SANCAnews.id

SANCAnews – Wali Kota Medan Bobby Nasution mencoret anggaran pembelian mobil dinas baru untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.

Pemko Medan menyebut anggaran Rp 2,2 miliar yang awalnya untuk membeli mobil dinas baru akan dialihkan membeli ambulans dan penanganan COVID-19.

"Untuk anggaran mobil dinas, yang tersedia Rp 2,2 M," kata Kabag Prokopim Pemko Medan Arrahman Pane saat dimintai konfirmasi, Kamis (19/8/2021).

Arrahman mengatakan dana itu akan dialihkan untuk pembelian ambulans. Pembelian disesuaikan dengan perubahan APBD Kota Medan yang telah disepakati bersama DPRD Medan.

"Akan dialihkan untuk pembelian ambulans yang digunakan untuk vaksin keliling dua buah. Pelaksanaan menyesuaikan setelah P (perubahan APBD)," ucap Arrahman.

Arrahman menyebut dana Rp 2,2 miliar itu awalnya ditujukan untuk pembelian mobil dinas baru bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Menurutnya, dana tersebut seluruhnya telah dialihkan untuk menangani COVID-19.

"Iya. Mobil dinas Wali Kota-Wakil yang disediakan, pemakaiannya bisa tidak segitu. Tergantung yang dibeli. Stoklah istilahnya anggaran segitu," sebut Arrahman.

"(Sekarang) dialihkan untuk keperluan COVID semua," sambungnya.

Sebelumnya, Bobby Nasution mengatakan telah mencoret anggaran pembelian mobil dinas baru untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Dana itu akan dialihkan untuk membeli ambulans.

Bobby menyampaikan hal ini ketika bercerita soal minimnya ambulans yang ada untuk melakukan vaksinasi door to door. Dia mengatakan mobil yang tersedia baru tiga unit.

"Kalau door to door itu kita butuh kendaraan karena vaksinatornya juga. Kalau semuanya kita pakai door to door, berapa banyak kendaraan. Yang hari ini ready tiga, dua dari Pemko, yang satu tadi saya bilang di Kecamatan Medan Helvetia, satu lagi di Kecamatan Medan Tuntungan, satu lagi dari BIN daerah," sebut Bobby saat berkantor di kantor Camat Medan Helvetia, Rabu (18/8).

Bobby mengaku bakal menambah ambulans tahun ini. Menantu Presiden Jokowi ini menyebut anggaran pembelian ambulans diambil dari anggaran mobil dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang sudah dicoret olehnya.

"Nanti mudah-mudahan bisa kita tambah. Karena kita juga sudah ingin kita tambah, ingin kita beli lagi ambulans. Kemarin, saya sama Pak Wakil juga sepakat mobil dinas tahun ini dicoret saja, beliin ambulans," ucap Bobby.

"Itu kesepakatan dan sudah disetujui kemarin di P (perubahan APBD), mobil dinas Wali Kota-Wakil Wali Kota coret, kita ganti beli ambulans untuk kecamatan-kecamatan nanti, biar bisa vaksinasi juga," sambung dia. (detik)

SANCAnews – Very Idham Henyansyah alias Ryan Jombang dikabarkan mengalami muntah darah hingga mata bengkak setelah dijotos oleh penceramah Bahar Bin Smith di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor. Hal tersebut disampaikan Pengacara Ryan Jombang, Kasman Sangaji pada Kamis (19/8/2021).

"Kalau buat kami bukan perselisihan biasa, lukanya bukan luka yang enggak serius, tapi lukanya sangat serius. Ryan saat ini terakhir saya besuk itu ya mata sebelah kiri enggak bisa lihat agak bengkak, bibir sebelah kanannya pecah, masih muntah darah," kata Kasman melansir CNNIndonesia.com.

"Jadi, bukan perselisihan biasa. Dicubit atau ditampar sekali. Tapi ini penganiayaan," lanjutnya.

Kasman enggan menginformasikan latar belakang pertikaian yang terjadi. Saat disinggung perihal uang, ia berujar permasalahan tersebut sudah selesai.

