SANCAnews.id

SANCAnews – Pihak Ryan Jombang mempertimbangkan untuk melaporkan Habib Bahar Bin Smith usai menjadi korban penganiayaan hingga babak belur di dalam lapas. Pengacara Habib Bahar Bin Smith, Aziz Yanuar, menyebut pihaknya akan menghadapi laporan tersebut.

"Ya kita hadapi," kata Aziz saat ditanya terkait rencana pelaporan terhadap Habib Bahar, Kamis (19/8/2021).

Meski siap menghadapi, Aziz mengaku heran dengan rencana pelaporan yang akan dilakukan pihak Ryan Jombang. Sebab, kata dia, keduanya sudah berdamai terkait pemukulan tersebut, "Sudah damai, nah coba ditanya ke yang melapor, ada agenda apa?" ucapnya.

"(Itu persoalan) Sederhana dan harusnya tidak sampai laporan polisi karena sudah damai," lanjutnya.

Aziz mengungkap persoalan yang dihadapi Habib Bahar dan Ryan Jombang yakni berkaitan dengan dugaan pencurian. Dia menyebut ada tuduhan terkait pencurian tersebut. "Ada dugaan pencurian dan tuduhan terkait itu," jelasnya. (dtk) 

SANCAnews – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) memastikan narapidana Habib Bahar Bin Smith dan Ryan Jombang sudah berdamai usai insiden pemukulan akibat persoalan pinjam-meminjam uang. Ditjen PAS menyampaikan pemicu perselisihan keduanya.

"Mereka berdua sudah baik-baik saja saat ini, mereka berdua sudah bergaul seperti biasa saat ini, mengikuti pembinaan lagi dengan baik dan itulah fungsinya kita pemasyarakatan," kata Humas Ditjen PAS, Rika Apriani dalam keterangannya, Kamis (19/8/2021).

Rika menyebut perselisihan yang terjadi di dalam lapas memang biasa terjadi. Dia menyebut pemahaman yang berbeda biasa menjadi pemicu berselisih di dalam lapas.

"Sekali lagi saya sampaikan perselisihan bisa terjadi dimana saja, jangankan di dalam lapas, kita saja yang di luar lapas, ada orang-orang yang punya pemahaman yang berbeda menjadi berselisih. Ada yang jadi baik-baik aja, ada yang jadi baik-baik kembali, ada yang berlanjut," ucapnya.

Namun, Rika menjelaskan pemicu perselisihan keduanya yakni karena karakter yang berbeda dan kondisi lapas yang terbatas ruang geraknya. Tidak hanya itu, dia menyebut keduanya sudah 1,5 tahun tidak bisa bertemu dengan keluarganya. Kondisi itu diperparah lantaran adanya kesalahpahaman antara keduanya.

"Karakter-karakter yang berbeda, bersatu, ketemu dalam lapas yang tertutup ya, yang mereka ruang geraknya terbatas gitu kan, jadi apa lagi sudah 1,5 tahun lebih mereka tidak bisa ketemu langsung dengan keluarganya," jelasnya.

"Jadi terjadi kesalahpahaman, dua-duanya sama-sama salah, dua-duanya sama-sama ada benarnya, jadi tidak bisa titikberatkan pada satu orang saja, masing-masing ada salahnya dan semua dua-duanya sudah mengakui memiliki kesalahan," lanjutnya.

Rika memastikan kini keduanya akan menjalani pembinaan lebih lanjut. Dia menyebut keduanya akan dibina terkait peraturan yang berlaku di dalam lapas.

"Yang pasti pembinaan adalah kita mengarahkan mereka menjadi orang yang tahu peraturan, itulah tantangannya. Bukan hanya kepada Habib dan Ryan, ke semua warga binaan diperlakukan seperti itu," tuturnya. (detik)

SANCAnews – Masjid Istiqlal akan menggelar salat Jumat hari ini. Salat Jumat akan dilaksanakan dengan kapasitas jemaah maksimal 25 persen.

"Jadi InsyaAllah Jumat ya rencana Istiqlal sudah dibuka untuk umum, karena hari Jumat jadi kita melaksanakan salat Jumat. cuma tetap dibatasi," kata Wakil Ketua Bidang Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal, Abu Hurairah kepada wartawan, Rabu (18/8).

"Meskipun pemerintah sudah melonggarkan PPKM kali in, tapi kami pengurus masjid tetap membatasi sekitar 25 persen dari kapasitas lantai utama," tambah Abu.

Kendati demikian, ada beberapa syarat untuk jemaah yang ingin ikut menunaikan salat Jumat di Masjid Istiqlal. Salah satunya, jemaah wajib menunjukkan sertifikat vaksin yang bisa didownload lewat aplikasi Pedulilindungi. Jemaah juga bisa menunjukkan kartu vaksin yang sudah tercetak.

