SANCAnews.id

SANCAnews – Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah baru saja merilis buku berjudul "Rakyat Menampar Muka".

Peluncuran buku tersebut dilakukan secara daring dengan menghadirkan sejumlah tokoh nasional, di antaranya begawan ekonomi Rizal Ramli, ekonom Anthony Budiawan, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi, akademisi Ubedilah Badrun serta beberapa lainnya pada Kamis (19/8).

Disampaikan moderator acara, Bowo, buku dengan tebal sekitar 300 halaman tersebut berisi tentang kegelisahan atas situasi dan kondisi bangsa saat ini. Kegelisahan ditulis Rizal Fadillah dengan analisis sederhana namun tajam.

Hal tersebut diamini begawan ekonomi yang juga turut menulis kata pengantar dalam buku "Rakyat Menampar Muka", Rizal Ramli.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Presiden Gus Dur ini menjelaskan, ia baru mengenal Rizal Fadillah tak lebih dari setahun belakangan. Namun bagi RR, sapaan Rizal Ramli, tulisan Rizal Fadillah kontekstual dengan kondisi bangsa saat ini.

"Idenya (Rizal Fadillah) itu kontekstual, topik yang dipilih yang lagi ramai atau sangat kontekstual," kata Rizal Ramli.

Di mata RR, tulisan Rizal Fadillah seakan membawa pembaca melihat kondisi bangsa dari bingkai yang berbeda.

"Ngikutin tulisan Rizal ini kayak baca Indonesia dari angle berbeda, menarik, banyak ungkapan original. Jarang penulis yang bisa selalu kontekstual dengan bahasa cair, tapi konsisten dengan value keadilan, memperjuangkan kebenaran, dan kemakmuran," tandas Rizal Ramli. (rmol)

SANCAnews – Budayawan Sujiwo Tejo ikut memberikan tanggapannya mengenai mural berisikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dihapus. Mural tersebut bergambar wajah mirip Jokowi. Pada bagian mata gambar tersebut ditutupi tulisan '404: Not Found'.

Dalam sebuah acara 'Apa Kabar Indonesia' di TvOne, Sujiwo Tejo mengatakan mural berisi kritikan tersebut seharusnya tidak dihapus. Apabila dihapus, Sujiwo Tejo mengatakan mural berisi pujian seharusnya perlu dihapus juga.

Sebab menurutnya, pujian dapat dijadikan tempat orang-orang penjilat. Lebih lanjut, Sujiwo Tejo mengatakan seharusnya pemerintah juga menghapus mural-mural yang berisikan pujian.

"Kalau (mural kritikan) dihapus, tapi mural-mural sifatnya puja dan puji itu dihapus juga," ujar Sujiwo Tejo, dikutip Beritahits.id.

Kemudian, Sujiwo Tejo mengatakan kepada Faldo Maldini bahwa pujian justru bersifat membunuh. Ia mengatakan semestinya yang harus dihapus adalah pujian. Sebab, pujian merupakan tempat bagi penjilat untuk mencari rezeki.

"Pujian itu justru membunuh, mestinya yang dihapus itu pujian karena itu tempat bagi penjilat yang belum tentu mencintai NKRI tapi menggunakan Pak Jokowi sebagai ladang untuk mencari rezeki," jelasnya.

Petugas Cari Pembuat Mural

Sebagai informasi, sejumlah mural yang 'menyinggung' pemerintah dihapus dan pembuatnya diburu aparat. Di sejumlah negara, mural menjadi medium para seniman untuk menyampaikan kritik.

Belakangan ini, publik dihebohkan sejumlah mural yang menyinggung pemerintah dan kemudian viral. Di Kota Tangerang, ada mural bergambar wajah mirip Presiden Jokowi. Mata dari sosok wajah di mural itu tertutup tulisan '404: Not Found'.

Kasubbag Humas Polres Tangerang Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim membenarkan soal mural itu. Namun mural itu kini telah dihapus aparat setempat. Pembuatnya kini tengah diburu oleh polisi.

