SANCAnews.id

SANCAnews – Majalah ekonomi ternama kelas dunia, The Economist, hari ini (Jumat, 21/8) menurunkan sebuah laporan yang menyengat.

“Indonesia’s president promised reform. Yet it is he who has changed,” begitu judul op-ed yang diawali dengan kata “Jokowho?”.

Artinya, “Presiden Indonesia menjanjikan reformasi. Namun adalah dirinya yang berubah.”

Di bagian bawah judul itu tertulis kalimat teaser, “Democracy is increasingly enfeebled under Jokowi” atau bila diindonesiakan menjadi, “Demokrasi semakin dilemahkan di bawah pemerintahan Jokowi.”

Artikel ini juga memuat sebuah kartun yang sejalan dan menggambarkan kondisi yang disebutkan di dalam judul.

Di dalam kartun itu Jokowi digambarkan dudul di sebuah kursi berwarna cokelat. Sebuah bendera merah putih di sisi kanannya.  Tangan kanan Jokowi menyambut uluran tangan lain. Sementara tangan kirinya ditopangkan di atas meja dihadapannya.

Semakin menggelitik karena di bawah tagan kiri Jokowi ada gambar setidaknya sembilan manusia berukuran kecil yang terhimpit dan digambarkan sedang berusaha keras untuk menyingkirkan tangan Jokowi. (rmol)

SANCAnews – Pemerintah Singapura menggelontorkan dana fantastis untuk sejumlah penerima vaksin Covid-19 yang merasakan efek samping yang berat. Sejauh ini sebanyak 144 orang diberikan bantuan keuangan setelah efek samping serius usai vaksin. Ganti rugi paling besar senilai SGD 225 ribu atau setara Rp 2 miliar.

Di bawah Program Bantuan Keuangan Cedera Vaksin (Vifap), jumlah yang dicairkan adalah tetap. Dan, tergantung pada tingkat keparahan efek samping dari vaksin Covid-19.

Kementerian Kesehatan (MOH) sejauh ini telah menyetujui bantuan keuangan senilai SGD 782 ribu kepada 144 orang yang mengalami efek samping serius yang signifikan secara medis terkait dengan vaksin Covid-19.

Dalam sebuah pernyataan kepada TODAY, Selasa (17/8), Kementerian menambahkan bahwa dua orang telah menerima masing-masing SGD 225 ribu. Itu pembayaran tertinggi yang mungkin dilakukan di bawah Program Bantuan Keuangan Cedera Vaksin Pemerintah (Vifap). Tujuannya untuk memberikan ketenangan pikiran bagi mereka yang mempertimbangkan untuk divaksinasi.

Salah satu kasus adalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang pingsan di rumah setelah berlatih angkat beban di gym pada 3 Juli. Kejadian itu enam hari setelah menerima dosis pertama vaksin Pfizer-BioNTech atau Comirnaty. Kemenkes Singapura tidak memberikan rincian tentang kasus lainnya.

Anak laki-laki berusia 16 tahun itu mengalami miokarditis parah akut, atau radang otot jantung, yang menyebabkan serangan jantung. Dia sekarang menjalani rehabilitasi rawat inap dan kemungkinan akan dipulangkan dalam beberapa minggu mendatang.

“Miokarditis kemungkinan merupakan efek samping serius yang disebabkan oleh vaksin, yang mungkin diperparah oleh angkat berat yang berat dan konsumsi kafein yang tinggi melalui minuman energi dan suplemen,” kata Kementerian Kesehatan Singapura.

Vifap sendiri adalah inisiatif yang memberikan bantuan keuangan kepada mereka yang mengalami efek samping serius yang dinilai terkait dengan vaksin Covid-19 yang mereka ambil di bawah program vaksinasi nasional. Kemenkes menyatakan di situs webnya bahwa jumlah yang dicairkan melalui program ini adalah tetap dan tergantung pada tingkat keparahan efek samping. Efek samping berat adalah yang dapat berpotensi mengancam jiwa atau fatal, memerlukan rawat inap di rumah sakit, atau menyebabkan ketidakmampuan atau kecacatan terus-menerus.

Situs web tersebut menyatakan bahwa kasus yang bisa mengakibatkan kematian atau cacat parah permanen akan mendapatkan pembayaran sebesar SSGD 225 ribu. Mereka yang divaksinasi sampai harus mendapatkan perawatan intensif akan mendapatkan SGD 10 ribu atau setara Rp 100 juta. Sedangkan mereka yang memerlukan rawat inap dan penanganan medis hingga pemulihan, akan mendapatkan SGD 2 ribu atau setara Rp 20 juta.

Kementerian Kesehatan Singapura mengatakan bahwa jumlah tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganti biaya medis yang terkait dengan efek samping. Bulan lalu, Menteri Kesehatan Ong Ye Kung mengatakan di parlemen bahwa jumlah yang disetujui berdasarkan skema pada 25 Juni adalah SGD 451 ribu, yang harus dibayarkan kepada 102 orang yang menderita efek samping serius usai divaksin Covid-19. (jawapos)

SANCAnews – Kebijakan pemerintah yang kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) disoal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai perpanjangan PPKM tanpa target dan indikator keberhasilan menunjukkan bahwa pemerintah tidak punya program penanggulangan pandemi yang jelas dan terukur atau akuntabel.

Tanpa indikator keberhasilan itu, maka buka-tutup atau gonta-ganti nama istilah PPKM dapat dipersepsikan masyarakat hanya alat pemerintah untuk meredam gejolak dalam masyarakat.

“Yang mulai jenuh menghadapi pandemi Covid-19," ujar Mulyanto kepada wartawan, Jumat (20/8).

Anggota Komisi VII DPR RI ini menambahkan, seharusnya pemerintah menjelaskan apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan setiap PPKM.

