Latest Post


 

SANCAnews – Pembelakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM dirasa menyulitkan. Karena itu, sejumlah keinginan disampaikan oleh netizen melalui media sosialnya.

 

Beberapa mengungkapkan agar PPKM dihentikan, apalagi mereka yang ingin menikah. PPKM dirasa akan menyulitkan terutama masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan. Sebuah foto jeritan netizen yang berharap agar PPKM disudahi. Mereka galau karena ingin menikah.

 

Sebuah foto yang beredar diperlihatkan oleh netizen perempuan. Ia membawa spanduk yang berisikan tulisan PPKM. Tidak lain PPKM ialah akronim dari kalimat Pak Jokowi Paling Ganteng, Kami Galau Mau Nikah.

 

Unggahan ini pun didukung netizen lainnya yang mengungkapkan jika PPKM sangat menyulitkan bagi mereka, terutama yang ingin mencari pasangan.

 

Salah satu akun yang membagikan foto ini ialah baturajaupdate. Dalam akun tersebut disebutkan jika jodoh memang belum ada, namun jika PPKM terus maka cari jodoh juga sulit.

 

Sejumlah pengunjung berada di salah satu pusat jajanan di kawasan Jagakarsa, Jakarta, Kamis (19/8/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

 

"Jodohnya emang belum ada sih Pak, cuma kalau PPKM diperpanjang terus jangankan nikah cari calonnya aja susah. Ppkm emang bikin susah ketemu jodoh yaa," tulis dia.

 

Sedangkan netizen lainnya juga mengungkapkan hal yang sama.

 

pey_0110 menulis jika cari jodohnya virtual aja.

"Cari jodoh nya virtual aja," tulis ia.

 

Untuk diketahui kota Palembang, Sumatera Selatan kini sudah tidak lagi zona merah. Terhitung 17 Agustus 2021 kemarin, Palembang sudah beralih ke zona oranye.

 

Meski belum memasuki zona hijau, kondisi ini lebih baik dibandingkan zona merah yang terus berlangsung selama April 2021 kemarin. (suara)



 

SANCAnews – Rocky Gerung baru-baru ini angkat suara soal Megawati Soekarnoputri menangis gegara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dihina.

 

Belakangan marak kabar beredar Megawati sedih lantaran ada yang menghina Presiden Jokowi dengan sebutan "kodok".

 

Menanggapi hal itu, Rocky Gerung mengungkapkan istilah Kodok dibuat oleh kalangan istana.

 

Karenanya, Presiden Indonesia ke-5 itu seharusnya tak perlu menangisi "kodok" lagi.

 

“Mega itu terlambat informasinya dan tak perlu menangisi ‘kodok’ lagi," ujarnya dalam video di kanal YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada Kamis, 19 Agustus 2021, dilansir dari Terkini.id--Jaringan Suara.com.

 

Rocky menyinggung bahwa ada ratusan ribu warga Indonesia yang meninggal karena Covid-19 yang belum juga selesai.

 

“Harusnya kita menangis karena ada 100 ribu lebih manusia di Indonesia yang tewas akibat covid-19," ungkapnya.

 

Lebih lanjut, Rocky juga menyindir bahwa pemerintah Indonesia menganggap pandemi covid-19 akan berlangsung sampai 2024.

 

Pasalnya, kata Rocky, belakangan ini muncul wacana untuk menunda Pilkada serentak.

 

“Pemilu harus ditunda dan kekuasaan diperpanjang sampai 2027," katanya.

 

Namun, Rocky juga menyampaikan bahwa ia memahami tangisan Megawati dalam acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Perlindungan Kawasan Suci Pura Besakih pada Rabu, 18 Agustus 2021 itu.

 

“Bu Mega terkadang psikologinya bisa berubah dari satu ekstrem ke ekstrem lainnya," ujar Rocky.

 

"Dari marah-marah, lalu ke sedih. Itu kita pahami saja sebagai watak Mega, tak ada soal," katanya. []



 

SANCAnews – Kapolda Metro Jaya, Irjen M Fadil Imran menegaskan pemasangan stiker Vaksinasi Merdeka di rumah-rumah warga untuk mempermudah masyarakat yang belum disuntik vaksin COVID-19. Maka dari itu, dia meminta kepada sejumlah pihak tidak perlu dijadikan polemik pemasangan stiker.

 

“Tujuannya sebenarnya sederhana, kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan vaksinasi. Karena vaksinasi merupakan cara kita untuk melindungi masyarakat dari pandemi. Hak untuk sehat, kita pastikan sampai negara hadir di situ,” kata Fadil melalui video yang dilihat pada Jumat, 20 Agustus 2021.

 

Selanjutnya, Jenderal Bintang Dua ini mengatakan pemasangan stiker juga untuk mengetahui siapa saja yang belum tervaksinasi. Dengan demikian, akses masyarakat untuk mendapatkan vaksin COVID-19 juga jauh lebih mudah.

 

“Karena, petugas Bhabibkamtibmas dan Babinsa mengetahui betul dan secara door to door akan dilakukan vaksinasi ke rumah mereka. Jadi itu sebenarnya, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman kenapa perlu dilakukan pemasangan stiker,” jelas dia.

