan rakyat. Kesedihannya makin bertambah lantaran ada yang menghina seorang presiden dengan sebutan kodok.

"Coba lihat Pak Jokowi ya, saya suka nangis lho, beliau tuh sampai kurus lho, mikir kita, mikir rakyat," ujarnya. (rmol)

SANCAnews – Majalah ekonomi ternama kelas dunia, The Economist, hari ini (Jumat, 21/8) menurunkan sebuah laporan yang menyengat.

“Indonesia’s president promised reform. Yet it is he who has changed,” begitu judul op-ed yang diawali dengan kata “Jokowho?”.

Artinya, “Presiden Indonesia menjanjikan reformasi. Namun adalah dirinya yang berubah.”

Di bagian bawah judul itu tertulis kalimat teaser, “Democracy is increasingly enfeebled under Jokowi” atau bila diindonesiakan menjadi, “Demokrasi semakin dilemahkan di bawah pemerintahan Jokowi.”

Artikel ini juga memuat sebuah kartun yang sejalan dan menggambarkan kondisi yang disebutkan di dalam judul.

Di dalam kartun itu Jokowi digambarkan dudul di sebuah kursi berwarna cokelat. Sebuah bendera merah putih di sisi kanannya.  Tangan kanan Jokowi menyambut uluran tangan lain. Sementara tangan kirinya ditopangkan di atas meja dihadapannya.

Semakin menggelitik karena di bawah tagan kiri Jokowi ada gambar setidaknya sembilan manusia berukuran kecil yang terhimpit dan digambarkan sedang berusaha keras untuk menyingkirkan tangan Jokowi. (rmol)

SANCAnews – Pemerintah Singapura menggelontorkan dana fantastis untuk sejumlah penerima vaksin Covid-19 yang merasakan efek samping yang berat. Sejauh ini sebanyak 144 orang diberikan bantuan keuangan setelah efek samping serius usai vaksin. Ganti rugi paling besar senilai SGD 225 ribu atau setara Rp 2 miliar.

Di bawah Program Bantuan Keuangan Cedera Vaksin (Vifap), jumlah yang dicairkan adalah tetap. Dan, tergantung pada tingkat keparahan efek samping dari vaksin Covid-19.

Kementerian Kesehatan (MOH) sejauh ini telah menyetujui bantuan keuangan senilai SGD 782 ribu kepada 144 orang yang mengalami efek samping serius yang signifikan secara medis terkait dengan vaksin Covid-19.

Dalam sebuah pernyataan kepada TODAY, Selasa (17/8), Kementerian menambahkan bahwa dua orang telah menerima masing-masing SGD 225 ribu. Itu pembayaran tertinggi yang mungkin dilakukan di bawah Program Bantuan Keuangan Cedera Vaksin Pemerintah (Vifap). Tujuannya untuk memberikan ketenangan pikiran bagi mereka yang mempertimbangkan untuk divaksinasi.

Salah satu kasus adalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang pingsan di rumah setelah berlatih angkat beban di gym pada 3 Juli. Kejadian itu enam hari setelah menerima dosis pertama vaksin Pfizer-BioNTech atau Comirnaty. Kemenkes Singapura tidak memberikan rincian tentang kasus lainnya.

Anak laki-laki berusia 16 tahun itu mengalami miokarditis parah akut, atau radang otot jantung, yang menyebabkan serangan jantung. Dia sekarang menjalani rehabilitasi rawat inap dan kemungkinan akan dipulangkan dalam beberapa minggu mendatang.

“Miokarditis kemungkinan merupakan efek samping serius yang disebabkan oleh vaksin, yang mungkin diperparah oleh angkat berat yang berat dan konsumsi kafein yang tinggi melalui minuman energi dan suplemen,” kata Kementerian Kesehatan Singapura.

