SANCAnews.id

SANCAnews – Tangisan Megawati Soekarnoputri terkait banyaknya kritikan kepada Presiden Joko Widodo tak serta-merta menjadi pembenaran atas penanganan pandemi Covid-19 yang telah merenggut ratusan ribu nyawa.

Menurut aktivis Papua Natalius Pigai, jumlah korban jiwa tak akan sebanyak sekarang bila kepemimpinan Jokowi berjalan dengan baik dalam menangani pandemi.

"Jika presiden kerja benar, maka tidak mungkin 120 ribu orang mati (akibat Covid-19)," kritik Natalius Pigai, Kamis (19/8).

Mantan Komisioner Komnas HAM ini juga menyoroti pernyataan Megawati yang menyebut kasus kematian akibat Covid-19 tidak hanya dialami oleh Indonesia, melainkan dunia.

Baginya, sah-sah saja melihat kasus Covid-19 di luar negeri. Akan tetapi, setiap negara memiliki kedaulatan masing-masing. Namun pada intinya, setiap kepala negara diberi beban tanggung jawab untuk menyelamatkan rakyatnya.

"Ibu Mega 'negara lain juga kematian tinggi'. Iya benar, tapi itu urusan mereka. Dunia ini bukan satu negara, tiap negara berdaulat. Tiap kepala negara punya kewajiban dan tanggung jawab mutlak untuk selamatkan rakyat," tandasnya. (rmol)

SANCAnews – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, menyerahkan mobil dinas barunya ke Satgas COVID-19. Dia mengatakan hal itu dilakukan agar mobilnya bisa dipakai untuk membantu penanganan COVID-19.

"Saya serahkan surat dan kunci mobil dinas Gubernur kepada Satgas COVID-19. Saya meminta agar mobil ini digunakan untuk membantu penanganan COVID-19 di Sumatera Barat," kata Mahyeldi di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (19/8/2021).

Mahyeldi mengaku sudah menginstruksikan agar mobil dinas yang lama segera dilelang. Dana hasil lelang bakal bisa dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19.

"Saya selaku kader PKS sejak menjadi anggota DPRD, Wakil Wali Kota, Wali Kota atau Gubernur hari ini akan selalu terdepan dalam memberikan keteladanan, dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Pembelian mobil dinas baru Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) menjadi polemik. Kebijakan itu dikritik oleh beberapa pihak karena dilaksanakan di tengah kondisi pandemi virus Corona (COVID-19).

Mahyeldi menjelaskan mobil dinas baru dengan anggaran sekitar Rp 1,4 miliar itu digunakan untuk menunjang penanganan COVID-19. Dia merasa aneh ada keributan sekarang karena pembelian dilakukan dua bulan lalu. Dia menduga ada yang memainkan isu tersebut.

"Justru mobil ini gunanya untuk mengurus pandemi Sumatera Barat. Mengurus kita ke sana-kemari. Apakah ini akan mengganggu anggaran penanganan COVID? Tentu saja nggak," ujar Mahyeldi.

"Itu (mobil) sudah dibeli 2 bulan lalu, tapi kenapa tiba-tiba sekarang (hebohnya). Itu saya heran juga, jangan-jangan ada pesan ini," kata Mahyeldi di Istana Gubernur, Selasa (17/8/2021) petang. (dtk)

SANCAnews – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan permohonan kepada Ninik Mamak, Alim ulama, Cadiak Pandai dan seluruh masyarakat Sumatera Barat atas polemik pembelian mobil dinas baru dimasa badai pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang belum reda.

“Mencermati isu mobil dinas Kepala Daerah Sumbar dalam dua hari ini, maka saya atas nama pribadi dan pemerintah, terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua karena telah menimbulkan keresahan dan jadi pembicaraan publik,” kata Mahyeldi Ansharullah saat jumpa pers di Istana Gubernuran, Kamis 19 Agustus 2021.

Menurut Mahyeldi, pembelian mobil dinas itu sudah dianggarkan sejak tahun 2020, atau sebelum dirinya terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat. Penganggaran tersebut diusulkan oleh DPRD Sumbar dan sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada di pemerintahan.

Lalu kata Mahyeldi, mobil dinas yang lama beberapa kali mengalami kerusakan teknis sehingga menghambat mobilisasi pelayanan ke daerah. “Maka untuk sementara waktu, saya dipinjamin mobil oleh salah satu SKPD dengan harapan pelayanan kita kepada masyarakat tetap terlaksana, ujarnya.

Selain itu, menurut Mahyeldi, mobil dinas baru yang disediakan oleh bagian rumah tangga Pemprov Sumatera Barat, sudah dipakai sejak satu bulan yang lalu untuk berbagai kegiatan ke daerah yang diantaranya, juga dalam rangka koordinasi penanggulangan COVID-19. Karena,empat daerah di Sumbar, beberapa waktu lalu masuk kategori PPKM level 4.

“Dalam proses pembelian mobil dimaksud, juga dapat dilakukan penghematan anggaran hingga 40 persen dari pagu yang ada. Namun demikian, saya atas nama pribadi dan pemerintahan menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua,” kata Mahyeldi.

Sebelumnya, pembelian mobil dinas baru Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, terus mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Pembelian mobil seharga lebih dari Rp 2 miliar itu, dinilai tidak peka terhadap kondisi saat ini yang masih dalam ancaman pandemi Covid 19. Banyak pihak yang menyayangkan keputusan tersebut.