Sementara itu, Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini menilai sejatinya mural berbentuk kritik boleh saja. Tetapi, jika tak ada izin, bisa dianggap melawan hukum.

"Mural, entah apa pun isinya, yang gambarnya memuji tokoh politik tertentu, yang mengkritisi pemerintah, yang memuji pemerintah, kalau tidak ada izinnya, bisa berujung pada tindakan melawan hukum, cederai hak orang lain. Ada di KUHP, silakan dicek," kata Faldo Maldini mengenai mural Jokowi 404: Not Found di Batu Ceper, Tangerang. (suara)

SANCAnews – Tangisan Megawati Soekarnoputri terkait banyaknya kritikan kepada Presiden Joko Widodo tak serta-merta menjadi pembenaran atas penanganan pandemi Covid-19 yang telah merenggut ratusan ribu nyawa.

Menurut aktivis Papua Natalius Pigai, jumlah korban jiwa tak akan sebanyak sekarang bila kepemimpinan Jokowi berjalan dengan baik dalam menangani pandemi.

"Jika presiden kerja benar, maka tidak mungkin 120 ribu orang mati (akibat Covid-19)," kritik Natalius Pigai, Kamis (19/8).

Mantan Komisioner Komnas HAM ini juga menyoroti pernyataan Megawati yang menyebut kasus kematian akibat Covid-19 tidak hanya dialami oleh Indonesia, melainkan dunia.

Baginya, sah-sah saja melihat kasus Covid-19 di luar negeri. Akan tetapi, setiap negara memiliki kedaulatan masing-masing. Namun pada intinya, setiap kepala negara diberi beban tanggung jawab untuk menyelamatkan rakyatnya.

"Ibu Mega 'negara lain juga kematian tinggi'. Iya benar, tapi itu urusan mereka. Dunia ini bukan satu negara, tiap negara berdaulat. Tiap kepala negara punya kewajiban dan tanggung jawab mutlak untuk selamatkan rakyat," tandasnya. (rmol)

SANCAnews – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, menyerahkan mobil dinas barunya ke Satgas COVID-19. Dia mengatakan hal itu dilakukan agar mobilnya bisa dipakai untuk membantu penanganan COVID-19.

"Saya serahkan surat dan kunci mobil dinas Gubernur kepada Satgas COVID-19. Saya meminta agar mobil ini digunakan untuk membantu penanganan COVID-19 di Sumatera Barat," kata Mahyeldi di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (19/8/2021).

Mahyeldi mengaku sudah menginstruksikan agar mobil dinas yang lama segera dilelang. Dana hasil lelang bakal bisa dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19.

"Saya selaku kader PKS sejak menjadi anggota DPRD, Wakil Wali Kota, Wali Kota atau Gubernur hari ini akan selalu terdepan dalam memberikan keteladanan, dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Pembelian mobil dinas baru Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) menjadi polemik. Kebijakan itu dikritik oleh beberapa pihak karena dilaksanakan di tengah kondisi pandemi virus Corona (COVID-19).

Mahyeldi menjelaskan mobil dinas baru dengan anggaran sekitar Rp 1,4 miliar itu digunakan untuk menunjang penanganan COVID-19. Dia merasa aneh ada keributan sekarang karena pembelian dilakukan dua bulan lalu. Dia menduga ada yang memainkan isu tersebut.

"Justru mobil ini gunanya untuk mengurus pandemi Sumatera Barat. Mengurus kita ke sana-kemari. Apakah ini akan mengganggu anggaran penanganan COVID? Tentu saja nggak," ujar Mahyeldi.

"Itu (mobil) sudah dibeli 2 bulan lalu, tapi kenapa tiba-tiba sekarang (hebohnya). Itu saya heran juga, jangan-jangan ada pesan ini," kata Mahyeldi di Istana Gubernur, Selasa (17/8/2021) petang. (dtk)

SANCAnews – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan permohonan kepada Ninik Mamak, Alim ulama, Cadiak Pandai dan seluruh masyarakat Sumatera Barat atas polemik pembelian mobil dinas baru dimasa badai pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang belum reda.