Misalnya jumlah target kasus tambahan positif harian, jumlah target positive rate (prosentase kasus positif dari total testing) harian, hingga target penurunan jumlah kematian karena Covid-19 per hari, "Semua itu kan bisa dihitung dan diperkirakan," tegasnya.

Dengan indikator yang jelas ini, menurut Mulyanto, rakyat dapat menilai apakah pemerintah benar-benar bekerja on the track untuk mencapai target-target itu dalam penanggulangan pandemi Covid-19 atau tidak.

Jangan kemudian rakyat dikenakan berbagai pembatasan, namun pemerintah tidak menjamin perkembangan upaya penanggulangan Covid-19.

Mulyanto juga menyoal pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada 16 Agustus lalu yang tidak menyebutkan target-target indikator penanggulangan pandemi yang mendasari RAPBN tahun 2022.

Padahal faktor pandemi sangat berpengaruh terhadap target capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022.

"Target pertumbuhan ekonominya ditetapkan, namun target penanggulangan pandeminya tidak. Ini kan aneh," cetus Mulyanto.

Mulyanto melihat selama ini pemerintah hanya sibuk memberikan berbagai batasan kepada masyarakat, tanpa menjelaskan apa target yang ingin diwujudkan. Padahal, visi pemerintah yang jelas soal ini menjadi pedoman masyarakat, yang sekaligus dapat meningkatkan kesabaran dan partisipasi mereka. Masyarakat membutuhkan visi penanggulangan Covid-19 Pemerintah.

Atas dasar itu, Mulyanto meminta pemerintah membuat peta jalan penanggulangan Covid-19. Dengan peta jalan ini semua pihak dapat memperkirakan kapan Covid-19 bisa dituntaskan dan bersemangat untuk berkontribusi.

"Ini sudah masuk tahun kedua pandemi. Pemerintah harusnya sudah bisa memetakan masalahnya dan kemudian menyusun rencana penanggulangannya," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews – Pembelakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM dirasa menyulitkan. Karena itu, sejumlah keinginan disampaikan oleh netizen melalui media sosialnya.

Beberapa mengungkapkan agar PPKM dihentikan, apalagi mereka yang ingin menikah. PPKM dirasa akan menyulitkan terutama masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan. Sebuah foto jeritan netizen yang berharap agar PPKM disudahi. Mereka galau karena ingin menikah.

Sebuah foto yang beredar diperlihatkan oleh netizen perempuan. Ia membawa spanduk yang berisikan tulisan PPKM. Tidak lain PPKM ialah akronim dari kalimat Pak Jokowi Paling Ganteng, Kami Galau Mau Nikah.

Unggahan ini pun didukung netizen lainnya yang mengungkapkan jika PPKM sangat menyulitkan bagi mereka, terutama yang ingin mencari pasangan.

Salah satu akun yang membagikan foto ini ialah baturajaupdate. Dalam akun tersebut disebutkan jika jodoh memang belum ada, namun jika PPKM terus maka cari jodoh juga sulit.

Sejumlah pengunjung berada di salah satu pusat jajanan di kawasan Jagakarsa, Jakarta, Kamis (19/8/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

"Jodohnya emang belum ada sih Pak, cuma kalau PPKM diperpanjang terus jangankan nikah cari calonnya aja susah. Ppkm emang bikin susah ketemu jodoh yaa," tulis dia.

Sedangkan netizen lainnya juga mengungkapkan hal yang sama.

pey_0110 menulis jika cari jodohnya virtual aja.

"Cari jodoh nya virtual aja," tulis ia.

Untuk diketahui kota Palembang, Sumatera Selatan kini sudah tidak lagi zona merah. Terhitung 17 Agustus 2021 kemarin, Palembang sudah beralih ke zona oranye.

Meski belum memasuki zona hijau, kondisi ini lebih baik dibandingkan zona merah yang terus berlangsung selama April 2021 kemarin. (suara)

SANCAnews – Rocky Gerung baru-baru ini angkat suara soal Megawati Soekarnoputri menangis gegara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dihina.

Belakangan marak kabar beredar Megawati sedih lantaran ada yang menghina Presiden Jokowi dengan sebutan "kodok".

Menanggapi hal itu, Rocky Gerung mengungkapkan istilah Kodok dibuat oleh kalangan istana.

Karenanya, Presiden Indonesia ke-5 itu seharusnya tak perlu menangisi "kodok" lagi.

“Mega itu terlambat informasinya dan tak perlu menangisi ‘kodok’ lagi," ujarnya dalam video di kanal YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada Kamis, 19 Agustus 2021, dilansir dari Terkini.id--Jaringan Suara.com.

Rocky menyinggung bahwa ada ratusan ribu warga Indonesia yang meninggal karena Covid-19 yang belum juga selesai.

“Harusnya kita menangis karena ada 100 ribu lebih manusia di Indonesia yang tewas akibat covid-19," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rocky juga menyindir bahwa pemerintah Indonesia menganggap pandemi covid-19 akan berlangsung sampai 2024.

Pasalnya, kata Rocky, belakangan ini muncul wacana untuk menunda Pilkada serentak.

“Pemilu harus ditunda dan kekuasaan diperpanjang sampai 2027," katanya.

Namun, Rocky juga menyampaikan bahwa ia memahami tangisan Megawati dalam acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Perlindungan Kawasan Suci Pura Besakih pada Rabu, 18 Agustus 2021 itu.

“Bu Mega terkadang psikologinya bisa berubah dari satu ekstrem ke ekstrem lainnya," ujar Rocky.

"Dari marah-marah, lalu ke sedih. Itu kita pahami saja sebagai watak Mega, tak ada soal," katanya. []