 

Selain itu, kata Fadil, mereka yang belum divaksinasi dipasangi stiker agar diketahui jadwal vaksinasi keduanya. Untuk itu, pemasangan stiker ini perlu dijelaskan supaya masyarakat mengetahui manfaat dan tujuannya.

 

“Semoga ini tidak dijadikan polemik. Kami terbuka untuk mendapatkan saran demi perbaikan menuju Jakarta yang lebih sehat, Jakarta yang semakin bergairah,” ujarnya.

 

Diketahui, Kepala Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho mengingatkan agar Polda Metro Jaya tidak memasang stiker belum vaksin di rumah warga yang belum vaksinasi. Menurut dia, ada potensi maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang karena tidak ada acuan regulasi yang memperkenankan hal itu.

 

“Dan sama sekali tidak berkaitan dengan tujuan untuk meningkatkan angka vaksinasi bagi warga Jakarta,” katanya.

 

Namun demikian, pihaknya mendukung langkah Polda Metro Jaya melakukan pendataan terhadap warga yang akan melaksanakan vaksin di Jakarta dengan mengutamakan pendataan melalui RT/RW. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jakarta dan pihak terkait lainnya membantu Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk melakukan proses pendataan secara langsung.

 

Untuk diketahui, program Vaksinasi Merdeka di Jakarta berjalan dari 1 Agustus hingga 17 Agustus 2021. Lewat kegiatan ini, ditargetkan seluruh warga Ibu Kota telah mendapat vaksinasi COVID-19 minimal dosis 1, sehingga kekebalan komunitas ldi Ibu Kota bisa terbentuk. Gerai vaksinasi disediakan di 900 RW seluruh wilayah DKI Jakarta.

 

Setelah tahap vaksin dosis pertama rampung, Polda Metro Jaya melanjutkan program Vaksinasi Merdeka untuk dosis kedua, pada awal September 2021. Stok vaksin untuk dosis kedua diklaim cukup. Pada vaksinasi dosis kedua, bukan hanya Ibu Kota sasarannya. Daerah penyangga Jakarta juga akan diserbu Vaksinasi Merdeka. (viva)



 

SANCAnews – Janji Presiden Joko Widodo untuk membuat ekonomi Indonesia tumbuh meroket 7 persen, yang disampaikan sejak periode pertama terus ditagih. Pasalnya, hingga tahun kedua di periode kedua, Jokowi tidak kunjung mewujudkan janji tersebut.

 

“Yang dijanjikan pertumbuhan ekonomi 7 persen per tahun dan tidak akan ngutang,” tagih mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu lewat akun media sosialnya, Jumat (20/8).

 

Dia pun kini mengungkit fakta yang ada. Di mana pertumbuhan ekonomi era Jokowi mentok di angka 5 persen setiap tahunnya, bahkan konsisten turun hingga mencapai minus.

 

Di satu sisi utang luar negeri yang awalnya Rp 2.600 triliun di tahun 2014, berangsur merangkak naik menjadi Rp 7.200 triliun di tahun 2021 dan diperkirakan akan membubung Rp 8.100 triliun pada tahun 2022.

 

“Faktanya justru utang meroket dengan pertumbuhan sekitar 30 persen per tahun. Apakah masih ada harapan terlepas dari jeratan utang?” tutup Said Didu. (rmol)



SANCAnews – Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo kembali muncul. Kali ini, dia kembali menyinggung KAMI yang kerap dianggap sebagai kelompok berbahaya. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan pada orasi kebangsaannya untuk memperingati HUT ke-1 KAMI dan HUT ke-76 RI yang ditayangkan di kanal YouTube Refly Harun.

 

Gatot Nurmantyo menyebut, sikap dan langkah KAMI memang tidak selamanya diterima oleh pihak-pihak terkait. Seperti diketahui bersama, lanjut Gatot, sikap KAMI lebih sering disalahpahami sebagai upaya yang dianggap mengganggu pemerintah.


“Atau menjadi lucu karena KAMI kemudian dicurigai sebagai kelompok yang berbahaya,” ungkapnya, menyadur dari Terkini.id -jaringan Suara.com, Jumat (20/8/2021).

 

Menurut Gatot, kesalahpahaman dan kecurigaan itu membuat aktivis KAMI menjadi sasaran berbagai bentuk ancaman dan teror, termasuk penangkapan Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana.

 

Menurutnya, aktivis KAMI di daerah dijadikan kambing hitam atas penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Bahkan, lanjut Gatot, mereka dipenjara dalam proses hukum yang sangat dipaksakan.

 

“Khususnya saya memberi hormat dan simpati yang tinggi atas pengorbanan para pejuang KAMI dan tidak ada pengorbanan yang sia-sia, yakin itu,” ujarnya.

 

Kendati demikian, Gatot mengaku bahwa para aktivis KAMI telah menyadari segala risiko tersebut. Oleh sebab itulah, lanjutnya, tidak ada kata gentar dan titik kembali bagi para aktivis KAMI.

 

“Karena apa yang KAMI perjuangkan sepenuhnya hanya demi rakyat nusa bangsa dan negara,” tegasnya. []


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.