“Mencermati isu mobil dinas Kepala Daerah Sumbar dalam dua hari ini, maka saya atas nama pribadi dan pemerintah, terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua karena telah menimbulkan keresahan dan jadi pembicaraan publik,” kata Mahyeldi Ansharullah saat jumpa pers di Istana Gubernuran, Kamis 19 Agustus 2021.

Menurut Mahyeldi, pembelian mobil dinas itu sudah dianggarkan sejak tahun 2020, atau sebelum dirinya terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat. Penganggaran tersebut diusulkan oleh DPRD Sumbar dan sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada di pemerintahan.

Lalu kata Mahyeldi, mobil dinas yang lama beberapa kali mengalami kerusakan teknis sehingga menghambat mobilisasi pelayanan ke daerah. “Maka untuk sementara waktu, saya dipinjamin mobil oleh salah satu SKPD dengan harapan pelayanan kita kepada masyarakat tetap terlaksana, ujarnya.

Selain itu, menurut Mahyeldi, mobil dinas baru yang disediakan oleh bagian rumah tangga Pemprov Sumatera Barat, sudah dipakai sejak satu bulan yang lalu untuk berbagai kegiatan ke daerah yang diantaranya, juga dalam rangka koordinasi penanggulangan COVID-19. Karena,empat daerah di Sumbar, beberapa waktu lalu masuk kategori PPKM level 4.

“Dalam proses pembelian mobil dimaksud, juga dapat dilakukan penghematan anggaran hingga 40 persen dari pagu yang ada. Namun demikian, saya atas nama pribadi dan pemerintahan menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua,” kata Mahyeldi.

Sebelumnya, pembelian mobil dinas baru Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, terus mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Pembelian mobil seharga lebih dari Rp 2 miliar itu, dinilai tidak peka terhadap kondisi saat ini yang masih dalam ancaman pandemi Covid 19. Banyak pihak yang menyayangkan keputusan tersebut.

Gubernur dan Wagub Sumbar, membeli armada baru tersebut, bukan tanpa alasan. Harus beli mobil dinas baru lantaran mobil dinas yang lama dinilai acap kali selama ini mengalami kecelakaan. Meski demikian, pembelian mobil dinas itu, tetap menuai polemik. Anggota DPRD Sumbar dari fraksi demokrat Nofrizon mengganggap, keputusan Gubernur membeli mobil dinas baru ini adalah sangat tidak tepat dan tidak peka lantaran terjadi di masa pandemi.

Mobil dinas Wakil Gubernur Sumbar Audi Joynaldi, berbanderol Rp1,1 miliar. Mobil ini, merupakan tipe tertinggi untuk SUV yang dikeluarkan Hyundai dengan kelas Hyundai Palisade tahun 2021. Mobil ini, memiliki empat penggerak roda atau four wheel drive yang siap mendukung tugas Wagub Sumbar kemana saja.

Mobil ini, sudah digunakan selama dua bulan terakhir dengan pagu anggaran yang dinaikkan oleh pemerintahan sebelumnya dan telah melewati persetujuan DPRD Sumbar. Meski dianggarkan hampir Rp3 miliar, namun penggunaannya hanya berkisar dua milyar rupiah saja. Termasuk, satu unit mobil dinas Gubernur Mahyeldi dengan jenis Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4 x 4 tahun 2021.

Pembelian dua unit mobil dinas tersebut dilakukan, lantaran mobil lama yang tersedia sudah tidak layak digunakan. Mobil Gubernur yang lama beberapa kali mengalami kerusakan dan rem blong ketika bertugas. Sementara Wakil Gubernur Audi Joynaldi sejak dilantik menjadi wakil Gubernur, menggunakan mobil pribadi untuk urusan kedinasan. (viva)