Vifap sendiri adalah inisiatif yang memberikan bantuan keuangan kepada mereka yang mengalami efek samping serius yang dinilai terkait dengan vaksin Covid-19 yang mereka ambil di bawah program vaksinasi nasional. Kemenkes menyatakan di situs webnya bahwa jumlah yang dicairkan melalui program ini adalah tetap dan tergantung pada tingkat keparahan efek samping. Efek samping berat adalah yang dapat berpotensi mengancam jiwa atau fatal, memerlukan rawat inap di rumah sakit, atau menyebabkan ketidakmampuan atau kecacatan terus-menerus.

Situs web tersebut menyatakan bahwa kasus yang bisa mengakibatkan kematian atau cacat parah permanen akan mendapatkan pembayaran sebesar SSGD 225 ribu. Mereka yang divaksinasi sampai harus mendapatkan perawatan intensif akan mendapatkan SGD 10 ribu atau setara Rp 100 juta. Sedangkan mereka yang memerlukan rawat inap dan penanganan medis hingga pemulihan, akan mendapatkan SGD 2 ribu atau setara Rp 20 juta.

Kementerian Kesehatan Singapura mengatakan bahwa jumlah tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganti biaya medis yang terkait dengan efek samping. Bulan lalu, Menteri Kesehatan Ong Ye Kung mengatakan di parlemen bahwa jumlah yang disetujui berdasarkan skema pada 25 Juni adalah SGD 451 ribu, yang harus dibayarkan kepada 102 orang yang menderita efek samping serius usai divaksin Covid-19. (jawapos)

SANCAnews – Kebijakan pemerintah yang kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) disoal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai perpanjangan PPKM tanpa target dan indikator keberhasilan menunjukkan bahwa pemerintah tidak punya program penanggulangan pandemi yang jelas dan terukur atau akuntabel.

Tanpa indikator keberhasilan itu, maka buka-tutup atau gonta-ganti nama istilah PPKM dapat dipersepsikan masyarakat hanya alat pemerintah untuk meredam gejolak dalam masyarakat.

“Yang mulai jenuh menghadapi pandemi Covid-19," ujar Mulyanto kepada wartawan, Jumat (20/8).

Anggota Komisi VII DPR RI ini menambahkan, seharusnya pemerintah menjelaskan apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan setiap PPKM.

Misalnya jumlah target kasus tambahan positif harian, jumlah target positive rate (prosentase kasus positif dari total testing) harian, hingga target penurunan jumlah kematian karena Covid-19 per hari, "Semua itu kan bisa dihitung dan diperkirakan," tegasnya.

Dengan indikator yang jelas ini, menurut Mulyanto, rakyat dapat menilai apakah pemerintah benar-benar bekerja on the track untuk mencapai target-target itu dalam penanggulangan pandemi Covid-19 atau tidak.

Jangan kemudian rakyat dikenakan berbagai pembatasan, namun pemerintah tidak menjamin perkembangan upaya penanggulangan Covid-19.

Mulyanto juga menyoal pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada 16 Agustus lalu yang tidak menyebutkan target-target indikator penanggulangan pandemi yang mendasari RAPBN tahun 2022.

Padahal faktor pandemi sangat berpengaruh terhadap target capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022.

"Target pertumbuhan ekonominya ditetapkan, namun target penanggulangan pandeminya tidak. Ini kan aneh," cetus Mulyanto.

Mulyanto melihat selama ini pemerintah hanya sibuk memberikan berbagai batasan kepada masyarakat, tanpa menjelaskan apa target yang ingin diwujudkan. Padahal, visi pemerintah yang jelas soal ini menjadi pedoman masyarakat, yang sekaligus dapat meningkatkan kesabaran dan partisipasi mereka. Masyarakat membutuhkan visi penanggulangan Covid-19 Pemerintah.

Atas dasar itu, Mulyanto meminta pemerintah membuat peta jalan penanggulangan Covid-19. Dengan peta jalan ini semua pihak dapat memperkirakan kapan Covid-19 bisa dituntaskan dan bersemangat untuk berkontribusi.

"Ini sudah masuk tahun kedua pandemi. Pemerintah harusnya sudah bisa memetakan masalahnya dan kemudian menyusun rencana penanggulangannya," pungkasnya. (rmol)