"Terutama yang kami nanti kan tanyakan ke jamaah yang akan masuk itu agar memperlihatkan sertifikat vaksin ya, kan bisa tuh sudah ada di aplikasi Pedulilindungi itu nanti dibuka di situ ini bener nggak dengan KTP-nya. Kalau nggak biasanya orang yang suka bepergian dia cetak kartunya, tinggal perlihatkan aja," kata Abu.

Abu menuturkan, jemaah yang diutamakan memang yang memiliki dua sertifikat vaksin. Namun bagi mereka yang baru divaksinasi satu kali pun diizinkan masuk.

"Jadi kami juga meskipun protokol kesehatannya ketat, kami bisa memahami lah keadaan jamaah yang ingin solat," ungkapnya.

Bagi jemaah yang sudah masuk ke masjid diimbau selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Misalnya tidak melepas masker, tidak bersalam salaman dan segera meninggalkan masjid jika pelaksanaan ibadah telah selesai.

"Pertama, ini dibuka untuk pelayanan ibadah, pelayanan wisata itu belum dibuka, kami menunggu arahan lagi. Kan tempat-tempat wisata belum dibuka, seperti Monas, museum-museum kan belum. Nah Istiqlal ini untuk Jumat ini yang dibuka untuk ibadah saja," tambah Abu. (dtk)

SANCAnews – Bertepatan pada 17 Agustus 2021 yang lalu, Front Persaudaraan Islam atau FPI meluncurkan logo baru. Hal tersebut dilakukan agar FPI bisa terus menjadi yang terdepan dalam melayani umat.

Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, perubahan logo tersebut sejalan dengan motto FPI (Front Pembela Islam) sebelum dibubarkan oleh pemerintah. 

"Tujuan pergantian logo itu tampaknya sejalan dengan motto yang diusung FPI. Kalau dilihat dari tujuan pergantian logo dan motto tersebut, seyogyanya anak bangsa tidak menaruh curiga terhadap FPI. Sebab, tujuan dan motto FPI itu sangat mulia, yang bila diwujudkan dapat meningkatkan kualitas ummat," kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/8).

Oleh karena itu, penulis buku Tipologi Pesan Persuasif ini menekankan jikalau masih ada anak bangsa ada yang berprasangka terhadap FPI, maka sebaiknya ditanggalkan dahulu.

"Sungguh bijaksana bila FPI diberi kesempatan untuk mewujudkan tujuan dan motto mulianya," ujarnya.

Disamping itu menurut dia, pemerintah juga sebaiknya dapat mengakomodir kehadiran FPI dengan tujuan dan motto barunya. Sebagai yang menaungi rakyat, sudah seharusnya pemerintah mengedukasi dan mengayomi FPI agar tetap kosisten pada tujuan dan mottonya yang selaras dengan Pancasila.

"Kalau hal itu dilakukan, maka pemerintah sudah memberi kesempatan yang sama kepada semua anak bangsa untuk berkumpul sebagaimana dijamin konstitusi. Pemerintah juga sudah melaksanakan kehendak demokrasi sebagaimana dianut Indonesia," demikian Jamiluddin Ritonga. []

SANCAnews – Berlakunya ambang batas pencalonan atau presidential threshold merupakan perbuatan kriminal dalam politik yang menjadi legal dalam sistem hukum Indonesia hari ini.

Begitu dikatakan Mantan Menko Ekuin era Presiden Abdurrachman Wahid, Rizal Ramli, dalam peluncuran buku karya pemerhati politik M. Rizal Fadillah berjudul "Rakyat Menampar Muka", Kamis (19/8).

"Di UUD tidak ada kewajiban threshold, siapapun boleh maju asal didukung oleh partai yang lolos verifikasi," ujar Rizal.

Dijelaskan Rizal, angka threshold yang tinggi sejarahnya dimulai dari hasrat PDI Perjuangan pada tahun 2009 yang tidak menginginkan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menjabat untuk periode kedua.

"Saya ingat sejarahnya kok, waktu itu batasannya hanya 5 persen, kemudian PDIP pada waktu itu memblok agar SBY tidak maju, nah diubah ke 20 persen, ternyata PDIP sendiri dapatnya hanya 17 persen, akhirnya tidak bisa juga maju sendiri, harus ngajak partainya Prabowo," terangnya.

"Jadi sebetulnya ide memperbesar threshold bukan untuk menyederhanakan partai-partai, enggak ada itu. Idenya hanya ngeblok saja, supaya orang nggak bisa maju," imbuhnya.

Begawan ekonom Indonesia ini menambahkan, sejak saat itu kemudian ambang batas di dorong untuk naik dengan dalih memperkecil jumlah partai politik di sistem demokrasi Indonesia.

"Alasan historisnya yang seolah-olah dikasih argumen bahwa threshold harus terus dinaikkan agar partai di Indonesia jumlahnya kecil, kan nggak ada gunanya walau kecil kalau tidak berpihak kepada rakyat," pungkasnya.

Hadir pembicara lainnya ekonom Anthony Budiawan, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi, akademisi Ubedilah Badrun. (rmol)