"Soal uang itu sudah selesai sebenarnya. Namun, enggak tahu Habib Bahar masih memiliki rasa dendam jadi melakukan penganiayaan," imbuhnya.

Pernyataan ini berbanding terbalik dengan keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Gunung Sindur, Mujiarto, yang menyebut kedua terpidana terlibat dalam perselisihan. Ryan, kata Mujiarto, tidak mengalami luka serius.

"Bukan menganiaya, jadi ada perselisihan di Lapas. Itu kan sulit dihindari perselisihan, tapi sudah selesai. Ada masalah tentang uang lah, dan dengan pengacaranya itu sudah selesai," kata dia saat dikonfirmasi, Rabu (18/8/2021).

Mujiarto mengatakan pertengkaran tersebut sudah selesai atas kesepakatan kedua belah pihak.

"Adu mulut, disentil, dipukul lah itu Ryan Jombang, tapi dua pihak itu sudah memahami. Jadi, saya ngobrol biasa sama dia, enggak kelihatan lukanya, perselisihan sudah selesai. Sudah kami selesaikan, dalam arti Ryan juga tidak keberatan. Memang dia yang salah, ada kesalahan, biasa di Lapas," ucap Mujiarto. (lawjustice)

SANCAnews – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Dalam surat terbuka itu, PP Muhammadiyah meminta Jokowi untuk membatalkan asesmen TWK menyusul temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM mengenai pelanggaran dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK.

Surat terbuka itu diteken oleh Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik M Busyro Muqoddas. Ada tiga poin tuntutan Muhammadiyah kepada presiden dalam surat tersebut.

"Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia, laporan Komnas HAM mengenai hasil pemantauan dan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM pada asesmen TWK dalam proses alih status pegawai KPK, semakin menguatkan adanya dugaan upaya bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan latar belakang tertentu," bunyi surat tersebut dalam alinea pembukaan, dikutip Kamis (19/08/2021).

Oleh karena itu, PP Muhammadiyah menyampaikan pendapatnya sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dan tanggung jawab moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada Presiden Jokowi.

Pertama, Jokowi merupakan Presiden RI yang menjabat sebagai kepala negara dan Kepala pemerintahan serta pejabat pembina kepegawaian tertinggi, harus mengambil alih proses alih status pegawai KPK serta membatalkan hasil asesmen TWK.

Kedua, Presiden Jokowi juga harus memulihkan nama baik 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) yang telah distigma dengan pelabelan identitas tertentu. Muhammadiyah juga meminta Presiden mengangkat Novel Baswedan Cs atau 75 pegawai KPK yang dinyatakan TMS.

"Sekaligus ini merupakan bentuk komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia," tulis surat tersebut.

Muhammadiyah menyatakan hal tersebut juga merupakan rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM yang menyatakan adanya dugaan malaadministrasi dan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK.

Ketiga, Muhammadiyah menilai asesmen TWK tidak sepenuhnya menjalankan perintah UU Nomor 19 tahun 2019, PP Nomor 41 tahun 2020, dan pengabaian arahan Presiden Republik Indonesia yang telah disampaikan secara terbuka di hadapan masyarakat. Selain itu, pelaksana TWK tidak menjadikan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 sebagai pertimbangan dalam alih status pegawai KPK jelas merupakan pengabaian kontitusi.

"Dengan demikian secara tegas Presiden harus mengevaluasi serta mengambil langkah yang dianggap perlu kepada pimpinan kementerian atau lembaga yang terlibat dalam asesmen TWK pegawai KPK, dikarenakan telah mengabaikan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta tidak memenuhi asas keadilan yang sesuai dengan standar hak asasi manusia," tulis poin ketiga surat tersebut. (lawjustice)

SANCAnews – Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah baru saja merilis buku berjudul "Rakyat Menampar Muka".

Peluncuran buku tersebut dilakukan secara daring dengan menghadirkan sejumlah tokoh nasional, di antaranya begawan ekonomi Rizal Ramli, ekonom Anthony Budiawan, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi, akademisi Ubedilah Badrun serta beberapa lainnya pada Kamis (19/8).