Gubernur dan Wagub Sumbar, membeli armada baru tersebut, bukan tanpa alasan. Harus beli mobil dinas baru lantaran mobil dinas yang lama dinilai acap kali selama ini mengalami kecelakaan. Meski demikian, pembelian mobil dinas itu, tetap menuai polemik. Anggota DPRD Sumbar dari fraksi demokrat Nofrizon mengganggap, keputusan Gubernur membeli mobil dinas baru ini adalah sangat tidak tepat dan tidak peka lantaran terjadi di masa pandemi.

Mobil dinas Wakil Gubernur Sumbar Audi Joynaldi, berbanderol Rp1,1 miliar. Mobil ini, merupakan tipe tertinggi untuk SUV yang dikeluarkan Hyundai dengan kelas Hyundai Palisade tahun 2021. Mobil ini, memiliki empat penggerak roda atau four wheel drive yang siap mendukung tugas Wagub Sumbar kemana saja.

Mobil ini, sudah digunakan selama dua bulan terakhir dengan pagu anggaran yang dinaikkan oleh pemerintahan sebelumnya dan telah melewati persetujuan DPRD Sumbar. Meski dianggarkan hampir Rp3 miliar, namun penggunaannya hanya berkisar dua milyar rupiah saja. Termasuk, satu unit mobil dinas Gubernur Mahyeldi dengan jenis Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4 x 4 tahun 2021.

Pembelian dua unit mobil dinas tersebut dilakukan, lantaran mobil lama yang tersedia sudah tidak layak digunakan. Mobil Gubernur yang lama beberapa kali mengalami kerusakan dan rem blong ketika bertugas. Sementara Wakil Gubernur Audi Joynaldi sejak dilantik menjadi wakil Gubernur, menggunakan mobil pribadi untuk urusan kedinasan. (viva)

SANCAnews – Demokrat mempertanyakan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengaku mengapresiasi kritik membangun dan selalu menjawab kritik dengan pemenuhan tanggung jawab dalam pidato kenegaraannya.

Namun kenyataannya, para pelaku pembuat mural yang mengkritik dicari-cari dan dikejar-kejar. Muralnya pun dihapus.

Demikian antara lain disampaikan koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/8).

Seharusnya menurut Herzaky, munculnya mural, atau gambar jalanan yang bernuansa kritik kepada pemerintah Joko Widodo,  disikapi dengan bijaksana oleh pemerintah.

Bagi dia, munculnya mural ini tanda ada kegelisahan di kalangan rakyat bawah atas situasi yang mereka hadapi di kehidupan sehari-hari akibat pandemi.

"Nah, kegelisahan ini harus dicari tahu akar permasalahannya, dan dicarikan solusinya. Bukan malah diredam atau ditutup-tutupi," kata Herzaky.

Selayaknya angka kematian terus meningkat akibat covid-19, harus dicari cara mengapa bisa meningkat drastis, dan bagaimana menurunkan jumlah rakyat yang meninggal karena covid-19.

"Bukan malah memainkan data, apalagi menghapusnya dari indikator penanganan covid-19. Begitu pula dengan aspirasi dan kegelisahan rakyat ini," sesal dia.

Mural yang muncul tersebut, menurut Herzaky adalah wujud dari cara rakyat dalam mengekspresikan aspirasinya. Menyalurkan kegelisahannya. Karena bingung, tidak tahu lagi mesti mengadu kemana atau mesti bagaimana lagi menyikapi situasi berat terkini.

"Ini seharusnya menjadi introspeksi pemerintah juga. Bagaimana pemerintah seharusnya bisa memahami dan mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, sebelum mereka mengekspresikan kegundahannya melalui mural," tandas dia.

Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah turun ke lapangan hanya sekedar untuk pencitraan, melainkan seharusnya benar-benar untuk memahami situasi dan mengecek kondisi terkini dari rakyatnya.

"Seharusnya, ekspresi rakyat seperti ini, diberikan tempat, ruang, untuk menyalurkan. Jangan kemudian kreativitasnya malah dimatikan. Di era pandemi, tekanan hidup sudah berat. Jangan kemudian ruang untuk berekspresi dan berpendapat malah semakin dikekang. Negeri ini negeri demokrasi, bukan negeri otoriter," demikian Herzaky menyarankan. (rmol)

SANCAnews – Cukup mengejutkan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri siap pasang badan untuk Presiden Joko Widodo terhadap para pengkritik.

"Pernyataan Megawati itu tentu mengejutkan, karena ia sampaikan di Indonesia yang menganut paham demokrasi. Konstitusi juga menjamin warga negaranya untuk menyampaikan pendapatnya, termasuk kritik," kata pangamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/8).

Disamping itu, kata Jamiluddin, terasa aneh juga bila Megawati meminta kritik harus konstruktif atau yang ada solusinya. Padahal tidak ada aturan yang mewajibkan hal itu.

Terlebih, lanjutnya, presiden sebagai eksekutif memang bertugas sebagai eksekutor. Oleh karena itu, tugas eksekutif mencari solusi atas kritik yang disampaikan rakyatnya agar eksekusinya efisien dan efektif.

"Sangat berlebihan bila Megawati harus pasang badan bila Jokowi terus dikritik. Ini mengindikasikan masih ada anak bangsa yang belum siap berdemokrasi," ujar Jamiluddin menekankan.

Dalam sistem demokrasi ini,  aneka pendapat dan kritik akan terus menggema

"Siapa yang tidak siap dengan berisiknya demokrasi, maka orang yang bersangkutan secara alamiah akan tersingkir. Semoga Megawati tidak termasuk yang gagap dengan berisiknya demokrasi hingga harus sampai mau pasang badan," demikian Jamiluddin Ritonga. []