Disampaikan moderator acara, Bowo, buku dengan tebal sekitar 300 halaman tersebut berisi tentang kegelisahan atas situasi dan kondisi bangsa saat ini. Kegelisahan ditulis Rizal Fadillah dengan analisis sederhana namun tajam.

Hal tersebut diamini begawan ekonomi yang juga turut menulis kata pengantar dalam buku "Rakyat Menampar Muka", Rizal Ramli.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Presiden Gus Dur ini menjelaskan, ia baru mengenal Rizal Fadillah tak lebih dari setahun belakangan. Namun bagi RR, sapaan Rizal Ramli, tulisan Rizal Fadillah kontekstual dengan kondisi bangsa saat ini.

"Idenya (Rizal Fadillah) itu kontekstual, topik yang dipilih yang lagi ramai atau sangat kontekstual," kata Rizal Ramli.

Di mata RR, tulisan Rizal Fadillah seakan membawa pembaca melihat kondisi bangsa dari bingkai yang berbeda.

"Ngikutin tulisan Rizal ini kayak baca Indonesia dari angle berbeda, menarik, banyak ungkapan original. Jarang penulis yang bisa selalu kontekstual dengan bahasa cair, tapi konsisten dengan value keadilan, memperjuangkan kebenaran, dan kemakmuran," tandas Rizal Ramli. (rmol)

SANCAnews – Budayawan Sujiwo Tejo ikut memberikan tanggapannya mengenai mural berisikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dihapus. Mural tersebut bergambar wajah mirip Jokowi. Pada bagian mata gambar tersebut ditutupi tulisan '404: Not Found'.

Dalam sebuah acara 'Apa Kabar Indonesia' di TvOne, Sujiwo Tejo mengatakan mural berisi kritikan tersebut seharusnya tidak dihapus. Apabila dihapus, Sujiwo Tejo mengatakan mural berisi pujian seharusnya perlu dihapus juga.

Sebab menurutnya, pujian dapat dijadikan tempat orang-orang penjilat. Lebih lanjut, Sujiwo Tejo mengatakan seharusnya pemerintah juga menghapus mural-mural yang berisikan pujian.

"Kalau (mural kritikan) dihapus, tapi mural-mural sifatnya puja dan puji itu dihapus juga," ujar Sujiwo Tejo, dikutip Beritahits.id.

Kemudian, Sujiwo Tejo mengatakan kepada Faldo Maldini bahwa pujian justru bersifat membunuh. Ia mengatakan semestinya yang harus dihapus adalah pujian. Sebab, pujian merupakan tempat bagi penjilat untuk mencari rezeki.

"Pujian itu justru membunuh, mestinya yang dihapus itu pujian karena itu tempat bagi penjilat yang belum tentu mencintai NKRI tapi menggunakan Pak Jokowi sebagai ladang untuk mencari rezeki," jelasnya.

Petugas Cari Pembuat Mural

Sebagai informasi, sejumlah mural yang 'menyinggung' pemerintah dihapus dan pembuatnya diburu aparat. Di sejumlah negara, mural menjadi medium para seniman untuk menyampaikan kritik.

Belakangan ini, publik dihebohkan sejumlah mural yang menyinggung pemerintah dan kemudian viral. Di Kota Tangerang, ada mural bergambar wajah mirip Presiden Jokowi. Mata dari sosok wajah di mural itu tertutup tulisan '404: Not Found'.

Kasubbag Humas Polres Tangerang Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim membenarkan soal mural itu. Namun mural itu kini telah dihapus aparat setempat. Pembuatnya kini tengah diburu oleh polisi.

Sementara itu, Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini menilai sejatinya mural berbentuk kritik boleh saja. Tetapi, jika tak ada izin, bisa dianggap melawan hukum.

"Mural, entah apa pun isinya, yang gambarnya memuji tokoh politik tertentu, yang mengkritisi pemerintah, yang memuji pemerintah, kalau tidak ada izinnya, bisa berujung pada tindakan melawan hukum, cederai hak orang lain. Ada di KUHP, silakan dicek," kata Faldo Maldini mengenai mural Jokowi 404: Not Found di Batu Ceper, Tangerang. (suara)